Sk indeks inovasi daerah provinsi, kabupaten, dan kota tahun 2020
0 likes653 views
Sk indeks inovasi daerah provinsi, kabupaten, dan kota tahun 2020
1 of 27
Download to read offline
Ad
Recommended
Blue economy
Blue economyInstitute of Marine Sciences
油
The document discusses the concept of a "Blue Economy" which aims to promote sustainable economic growth through the utilization of ocean resources. It describes how oceans are essential to supporting life and the global economy. The Blue Economy framework balances conservation with sustainable use and private sector growth with equitable community benefits. It also aims to unite management of ocean areas within countries' exclusive economic zones with areas beyond national jurisdiction. Realizing the full potential of the Blue Economy could help address challenges like food security and climate change.Regresi dengan Variabel Dummy, Mediasi, dan Moderasi
Regresi dengan Variabel Dummy, Mediasi, dan ModerasiTrisnadi Wijaya
油
Dokumen ini membahas analisis regresi linier lanjutan, termasuk penggunaan variabel dummy, intervening, dan moderating dalam penelitian. Contoh-contoh diberikan untuk menunjukkan analisis pengaruh gender terhadap gaji salesman dan peran kepuasan pelanggan dalam memediasi hubungan antara kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan. Metode pengujian untuk variabel mediasi dan moderasi juga dijelaskan secara rinci.Pengembangan pendidikan tinggi indonesia di era teknologi 4.0
Pengembangan pendidikan tinggi indonesia di era teknologi 4.0Togar Simatupang
油
Dokumen tersebut membahas tentang rekomendasi untuk pengembangan pendidikan tinggi Indonesia di era teknologi 4.0 dan masyarakat 5.0, termasuk meningkatkan kualitas lulusan, pengembangan iptek, dan penciptaan inovasi serta solusi untuk masalah-masalah perguruan tinggi seperti perilaku mahasiswa, kompetisi antar perguruan tinggi, dan pengelolaan PTN Bhayangkara."The Blue Economy
The Blue EconomyThe Economist Media Businesses
油
The Economist Intelligence Unit's briefing paper for the World Ocean Summit 2015 explores the concept of the blue economy, highlighting the evolving relationship between economic activities and ocean health. It outlines the challenges of balancing economic growth with sustainability and emphasizes the urgency of addressing ocean health issues due to the negative impacts of human activities. The paper also suggests the need for clear definitions and frameworks for sustainable development in ocean economies to encourage investment and conservation efforts.Diabetes Mellitus
Diabetes MellitusMD Abdul Haleem
油
This document provides an overview of diabetes mellitus (DM), including the three main types (Type 1, Type 2, and gestational diabetes), signs and symptoms, complications, pathophysiology, oral manifestations, dental management considerations, emergency management, diagnosis, and treatment. DM is caused by either the pancreas not producing enough insulin or cells not responding properly to insulin, resulting in high blood sugar levels. The document compares and contrasts the characteristics of Type 1 and Type 2 DM.Power Point Presentation on Artificial Intelligence
Power Point Presentation on Artificial Intelligence Anushka Ghosh
油
Artificial Intelligence (AI) refers to computer systems that model and simulate human intelligence, with applications including virtual assistants like Siri and Google Now. The document covers the early history of AI, current advancements, and future challenges, highlighting its benefits and drawbacks. It concludes that AI, defined as the design of intelligent agents, has potential in various fields but also raises concerns about dependency and job displacement.Republic Act No. 11313 Safe Spaces Act (Bawal Bastos Law).pptx
Republic Act No. 11313 Safe Spaces Act (Bawal Bastos Law).pptxmaricelabaya1
油
The document summarizes key aspects of the Safe Spaces Act, which aims to address gender-based sexual harassment. It defines harassment in public spaces, online, and work/educational settings. Acts considered harassment include catcalling, unwanted comments on appearance, stalking, and distributing intimate photos without consent. Those found guilty face penalties like imprisonment or fines. The law also requires employers and educational institutions to disseminate the law, prevent harassment, and address complaints through committees.Hypertension
HypertensionRatheeshkrishnakripa
油
This document defines hypertension and describes its types, etiology, risk factors, pathophysiology, clinical features, diagnostic evaluations, and management. Hypertension is defined as a systolic blood pressure of 140 mmHg or higher and/or a diastolic blood pressure of 90 mmHg or higher. It is managed primarily through lifestyle modifications like diet and exercise changes as well as pharmacological therapies including diuretics, beta blockers, ACE inhibitors, and calcium channel blockers. Nursing care involves monitoring the patient's condition, educating on lifestyle changes, and ensuring proper treatment adherence.Demografi ideologi
Demografi ideologiIrma Mustika Sari
油
Dokumen ini membahas hubungan antara penduduk dan ideologi politik. Penduduk merupakan komponen penting dalam pembentukan negara dan memiliki peran strategis sebagai sumber daya manusia. Penduduk dapat mempengaruhi politik melalui partisipasi politik seperti memilih pemimpin negara atau mengubah ideologi politik. Ideologi politik berfungsi untuk menuntun tindakan politik dan memiliki prinsip seperti kebebasanKonsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia
Konsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di IndonesiaSugianto Eko Prambudi
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas konsep value for money dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia dan permasalahan yang dihadapi. 2) Salah satu permasalahan utama adalah masih rendahnya penerapan konsep value for money dan sering terjadinya korupsi. 3) Dokumen ini juga menjelaskan metode untuk mengukur penerapan konsep value for money dalam pengadaan barang/jasa pemerintahKepmen No. 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022
Kepmen No. 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022Aji Sahdi Sutisna
油
Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus pada Sebagian Hutan Negara yang Berada di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi BantenManajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Sektor Publik
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Sektor Publikvirmannsyah
油
Dokumen ini menjelaskan aturan perkuliahan, termasuk pentingnya kehadiran dan komponen nilai akhir. Selain itu, dibahas manajemen sumber daya manusia (MSDM) yang berfokus pada pengelolaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Fungsi-fungsi MSDM mencakup rekrutmen, pengembangan, kompensasi, dan pengelolaan kinerja, serta tantangan yang dihadapi dalam lingkungan kerja.Planning Approaches
Planning ApproachesRandy Wrihatnolo
油
Perencanaan merupakan upaya untuk meminimalkan ketidakpastian dengan mengukur hal-hal yang sulit diukur dan mendefinisikannya menjadi terukur. Ada beberapa jenis perencanaan berdasarkan jangka waktu, sifat dorongannya, dan alokasi sumber daya."DPSIR Isu Strategis Jabodetabekpunjur.pptx
DPSIR Isu Strategis Jabodetabekpunjur.pptxBintangRahmatWananda
油
Isu dan solusi strategis pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup DKI Jakarta meliputi tata ruang yang tidak terintegrasi, lingkungan hidup yang terdegradasi, dan tata kelola yang terfragmentasi. Solusi strategisnya adalah mengembangkan konsep pengembangan keruangan berbasis lingkungan, menargetkan kondisi lingkungan hidup pada 2055, merencanakan pembangunan rendah karbon, serta meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan.Identifikasi dan kerangka isu strategis
Identifikasi dan kerangka isu strategisardinmarL
油
Dokumen ini membahas mengenai identifikasi dan kategori isu strategis dalam perencanaan organisasi, termasuk isu yang memerlukan penanganan segera, dalam jangka menengah, dan yang dapat dipantau. Isu strategis yang diidentifikasi mencakup tantangan yang mempengaruhi berbagai aspek organisasi, seperti layanan dan manajemen. Beberapa contoh isu strategis di Jakarta dan Jawa Tengah meliputi pengembangan sistem transportasi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial Dadang Solihin
油
Dokumen tersebut membahas tentang Dr. Dadang Solihin, direktur Bappenas yang memiliki latar belakang pendidikan SE dan MA. Dokumen ini juga menjelaskan tentang materi yang pernah disampaikan Dadang Solihin mengenai data dan informasi pembangunan daerah, perencanaan berbasis data spasial, serta pentingnya dimensi spasial dalam perencanaan pembangunan.konsep region dan aplikasi regionalisasi
konsep region dan aplikasi regionalisasiagungkunaedi
油
Dokumen ini membahas konsep region dan aplikasi regionalisasi dalam konteks ilmu ekonomi, dengan fokus pada pengenalan tiga jenis region yaitu homogeneous region, nodal/polarized region, dan planning/administrative region. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis contoh dan pengaruh ketiga jenis region tersebut di Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan meliputi pengumpulan data sekunder dan analisis statistik deskriptif.Green Infrastructure di Perkotaan. Studi Kasus Jakarta
Green Infrastructure di Perkotaan. Studi Kasus Jakartaoswarmungkasa1
油
Dokumen ini membahas konsep green infrastructure (GI) di perkotaan, khususnya di Jakarta, dan manfaatnya dalam pengelolaan sumber daya alam serta mitigasi masalah lingkungan seperti polusi dan banjir. GI berperan penting dalam perencanaan ruang terbuka hijau dan mengintegrasikan elemen ekosistem alami untuk menciptakan kota yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, dijelaskan tentang berbagai jenis GI dan strategi penerapan program pengembangan kota hijau di Indonesia.Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan KegiatanDadang Solihin
油
Dokumen ini membahas tentang perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam perencanaan pembangunan daerah. Ia mencakup indikator kinerja, log-frame, serta strategi dan kebijakan yang harus diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam enam sampai lima tahun. Gagasan utama adalah pentingnya konsistensi dan keterkaitan antar unsur dalam proses perencanaan untuk mencapai tujuan strategis yang terukur.Ewk ke 4 teori pengembangan wilayah
Ewk ke 4 teori pengembangan wilayahBrawijaya University
油
Dokumen ini membahas teori pertumbuhan ekonomi regional yang mencakup penggolongan daerah, kebijakan lokasi, dan berbagai teori terkait seperti aglomerasi, multiplier, serta pengaruh ekonomi basis. Selain itu, terdapat analisis tentang perencanaan tata ruang, masalah ketimpangan antar daerah, serta solusi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesenjangan regional. Teori dan konsep yang dikemukakan menjelaskan pentingnya spesialisasi dan interaksi antara pusat pertumbuhan dan daerah sekitarnya.Program Kerja
Program KerjaHusaeri Priatna
油
Dokumen ini menjelaskan program kerja sebagai rencana kegiatan organisasi yang sistematis dan terarah untuk mencapai tujuan. Proses penyusunan program kerja mencakup penelitian, perencanaan, komunikasi, dan evaluasi, serta analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan program kerja dengan rencana yang telah ditetapkan.Strategi Kolaborasi Stakeholder Dalam Pengamanan Kawasan Wisata Nasional
Strategi Kolaborasi Stakeholder Dalam Pengamanan Kawasan Wisata NasionalTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas strategi kolaborasi antara stakeholder untuk meningkatkan pengamanan kawasan wisata di Indonesia, dengan penekanan pada peran pemerintah sebagai fasilitator dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Terdapat 3.613 desa wisata yang kini dikelola oleh komunitas dan tidak hanya oleh pemerintah. Kolaborasi lintas organisasi diperlukan untuk menangani keamanan dan manajemen pariwisata secara efektif.Format laporan project work (ariep jaenul)
Format laporan project work (ariep jaenul)Ariep Jaenul
油
Iklan layanan masyarakat ini membahas pentingnya penggunaan helm standar nasional Indonesia (SNI) saat berkendara sepeda motor untuk mengurangi resiko cedera kepala pada saat kecelakaan. Proses produksinya melibatkan pengambilan gambar, editing, dan pengemasan ke dalam CD. Hasil akhir berupa iklan audio visual tentang pentingnya penggunaan helm SNI.Pedum agro 2011 jatim
Pedum agro 2011 jatimzenoz
油
Pedoman ini membahas tentang pengembangan kawasan agropolitan di Provinsi Jawa Timur dengan menjelaskan falsafah agropolitan, tujuan dan fungsi pedoman serta landasan hukum yang mendukungnya. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada daerah dalam pengelolaan pertanian berbasis kawasan dan pengembangan infrastruktur desa."Organisasi dan Kelembagaan
Organisasi dan Kelembagaanhenny ferniza
油
Dokumen ini membahas temuan dan kesimpulan dari penerapan acuan analisis kelembagaan dan organisasi IFAD dalam 14 negara. Tujuannya adalah untuk berkontribusi pada pembelajaran dan dialog kebijakan, menilai sejauh mana aspek kelembagaan dan organisasi dibahas dalam desain dan pelaksanaan kegiatan IFAD, serta mempromosikan pengenalan analisis dan pengembangan kelembagaan yang tepat.Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan studi kebijakan publik. Terdapat penjelasan mengenai proses kebijakan publik, tantangan kebijakan publik di Indonesia, serta peran analis kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang berkualitas berdasarkan pengetahuan.Perka bnpb no.2 tahun 2012
Perka bnpb no.2 tahun 2012DeriSyaefulRohman1
油
Dokumen tersebut merupakan pedoman umum pengkajian risiko bencana yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pedoman ini memberikan panduan standar pengkajian risiko bencana mulai dari tingkat ancaman, kerentanan, kapasitas, hingga penyusunan kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian dan peta risiko. Tujuannya adalah menyelaraskan penanggulangan bencana di selur9%2610 perencanaan kota
9%2610 perencanaan kotanwahyuni11
油
Dokumen ini membahas berbagai aspek perencanaan kota, termasuk definisi kota dari sudut pandang demografi, sosial budaya, ekonomi, fisik, geografis, dan administratif. Dijelaskan pula tentang bentuk dan struktur kota yang dipengaruhi oleh jaringan jalan, daya dukung lahan, dan kebijakan pemerintah. Proses perencanaan kota juga diuraikan melalui tahapan analisis, implementasi, dan evaluasi untuk mencapai tujuan tata ruang yang efektif.Laporan_Implementasi_Aksi_Perubahan_Penerapan_SKoring_Kedisiplinan.pptx
Laporan_Implementasi_Aksi_Perubahan_Penerapan_SKoring_Kedisiplinan.pptxBappedaLampungUtara
油
Dokumen ini membahas implementasi sistem skor kedisiplinan asn melalui e-absensi di Kabupaten Lampung Utara guna meningkatkan disiplin pegawai. Dengan aplikasi e-absensi, diharapkan dapat meningkatkan transparansi kehadiran dan menjadi dasar dalam pemberian reward and punishment. Hasilnya menunjukkan bahwa skor kedisiplinan berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan publik.presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptxBappedaLampungUtara
油
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 menetapkan pelaksanaan pengawasan desa berbasis digital melalui sistem informasi monitoring dan evaluasi desa (simondes) untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengawasan. APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) memiliki kewenangan untuk mengakses dan memverifikasi data desa secara digital, serta memberikan saran dan rekomendasi. Hasil pengawasan ini dapat memengaruhi penilaian akuntabilitas dan pemberian penghargaan atau sanksi kepada pemerintah desa.More Related Content
What's hot (20)
Demografi ideologi
Demografi ideologiIrma Mustika Sari
油
Dokumen ini membahas hubungan antara penduduk dan ideologi politik. Penduduk merupakan komponen penting dalam pembentukan negara dan memiliki peran strategis sebagai sumber daya manusia. Penduduk dapat mempengaruhi politik melalui partisipasi politik seperti memilih pemimpin negara atau mengubah ideologi politik. Ideologi politik berfungsi untuk menuntun tindakan politik dan memiliki prinsip seperti kebebasanKonsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia
Konsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di IndonesiaSugianto Eko Prambudi
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas konsep value for money dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia dan permasalahan yang dihadapi. 2) Salah satu permasalahan utama adalah masih rendahnya penerapan konsep value for money dan sering terjadinya korupsi. 3) Dokumen ini juga menjelaskan metode untuk mengukur penerapan konsep value for money dalam pengadaan barang/jasa pemerintahKepmen No. 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022
Kepmen No. 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022Aji Sahdi Sutisna
油
Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus pada Sebagian Hutan Negara yang Berada di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi BantenManajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Sektor Publik
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Sektor Publikvirmannsyah
油
Dokumen ini menjelaskan aturan perkuliahan, termasuk pentingnya kehadiran dan komponen nilai akhir. Selain itu, dibahas manajemen sumber daya manusia (MSDM) yang berfokus pada pengelolaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Fungsi-fungsi MSDM mencakup rekrutmen, pengembangan, kompensasi, dan pengelolaan kinerja, serta tantangan yang dihadapi dalam lingkungan kerja.Planning Approaches
Planning ApproachesRandy Wrihatnolo
油
Perencanaan merupakan upaya untuk meminimalkan ketidakpastian dengan mengukur hal-hal yang sulit diukur dan mendefinisikannya menjadi terukur. Ada beberapa jenis perencanaan berdasarkan jangka waktu, sifat dorongannya, dan alokasi sumber daya."DPSIR Isu Strategis Jabodetabekpunjur.pptx
DPSIR Isu Strategis Jabodetabekpunjur.pptxBintangRahmatWananda
油
Isu dan solusi strategis pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup DKI Jakarta meliputi tata ruang yang tidak terintegrasi, lingkungan hidup yang terdegradasi, dan tata kelola yang terfragmentasi. Solusi strategisnya adalah mengembangkan konsep pengembangan keruangan berbasis lingkungan, menargetkan kondisi lingkungan hidup pada 2055, merencanakan pembangunan rendah karbon, serta meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan.Identifikasi dan kerangka isu strategis
Identifikasi dan kerangka isu strategisardinmarL
油
Dokumen ini membahas mengenai identifikasi dan kategori isu strategis dalam perencanaan organisasi, termasuk isu yang memerlukan penanganan segera, dalam jangka menengah, dan yang dapat dipantau. Isu strategis yang diidentifikasi mencakup tantangan yang mempengaruhi berbagai aspek organisasi, seperti layanan dan manajemen. Beberapa contoh isu strategis di Jakarta dan Jawa Tengah meliputi pengembangan sistem transportasi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial Dadang Solihin
油
Dokumen tersebut membahas tentang Dr. Dadang Solihin, direktur Bappenas yang memiliki latar belakang pendidikan SE dan MA. Dokumen ini juga menjelaskan tentang materi yang pernah disampaikan Dadang Solihin mengenai data dan informasi pembangunan daerah, perencanaan berbasis data spasial, serta pentingnya dimensi spasial dalam perencanaan pembangunan.konsep region dan aplikasi regionalisasi
konsep region dan aplikasi regionalisasiagungkunaedi
油
Dokumen ini membahas konsep region dan aplikasi regionalisasi dalam konteks ilmu ekonomi, dengan fokus pada pengenalan tiga jenis region yaitu homogeneous region, nodal/polarized region, dan planning/administrative region. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis contoh dan pengaruh ketiga jenis region tersebut di Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan meliputi pengumpulan data sekunder dan analisis statistik deskriptif.Green Infrastructure di Perkotaan. Studi Kasus Jakarta
Green Infrastructure di Perkotaan. Studi Kasus Jakartaoswarmungkasa1
油
Dokumen ini membahas konsep green infrastructure (GI) di perkotaan, khususnya di Jakarta, dan manfaatnya dalam pengelolaan sumber daya alam serta mitigasi masalah lingkungan seperti polusi dan banjir. GI berperan penting dalam perencanaan ruang terbuka hijau dan mengintegrasikan elemen ekosistem alami untuk menciptakan kota yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, dijelaskan tentang berbagai jenis GI dan strategi penerapan program pengembangan kota hijau di Indonesia.Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan KegiatanDadang Solihin
油
Dokumen ini membahas tentang perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam perencanaan pembangunan daerah. Ia mencakup indikator kinerja, log-frame, serta strategi dan kebijakan yang harus diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam enam sampai lima tahun. Gagasan utama adalah pentingnya konsistensi dan keterkaitan antar unsur dalam proses perencanaan untuk mencapai tujuan strategis yang terukur.Ewk ke 4 teori pengembangan wilayah
Ewk ke 4 teori pengembangan wilayahBrawijaya University
油
Dokumen ini membahas teori pertumbuhan ekonomi regional yang mencakup penggolongan daerah, kebijakan lokasi, dan berbagai teori terkait seperti aglomerasi, multiplier, serta pengaruh ekonomi basis. Selain itu, terdapat analisis tentang perencanaan tata ruang, masalah ketimpangan antar daerah, serta solusi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesenjangan regional. Teori dan konsep yang dikemukakan menjelaskan pentingnya spesialisasi dan interaksi antara pusat pertumbuhan dan daerah sekitarnya.Program Kerja
Program KerjaHusaeri Priatna
油
Dokumen ini menjelaskan program kerja sebagai rencana kegiatan organisasi yang sistematis dan terarah untuk mencapai tujuan. Proses penyusunan program kerja mencakup penelitian, perencanaan, komunikasi, dan evaluasi, serta analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan program kerja dengan rencana yang telah ditetapkan.Strategi Kolaborasi Stakeholder Dalam Pengamanan Kawasan Wisata Nasional
Strategi Kolaborasi Stakeholder Dalam Pengamanan Kawasan Wisata NasionalTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas strategi kolaborasi antara stakeholder untuk meningkatkan pengamanan kawasan wisata di Indonesia, dengan penekanan pada peran pemerintah sebagai fasilitator dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Terdapat 3.613 desa wisata yang kini dikelola oleh komunitas dan tidak hanya oleh pemerintah. Kolaborasi lintas organisasi diperlukan untuk menangani keamanan dan manajemen pariwisata secara efektif.Format laporan project work (ariep jaenul)
Format laporan project work (ariep jaenul)Ariep Jaenul
油
Iklan layanan masyarakat ini membahas pentingnya penggunaan helm standar nasional Indonesia (SNI) saat berkendara sepeda motor untuk mengurangi resiko cedera kepala pada saat kecelakaan. Proses produksinya melibatkan pengambilan gambar, editing, dan pengemasan ke dalam CD. Hasil akhir berupa iklan audio visual tentang pentingnya penggunaan helm SNI.Pedum agro 2011 jatim
Pedum agro 2011 jatimzenoz
油
Pedoman ini membahas tentang pengembangan kawasan agropolitan di Provinsi Jawa Timur dengan menjelaskan falsafah agropolitan, tujuan dan fungsi pedoman serta landasan hukum yang mendukungnya. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada daerah dalam pengelolaan pertanian berbasis kawasan dan pengembangan infrastruktur desa."Organisasi dan Kelembagaan
Organisasi dan Kelembagaanhenny ferniza
油
Dokumen ini membahas temuan dan kesimpulan dari penerapan acuan analisis kelembagaan dan organisasi IFAD dalam 14 negara. Tujuannya adalah untuk berkontribusi pada pembelajaran dan dialog kebijakan, menilai sejauh mana aspek kelembagaan dan organisasi dibahas dalam desain dan pelaksanaan kegiatan IFAD, serta mempromosikan pengenalan analisis dan pengembangan kelembagaan yang tepat.Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan studi kebijakan publik. Terdapat penjelasan mengenai proses kebijakan publik, tantangan kebijakan publik di Indonesia, serta peran analis kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang berkualitas berdasarkan pengetahuan.Perka bnpb no.2 tahun 2012
Perka bnpb no.2 tahun 2012DeriSyaefulRohman1
油
Dokumen tersebut merupakan pedoman umum pengkajian risiko bencana yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pedoman ini memberikan panduan standar pengkajian risiko bencana mulai dari tingkat ancaman, kerentanan, kapasitas, hingga penyusunan kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian dan peta risiko. Tujuannya adalah menyelaraskan penanggulangan bencana di selur9%2610 perencanaan kota
9%2610 perencanaan kotanwahyuni11
油
Dokumen ini membahas berbagai aspek perencanaan kota, termasuk definisi kota dari sudut pandang demografi, sosial budaya, ekonomi, fisik, geografis, dan administratif. Dijelaskan pula tentang bentuk dan struktur kota yang dipengaruhi oleh jaringan jalan, daya dukung lahan, dan kebijakan pemerintah. Proses perencanaan kota juga diuraikan melalui tahapan analisis, implementasi, dan evaluasi untuk mencapai tujuan tata ruang yang efektif.More from BappedaLampungUtara (20)
Laporan_Implementasi_Aksi_Perubahan_Penerapan_SKoring_Kedisiplinan.pptx
Laporan_Implementasi_Aksi_Perubahan_Penerapan_SKoring_Kedisiplinan.pptxBappedaLampungUtara
油
Dokumen ini membahas implementasi sistem skor kedisiplinan asn melalui e-absensi di Kabupaten Lampung Utara guna meningkatkan disiplin pegawai. Dengan aplikasi e-absensi, diharapkan dapat meningkatkan transparansi kehadiran dan menjadi dasar dalam pemberian reward and punishment. Hasilnya menunjukkan bahwa skor kedisiplinan berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan publik.presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptxBappedaLampungUtara
油
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 menetapkan pelaksanaan pengawasan desa berbasis digital melalui sistem informasi monitoring dan evaluasi desa (simondes) untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengawasan. APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) memiliki kewenangan untuk mengakses dan memverifikasi data desa secara digital, serta memberikan saran dan rekomendasi. Hasil pengawasan ini dapat memengaruhi penilaian akuntabilitas dan pemberian penghargaan atau sanksi kepada pemerintah desa.KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptxBappedaLampungUtara
油
Dokumen ini membahas konsep aksi perubahan untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi harus memenuhi kriteria tertentu dan dapat direplikasi, serta mendukung pengentasan masalah seperti kemiskinan dan digitalisasi administrasi. Proses perubahan melibatkan pengumpulan, desain, uji coba, implementasi, dan evaluasi gagasan.Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxBappedaLampungUtara
油
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 di Provinsi Lampung. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan regulasi pelaksanaan SPM, prinsip dan tahapan penerapannya, serta integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.SPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptxBappedaLampungUtara
油
Dokumen tersebut memberikan gambaran singkat mengenai implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, dan peningkatan kapabilitas Audit Internal Pemerintah (APIP) di Pemerintah Daerah (PEMDA) melalui penjelasan mengenai mekanisme penilaian maturitas SPIP secara berkala, perbaikan perencanaan secara berkelanjutan, serta komitmen pimpinan dalam membangun lingkungan pengendalian internal yang kondusifPenyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdfBappedaLampungUtara
油
1) Pemerintah daerah diminta menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 pada tahun 2023; 2) RPJPD yang disusun akan menjadi pedoman calon kepala daerah dalam pilkada 2024 dan penyusunan RPJMD 2025-2030; 3) Dokumen ini menjelaskan tata cara penyusunan RPJPD.Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfBappedaLampungUtara
油
Dokumen ini menjelaskan tata cara evaluasi rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang didasarkan pada undang-undang tentang pemerintahan daerah. Evaluasi RPJPD meliputi analisis dan perbandingan antara rencana dan realisasi indikator kinerja serta menetapkan sasaran untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh Bappeda sebagai bagian dari pengelolaan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.PAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdfBappedaLampungUtara
油
1. Ada beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana desa seperti perencanaan yang kurang memadai dan belum sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, serta tata kelola dan akuntabilitas keuangan desa yang masih perlu ditingkatkan.
2. Monitoring BLT Desa menunjukkan bahwa BLT Desa efektif menjaga pendapatan dan meningkatkan belanja keluarga penerima manfaat.
3. Masih ada permasalahan dalam perencanaPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfBappedaLampungUtara
油
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengelolaan keuangan desa dalam masa pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi desa. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum dan regulasi pengelolaan keuangan desa, tujuan pembangunan desa, kewenangan desa, tahapan pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan desa, dan pembagian tanggung jawab antar kementerian dalam pengelolaan dana desa.PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdfBappedaLampungUtara
油
Dokumen ini merinci mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana desa tahun 2022, termasuk pagu dan realisasi dana desa dari tahun 2019 hingga 2022, dengan penjelasan tentang alokasi untuk BLT dan non-BLT. Kabupaten Lampung Utara menerima pagu dana desa sebesar Rp 224,93 miliyar untuk 232 desa, dengan ketentuan bahwa alokasi BLT minimal 40% dari total pagu. Kebijakan penyaluran mensyaratkan perekaman jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan batas waktu penyampaian dokumen untuk penyaluran dana.Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...BappedaLampungUtara
油
Dokumen ini menjelaskan mekanisme pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui sistem informasi KRISNA yang meliputi berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pengusulan DAK dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melewati serangkaian proses verifikasi dan penilaian oleh kementerian terkait. Terdapat juga fitur bantuan dan pengelolaan usulan dalam aplikasi untuk memastikan kualitas dan kelengkapan data yang disampaikan.Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022BappedaLampungUtara
油
Kementerian Keuangan Republik Indonesia menguraikan kebijakan dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non-fisik untuk tahun 2022, dengan fokus pada prioritas nasional seperti penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan perekonomian berkelanjutan. Evaluasi menunjukkan pentingnya akuntabilitas dan pengawasan dalam pelaksanaan DAK, serta tantangan yang dihadapi dalam pengadaan barang/jasa dan pelibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Penyaluran DAK dilakukan berdasarkan kinerja daerah dan mempertimbangkan sisa dana dari tahun sebelumnya.Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021BappedaLampungUtara
油
Dokumen ini membahas tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik dalam APBD tahun 2022, mencakup arah kebijakan, monitoring pelaksanaan DAK tahun 2021, serta implikasi kodefikasi dan klasifikasi perencanaan pembangunan daerah terkait kebijakan DAK tahun 2022."Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022BappedaLampungUtara
油
Dokumen ini membahas mengenai penajaman dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk prioritas nasional dan proyek besar di Indonesia tahun 2022, dengan fokus pada evaluasi pelaksanaan sebelumnya dan rencana integrasi pendanaan. Ditegaskan perlunya DAK yang lebih terfokus dan terintegrasi dengan sumber pendanaan lainnya untuk mencapai hasil yang nyata, serta penguatan peran Bappenas dalam memastikan proyek dapat di-deliver. Selain itu, terdapat arahan untuk usulan daerah agar mendukung proyek prioritas yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnaBappedaLampungUtara
油
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2022 melalui aplikasi KRISNA. Terdapat penjelasan mengenai tahapan pengusulan DAK fisik, perubahan fitur dalam aplikasi KRISNA 2022, struktur DAK fisik 2022, dan penjelasan mengenai pengusulan kegiatan oleh Bappeda dan OPD provinsi/kabupaten/kota melalui aplikasisambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022BappedaLampungUtara
油
Dokumen ini membahas urgensi optimalisasi dana transfer khusus untuk mendukung akselerasi pembangunan daerah melalui kebijakan RKP 2022. Fokus utama termasuk pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, dan reformasi struktural dengan berbagai strategi seperti ekonomi hijau dan transformasi digital. Penekanan juga diberikan pada pemilihan lokasi prioritas dan akuntabilitas dalam penggunaan dana untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah.Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung BappedaLampungUtara
油
Dokumen tersebut membahas tentang transformasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lampung Utara untuk mewujudkan Lampung Utara yang aman, agamis, maju dan sejahtera. Dibahas pencapaian makroekonomi Lampung Utara, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta tinjauan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lampung Utara.PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...BappedaLampungUtara
油
Dokumen ini membahas peran pemerintah daerah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan program dan kegiatannya untuk mendukung fokus pembangunan nasional seperti pendidikan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan kesehatan. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah perlu memperhatikan pedomanIMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...BappedaLampungUtara
油
Dokumen ini membahas implementasi kebijakan fiskal Indonesia untuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, dengan fokus pada reformasi struktural dan penguatan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Program-program prioritas dan insentif fiskal diusulkan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dan akselerasi pemulihan ekonomi. Selain itu, terdapat evaluasi tentang penyaluran dana transfer ke daerah dan belanja pemerintah yang perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...BappedaLampungUtara
油
Pandemi Covid-19 menunjukkan kelemahan sistem kesehatan nasional Indonesia. Reformasi sistem kesehatan nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan pencegahan penyakit, kapasitas tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan serta mencapai target kesehatan. Area reformasi meliputi pendidikan tenaga kesehatan, pengendalian penyakit, kemandirian farmasi, digitalisasi, keamanan kesehatan, pembiayaan, dan fasilitas kesehatMekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...BappedaLampungUtara
油
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...BappedaLampungUtara
油
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...BappedaLampungUtara
油
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...BappedaLampungUtara
油
Ad
Recently uploaded (15)
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdf
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdfyusrilyuma294225
油
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdfPercepatan pendirian koperaai.merah putih untuk mendukung wkonomi.mandiri per...
Percepatan pendirian koperaai.merah putih untuk mendukung wkonomi.mandiri per...YudhaListiyani2
油
Rapat koordinasi koperasi merah putihStrategic Coaching for Leadership Development in Public Sector
Strategic Coaching for Leadership Development in Public SectorTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Seminar Nasional APCI dengan Tema Bridge to Transformation: The Strategic Role of Coaches as Enablers"
Jakarta, 15 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
PENYUSUNAN RENSTRA SETDA KALTIM 2025-2029
PENYUSUNAN RENSTRA SETDA KALTIM 2025-2029AliMudzakkirChannel
油
Penyusunan Dokumen Perencanaan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2025-202924012025 - Materi Webinar Pemanfaatan Data Hasil ST2023.pdf
24012025 - Materi Webinar Pemanfaatan Data Hasil ST2023.pdfyusrilyuma294225
油
24012025 - Materi Webinar Pemanfaatan Data Hasil ST2023.pdfPembukaan Pelatihan Analisis Kebutuhan Bangkom
Pembukaan Pelatihan Analisis Kebutuhan BangkomTri Widodo W. UTOMO
油
Sambutan Pembukaan Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
pada
Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik,
LAN RI
Samarinda, 17 Juni 2025Menjadi ASN Profesional untuk Indonesia Maju
Menjadi ASN Profesional untuk Indonesia MajuTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Orientasi PPPK Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan
Agats, 17 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
Ad