More Related Content
What's hot (20)
Similar to Perbup no 10 tahun 2017 (20)
More from rochmatullah rochmatullah (8)
Recently uploaded (6)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Perbup no 10 tahun 2017
- 1. BUPATI MUSI RAWAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR to TAHUN 2Ot7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS, Menimbang : a. bahwa Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah; bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, nomenklatur Badan Penanaman Modal dan Pelayrnan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas diubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2Ol5 perlu diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2OLS tentang Pelimpahan Kewenangcrn Penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah. b. c.
- 2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18211; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa34; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rekibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9); 4. 2. 3. 5. 6. ! 2
- 3. 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (ftmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578l1' 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2Ol4 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 22ll; 1O. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10); 8. o 3
- 4. 12. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun Perizinan dan Non Petizinart (Berita Rawas Tahun 2Ol4 Nomor 216l; 13. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Rawas Tahun 2016 Nomor 61); 2Ol4 tentang Pelayanan Daerah Kabupaten Musi 2016 tentang Trgas dan Pelayanan Terpadu Satu Daerah Kabupaten Musi 14. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2OLT tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modat dan Pelayanrn Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2Ol7 Nomor 3); Menetapkan MEMUTUSI(AN: : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun zOtS Nomor 16) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Nomenklatur Badan penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas yang sudah ada harus dibaca dan dimaknai sebagai Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas. 4
- 5. a Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangrn Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas. Ditetapkan di pada tanggal FUPATI trTYSI Lubuklinggau sr manel- 2ol7 RAWAST H. GUNAWAN Diundangkan di Lubuklinggau _nada tanggal 3l t{cret 2Ol7 BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OI7 T.IOUON..IQ. o H. ISBANDI 5