�ݺ�ߣ

Pengantar Perpajakan
Penetapan dan Ketetapan Pajak
14/11/20131

Fungsi Ketetapan Pajak
Koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib
Pajak
Sarana untuk mengenakan sanksi
Sarana untuk menagih pajak
Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih
bayar
Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang
14/11/20132

Macam Ketetapan Pajak
Surat Tagihan Pajak (STP)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
14/11/20133

Penyebab keluarnya STP
• PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
• Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung
• WP dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga
• PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak,
tetapi tidak tepat waktu
• PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap
• PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa
penerbitan faktur pajak
• PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan
pengembalian PM
14/11/20134

Penyebab keluarnya SKPKB
• Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak
yang terutang tidak atau kurang dibayar
• Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan
pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran
• Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM
ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau
tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak
seharusnya dikenakan tarif 0%
• Apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi,
sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang
14/11/20135

Penyebab keluarnya SKPKBT
Apabila ditemukan data baru (novum) yang mengakibatkan
penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan
tindakan pemeriksaan
14/11/20136

Penyebab keluarnya SKPLB
• DJP, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan SKPLB apabila
jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar
daripada jumlah pajak yang terutang
• Berdasarkan permohonan WP, DJP setelah meneliti kebenaran
pembayaran pajak, menerbitkan SKPLB apabila terdapat
pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri
keuangan
• SKPLB masih bisa diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil
pemeriksaan dan/atau data baru ternyata pajak yang lebih dibayar
jumlahnya lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan
pembayaran pajak yang telah ditetapkan
14/11/20137

Penyebab keluarnya SKPN
Jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama
dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak
14/11/20138

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
Surat keputusan mengenai pajak bumi dan bangunan terutang
yang harus dibayar dalam satu tahun pajak dan dibuat
berdasarkan SPOP
14/11/20139

Proses Pembayaran
WP
Lembar 1 dan 3
Lapor
KPP
Lembar 3
Lapor
KPKN
Lembar 2
Kanwil
Matching
KPP
14/11/201310

SSP Standar dibuat dalam rangkap 5 (lima)
Lembar ke-l : Untuk arsip Wajib Pajak.
Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).
Lembar ke-3 : Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP.
Lembar ke-4 : Untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.
Lembar ke-5 : Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain
sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang
berlaku.
14/11/201312

SSP Khusus (minimal)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
Nama Wajib Pajak;
Identitas Kantor Penerima Pembayaran;
Mata Anggaran Penerimaan (MAP) / Kode Jenis Pajak dan
Kode Jenis Setoran;
Masa Pajak dan atau Tahun Pajak;
Nomor Ketetapan (untuk pembayaran: STP, SKPKB, atau
SKPKBT);
Jumlah dan Tanggal Pembayaran; dan
Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan atau
Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP).
14/11/201313

UTANG PAJAK yg DAPAT
DIANGSUR/ DITUNDA
Pajak yg masih harus dibayar dalam:
- STP
- SKPKB
- SKPKBT
- SK Pembetulan
- SK Keberatan
- Putusan Banding
- Putusan Peninjauan Kembali yg menyebabkan
pajak yg hrs dibayar bertambah
Kekurangan PembayaranPPh Pasal 29 dlm SPT
Tahunan
(Pasal 9 PMK 184/PMK.03/2007 jo PMK 80/PMK.03/2010)
14/11/201314

Prosedur Pengangsuran/Penundaan
Permohonan harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja
sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir
Disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon
diangsur atau ditunda
Apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja ebelum saat
jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir terlewati karena
keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih
dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak sepanjang
Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar
kekuasaannya tersebut
(Pasal 10 PMK 184/PMK.03/2007 jo PMK 80/PMK.03/2010)
14/11/201315

Prosedur Pengangsuran/Penundaan
PerDJP 38/Pj/2008
 WP harus memberikan jaminan, kecuali jika menurut pertimbangan
Kepala KPP tidak diperlukan
 Jaminan dapat berupa:
- Garansi Bank
- Surat/Bukti Kepemilikan Barang Bergerak
- Penanggungan utang oleh pihak ketiga
- Sertifikat Tanah
- Sertifikat Deposito
 Permohonan melewati 9 hari kerja sebelum jatuh tempo harus
memberikan jaminan : Garansi bank
- Nilai : Sama dengan utang pajak
- Jangka waktu : sesuai waktu pengangsuran/penundaan
14/11/201316

Keputusan Pengangsuran/Penundaan
PerDJP 38/Pj/2008
 Diterbitkan dalam Jk Waktu 7 Hari Kerja stlh tgl
permohonan diterima
 Alternatif Keputusan
- Menyetujui sesuai permohonan WP
- Menyetujui sesuai pertimbangan Kepala Kantor
- Menolak
 Apabila 7 hr Terlewati, permohonan WP dikabulkan
- Hrs diterbitkan Surat Kep. Persetujuan dlm 5 hari
stlh jk wkt 7 hari berakhir
14/11/201317

LAMANYA ANGSURAN/PENUNDAAN
Utang Pajak yg masih harus dibayar  Paling
lama 12 Bulan sejak diterbitkan keputusan
Kekurangan pembayaran PPh Pasal 29  Paling
Lama Bulan Terakhir Tahun Pajak berikutnya
BUNGA
dihitung berdasarkan saldo utang pajak
ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak pada setiap
tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau
pada tanggal pembayaran
tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas
pembayaran Surat Tagihan Pajak
14/11/201318

PENGHITUNGAN BUNGA PENAGIHAN ATAS ANGSURAN
Atas SKPKB PPN masa Jan – Des 2011 yg diterbitkan
tanggal 3 Desember 2012. WP mengajukan permohonan
mengangsur pembayaran pajak. Rincian SKPKB tersebut
adalah:
 Pokok Pajak : Rp 8.000.000,-
 Sanksi : Rp 4.000.000,-
 Total : Rp. 12.000.000,-
Jatuh tempo pembayaran tgl 2 Januari 2013.
Permohonan tersebut disetujui dengan ketentuan
pembayaran dilakukan setiap tanggal 2 selama 5 bulan
dan dimulai 2 Jan 2013.
14/11/201319

PENGHITUNGAN BUNGA
PENAGIHAN ATAS ANGSURAN
Ang-
suran
Tanggal Jumlah
Saldo
Tagihan
Jumlah
Bunga
I 02/01/2013 2.400.000 12.000.000 2% x 12.000.000 240.000
II 02/02/2013 2.400.000 9.600.000 2% x 9.600.000 192.000
III 02/03/2013 2.400.000 7.200.000 2% x 7.200.000 144.000
IV 02/04/2013 2.400.000 4.800.000 2% x 4.800.000 96.000
V 02/05/2013 2.400.000 2.400.000 2% x 2.400.000 48.000
Perhitungan
Bunga
14/11/201320

Hapusnya Utang Pajak
Pembayaran
Kompensasi
Penghapusan utang
Kadaluwarsa
Penghapusan
14/11/201321

Daluwarsa Penetapan
Pajak Pusat: 5 tahun (pasal 22 UU KUP)
Pajak Daerah: 5 tahun (pasal 166 UU no.28 tahun 2009)
Retribusi Daerah : 3 tahun (pasal 167 UU no.28 tahun 2009)
Tindak pidana pajak (pasal 22 UU KUP)
14/11/201322

Penghapusan piutang pajak
(KMK no.565/KMK.04/2000 jo KMK no.539/KMK.03/2002)
WP OP:
Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan
atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan
dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat
ditemukan;
Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta
kekayaan lagi.
penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan
penyampaian salinan Surat Paksa kepada penanggung Pajak
melalui Pemerintah Daerah setempat;
hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau
sebab lain sesuai hasil penelitian.
14/11/201323

Penghapusan piutang pajak
(KMK no.565/KMK.04/2000 jo KMK no.539/KMK.03/2002)
WP Badan:
Wajib Pajak bubar, likuidasi , atau pailit dan pengurus, direksi,
komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang
dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator
tidak dapat ditemukan;
Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta
kekayaan lagi;
Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian
Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator,
pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau Pemerintah Daerah
setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada
papan pengumuman atau media massa;
hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa, atau
sebab lain sesuai hasil penelitian.
14/11/201324

Restitusi
Pemulihan; Penggantian pengeluaran; Ganti kerugian yang
diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau
pihak ketiga yang dapat berupa pengembalian harta milik,
pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau
penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
14/11/201325

POLA UMUM PERMOHONAN RESTITUSI PAJAK
No. 538/KMK.04/2000; No.5/PMK.03/2005 ststd No.66/PMK.03/2005
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
WP mengajukan permohonan restitusi atas:
 SPT LB yg ingin di restitusi
 SPT N, KB atau LB (yg tidak diajukan restitusi) yg telah diperiksa
dengan produk SKPLB
Untuk setiap permohonan restitusi, akan dilakukan pemeriksaan
Untuk WP kriteria tertentu,
14/11/201326

PERMOHONAN RESTITUSI BERDSRKAN PSL 17 (1) UU KUP
Pasal 17 Ayat (1) UU KUP
SPT WP adalah Nihil (N), Kurang Bayar (KB) atau Lebih bayar (LB)
namun tidak mengajukan permohonan restitusi
Dilakukan pemeriksaan tanpa ada batas waktu sebelum daluwarsa
pemeriksaan pajak
Hasil dari Pemeriksaan menerbitkan SKPLB
Atas dasar SKPLB tersebut WP mengajukan permohonan restitusi
Atas permohonan tersebut, KPP akan menerbitkan SKPKPP &
SPMKP
14/11/201327

PERMOHONAN RESTITUSI BERDASARKAN PASAL
17B UU KUP
Pasal 17B UU KUP
 SPT WP adalah LB dan mengajukan permohonan restitusi
 Atas permohonan tersebut akan dilakukan pemeriksaan dan WP
menyerahkan dokumen & data yg diperlukan dalam pemeriksaan
 Dirjen Pajak wajib menerbitkan Keputusan dalam jangka waktu 12 bulan
sejak permohonan WP diterima.
 Jika dalam jangka waktu 12 bulan, Dirjen Pajak tidak menerbitkan
Keputusan, maka permohonan WP dianggap diterima dan Dirjen Pajak harus
menerbitkan SKPLB 1 bulan setelah jangka waktu 12 bulan tersebut berakhir
 Jika terlambat diterbitkan SKPLB, maka WP diberikan imbalan bunga 2%
per bulan
14/11/201328

PERMOHONAN RESTITUSI BERDSRKAN PSL 17C UU KUP
Pasal 17C UU KUP
 SPT LB dan mengajukan permohonan restitusi
 WP merupakan WP dg Kriteria Tertentu (WP Patuh)
 Atas permohonan tsb, akan dilakukan penelitian oleh DJP
 Dirjen Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pajak (SKPPKP) dlm Jk Wkt:
 3 bulan untuk PPh
 1 bulan untuk PPN
Sejak permohonan diterima
 Karena belum dilakukan, setelah diterbitkan SKPPKP Dirjen Pajak tetap
dapat melakukan pemeriksaan
 Jika ternyata hasil pemeriksaan diterbitkan SKPKB, sanksi yg dikenakan
adalah 100% dari pokok pajak.
14/11/201329

PERMOHONAN RESTITUSI BERDSRKAN PSL 17C UU KUP
PerMenKeu No. 192/PMK.03/2007
Kriteria WP Tertentu :
 Tepat Dalam Menyampaikan SPT
• SPT Tahunan : selama 3 tahun
• SPT Masa Thn Terakhir (Jan – Nov), Jika terlambat :
 Tidak lebih dari 3 SPT masa
 Tidak berturut-turut
 Tidak melewati jangka waktu SPT masa berikutnya.
 Tidak Memp. Utang Pajak, kecuali yg telah memperoleh
izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
 LapKeu yg diaudit oleh KAP atau APIP dengan opini WTP
selama 3 thn berturut2
 Tidak pernah dipidana perpajakan dlm jk wkt 5 thn terakhir
14/11/201330

17D UU KUP
Pasal 17D UU KUP
 SPT LB dan mengajukan permohonan restitusi
 merupakan WP yg memenuhi Persyaratan Tertentu
 akan dilakukan penelitian oleh Dirjen Pajak
 Dirjen Pajak menerbitkan SKPPKP dlm jk waktu:
 3 bulan untuk PPh
 1 bulan untuk PPN
 Sejak permohonan diterima
 Karena belum dilakukan, setelah diterbitkan SKPPKP, DJP
dapat melakukan pemeriksaan
 Jika ternyata hasil pemeriksaan diterbitkan SKPKB, sanksi yg
dikenakan adalah 100% dari pokok pajak.
14/11/201331

17D UU KUP
Pasal 17D UU KUP, PerMenKeu No. 193/PMK.03/2007
Persyaratan Tertentu :
 WPOP yg tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
 WPOP yg menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah
peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu :
 Merupakan WPOP yg menyelenggarakan Pembukuan
 Peredaran Usaha : Sama dengan Batasan WPOP yg boleh menggunakan
Norma Penghitungan (Rp 1,8 M)
 Jumlah LB < Rp 1 Juta.
 Jumlah LB Paling Banyak 0,5% dari Peredaran Usaha
14/11/201332

17D UU KUP
Pasal 17D UU KUP, PerMenKeu No. 193/PMK.03/2007
Persayaratan Tertentu :
WP Badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar
sampai dengan jumlah tertentu
Peredaran Usaha paling banyak Rp 5 Milyar
Jumlah LB < Rp 10 Juta.
PKP yg menyampaikan SPT Masa dengan jumlah penyerahan dan
jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu :
Jumlah Penyerahan paling banyak Rp 150 Juta
Jumlah LB < Rp 150.000,-
14/11/201333

�ݺ�ߣ

Penetapan dan ketetapan pajak

Recommended

More Related Content

What's hot (20)

Viewers also liked (20)

Similar to Penetapan dan ketetapan pajak (20)

Recently uploaded (11)

Penetapan dan ketetapan pajak