Kelas 8 BAB Sistem pemerintahan indonesia
Download as PPTX, PDF1 like2,247 views
Dokumen tersebut membahas perubahan sistem pemerintahan di Indonesia sejak tahun 1945 hingga saat ini. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, serta terjadi perubahan sistem seiring dengan amandemen UUD 1945. Sistem pemerintahan saat ini adalah presidensial.
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Kelas 8 BAB Sistem pemerintahan indonesia (20)
Recently uploaded (20)
Kelas 8 BAB Sistem pemerintahan indonesia
- 1. Nama : Hermawan Adhikusuma Kelas : 8B Nomor : 8
- 2. Sistem pemerintahan adalah sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahan warga negara. Ada beberapa macam sistem pemerintahan di dunia ini seperti presidensial dan parlementer, Sejak tahun 1945 Indonesia pernah berganti sistem pemerintahan. Indonesia pernah menerapkan kedua sistem pemerintahan ini. Selain itu terjadi juga perubahan pokok-pokok sistem pemerintahan sejak dilakukan amandemen UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam perjalannannya, Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer karena kondisi dan alasan yang ada pada waktu itu.
- 3. 1. Tahun 1945-1949 2. Tahun 1949-1950 3. Tahun 1950-1959 4. Tahun 1959-1999 5. Tahun 1999- sekarang Presidensial Parlementer Parlementer Presidensial Presidensial
- 4. Sistem pemerintahan : Presidensial Semula sistem pemerintahan yang digunakan adalah presidensial tetapi sebab kedatangan sekutu(agresi militer) dan berdasarkan Maklumat Presiden no X tanggal 16 November 1945 terjadi pembagian kekusaaan dimana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri maka sistem pemerintahan indonesia menjadi Sistem Pemerintahan Parlementer.
- 5. MPR DPR PRESIDEN BPK MAHKAMAH AGUNG ( MA ) DPA
- 6. Sistem pemerintahan : Parlementer Bentuk pemerintahan Indonesia pada saat itu adalah serikat dengan konstitusi RIS sehingga sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Namun karena tidak seluruhnya diterapkan maka Sistem Pemerintahan saat itu disebut Quasy Parlementer
- 7. PRESIDEN MENTERI SENAT DPR MA DPK
- 8. Sistem pemerintahan : Parlementer Pada masa ini terdapat kebebasan yang diberikan kepada rakyat tanpa pembatasan dan persyaratan yang tegas dan nyata untuk melakukan kegiatan politik, sehingga banyak bermunculan partai politik. Persaingan terbuka sangat tampak waktu itu, masing-masing ingin mencapai cita-cita partainya. Sistem banyak partai ini berakibat kabinet baru yang akan berjalan, akan mantap apabila didalamnya terdapat koalisi.
- 9. Adanya koalisi karena tidak ada partai yang menang mutlak, sehingga partai yang berkuasa kehilangan dukungan diparlemen dan kabinet akan bubar. Dilihat dari kepentingan nasional hal ini tidak dapat dibiarkan, oleh karena itu presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 juli. Yang menyatakan bahwa konstituante dibubarkan, serta kembalinya ke UUD 1945 yang kemudian menghendaki terbentuknya MPRS dan DPRS.
- 10. PRESIDEN MENTERI DPR MA DPK
- 11. Sistem pemerintahan : Presidensial Sejak dikeluarkannya dekrit 5 juli maka lahirlah periode demokrsi terpimpin. Adapun isi pokok demokrasi terpimpin adalah: 1. Demokrasi terpimpin bukan diktator 2. demokrasi terpimpin sesuai dengan kepribadian dan dasar hidup Indonesia 3. permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
- 12. 4. oposisi yang melahirkan pendapat yang sehat dan membangun harus dalam demokrasi terpimpin 5. kebebasan berserikat, berpendapat dan berkumpul dalam batas tertentu
- 13. Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto lahir dengan tekad melakukan koreksi Terhadap kebobrokan yang tejadi sebelumnya. Pada awalnya dilakukan perbaikan dalam berbagai bidang seperti bidang politik dibuat UU No.15 tahun 1966 tentang Pemilu dan UU No.16 tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR, dan DPRD. Atas UU tersebut dilakukanlah Pemilu yang pertama.Namun lama-kelamaan banyak terjadi penyimpangan. Ambisi penguasa orde baru mulai merambah keseluruh sendi-deni ketatanegaraan. Penafsiran pasal-pasal UUD 1945 tidak dilaksanakan sesuai isinya melaikan disesuaikan dengan kepentingan penguasa.
- 14. Realisasi UUD 1945 lebih banyak memberikan porsi pada presiden, walaupun memang memberi wewenang yang amat besar terhadap lembaga kepresidenan. Namun, presiden hanyalah mandataris MPR serta dalam melaksanakan pemerintahan diawasi oleh DPR. Dalam kenyataannya posisi legislatif berada dibawah presiden.
- 15. Akibat kekuasaan yang nayaris tanpa kontrol tersebut akhirnya menjadikan penguasa Orba cenderung melakukan penyimpangan seperti KKN yang merajalela dan membudaya, perkembangan yang hanya dinikmati segelintir penguasa, kesenjangan semakin melebar, utang luar negeri bertambah banyak, akhirnya badai krisis ekonomi menjalar menjadi krisis multidimensi. Rakyat yang dielopori mahasiswa menuntut dilakukannya reformasi di segala bidang. Akhirnya runtuhlah orba bersama mundurnya soeharto pada tanggal 21 mei 1998.
- 16. Sistem pemerintahan : Presidensial Awal keberhasilan gerakan Reformasi yaitu mundurnya presiden soeharto yang digantikan oleh Prof. Dr. BJ. Habiebi . Pemerintahan beliaulah yang merupakan pemerintahan transisi. Pelaksanaan demokrasi pada Orba terjadi selain karena moral penguasanya juga memang tedapat berbagai kelemahan dalam pasal UUD 1945.
- 17. Oleh karena itu, selain melakukan reformasi dalam bidang politik juga diperlukan amandemen UUD 1945, seperti : 1. UU No. 2 tahun 1999 menjadi UU No. 31 tahun 2002 (Partai Politik) 2. UU No.3 tahun 1999 menjadi UU No. 12 tahun 2003 (Pemilu) 3. UU No.4 tahun 1999 menjadi UU No. 22 tahun 2003 (Lembaga Legislatif)
- 18. 4. UU No. 2 tahun 1999 menjadi UU No. 32 tahun 2004 (Otonomi Daerah) 5. UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Kekuasaan Pusat dan Daerah
- 19. Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi ini telah banyak memberi ruang gerak kepada partai politik maupun lembaga negara untuk mengawasi pemerintahan secara kritis, dan dibenarkan untuk berunjuk rasa, beroposisi maupun optimalisasi hak-hak DPR.