Kebijakan spmi
Download as PPTX, PDF0 likes118 views
Dokumen tersebut membahas sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan standar pendidikan secara berkelanjutan di sekolah-sekolah, melalui proses pemetaan mutu, perencanaan peningkatan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penetapan standar-standar baru. Dokumen ini menjelaskan tahapan-tahapan sistem penjaminan mutu di tingkat sekolah dan pemerintah
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Kebijakan spmi (20)
Recently uploaded (20)
Kebijakan spmi
- 1. SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2019
- 2. Memastikan terlaksananya pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Mengatur semua proses penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional (SNP) Mengatur sistem penjaminan mutu internal sekolah maupun eksternal diluar sekolah dalam satu kesatuan 2 Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- 3. 3 MUTU derajat keunggulan sesuatu atau seseorang atribut pembeda atau karakteristik yang dimiliki oleh sesuatu atau seseorang semua karakteristik produk dan pelayanan yang memenuhi persyaratan dan harapan sesuai dengan standar sesuai dengan harapan pelanggan sesuai dengan harapan pihak-pihak terkait sesuai dengan yang dijanjikan
- 4. Standar Nasional Pendidikan P T K SARANA & PRASARANA PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KOMPETENSI LULUSAN UU no.20/2003 tentang Sisdiknas menyatakan SNP adalah kriteria minimal sekolah di Indonesia.
- 5. 5 Penjaminan Mutu Pendidikan 5 PERENCANAAN PENINGKATAN MUTU IMPLEMENTASI PENINGKATAN MUTU MONITORING DAN EVALUASI STANDAR MUTU PEMETAAN MUTU UU no.20/2003 tentang Sisdiknas menyataka SNP adalah kriteria minimal sekolah di Indonesia. Penjaminan mutu pendidikan: Suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan.
- 6. TUGAS PEMERINTAH PROPINSI Dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pemerintah Provinsi a.perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikmen dan SPME-Dikmen; b.pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan c.memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikmen d.memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan e. menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan. TPMP Provinsi a.pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI- Dikmen; b.memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikmen c. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi
- 7. TUGAS PEMERINTAH KOTA/KAB Dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pemerintah Kab/Kota a.perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdas dan SPME-Dikdas; b.pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan c.memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdas d.memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan e.menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan. TPMP Kab/Kota a.pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI- Dikdas; b.memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdas c. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota
- 8. TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Di Undangkan Agustus 2016 Pengganti Permendiknas No. 63 tahun 2009 ttg sistem penjaminan mutu pendidikan.
- 9. 1. Memetakan mutu berdasarkan 8 snp. 2. Membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah. 3. Melaksanakan pemenuhan mutu. 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi. 5. Menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan temuan saat monev(Penetapan standar Mutu)
- 10. 1. Menyusun dokumen SPMI : dokumen kebijakan, dokumen standar, dokumen formulir. 2. Membentuk tim penjaminan mutu (pimpinan, guru, perwakilan tenaga pendidikan, dan komite sekolah) 3. Sekolah melakukan SPMI bekerja sama dan berkoordinasi dengan tim penjaminan mutu pendidikan daerah.
- 11. PEMBENTUKAN TPMS Keanggotaan: Ks, guru, Tendik, dan Komite sekolah. Struktur Organisasi: Ketua Tim, Pengembang Sekolah, dan Evaluator Internal.
- 12. Sekolah diberi PERINGATAN / PENGHENTIAN BANTUAN PENINGKATAN MUTU. Pemda diberi pengurangan dana peningkatan mutu daerah. CARA MELAKSANAKANYA
- 13. 13 Baseline Peningkatan Standar Peningkatan Standar Peningkatan Standar Monev/ Audit Monev/ Audit Monev/ Audit Pemetaan Mutu Pemetaan Mutu Pemetaan Mutu Rencana Pemenuhan Rencana Pemenuhan Rencana Pemenuhan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan SIKLUS PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH UNTUK PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN
- 14. 14 Pemetaan Mutu Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelaksanaan Rencana Pemenuhan Evaluasi/Audit Pelaksanaan Rencana Penetapan Standar Mutu Visi-Misi, Kebijakan sekolah Laporan hasil evaluasi: Pemenuhan 8 SNP Implementasi dari rencana aksi Dokumen perencanaan, pengembangan sekolah dan rencana aksi Kebijakan, Pemerintah (kurikulum, SNP dll) Output: Capaian Kualitas sekolah sesuai 8 SNP Dokumen Evaluasi Diri Sekolah Sekolah Kepala Sekolah Guru Tata Usaha Mekanisme Penjaminan Mutu di Sekolah
- 15. PENGIMBASAN SEKOLAH MODEL SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH LPMP PEMERINTAH DAERAH/ TPMPD Pelatihan Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Pelatihan Pendampingan M & E Sosialisasi Pendampingan Studi banding Magang Perwakilan sekolah imbas diundang untuk ikut mendapatkan pendampingan di sekolah model Perwakilan sekolah imbas mengikuti seluruh kegiatan pendampingan yang berlangsung di sekolah model. Pengaturan jadwal dapat disesuaikan dan dikoordinasikan secara internal antara fasilitator, sekolah model dan sekolah imbas Anggota tim penjaminan mutu sekolah model diharapkan mampu memfasilitasi sekolah imbas dalam mengimplementasik an SPMI seperti yang diterapkan pada sekolah model.
- 16. Pemetaan Mutu Pelaksanaan Pemenuhan Evaluasi/Audit Mutu Penyusunan Rencana Pemenuhan Penetapan Standar Mutu 16 Pelibatan Unsur Visi-Misi, Kebijakan sekolah Laporan hasil evaluasi: Pemenuhan 8 SNP Implementasi dari rencana aksi Dokumen perencanaan, pengembangan sekolah dan rencana aksi Kebijakan Pemerintah (Kurikulum, SNP, lainnya) Output: Capaian Kualitas sekolah sesuai 8 SNP Dokumen Evaluasi Diri Sekolah Sekolah Kepala Sekolah Guru Tenaga Kependidikan Komite sekolah PENERAPAN PMP Tahapan
- 17. SIKLUS SPMI 17 Pemetaan Mutu Pelaksanaan Pemenuhan Evaluasi/Audit Mutu Penyusunan Rencana Pemenuhan Penetapan Standar Mutu 1 2 3 4
- 18. 1. Pemetaan Mutu => Melakukan Analisis atau Validasi Rapot Mutu Indikator Kondisi saat ini Kekuatan dan Kelemahan Masalah Akar Masalah (tidak harus diisi) ???
- 19. 1. Analisis Pemetaan Mutu Standar Indikator/Sub Indikator Kondisi Saat Ini (hasil validasi rpt mutu) Analisis Lingkungan Masalah Rekomend asi Kekuatan Kelemahan Kompetensi Lulusan Isi Proses Penilaian Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sarana dan Prasarana Pembiayaan Pengelolaan * Tidak harus diisi di semua standar
- 20. 2. Rencana Peningkatan Mutu Masalah Program Kegiatan Volume Biaya Sumber Daya RKSVisioning (komitmen) RKAS EDS RENCANA PEMENUHAN IMPLEMENTASI
- 21. 2. Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu Standar Rekomendasi Program Kegiatan Volume Kebutuhan biaya Sumber daya SKL Isi Proses Penilaian Tendik Sarana & Prasarana Pembiayaan Pengelolaan
- 22. 3. PELAKSANAAN PEMENUHAN Program Kegiatan Penanggung Jawab Pihak yg Terlibat Waktu Pelaksanaan Bukti Fisik
- 23. S N P Program Kegiatan Penanggung jawab Pihak yg Terlibat Waktu Bukti Fisik S K L ISI PROSES PENILAIAN SARPRAS TENDIK PENGELOL AAN PEMBIAYA AN 3. Implementasi Peningkatan Mutu
- 24. 4. Evaluasi/Audit Mutu Program Kegiatan CAPAIAN - Input : Prosentase Serapan Anggaran - Proses : Progres capaian Keterlaksanaan atau kualitas kegiatan (pelatihan/workshop) - Output: Jumlah Peserta yg berkompeten .. (pada saat pelaksanaan kegiatan) - Outcome: Harapanya? Kesimpulan dan Rekomendasi
- 25. 4. Evaluasi Pelaksanaan Pemenuhan Mutu STANDAR Program Kegiatan Capaian Kesimpulan dan RekomendasiInput Proses Output Outcome S K L ISI PROSES PENILAIAN SARPRAS TENDIK PENGELOL AAN PEMBIAYA AN
- 26. 5. PENETAPAN STANDAR MUTU S N P INDIKATOR YANG DITINGKATKAN PROGRAM HASIL KEPUTUSAN S K L I S I PROSES PENILAIAN P T K SARPRAS PEMBIAYAAN PENGELOLAAN