Petunjuk pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) memberikan arahan kepada LPMP dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah meliputi pemetaan mutu, peningkatan mutu, dan pemberian fasilitasi kepemerintahan daerah. Tujuannya untuk memastikan pemenuhan standar nasional pendidikan dan membangun budaya mutu di sekolah.
Dokumen tersebut menjelaskan siklus penjaminan mutu pendidikan (SPMI) yang terdiri dari 5 tahapan yaitu pemetaan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan rencana peningkatan mutu, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan strategi peningkatan mutu."
Laporan ini membahas pelaksanaan pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal di SDN 020 Penajam sebagai sekolah model dan 4 sekolah imbas lainnya. Kegiatan terdiri atas pelatihan SPMI, kunjungan ke sekolah imbas, dan evaluasi yang dilaksanakan dari September hingga November 2017 dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan sesuai standar nasional.
Program pengawas ( Hasil Kerja kelompok 2 )Drs. HM. Yunus
油
Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis program pengawasan tahun pelajaran sebelumnya, terdapat beberapa capaian target yang belum maksimal, antara lain pemahaman terhadap kurikulum baru, pelaksanaan pendekatan saintifik, penggunaan alat peraga, dan penilaian otentik. Namun demikian, beberapa indikator mengalami kemajuan seperti pemenuhan kualifikasi guru dan pengelolaan sarana prasarana sekolah.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah daerah yang meliputi peranan berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait dalam menjamin mutu pendidikan melalui pengawasan, fasilitasi, evaluasi, dan akreditasi satuan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan calon pengawas sekolah yang terdiri dari 3 tahap yaitu OJT 1, IJT, dan OJT 2 dengan berbagai kegiatan seperti penilaian kompetensi, penyusunan rencana tindakan, dan pelaporan hasil pengawasan.
Pengawas sekolah bertugas menyusun program pengawasan tahunan yang mencakup penyusunan identitas, pendahuluan, identifikasi hasil pengawasan sebelumnya, matriks program pengawasan dan petunjuk teknis pengisian instrumen. Program pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu sesuai pedoman yang ditetapkan.
Buku kerja ini bertujuan untuk membantu pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan dan peningkatan kompetensi guru melalui penyediaan pedoman dan contoh format kegiatan pengawasan.
Dokumen tersebut membahas tentang manfaat pemetaan mutu pendidikan bagi satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Bagi satuan pendidikan, pemetaan mutu membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta merencanakan pengembangan. Bagi pemerintah daerah, pemetaan mutu menyediakan data untuk perencanaan pendidikan dan mengidentifikasi dukungan yang dibutuhkan sekolah. Dokumen ini juga membahas strategi pemanfaatan
Dokumen tersebut merangkum latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup dari Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). POS ini bertujuan memberikan pedoman bagi pengelola KKG dan MGMP agar dapat menyelenggarakan kegiatan secara mandiri, bermutu, dan berkelanjutan dengan mencakup 7 komponen yaitu organisasi, program, sum
Implementasi tugas dan fungsi pengawas dalam pendidikan islam dalam meningkat...Drs. HM. Yunus
油
Implementasi tugas pengawas pendidikan Islam dalam meningkatkan kompetensi guru PAI SMA/SMK di Kota Tarakan. Tugas pengawas meliputi penilaian, pembinaan, pemantauan, penelitian, pelaporan dan tindak lanjut guna meningkatkan mutu pendidikan agama dan pencapaian tujuan nasional. Namun, pengawas kurang optimal karena keterbatasan jumlah dan pengetahuan tentang kepengawasan.
Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi kinerja MGMP SMA dengan memberikan informasi tentang peran, tugas, dan fungsi MGMP SMA serta program kerja yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi guru dan mutu pembelajaran."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas profil SMK Negeri 1 Rawajitu Selatan sebagai sekolah pangkal dalam kegiatan on the job learning calon pengawas sekolah.
2) SMK tersebut memiliki 5 program keahlian dan 19 rombel dengan total siswa 485 orang yang diampu 39 orang guru.
3) Calon pengawas melakukan supervisi manajerial dan akademik di sekolah tersebut sebagai bagian dari
Dokumen tersebut merupakan rencana pelaksanaan diklat in-service learning untuk calon kepala sekolah profesional di Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari 3 tahap yaitu In-Service Learning 1 selama 70 jam pelatihan, On The Job Learning selama 3 bulan, dan In-Service Learning 2 selama 30 jam pelatihan dengan materi kepemimpinan, manajemen, dan supervisi akademik.
Dokumen tersebut membahas sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan standar pendidikan secara berkelanjutan di sekolah-sekolah, melalui proses pemetaan mutu, perencanaan peningkatan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penetapan standar-standar baru. Dokumen ini menjelaskan tahapan-tahapan sistem penjaminan mutu di tingkat sekolah dan pemerintah
Dokumen tersebut membahas tentang penjaminan mutu pendidikan di Indonesia, termasuk hak dan kewajiban berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah, dan warga negara dalam menjamin mutu pendidikan, serta peran lembaga-lembaga seperti Kementerian Pendidikan dan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu pendidikan."
Program pengawas ( Hasil Kerja kelompok 2 )Drs. HM. Yunus
油
Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis program pengawasan tahun pelajaran sebelumnya, terdapat beberapa capaian target yang belum maksimal, antara lain pemahaman terhadap kurikulum baru, pelaksanaan pendekatan saintifik, penggunaan alat peraga, dan penilaian otentik. Namun demikian, beberapa indikator mengalami kemajuan seperti pemenuhan kualifikasi guru dan pengelolaan sarana prasarana sekolah.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah daerah yang meliputi peranan berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait dalam menjamin mutu pendidikan melalui pengawasan, fasilitasi, evaluasi, dan akreditasi satuan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan calon pengawas sekolah yang terdiri dari 3 tahap yaitu OJT 1, IJT, dan OJT 2 dengan berbagai kegiatan seperti penilaian kompetensi, penyusunan rencana tindakan, dan pelaporan hasil pengawasan.
Pengawas sekolah bertugas menyusun program pengawasan tahunan yang mencakup penyusunan identitas, pendahuluan, identifikasi hasil pengawasan sebelumnya, matriks program pengawasan dan petunjuk teknis pengisian instrumen. Program pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu sesuai pedoman yang ditetapkan.
Buku kerja ini bertujuan untuk membantu pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan dan peningkatan kompetensi guru melalui penyediaan pedoman dan contoh format kegiatan pengawasan.
Dokumen tersebut membahas tentang manfaat pemetaan mutu pendidikan bagi satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Bagi satuan pendidikan, pemetaan mutu membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta merencanakan pengembangan. Bagi pemerintah daerah, pemetaan mutu menyediakan data untuk perencanaan pendidikan dan mengidentifikasi dukungan yang dibutuhkan sekolah. Dokumen ini juga membahas strategi pemanfaatan
Dokumen tersebut merangkum latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup dari Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). POS ini bertujuan memberikan pedoman bagi pengelola KKG dan MGMP agar dapat menyelenggarakan kegiatan secara mandiri, bermutu, dan berkelanjutan dengan mencakup 7 komponen yaitu organisasi, program, sum
Implementasi tugas dan fungsi pengawas dalam pendidikan islam dalam meningkat...Drs. HM. Yunus
油
Implementasi tugas pengawas pendidikan Islam dalam meningkatkan kompetensi guru PAI SMA/SMK di Kota Tarakan. Tugas pengawas meliputi penilaian, pembinaan, pemantauan, penelitian, pelaporan dan tindak lanjut guna meningkatkan mutu pendidikan agama dan pencapaian tujuan nasional. Namun, pengawas kurang optimal karena keterbatasan jumlah dan pengetahuan tentang kepengawasan.
Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi kinerja MGMP SMA dengan memberikan informasi tentang peran, tugas, dan fungsi MGMP SMA serta program kerja yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi guru dan mutu pembelajaran."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas profil SMK Negeri 1 Rawajitu Selatan sebagai sekolah pangkal dalam kegiatan on the job learning calon pengawas sekolah.
2) SMK tersebut memiliki 5 program keahlian dan 19 rombel dengan total siswa 485 orang yang diampu 39 orang guru.
3) Calon pengawas melakukan supervisi manajerial dan akademik di sekolah tersebut sebagai bagian dari
Dokumen tersebut merupakan rencana pelaksanaan diklat in-service learning untuk calon kepala sekolah profesional di Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari 3 tahap yaitu In-Service Learning 1 selama 70 jam pelatihan, On The Job Learning selama 3 bulan, dan In-Service Learning 2 selama 30 jam pelatihan dengan materi kepemimpinan, manajemen, dan supervisi akademik.
Dokumen tersebut membahas sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan standar pendidikan secara berkelanjutan di sekolah-sekolah, melalui proses pemetaan mutu, perencanaan peningkatan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penetapan standar-standar baru. Dokumen ini menjelaskan tahapan-tahapan sistem penjaminan mutu di tingkat sekolah dan pemerintah
Dokumen tersebut membahas tentang penjaminan mutu pendidikan di Indonesia, termasuk hak dan kewajiban berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah, dan warga negara dalam menjamin mutu pendidikan, serta peran lembaga-lembaga seperti Kementerian Pendidikan dan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu pendidikan."
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dan peran berbagai pihak dalam pelaksanaannya. SPMP bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara sistematis dan terkoordinasi melalui peningkatan pencapaian Standar Pendidikan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Berbagai pihak seperti satuan pendidikan, pemerintah daerah, Kemendikbud, dan Badan Standar Nasional Pendidikan ber
Dokumen tersebut membahas rencana sosialisasi dan pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di sekolah-sekolah model di Sumatera Utara. Sekolah-sekolah model akan didampingi untuk menerapkan SPMI secara mandiri agar mampu meningkatkan mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan sekolah model dan penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan internal di sekolah-sekolah binaan. Ringkasannya adalah bahwa pemerintah berupaya meningkatkan mutu pendidikan dengan menetapkan standar nasional pendidikan dan menjadikan sekolah-sekolah binaan sebagai contoh penerapan sistem penjaminan mutu internal bagi sekolah lainnya di Kalimantan Barat.
1. penyegaran spmp rev bimtek fasda spmi maret 2019Nurul Huda
油
Dokumen tersebut membahas tentang sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia, termasuk tujuan, dasar hukum, kewajiban, acuan mutu, dan implementasinya melalui kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan.
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Secara garis besar membahas tentang acuan mutu, pelaksana, proses penjaminan mutu pendidikan, penetapan regulasi dan standar, pelaksanaan penjaminan mutu, pengukuran dan evaluasi, serta pelaporan hasil penjaminan mutu pendidikan.
Audit Mutu Internal (AMI) merupakan proses evaluasi sistematis dan terdokumentasi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prosedur dan standar guna mencapai tujuan institusi. AMI adalah bagian dari siklus penjaminan mutu internal (SPMI) yang meliputi penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar. Dokumen ini membahas dasar-dasar dan tahapan pelaksanaan AMI.
Dokumen tersebut merangkum kerjasama antar instansi pemerintah dalam program BERMUTU (Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading) 2008-2013 untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kompetensi dan kinerja guru. Program ini memiliki 4 komponen utama yaitu reformasi pendidikan calon guru, peningkatan mutu berkelanjutan guru di tingkat sekolah, sistem insentif untuk kinerja guru, serta monitoring dan evaluasi mutu pendidikan.
Panduan ini membahas integrasi sistem NUPTK dan pelaksanaan EDS dalam pemetaan mutu pendidikan. Tujuannya adalah memberikan panduan teknis pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan berbasis NPSN dan NUPTK secara cepat, akurat, dan berkelanjutan guna meningkatkan mutu pendidikan.
Surat undangan pelatihan_dan_pendampingan_kreator_tv_sekolah_berbasisDrs. HM. Yunus
油
Undangan pelatihan online untuk kreator TV sekolah berbasis YouTube yang akan diselenggarakan oleh e-Guru.id selama 3 bulan untuk 147 peserta dari berbagai sekolah.
Dokumen ini membahas tentang pembuatan website pembelajaran menggunakan Google Sites. Google Sites memungkinkan pengguna untuk menambahkan berbagai jenis konten seperti teks, gambar, video YouTube, peta, dan lainnya. Pengguna dapat memilih tata letak dan mengisi konten dengan mengupload gambar dari komputer atau internet, memasukkan link YouTube, kalender Google, peta, dan lainnya. Konten lain yang dapat ditambahkan antara lain teks, da
Panduan ini memberikan instruksi lengkap tentang penggunaan aplikasi Sispena-S/M untuk proses penilaian akreditasi sekolah/madrasah, mulai dari login, pengisian data sekolah, pemutakhiran data dari Dapodik/EMIS, pengisian prasyarat dan instrumen penilaian, hingga pengisian kartu kendali setelah visitasi akreditasi. Langkah-langkahnya meliputi 63 poin instruksi secara terperinci dan diilustrasikan dengan
Panduan ini memberikan pemahaman bagaimana BAN-S/M Provinsi menggunakan aplikasi Sispena-S/M untuk manajemen penilaian akreditasi mulai dari audit DIA, pemetaan asesor, proses penilaian, validasi, verifikasi, dan penetapan hasil akreditasi secara online.
Naskah akademik ini membahas kerangka kerja pengembangan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020 dengan mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, hukum, teori, dan praktik empiris terkait akreditasi sekolah/madrasah. Naskah ini menjelaskan perlunya penyusunan IASP baru untuk menyesuaikan dengan perubahan dinamika pendidikan serta mengubah pendekatan akreditasi dari compliance menjadi kinerja. Ker
Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 2020 memberi panduan pelaksanaan akreditasi sekolah dan madrasah tahun 2020 dengan prinsip obyektif, komprehensif, adil, transparan, akuntabel dan profesional serta mengatur organisasi penyelenggara, mekanisme akreditasi, penilaian, dan tindak lanjut hasil akreditasi.
01.3 permendikbud tahun2016 nomor028 sistem penjaminan mutu dikdasmenDrs. HM. Yunus
油
[Ringkasan]
Peraturan ini mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal. Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan oleh satuan pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan, sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memfasilitasi dan mengevaluasi pemenuhan standar di seluruh satuan pendidikan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan atas Standar Nasional Pendidikan tahun 2005 dengan merubah dan menambahkan definisi, ruang lingkup, dan kriteria standar pendidikan nasional untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Peraturan ini mengatur delapan belas standar pendidikan dan mengatur pengembangan kurikulum berdasarkan standar tersebut.
01.2 a pp tahun2015_nomor_013 perubahan kedua pp19-2005 snpDrs. HM. Yunus
油
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terkait pengaturan ujian nasional, penggunaan hasil ujian nasional, dan kewajiban peserta didik mengikuti ujian nasional.
Dokumen tersebut berisi kisi-kisi uji kompetensi untuk asesor akreditasi satuan pendidikan yang mencakup 7 lingkup bahan kajian yaitu naskah akademik pengembangan instrumen akreditasi, buku pedoman akreditasi, proses pelaksanaan akreditasi, instrumen akreditasi, sistem penilaian akreditasi, teknik penggalian data dan penyusunan rekomendasi, serta panduan pelaksanaan visitasi. Kisi-kisi tersebut bertujuan untuk
Analisis Subjek Literatur Pada Disertasi Kajian Budaya dan Media (KBM) Sekola...Murad Maulana
油
PPT ini dipresentasikan dalam acara Lokakarya Nasional (Loknas) 2016 PDII LIPI dengan tema tema Pengelolaan Data, Informasi, dan Pengetahuan untuk Mendukung Pembangunan Repositori Nasional Indonesia, tanggal 10 11 Agustus 2016
Repositori Elib Perpustakaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)Murad Maulana
油
PPT ini dipresentasikan dalam acara Diseminasi repositori perpustakaan BAPETEN yang diselenggarakan oleh Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi
Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (P2STPIBN) pada tanggal 25 Februari 2025
SABDA Ministry Learning Center: Go Paskah: Paskah dan Sekolah Minggu bagian 1SABDA
油
Bagaimana menyiapkan Paskah yang alkitabiah dan berkesan untuk anak-anak Sekolah Minggu? Yuk, ikuti GoPaskah! "Paskah dan Sekolah Minggu". Acara yang pasti bermanfaat bagi guru-guru, pelayan anak, remaja, dan pemuda untuk membekali bagaimana mengajarkan makna Paskah seperti yang diajarkan Alkitab.
Hadirlah pada:
Tanggal: Senin, 10 Maret 2025
Waktu: Pukul 10.3012.00 WIB
Tempat: Online, via Zoom (wajib daftar)
Guest: Dr. Choi Chi Hyun (Ketua J-RICE Jakarta)
Daftar sekarang: http://bit.ly/form-mlc
GRATIS!
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami:
WA Admin: 0821-3313-3315
Email: live@sabda.org
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #Paskah2025 #KematianKristus #kebangkitankristus #SekolahMinggu
3. Penjaminan Mutu
Suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan
bahwa seluruh proses pendidikan sesuai dengan standar mutu dan aturan yang
ditetapkan.
3
PERENCANAAN
PENINGKATAN
MUTU
IMPLEMENTASI
PENINGKATAN
MUTU
MONITORING
DAN EVALUASI
ANALISIS
MUTU
PENDIDIKAN
PEMETAAN
MUTU
4. SEKOLAH BERMUTU
Sekolah yang menyenangkan
PendidIkan yang membentuk
karakter dan menghasilkan pembelajar
Isi
Kompetensi
Lulusan
Proses
Peniliaian
PTK
Pengelolaan
Pembiayaan
Sarana/
Prasarana
Sekolah yang secara
sadar, mandiri dan
berkesinambungan
menjalankan
pendidikan yang
bermutu sesuai dengan
Standar Nasional
Pendidikan (SNP).
Sekolah
Berbudaya
Mutu
4
5. SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL
SATUAN
PENDIDIKAN
Pemerintah/Pemeri
ntah Daerah
Pemetaan
Mutu Sekolah
Perencanaan
Peningkatan
mutu
Fasilitasi
Pemenuhan/P
eningkatan
Mutu
Inspeksi
Pelaksanaan
Penjaminan
Mutu
Badan/Lembaga
Akreditasi
Audit Mutu
Eksternal
Penetapan
Akreditasi
Badan/Lembaga Standar Pendidikan
Penetapan
Standar Mutu
Pembuatan
Strategi
Peningkatan Mutu
Satuan
Pendidikan
SISTEM INFORMASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Evaluasi
Pencapaian Mutu
Peren-
canaan
Pelak-
sanaan
Audit/Ev
aluasi
Mutu
Baru
Peme-
taan
6. Macam SPMP
1. SPMI Sistem Penjaminan Mutu Internal
pelaksanaannya dilakukan disekolah.
2. SPME Sistem Penjaminan Mutu Esternal, audit
Esternal yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah. ( Ada wadah organisasinya yang di
SK kan oleh Pimpinan daerah )
7. A. Siklus Penjaminan Mutu Internal
Pemetaan
Mutu
Penyusunan
Rencana
Pemenuhan
Pelaksanaan
Rencana
Pemenuhan
Evaluasi/Audit
Pelaksanaan
Rencana
Penetapan
Standar Mutu
Visi-Misi,
Kebijakan sekolah
Laporan hasil evaluasi:
Pemenuhan 8 SNP
Implementasi dari
rencana aksi
Dokumen perencanaan,
pengembangan sekolah
dan rencana aksi
Kebijakan Pemerintah
(Kurikulum, SNP, lainnya)
Output:
Capaian Kualitas sekolah
sesuai 8 SNP
Dokumen Evaluasi Diri
Sekolah
Sekolah
Kepala
Sekolah
Guru
Tata
Usaha
8. Hasil Implementasi Penjaminan Mutu
Kondisi awal
Kondisi setelah
pelatihan dan
pendampingan
Kondisi setelah
6 bulan
implementasi
Kondisi Setelah
1 tahun
dst..
8
Baseline
Skor : x
Penilaian I :
Skor : x+y
Penilaian II :
Skor : x+y+z
Pelatihan dan
pendampingan awal
penjaminan mutu
Pendampingan penjaminan
mutu
Pendampingan penjaminan
mutu
Pendampingan
penjaminan mutu
息 Standar Kompetensi
Lulusan
息 Standar Isi
息 Standar Proses
息 Standar Penilaian
息 Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
息 Standar Pengelolaan
息 Standar Pembiayaan
息 Standar Sarana dan
Prasarana
8 SNP
Peta mutu pendidikan di satuan pendidikan
Pemantauan dan Pendampingan Berkelanjutan
Pelaksana: Pengawas
9. PEMBAGIAN PERANAN
Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sekolah
a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
b. menyusun dokumen SPMI
c. membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah;
d. melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan sekolah maupun proses pembelajaran;
e. menetapkan standar baru dan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan
evaluasi;
f. membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen satuan pendidikan; dan
g. mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan;
b. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di
satuan pendidikan dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan;
c. melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan;
d. melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan
e. memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
dibantu
Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah
11. Pembagian Peranan
dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
DITJEN DIKDASMEN
a. perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, dan pengembangan SPMI
dan SPME;
b. mengembangkan pedoman SPMI
c. melakukan pembinaan, pembimbingan,
pendampingan, dan supervisi terhadap
satuan pendidikan
d. pembinaan, pembimbingan,
pendampingan, dan supervisi terhadap
SDM pemerintah daerah dalam
pengembangan SPMI dan SPME;
e. memetakan mutu pendidikan dan
pelaksanaan SPMI-Dikdasmen
f. memfasilitasi pemenuhan mutu
g. mengembangkan sistem informasi mutu
Pendidikan
h. menyusun laporan dan rekomendasi
strategi peningkatan mutu pendidikan
Pemerintah Provinsi
a. perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, dan pengembangan
SPMI-Dikmen dan SPME-Dikmen;
b. pembinaan, pembimbingan,
pendampingan, pengawasan, dan
pengendalian satuan pendidikan
c. memetakan mutu pendidikan dan
pelaksanaan SPMI-Dikmen
d. memfasilitasi pemenuhan mutu di
seluruh satuan pendidikan
e. menyusun rencana strategis
peningkatan mutu pendidikan
berdasarkan pemetaan.
Pemerintah Kab/Kota
a. perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, dan pengembangan
SPMI-Dikdas dan SPME-Dikdas;
b. pembinaan, pembimbingan,
pendampingan, pengawasan, dan
pengendalian satuan pendidikan
c. memetakan mutu pendidikan dan
pelaksanaan SPMI-Dikdas
d. memfasilitasi pemenuhan mutu di
seluruh satuan pendidikan
e. menyusun rencana strategis
peningkatan mutu pendidikan
berdasarkan pemetaan.
TPMP Provinsi
a. pembinaan, pembimbingan,
pendampingan, dan supervisi
terhadap satuan pendidikan dalam
pengembangan SPMI-Dikmen;
b. memetakan mutu pendidikan dan
pelaksanaan SPMI-Dikmen
c. menyusun laporan rekomendasi
strategi peningkatan mutu pendidikan
di tingkat provinsi
TPMP Kab/Kota
a. pembinaan, pembimbingan,
pendampingan, dan supervisi
terhadap satuan pendidikan dalam
pengembangan SPMI-Dikdas;
b. memetakan mutu pendidikan dan
pelaksanaan SPMI-Dikdas
c. menyusun laporan rekomendasi
strategi peningkatan mutu pendidikan
di tingkat kabupaten/kota
LPMP
a. pembinaan, pembimbingan,
pendampingan, dan supervisi terhadap
satuan pendidikan
b. memetakan mutu pendidikan dan
pelaksanaan SPMI-Dikdasmen
c. pembinaan, pembimbingan,
pendampingan, dan supervisi terhadap
SDM pemerintah daerah
d. menyusun laporan dan rekomendasi
strategi peningkatan mutu pendidikan di
tingkat provinsi dan kabupaten/kota
dibantu dibantu
12. KEGIATAN PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL
1. Pemetaan mutu pendidikan
2. Pengelolaan data dan informasi mutu, penyusunan peta
mutu dan analisis tematik, rencana peningkatan mutu
3. Pengembangan kapasitas SDM daerah dalam
penjaminan mutu pendidikan
a) Penyiapan fasilitator provinsi (yang akan
mempersiapkan fasilitator TPMPD dan fasilitator
sekolah)
b) Penyiapan fasilitator TPMPD dan fasilitator sekolah
(pengawas)
4. Pengembangan sekolah model dan pengimbasan
13. C. Sistem Informasi Mutu Pendidikan
DAPODIK SPM
SISTEM INFORMASI MUTU PENDIDIKAN
(CAPAIAN SNP)
DATA
HASIL
UKG
DATA
HASIL UN
HASIL EVALUASI BADAN
AKREDITASI NASIONAL
HASIL PEMETAAN MUTU
EVALUASI OLEH
PENGAWAS
14. DITJEN DIKDASMEN LPMP DINAS PENDIDIKAN
DIAGRAM ALIR PENGEMBANGAN TPMPD
Mulai
Pedoman
& Juklak Pelatihan
Fasilitator
Nasional
Pelatihan
SPMP
Modul-
modul
Pelatihan
Fasilitator
Daerah
Pembentukan
TPMPD
Bimbingan
Teknis
SPMP
Pemetaan
Mutu
Penyusunan
Laporan
Rekomendasi
Pembinaan
SPMI
Monev
TPMPD dan
Satuan
Pendidikan
sekolah
Selesai
15. PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL & POLA PENGIMBASAN
ditujukan untuk mengembangkan percontohan sekolah yang
penerapan PMP mandiri. Sekolah model dikembangkan untuk
memberikan gambaran langsung kepada sekolah lain yang akan
menerapkan PMP
TAHAPAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL & POLA PENGIMBASAN
Monitoring Dan
Evaluasi
Laporan Pengembangan
Sekolah Model &
Pengimbasan
Penetapan
Rintisan Sekolah
Model
Pelatihan SPMI
Untuk
Sekolah Model
Implementasi
Sekolah Model
Pendampingan
Sekolah Model
dan Pengimbasan
Ditetapkan bersama-
sama dengan PEMDA
Pelatihan dilaksanakan oleh LPMP
dengan melibatkan fasilator
daerah/Tim PMP Daerah dengan pola
WHOLE SCHOOL APPROACH
SUBSTANSI:
1. Pelaksanaan aktifitas SPMI
2. Pengembangan Unit PMP
3. Penyusunan Dokumen Mutu
4. Pola Pengimbasan
Pemetaan
Mutu
Penyusunan
Rencana
Pemenuhan
Pelaksanaan
Pemenuhan
Evaluasi/Au
dit
Pemenuhan
Penetapan
Standar
Mutu
Satuan
Pendidikan
16. DITJEN
DIKDASMEN
LPMP
DINAS
PENDIDIKAN
SATUAN
PENDIDIKAN
DIAGRAM ALIR PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL
Penetapan
bersama dengan
Pemda
Mulai
Pengusulan
Calon
Pelatihan SPMI
u/ Sekolah
Model
Supervisi
Monitoring &
Evaluasi
Supervisi
Monitoring &
Evaluasi
Implementasi
SPMI
Pendampingan
oleh Fasda
Laporan
Pengembangan
Pedoman
& Juklak
Modul-
modul
Sosialisasi &
koordinasi
Laporan
Pengembangan
Persiapan LPMP
& Fasilitator
Daerah
Selesai Diseminasi Hasil
17. DITJEN
DIKDASMEN
LPMP
DINAS
PENDIDIKAN
(Tim TPMPD)
SEKOLAH MODEL SEKOLAH IMBAS
DIAGRAM ALIR PENGEMBANGAN MODEL PENGIMBASAN
Pedoman
& Juklak Penetapan
sekolah Imbas
bersama dengan
Pemda
Modul-
modul
Implementasi
SPMI
Mulai
Pengusulan
Calon
Pendampingan
Supervisi
Monitoring &
Evaluasi
Implemetasi
SPMI
Laporan
Pengembangan
Laporan
Pengembangan
Dokumen
laporan
Mengikuti
Pendampingan
di Sekolah
Model
SOP
Sekolah
Model
Sosialisasi &
koordinasi
Selesai
18. Sekolah Model & Pengimbasan PMP
18
Sekolah Inti
Sekolah Imbas
Sekolah Imbas
Sekolah Imbas
Sekolah Imbas
Sekolah Imbas
19. Implementasi Sekolah Model
di Jawa Barat melalui pendampingan LPMP
1. Th. 2016
Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Kuningan dan
Kab. Ciamis
2. Th. 2017 mulai bulan Januari ada penetapan
sekolah model dari LPMP sebanyak 27 Kab/ Kota
21. Dasar Hukum
Permendiknas nomor 63 tahun 2009 tentang SPMP
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Dasar dan Menengah, pemerintah daerah dalam
melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dibantu
oleh Tim Penjamin Mutu Pendidikan Daerah
(TPMPD) Tim ini dibentuk oleh dinas pendidikan.
22. Tugas Tim PMPD
Melakukan pembinaan, pembimbingan,
pendampingan, dan supervisi terhadap satuan
pendidikan dalam pengembangan SPMI;
Melaksanakan SPME (memetakan mutu Pendidikan)
Melaksanakan SPMI pada satuan pendidikan
berdasarkan data dan informasi dalam sistem
informasi mutu pendidikan di daerah; dan
Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan
mutu pendidikan di daerah kepada pemerintah
daerah.
23. TPMPD
Dibentuk oleh pemerintah daerahyang dimotori oleh
Dinas Pendidikan.
Diketuai oleh Sekretaris Dinas Pendidikan (ex-officio)
Ke anggotaannya: unsur Dinas Pendidikan (Bidang-
bidang), Bappeda, Dewan Pendidikan, LPTK/Perguruan
Tinggi, dan Koordinator Pengawas. Bagi TPMPD
Provinsi diharapkan ada anggota dari Dunia Usaha
dan Dunia Industri (DUDI).
24. Istilah-istilah
1. SPMP Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
2. SPMI Sistem Penjaminan Mutu Internal
3. SPME Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
4. TPMPD Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Tk.
Daerah
5. TPMPS Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Tk.
Sekolah
6. PMP Penjaminan Mutu Pendidikan
7. Sekolah Model adalah sekolah percontohan yang
mengembangkan PMP