More Related Content
What's hot (20)
Similar to Pelaksanaan demokrasi di indonesia (20)
Recently uploaded (20)
Pelaksanaan demokrasi di indonesia
- 1. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Created by : Intan
- 2. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia di bagi Menjadi Tiga Tahap: Demokrasi Orde Lama Demokrasi Orde Baru Masa Reformasi
- 3. DEMOKRASI ORDE LAMA a.油油油 Masa demokrasi Liberal (1950 1959) b.油油油 Masa demokrasi Terpimpin (1959 1966)
- 4. Demokrasi Liberal
- 5. 17 Agustus 1945 (Setelah Kemerdekaan Indonesia), Ir. Soekarno yang menjadi Ketua PPKI dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia. 29 Agustus 1945, Ir. Soekarno dilantik oleh Kasman Singodimedjo.
- 6. Bersamaan dengan itu, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Badan ini bertujuan untuk membantu tugas Presiden. Hasilnya antara lain : 1) Terbentuknya 12 departemen kenegaraan dalam pemerintahan yang baru. 2) Pembagian wilayah pemerintahan RI menjadi 8 provinsi yang masing- masing terdiri dari beberapa karesidenan.
- 7. Namun, kebebasan dan kemerdekaan berdemokrasi di dalam KNIP justru mengusung pemerintah RI kepada sistem parlementer untuk menghindari kekuasaan Presiden yang terpusat. Akibatnya, suara rakyat terpecah-pecah ke dalam banyak partai dampak negatifnya adalah adanya sikap politik yang saling menjatuhkan antara partai yang satu dengan partai yang lainnya.
- 8. Peristiwa jatuh bangunnya kabinet dapat di lihat sebagai berikut : Kabinet Natsir (6 September 1950-27 April 1951) Kabinet Soekiman-Soewiryo (27 April1951-3 April 1952) Kabinet Wilopo (3 April-3 juni 1953) Kabinet Ali sastrowijoyo I (31 juli1953-12 Agustus 1955) Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1953- 12 Agustus 1955) Kabinet Ali II ( 20 Maret 1955-14 Maret 1957) Kabinet Juanda (9 April 1957)
- 9. 7 Oktober 1945 lahir memorandum yang ditandatangani oleh 50 orang dari 150 orang anggota KNIP. Isinya antara lain :
- 10. 1) Mendesak Presiden untuk segera membentuk MPR. 2) Meminta kepada Presiden agar anggota- anggota KNIP turut berwenang melakukan fungsi dan tugas MPR, sebelum badan tersebut terbentuk. 16 Oktober 1945 keluar Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945, yang isinya :
- 11. Bahwa komite nasional pusat, sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN, 3 November 1945, keluar maklumat untuk kebebasan membentuk banyak partai atau multipartai sebagai persiapan pemilu yang akan diselenggarakan bulan Juni 1946.
- 12. 14 November 1945 terbentuk susunan kabinet berdasarkan sistem parlementer (Demokrasi Liberal). Sejak berlakunya UUDS 1950 pada 17 Agustus 1950 dengan sistem demokrasi liberal selama 9 tahun tidak menunjukkan adanya hasil yang sesuai harapan rakyat.
- 13. Bahkan, muncul disintegrasi bangsa. Antara lain : 1) Pemberontakan PRRI, Permesta, atau DI/TII yang ingin melepaskan diri dari NKRI. 2) Konstituante tidak berhasil menetapkan UUD sehingga negara benar-benar dalam keadaan darurat.
- 14. Untuk mengatasi hal tsb dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Hal ini menandakan bahwa Sistem demokrasi liberal tidak berhasil dilaksanakan di Indonesia, karena tidak sesuai dengan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia.
- 15. em ok rasi D T erpim pin
- 16. Demokrasi Terpimpin (1959-1966) Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka demokrasi liberal diganti dengan demokrasi terpimpin. UUD yang digunakan adalah UUD 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- 17. Musyawarah Sama seperti yang tercantum pada sila ke empat Pancasila, demokrasi terpimpin adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, akan tetapi presiden menafsirkan terpimpin, yaitu pimpinan terletak di tangan Pemimpin Besar Revolusi.
- 18. Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan presiden menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, yaitu : 1. Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan 2. Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR 3. Jaminan HAM lemah 4. Terjadi sentralisasi kekuasaan 5. Terbatasnya peranan pers 6. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur)
- 19. Situasi politik pada masa demokrasi terpimpin diwarnai tiga kekuatan politik utama yaitu Soekarno, PKI, dan angkatan darat
- 20. Ketiga kekuatan tersebut saling merangkul satu sama lain. Terutama PKI membutuhkan Soekarno untuk menghadapi angkatan darat yang menyainginya dan meminta perlindungan. Begitu juga angkatan darat, membutuhkan Soekarno untuk legitimasi keterlibatannya di dunia politik.
- 21. Dalam demokrasi terpimpin, apabila tidak terjadi mufakat di sidang legislatif, maka permasalahan itu diserahkan kepada presiden sebagai pemimpin besar revolusi untuk dapat diputuskan dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat (sesuai Peraturan Tata Tertib Peraturan Presiden). Jadi, rakyat maupun wakil rakyat tidak memiliki peranan penting dalam Demokrasi Terpimpin.
- 22. Akhirnya, S/PKI pada tahun 1965 dengan diikuti krisis ekonomi yang cukup parah hingga dikeluarkannya Supersemar (SuPemerintahan Orde Lama beserta Demokrasi terpimpinnya jatuh setelah terjadinya Peristiwa G 30 rat perintah sebelas Maret).
- 23. DEMOKRASI ORDE BARU
- 25. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berKetuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 26. Berdasarkan pengalaman Orde Lama, pemerintahan Orde Baru berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menjalankan pemerintahannya. Namun kenyataannya justru mengekang kelompok-kelompok kepentingan dan parpol lain yang menginginkan perubahan demokrasi dg merangkul AD sbg kekuatan birokrasi di proses politik.
- 27. Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab: 1. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada 2. Rekrutmen politik yang tertutup 3. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis 4. Pengakuan HAM yang terbatas 5. Tumbuhnya KKN yang merajalela
- 28. Terlebih dengan krisis ekonomi yang hampir terjadi di seluruh dunia. Pada masa Orde Baru, krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai terasa pada pertengahan 1977. Hal ini menyebabkan : 1) Menurunkan legitimasi pemerintahan Orde Baru. 2) Mendorong meluasnya gerakan massa untuk menuntut perubahan tata pemerintahan.
- 29. Sebab jatuhnya Orde Baru : 1. Hancurnya ekonomi nasional (krisis ekonomi) 2. Terjadinya krisis politik 3. TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba 4. Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden 5. Pelaksanaan demokrasi pada masa Reformasi 1998 s/d sekarang.
- 30. Akibat adanya tuntutan massa untuk diadakan reformasi di dalam segala bidang, rezim Orde Baru tidak mampu mempertahankan kekuasaannya. Dan terpaksa Soeharto mundur dari kekuasaannya dan kekuasaannya dilimpahkan kepada B. J. Habibie.
- 32. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi Negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- 33. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain: 1. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 2. Ketetapan No. VII/MPR/1998 3. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 4. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 5. Amandemen UUD 1945
- 34. Pada masa ini, Kepemimpinan rezim B. J. Habibie tidak ada legitimasi dan tidak mendapat dukungan sosial politik dari sebagian besar masyarakat. Akibatnya B. J. Habibie tidak mampu mempertahankan kekuasaannya. Kemudian, melalui pemilu presiden yang ke-4 K. H. Abdurrahman Wahid terpilih secara demokratis di parlemen sebagai Presiden RI.
- 35. Akan tetapi, karena K. H. Abdurrahman Wahid membuat beberapa kebijakan yang kurang sejalan dengan proses demokratisasi itu sendiri, maka pemerintahan sipil K. H. Abdurrahman Wahid terpaksa tersingkir dengan melalui proses yang cukup panjang serta melelahkan di parlemen. Transisi menuju demokratisasi beralih dari K. H. Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarnoputri melalui pemilihan secara demokratis di parlemen.
- 36. Proses pemerintahan demokrasi pada masa Megawati Soekarnoputri masih cukup sulit untuk dievaluasi dan diketahui secara optimal. Akibatnya, ketidakpuasaan akan pelaksanaan pemerintahan dirasakan kembali oleh rakyat dan hampir terjadi krisis kepemimpinan. Rakyat merasa bahwa siapa yang berkuasa di pemerintahan hanya ingin mencari keuntungan semata, bukan untuk kepentingan rakyat.
- 37. Hingga Pada kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, (2004-2009) pemerintahan diuji kembali.
- 38. Terima Kasih atas perhatiannya