Perda Ketentraman dan Ketertiban
Download as PPTX, PDF4 likes4,087 views
Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor Tahun 2017 tentang Ketentraman dan ketertiban
More Related Content
What's hot (20)
More from Ardi Susanto (20)
Recently uploaded (8)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Perda Ketentraman dan Ketertiban
- 1. ARDI SUSANTO, SH KEPALA SUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN, SEKRETARIAT DAERAH KAB. BARRU POWERPOINT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- 2. DASAR KEWENANGAN Pasal 12 ayat (1), Pasal 255, dan Lampiran huruf E, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan dasar meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat .
- 3. DASAR HUKUM 1.UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA 2. UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH 3. PP NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG SAUAN POLISI PAMONG PRAJA 4. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- 4. BRAINSTORMING PERBEDAAN MENDASAR DARI : -NILAI, -MORAL, -ETIKA, -HAK, -KEWAJIBAN
- 5. PENGERTIAN...? Ketenteraman adalah suatu kondisi masyarakat yang tentram untuk melakukan kegiatan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
- 6. ASAS asas keadilan; asas transparansi;dan asas kepastian hukum.
- 7. TUJUAN agar kehidupan masyarakat tercipta suasana aman, tenteram,tertib dan nyaman;dan sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati kehidupan yang berlaku dalam bermasyarakat.
- 8. RUANG LINGKUP tertib jalan; tertib angkutan jalan, dan angkutan sungai; tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum; tertib sungai, danau, drainase,kolam dan pesisir pantai; tertib lingkungan; tertib usaha tertentu; tertib bangunan; tertib aparatur pemerintah daerah; tertib sosial; tertib pendidikan; tertib kesehatan; tertib pedagang kreatif lapangan dan pasar tertib pendaratan hasil perikanan tertib tempat hiburan dan keramaian; dan tertib menyampaikan pendapat di muka umum.
- 9. TERTIB JALAN, dilarang 8. merusak jalan 9. Membakar sampah di jalan 10 .membongkar dan/atau memasang trotoar 11. membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan 12. membongkar atau menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar; 13. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan; 14. buang air besar dan air kecil di jalan dan saluran air; dan/atau 15. memasang leaflet, brosur, spanduk dan alat peraga kampanye pemilu lainnya pada jembatan di sepanjang jalan; 1. merusak marka jalan dan badan jalan 2. merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, dan alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang 3. berjualan atau berdagang di badan jalan 4. mencuci di badan jalan; 5. memasang tenda untuk hajatan di atas badan jalan sehingga mengganggu aktivitas lalu lintas jalan (Izin dulu) 6. memasang portal penghalang jalan, membuat speed bump (Izin dulu) 7. balapan liar di jalan umum
- 10. TERTIB ANGKUTAN JALAN DAN ANGKUTAN SUNGAI , dilarang : 5. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau tempat balik arah kecuali memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang. 6. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan. 7. membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada saat melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit. 1. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; 2. menyelenggarakan angkutan material tanah, pasir, batu dan kayu tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; 3. berjalan di luar ruas jalan yang telah ditetapkan, atau berhenti di luar tempat pemberhentian yang telah ditetapkan bagi angkutan umum dan sejenisnya; dan/atau 4. berjalan di luar ruas jalan yang telah ditetapkan bagi pengendara kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat dan sejenisnya.
- 11. TERTIB SUNGAI, DANAU, DRAINASE, KOLAM, DAN PESISIR PANTAI, Dilarang : 1. mendirikan bangunan tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas drainase, sungai dan bantaran sungai; 2. menutup drainase dan/atau gorong-gorong; 3. mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai, mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usaha komersil; 4. mempersempit, mengurug drainase dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran air ke sungai atau saluran pembuangan; dan/ata 5. membuang bangkai hewan di dalam drainase atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak.
- 12. TERTIB LINGKUNGAN, dilarang 3. mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang berindikasi dan/atau mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau perjudian; 4. membuat kebisingan atau kegaduhan di sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain kecuali telah mendapatkan izin oleh pejabat yang berwenang; 1. menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 2. membuat, menyimpan, memperjual belikan petasan dan membunyikan petasan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban lingkungan.
- 13. TERTIB USAHA TERTENTU, dilarang : 1. Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging hewan dan/atau bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak di konsumsi. 2. Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban umum.
- 14. TERTIB BANGUNAN dilarang : 1. mendirikan bangunan dan/atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh- tumbuhan lain dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi dalam radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; 2. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, daerah sempadan sungai, taman, dan jalur hijau.
- 15. TERTIB APARATUR PEMDA, dilarang : 1. berkeliaran di luar kantor pada jam pelayanan kecuali pada jam istirahat kantor dan dalam keadaan dinas dan/atau mendapat izin dari pimpinannya yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat izin; 2.Setiap kendaraan dinas dilarang digunakan selain untuk keperluan dinas.
- 16. TERTIB SOSIAL,dilarang : 1. meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan secara sendiri dan/atau bersama di jalan, di pasar, di kendaraan umum, di lingkungan permukiman, di rumah sakit, di sekolah, di kantor, dan di tempat ibadah 2. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di jalan dan/atau di tempat umum. 3. dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila 4. menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali memperoleh izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- 17. TERTIB PENDIDIKAN, dilarang : GURU DAN TENAGA PENGAJAR, DILARANG : 1. berada di pasar, pertokoan, mall, tempat hiburan di luar sekolah pada jam belajar. 2. melakukan perbuatan yang dapat mencoreng nama baik diri pribadi, dan dunia pendidikan. 3. melakukan tindak kekerasan terhadap siswanya. PELAJAR, DILARANG 1. berkeliaran pada jam belajar dan berada di pasar, pertokoan, mall, tempat hiburan, warnet dan/atau tempat game online dan taman dengan menggunakan pakaian sekolah. 2. melakukan perbuatan yang dapat mencoreng nama baik diri pribadi, orang tua dan dunia pendidikan. 3. merokok dan meminum minuman beralkohol serta menggunakan obat terlarang.
- 18. TERTIB KESEHATAN,dilarang : 1. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional; 2. memproduksi atau mengedarkan obat- obat tradisional, kosmetik atau sediaan farmasi lainnya yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu; dan/atau 3. menyimpan dan menjual obat ilegal dan/atau obat palsu.
- 19. TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN, dilarang : 1. menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 2. menyelenggarakan kegiatan pornoaksi dan/atau pornografi. 3. menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman. 4. mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian.
- 20. PERAN SERTA MASYARAKAT Setiap orang dan/atau badan dapat melakukan pelaporan, pengaduan, dan mendapatkan informasi kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau aparatur Pemerintah Daerah apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- 21. KETENTUAN SANKSI teguran lisan; peringatan Tertulis; penertiban; penghentian sementara dari kegiatan; denda administrasi dan/atau pencabutan izin, pembekuan izin, penyitaan, pembongkaran dan/atau penyegelan.
- 22. ARDI SUSANTO Kasubag Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Barru. Facebook : Ardi Drafter HP. : 081 355 555 453 Email : ardibarru@gmail.com