Paparan garut, 17 februari 2021
Download as PPTX, PDF0 likes119 views
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beikut dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM mengatur beberapa ketentuan tentang Koperasi.
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Paparan garut, 17 februari 2021 (20)
More from henra saragih (6)
Recently uploaded (6)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Paparan garut, 17 februari 2021
- 1. PENDIRIAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA Garut | Jakarta, 17 Februari 2021 KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA
- 2. POKOK PENGATURAN KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI Regulasi terkait: UU Nomor 11 Tahun 2020 Bab V Pasal 86 angka 1 6 UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi Permenkumham 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi Pendirian Koperasi Primer paling sedikit oleh 9 orang, Pengesahan BH oleh Kemenkumham, pendampingan prakoperasi Pendirian Koperasi Primer Nama koperasi , fatwa MUI, fungsi sosial, Dewan Pengawas Syariah, Usaha Syariah Rapat Pembentukan, Rapat Anggota, Pelaporan, Kegiatan Tunggal Usaha, paraf/TTD elektronik Teknologi Informasi Sektor Prioritas, bidang usaha khusus, pemulihan usaha, penumbuhan iklim, kemudahan di sektor terkait (Kelautan Perikanan, pelabuhan, kehutanan, perdagangan, pertanian) Pemberdayaan dan Pelindungan
- 3. URAIAN POKOK KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI 1. Pendirian koperasi primer paling sedikit 9 (sembilan) orang, sedangkan Koperasi sekunder 3 (tiga) Koperasi. 2. Pengesahan badan hukum Koperasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. 3. Rapat Pembentukan & Rapat Anggota secara daring dan luring. 4. Sistem pelaporan elektronik. 5. Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh MUI. 6. Penetapan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi. 7. Pemulihan usaha Koperasi. 8. Pemberdayaan Koperasi melalui penumbuhan iklim usaha dengan penetapan kebijakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 9. Kebijakan pengembangan Koperasi di sektor tertentu. Sektor tertentu meliputi sektor: a. Kelautan dan perikanan : Pemda bekerjasama dengan Koperasi perikanan sebagai penyelenggara tempat pelelangan ikan). b. Angkutan perairan pelabuhan : Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) c. Kehutanan : Perizinan dan kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan d. Perdagangan : Pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal e. Pertanian: Pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi.
- 4. POKOK PENGATURAN KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN UMKM Perizinan Perizinan tunggal berbasis risiko, melalui OSS, berlaku seumur usaha, bebas biaya, proses pendampingan Basis Data Standar Data & Sistem Integrasi Dukungan Perkuatan Kredit Program, DAK, Bantuan Hukum, Pemulihan Usaha, fasilitasi HKI, Alokasi 40% PBJ, Sistem Keuangan &Inkubasi . Kemitraan Pola Rantai Pasok, Pengawasan Pemerintah, Sanksi Alokasi 30% total luas lahan komersil/ tempat perbelanjaan/ tempat promosi strategis. (jalan tol, bandara, pelabuhan, stasiun, terminal), insentif, kemudahan, pengawasan & sanksi Kriteria Modal Usaha, omzet, kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, niai investasi, insentif dan disinsentif, teknologi ramah lingkungan, kandungan local, tenaga kerja Pengelolaan Terpadu . Kemudahan administrasi pajak, Insentif Pajak Penghasilan, Insentif kepabeanan Kemudahan & Insentif Infrastruktur Publik Tahapan penataan klaster, Prioritas pengelola kepada koperasi, Rencana Aksi, koordinasi & pengendalian * Pembinaan UMKM diampu oleh 18 kementerian/lembaga dengan regulasi yang tersebar di seluruh sektor terkait RPP mencabut PP 17 Tahun 2013 Dasar penyusunan: UU Nomor 11 Tahun 2020 UU Nomor 20 Tahun 2008
- 5. URAIAN POKOK KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN UMKM 1. Kriteria UMKM berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Untuk pendirian dan pendaftaran kegiatan usaha menggunakan kriteria modal usaha; dan untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil menggunakan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria berdasarkan modal usaha: Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kriteria berdasarkan hasil penjualan tahunan: Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan, kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan, sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha
- 6. URAIAN POKOK KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN UMKM (2) 2. Perizinan usaha terbagi atas 3 (tiga) risiko terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, yaitu: rendah (jenis perizinan Nomor Induk Berusaha); menengah (jenis perizinan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar); dan tinggi (jenis perizinan Nomor Induk Berusaha dan izin) 3. Perizinan tunggal Usaha Mikro dan Kecil melalui sistem OSS yang meliputi perizinan berusaha, SNI, sertifikasi jaminan produk halal. 4. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum (tidak dipungut biaya) bagi Usaha Mikro dan Kecil oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Pemulihan Usaha Mikro dan Kecil dalam kondisi darurat tertentu meliputi: Restrukturisasi kredit, rekontruksi usaha, bantuan permodalan dan/atau bantuan bentuk lainnya 6. Basis Data Tunggal UMKM Menteri Koperasi dan UKM mengoordinasikan basis data tunggal UMKM; Penyelenggaraan menggunakan Sistem Informasi Basis Data Tunggal (SIDT) UMKM; Pemberian afirmasi kepada UMKM oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus mengacu pada basis data tunggal; 7. Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur publik yang berada di lokasi strategis paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik, meliputi: Terminal, Bandar Udara, Pelabuhan, Stasiun Kerata Api, Tempat Istirahat dan Pelayanan Jalan Tol, Infrastruktur Publik lainnya. *Khusus untuk tempat istirahat dan pelayanan jalan tol, selain diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil juga diperuntukkan bagi Usaha Menengah
- 7. URAIAN POKOK KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN UMKM (3) Pemberian insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan UMK sesuai dengan alokasi Prioritas pengelolaan dan pengembangan infrastruktur publik oleh Koperasi yang telah diseleksi oleh Kementerian Koperasi dan UKM maupun Dinas Koperasi dan UMK Biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial 8. Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil melalui penataan klaster yang disusun dalam Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil Anggota kelompok UMK dalam klaster membentuk Koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu lokasi pengelolaan terpadu UMK berada dalam wilayah KEK 9. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk kepemilikan HKI internasioanl berupa keringanan biaya pendaftaran dan pencatatan HKI bagi Usaha Mikro dan Kecil paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) 10. Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil dapat dijadikan Jaminan Kredit Program (JKP), berupa (SPK, faktur, purchase order, HKI, anjak piutang, chip/barcode, kontrak) 11. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menggunakan barang/jasa UMK serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan alokasi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa 12. Fasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaataan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan UMK.
- 8. URAIAN POKOK KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN UMKM (4) 13. Pemerintah Pusat mengalokasikan bidang usaha untuk UMK serta bidang usaha untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama melalui kemitraan dengan UMK 14. Pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal harus bekerjasama dengan UMK 15. Menteri membuat pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan UMKM dalam rangka pengembangan UMK 16. Ketentuan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota dikecualikan bagi UMK 17. Pengelolaan terpadu UMK melalui penataan klaster yang disusun dalam Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil 18. Kemitraan (Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi dan UMK) Insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Usaha Menengah dan usaha besar dengan Koperasi dan UMK Pola Kemitraan (Inti Plasma, Subkontrak, Waralaba, Perdagangan umum, Distribusi dan keagenan, rantai pasok, bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan, penyumberluaran) Pengawasan kemitraan serta pengenaan sanksi administratif terhadap Usaha Besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran oleh KPPU 19. Kemudahan dan insentif perpajakan bagi UMK yang memiliki kriteria salah satunya baru mulai berproduksi/beroperasi dan peredaran usaha paling banyak RP7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun 20. Penyediaan pembiayaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bagi UMK dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman atau pembiayaan lainnya, serta oleh BUMN melalui peningkatan kolaborasi program pendanaan Usaha Mikro dan Kecil antar BUMN yang merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN Pemberian insentif bagi Usaha Besar yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil
- 9. URAIAN POKOK KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN UMKM (5) 21. Penyelenggaraan Inkubasi Penyelenggaraan dilakukan oleh lembaga incubator Pengembangan inkubasi secara terpadu dan berjenjang melalui penetapan NSPK oleh Pemerintah Pusat dan pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah Pengembangan inkubasi : minimal 50 peserta inkubasi (tenant) dalam 1 tahun untuk provinsi dan minimal 20 peserta inkubasi (tenant) dalam 1 tahun untuk kabupaten/kota Pembentukan/pengembangan lembaga incubator Minimal 1 lembaga inkubator per provinsi / per kab/kota Penanggungan biaya inkubasi maksimal 12 bulan dengan kriteria tertentu 22. Dana Alokasi Khusus DAK Fisik dan Nonfisik digunakan untuk mendanai program/kegiatan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, mencakup: penyelenggaran sistem informasi dan pendataan UMKM serta Koperasi yang terintegrasi Pengelolaan Terpadu UMK dalam penataan klaster bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK Peningkatan kapasitas Koperasi dan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan
- 10. TERIMA KASIH Henra saragih @henrasaragih73 henrasaragih73 Henra saragih #ModernisasiKoperasi #UMKMNaikKelas