Pengaturan koperasi dalam rencana penyusunan ruu badan usaha
Download as PPTX, PDF2 likes180 views
Sedang di lakukan penyusunan RUU Badan Usaha yang merupakan omnibus Law Badan Usaha yang ada Di Indonesia
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Pengaturan koperasi dalam rencana penyusunan ruu badan usaha (20)
Recently uploaded (6)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Pengaturan koperasi dalam rencana penyusunan ruu badan usaha
- 1. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA PENINGKATAN PENDAFTARAN DAN PEMBINAAN KOPERASI DALAM MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA
- 3. 3. PP No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 1. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian LANDASAN HUKUM PERKOPERASIAN 4. PP No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah 10. Permen Koperasi dan UKM No. 11 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi; 11. Permen Koperasi dan UKM No. 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian; 5. PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 8. Permen Koperasi dan UKM No. 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Jo. Permen Koperasi dan UKM No. 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permen Koperasi dan UKM No. 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam ; 2. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Huruf Q); 6. PP No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi 12. Permen Koperasi dan UKM No. 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Jo. Permen Koperasi dan UKM No.05 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri No.11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi ; 7. PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 9. Permen Koperasi dan UKM No. 17 tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi;
- 5. KOPERASI ADALAH Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomirakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. DEFINISI KOPERASI
- 6. FUNGSI DAN PERAN KOPERASI Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatandan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demorasi ekonomi Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Berperan serta secara aktif dalam upayamempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- 8. KOPERASI PRIMER Anggotanya orang seorang KOPERASI SEKUNDER Anggotanya Badan Hukum Koperasi Bentuk Koperasi Pasal 6 Undang-Undang No. 25/1992
- 9. POTRET KOPERASI INDONESIA Jumlah Tenaga Kerja Koperasi: 614.997 Orang Jumlah Anggota Koperasi: 22.463.738 Orang PDB Koperasi sebesar 5,1% terhadap PDB Nasional Kontribusi Koperasi dalam perekonomian sangat signifikan, dari 123.048 Unit Koperasi berkontribusi pada: 3.187 Unit (2,59%) 6.389 Unit (5,19%) 113. 472 Unit (92,22%) WILAYAH KEANGGOTAAN Nasional Provinsi Kabupaten/Kota 2 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA KOPERASI PRODUSEN : 5.973 UNIT 1.436 UNIT KOPERASI SIMPAN PINJAM : 72.793 UNIT 22.451 UNIT KOPERASI PEMASARAN : 3.254 UNIT 553 UNIT KOPERASI JASA : 24.593 UNIT 3.504 UNIT KOPERASI KONSUMEN : 16.435 UNIT 7.817 UNIT KOPERASI AKTIF (NIK) KOPERASI AKTIF (SERTIFIKAT NIK) BERDASARKAN JENIS KOPERASI: PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN : 11.700 UNIT 3.421 UNIT INDUSTRI PENGOLAHAN : 674 UNIT 202 UNIT PENGADAAN AIR, PENGOLAHAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG : 45 UNIT 13 UNIT KONTRUKSI DAN BANGUNAN : 76 UNIT 31 UNIT PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN - REPARASI KENDARAAN : 1.631 UNIT 620 UNIT PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN-MINUM : 12.718 UNIT 1.129 UNIT INFORMASI DAN KOMUNIKASI : 1.090 UNIT 30 UNIT JASA KEUANGAN DAN ASURANSI : 57.263 UNIT 28.474 UNIT PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN : 189 UNIT 33 UNIT JASA PENDIDIKAN : 54 UNIT 21 UNIT PENGADAAN LISTRIK DAN GAS : 80 UNIT 39 UNIT JASA PERUSAHAAN : 294 UNIT 170 UNIT JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL : 39 UNIT 17 UNIT TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN : 710 UNIT 254 UNIT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANANDAN JAMINAN SOSIAL : 17 UNIT 11 UNIT JASA LAINNYA : 36.450 UNIT 1.290 UNIT REAL ESTATE (PEMUKIMAN) : 18 UNIT 6 UNIT KOPERASI AKTIF (NIK) KOPERASI AKTIF (SERTIFIKAT NIK) BERDASARKAN SEKTOR KOPERASI: Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, Desember 2019 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 123.048 UNIT TOTAL KOPERASI 35.761 UNIT TOTAL KOPERASI SERTIFIKAT NIK
- 10. Syariah 3.905 unit 23,76% Konvensional 12.530 unit 76,24% PRODUSEN 24.593 unit 19,99% Ada USP 13.209 unit 10,73% Tidak Ada USP 11.384 unit 9,25% PEMASARAN 3.254 unit 2,64% Ada USP 1.748 unit 1,42% Tidak Ada USP 1.506 unit 1,22% KONSUMEN 72.793 unit 59,16% Ada USP 39.098 unit 31,77% Tidak Ada USP 33.695 unit 27,38% JASA 5.973 unit 4,85% Ada USP 3.208 unit 2,61% Tidak Ada USP 2.765 unit 2,25% Sumber: Database Kementerian Koperasi dan UKM yang diolah berdasarkan data ODS per 31 Desember 2019 JUMLAH KOPERASI 123.048 unit KSP 16.435 unit 13,36% NON KSP 106.613 unit 86,64% TOTAL USP 57.263 unit 46,54 % TOTAL KSP 16.435 unit 13,36% TOTAL KSP & USP 73.698 unit 59,90% Kondisi Existing Koperasi
- 12. BADAN HUKUM Suatu badan atau bisa juga disebut dengan perkumpulan yang memiliki hak untuk dapat melakukan perbuatan seperti manusia dan memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat atau digugat di depan hakim (R.Subekti) KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Definisi.
- 13. Badan Hukum Badan Hukum Badan Hukum Publik Badan Hukum Privat badan hukum yang dibuat menurut hukum publik atau badan hukum yang mengatur keterkaitan antara negara dan atau aparatnya dengan warga negara yang berkaitan kepentingan umum atau publik badan hukum yang dibuat menurut dasar hukum perdata atau hukum sipil atau sekumpulan orang yang membuat kerja sama atau membentuk badan usaha dan adalah satu kesatuan yang memenuhi syarat yang ditentukan hukum KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
- 14. Badan Usaha berbentuk Badan Hukum Privat Di Indonesia UU No. 40 Th 2007 PT UU No.25 Th 1992 Koperasi UU No.16 Th 2001 sebagaimana telah diubah UU No.28 Th 2004 Yayasan Staatsblad No. 64 Tahun 1870 Perkumpulan KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
- 15. Suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya (Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). PersekutuanPerdata Suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan usaha di bawah satu nama bersama (Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Firma Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman (Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Persekutuan Komanditer(CV) Badan Usaha Bukan Berbentuk Badan Hukum
- 16. Pengesahan Badan Hukum pada AHU Online (SABH)Kemenkumham PT Koperasi Yayasan Perkumpulan KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
- 17. PP No. 24 Th 2018 Pasal 14 (2) Pengesahan koperasi oleh Pemerintah Pusat, meliputi pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (3) Ketentuan mengenai pengesahan koperasi diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidanghukum. (diundangkan 21 Juni 2018) Permenkumham No.14 Th 2019 berlaku efektif 28 September 2019 Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Hukum dan HAM Pengalihan Pengesahan Koperasi ke KemenkumhamLatar Belakang KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
- 18. REGULASIPERMENKUMHAM NO. 14TAHUN 2019 PROSES PENGESAHANAKTAPENDIRIAN KOPERASI SECARA ON-LINE 4. SABH KEMENKUMH AM Penyuluhan Perkoperasian oleh Kementerian dan/atau Dinas yang membidangi Koperasi 1. Rapat Pembentukan oleh para pendiri Koperasi (Min.20 org) dapat Dihadiri Dinas/Notaris 7. Pemerintah mengumumk an dalam Berita Negara RI 2. NPAK Pembuata n Akta Pendirian 5. SK Pengesahan Akta Pendirian Dicetak oleh : Notaris 6. Diserahkan 3.Notaris Mengunggah : 1)Berita Acara Pendirian 2)Akta Pendirian
- 19. NOTARIS PENYULUHAN Ket: Rapat Pendirian dapat dilakukan Penyuluhan serta dapat dihadiri oleh Notaris PembuatAkta Koperasi RAPAT RAPAT PENDIRIAN KOPERASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
- 20. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Notulen Rapat Pendirian/Berita Acara + Daftar Hadir Rapat Fotocopy KTP Pendiri Bukti Setor Modal Surat Pengantar/Rekomendasi utk KTKBM Ket: Notulen Rapat Pendirian beserta kelengkapannya seperti daftar hadir rapat, foto copy KTP Pendirian serta bukti setor modal dibawa kepada Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) untuk dibuatkan akta pendirian Anggaran Dasar Rencana Awal Usaha Koperasi : NPAK
- 21. NPAK KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Akta Pendirian Notulen Rapat Pendirian SABH Kemenkumham Keterangan: Notaris mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian ke aplikasi SABH Kemenkumham dengan mengunggah akta pendirian dan notulen rapat/berita acara rapat pendirian pada aplikasi SABH
- 22. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA SABH Kemenkumham SK Pendirian Koperasi Keterangan: Setelah permohonan pengesahan akta pendirian koperasi disetujui pada aplikasi SABH Kemenkumham, maka Notaris dapat langsung mencetak SK Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
- 24. JENIS KOPERASI (Pasal 16 UU 25/1992) KOPERASI SIMPAN PINJAM 04 03 KOPERASI KONSUMEN KOPERASI PEMASARAN02 01 05 KOPERASI PRODUSEN KOPERASI JASA
- 25. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 25 NEW REGIME OSS didukung oleh : AHU Online DUKCAPIL INSW KEMENAKER Dll A PERIZINAN BERUSAHA Pemerintah Republik Indonesia Pusat/Daerah BKPM (PTSP Pusat) SPIPISE Provinsi/Kab/Kota (DPMPTSP) SPIPISE + SISTEM DAERAH OSS
- 26. PENGESAHAN KOPERASI IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
- 27. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 27 3. BPJS KES & NAKERNPWP RPTKA FASILITAS FISKAL I Z I N USAHA (SIUP) AKSES KEPABEANAN API TDP KOPERASI HARUS MEMPEROLEH NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha Login pada Sistem OSS menggunakan User- ID dan Password. Mengisi data-data yang diperlukan, seperti : data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, rencana permintaan fasilitas perpajakan dan kepabeanan. Catatan: Khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, nomor kepesertaan yang diperoleh hanya akan diaktifkan menjadi Sertifikat Kepesertaan BPJS setelah dilakukan pembayaran premi bulan pertama berdasarkan pemberitahuan virtual account dari BPJS kepada pelaku usaha. Pelaku usaha akan menerima notifikasi dari OSS untuk mengubah jenis bidang usahanya, jika bidang investasi yang diinput tidak memenuhi ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI). Sistem OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pelaku usaha. Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya bersamaan dengan penerbitan NIB (jika diperlukan).
- 28. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 28 IZIN USAHA SESUAI SEKTOR USAHA KOPERASI Izin Usaha adalah izin yang diperlukan sebelum memulai kegiatan usaha. Izin usaha otomatis diterbitkan setelah pelaku usaha menyatakan komitmen penyelesaian izin prasyaratnya, yaitu izin lokasi, izin lingkungan, izin bangunan, atau persyaratan izin usaha lainnya (jika dipersyaratkan). Setelah mendapatkan izin usaha, pelaku usaha dapat melakukan kegiatan persiapan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 38, PP 24 tahun 2018. Pelaku usaha menerima notifikasi dari OSS bahwa izin usaha telah diaktivasi setelah pemenuhan komitmen atas izin lokasi, izin lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan serta Sertifikat Laik Fungsi, dan persyaratan izin usaha lainya, termasuk pembayaran. Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018
- 29. Copyright 息 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved. 29 www.oss.go.id PERIZINANYANG DITERBITKAN
- 30. TERIMA KASIH @KemenkopUKM KemenkopUKMKemenkopUKM @KemenkopUKM 30