Dokumen ini membahas peran pemerintah daerah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan program dan kegiatannya untuk mendukung fokus pembangunan nasional seperti pendidikan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan kesehatan. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah perlu memperhatikan pedoman
Dokumen tersebut membahas kondisi ekonomi dan sektor industri di Provinsi Lampung. Pertumbuhan ekonomi Lampung mengalami tren peningkatan dan lebih tinggi dari nasional. Sektor industri pengolahan dan perdagangan memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan PDRB Lampung. Dokumen ini juga menjelaskan strategi dan program pembangunan industri yang dilakukan pemerintah Lampung."[3 kalimat]
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan penanganan stunting di Kabupaten Gunung Mas melalui berbagai aksi seperti analisis situasi, rembuk stunting, pembuatan peraturan, sosialisasi, dan pembinaan KPM untuk mencapai komitmen bersama penurunan stunting.
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...TV Desa
油
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa untuk Mendorong Terwujudnya Desa Maju, Mandiri, dan Berdaya | MalMing Kemendagri #24
Bersama : Rina Syarini, ST, MA - Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021TV Desa
油
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan sistem Prodeskel (Profil Desa dan Kelurahan) sejak tahun 1996 hingga sekarang yang telah berubah dari manual menjadi online berbasis website. Prodeskel didefinisikan sebagai gambaran menyeluruh tentang karakteristik desa dan kelurahan yang mencakup berbagai data untuk kepentingan perencanaan pembangunan. Harapannya adalah data Prodeskel dapat terintegrasi dan dimanfaatkan oleh berbagai
Dokumen tersebut membahas kebijakan nasional Indonesia sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Tenggara. Dokumen menjelaskan arahan dan prioritas pembangunan nasional yang meliputi peningkatan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan program-program untuk masyarakat. Dokumen juga membahas proses perencanaan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota s
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...KPDT
油
Paparan deputi 5 dalam forum bakohumas di cisarua tanggal 27 Juni 2013 tentang Peran KPDT Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Wilayah Perbatasan Sebagai Beranda Depan NKRI
Ekspose kepala bappeda tanggamus forgab tanggamus 2016 revisiferis inzaghi
油
Dokumen tersebut membahas arahan dan prioritas pembangunan Kabupaten Tanggamus tahun 2017. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain pengembangan koridor ekonomi, kawasan strategis, serta upaya pencapaian target-target pembangunan dalam RPJMD 2013-2018.
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaTV Desa
油
Kementerian Dalam Negeri mendukung upaya penurunan stunting melalui pelaksanaan delapan aksi konvergensi. Beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain penilaian kinerja pelaksanaan delapan aksi konvergensi di tingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan akuntabilitas, memberikan kapasitas kepada pemerintah daerah, serta menerbitkan hasil penilaian kinerja sebagai masukan perbaikan.
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasDeki Zulkarnain
油
Dokumen tersebut membahas arahan dan kebijakan pembangunan Indonesia tahun 2015. Secara singkat, dokumen tersebut meninjau pencapaian program pembangunan nasional tahun 2010-2014, menetapkan tema "Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Peningkatan Daya Saing Nasional" untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019, serta menjelaskan prioritas dan tantangan pembangunan.
Dokumen tersebut merupakan rancangan rencana pembangunan daerah provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 yang mencakup capaian kinerja pembangunan tahun 2017, isu strategis dan arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan tahun 2019, serta kerangka ekonomi dan keuangan daerah.
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalKPDT
油
Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemerintah dalam memperkecil ketimpangan antar daerah, khususnya melalui program pembangunan daerah tertinggal. Strategi yang diusung antara lain meningkatkan perekonomian lokal, sarana prasarana, dan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal.
Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021TV Desa
油
Pagu dana desa tahun 2021 sebesar Rp 72 triliun untuk 74.961 desa di Indonesia akan dialokasikan untuk pembangunan swakelola melalui PKTD, bantuan sosial BLT Dana Desa, dan penanganan Covid-19 termasuk mendukung kegiatan PPKM Mikro di desa-desa.
Bahan presentasi musrenbang kab aceh tenggaraanto7
油
Dokumen ini memberikan ringkasan evaluasi capaian pembangunan Aceh dari tahun 2007-2011 yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Dokumen juga membahas alokasi anggaran pembangunan Aceh dan prioritas pembangunan ke depan yang diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur pendukung investasi.
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014Anton Setiadi
油
Dokumen tersebut merangkum hasil Musrenbang RKPD Kota Solok tahun 2014. Terdapat penjelasan mengenai RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015, capaian kinerja makro 2010-2013, isu strategis dan arah kebijakan 2015, serta target dan program strategis provinsi.
Program KKBPK Tahun 2020 bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta menguatkan tata kelola program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga dengan beberapa strategi utama seperti perluasan akses dan kualitas pelayanan, peningkatan pengetahuan dan layanan kesehatan reproduksi remaja, serta penguatan jaringan dan jejaring fasilitas kesehatan."
"[Ringkasan]"
Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai:
1) Gambaran umum kondisi demografi dan ekonomi Kota Singkawang
2) Visi, misi, dan prioritas pembangunan Kota Singkawang tahun 2020
3) Anggaran dan rencana kegiatan pembangunan tahun 2020 di Kota Singkawang
Ekspose kepala bappeda tanggamus forgab tanggamus 2016 revisiferis inzaghi
油
Dokumen tersebut membahas arahan dan prioritas pembangunan Kabupaten Tanggamus tahun 2017. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain pengembangan koridor ekonomi, kawasan strategis, serta upaya pencapaian target-target pembangunan dalam RPJMD 2013-2018.
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaTV Desa
油
Kementerian Dalam Negeri mendukung upaya penurunan stunting melalui pelaksanaan delapan aksi konvergensi. Beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain penilaian kinerja pelaksanaan delapan aksi konvergensi di tingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan akuntabilitas, memberikan kapasitas kepada pemerintah daerah, serta menerbitkan hasil penilaian kinerja sebagai masukan perbaikan.
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasDeki Zulkarnain
油
Dokumen tersebut membahas arahan dan kebijakan pembangunan Indonesia tahun 2015. Secara singkat, dokumen tersebut meninjau pencapaian program pembangunan nasional tahun 2010-2014, menetapkan tema "Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Peningkatan Daya Saing Nasional" untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019, serta menjelaskan prioritas dan tantangan pembangunan.
Dokumen tersebut merupakan rancangan rencana pembangunan daerah provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 yang mencakup capaian kinerja pembangunan tahun 2017, isu strategis dan arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan tahun 2019, serta kerangka ekonomi dan keuangan daerah.
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalKPDT
油
Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemerintah dalam memperkecil ketimpangan antar daerah, khususnya melalui program pembangunan daerah tertinggal. Strategi yang diusung antara lain meningkatkan perekonomian lokal, sarana prasarana, dan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal.
Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021TV Desa
油
Pagu dana desa tahun 2021 sebesar Rp 72 triliun untuk 74.961 desa di Indonesia akan dialokasikan untuk pembangunan swakelola melalui PKTD, bantuan sosial BLT Dana Desa, dan penanganan Covid-19 termasuk mendukung kegiatan PPKM Mikro di desa-desa.
Bahan presentasi musrenbang kab aceh tenggaraanto7
油
Dokumen ini memberikan ringkasan evaluasi capaian pembangunan Aceh dari tahun 2007-2011 yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Dokumen juga membahas alokasi anggaran pembangunan Aceh dan prioritas pembangunan ke depan yang diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur pendukung investasi.
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014Anton Setiadi
油
Dokumen tersebut merangkum hasil Musrenbang RKPD Kota Solok tahun 2014. Terdapat penjelasan mengenai RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015, capaian kinerja makro 2010-2013, isu strategis dan arah kebijakan 2015, serta target dan program strategis provinsi.
Program KKBPK Tahun 2020 bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta menguatkan tata kelola program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga dengan beberapa strategi utama seperti perluasan akses dan kualitas pelayanan, peningkatan pengetahuan dan layanan kesehatan reproduksi remaja, serta penguatan jaringan dan jejaring fasilitas kesehatan."
"[Ringkasan]"
Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai:
1) Gambaran umum kondisi demografi dan ekonomi Kota Singkawang
2) Visi, misi, dan prioritas pembangunan Kota Singkawang tahun 2020
3) Anggaran dan rencana kegiatan pembangunan tahun 2020 di Kota Singkawang
Rapat konsultasi publik membahas tema pembangunan RKPD tahun 2019 dengan fokus pada penguatan pelayanan dasar untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dokumen menjelaskan prioritas pembangunan Kabupaten Manggarai Timur dalam jangka panjang dan menengah serta capaian pembangunan tahun sebelumnya.
Dokumen tersebut merupakan rencana kerja pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 yang mencakup target pembangunan, penyusunan rencana kerja, tantangan utama, tema dan prioritas pembangunan serta rencana anggaran dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM provinsi tersebut untuk tahun 2022.
Agenda Tempatan 21 bertujuan membangunkan komuniti secara mapan melalui tiga aspek utama: alam sekitar, ekonomi dan sosial. Cadangan untuk Pelabuhan Klang termasuk meningkatkan pendidikan dan kesedaran alam sekitar, mengawal pencemaran industri, serta memperbaiki sistem pengangkutan dan pengurusan sisa.
DR. WAHYUDI - BAHAN PAPARAN RANTEK KABUPATEN SAMBAS.pptxMArhami4
油
Bahan Pemaparan terkait perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang untuk kabupaten sambas oleh dosen ekonomi asal sambas yang mengajar di pasca sarjana universitas tanjungpura pontianak sebagai bahan yang dipaparkan di Bappeda kabupaten Sambas sebagai rancangan yang patut diapresiasi bersama
Peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi di daerah melalui 9 upaya antara lain pemantauan harga dan stok, rapat teknis tim pengendali inflasi daerah, menjaga pasokan bahan pokok, gerakan menanam, operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi, BTT dukungan, dan bantuan transportasi. Kementerian Dalam Negeri secara mingguan mengad
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 di Provinsi Lampung. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan regulasi pelaksanaan SPM, prinsip dan tahapan penerapannya, serta integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Dokumen tersebut memberikan gambaran singkat mengenai implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, dan peningkatan kapabilitas Audit Internal Pemerintah (APIP) di Pemerintah Daerah (PEMDA) melalui penjelasan mengenai mekanisme penilaian maturitas SPIP secara berkala, perbaikan perencanaan secara berkelanjutan, serta komitmen pimpinan dalam membangun lingkungan pengendalian internal yang kondusif
1) Pemerintah daerah diminta menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 pada tahun 2023; 2) RPJPD yang disusun akan menjadi pedoman calon kepala daerah dalam pilkada 2024 dan penyusunan RPJMD 2025-2030; 3) Dokumen ini menjelaskan tata cara penyusunan RPJPD.
1. Ada beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana desa seperti perencanaan yang kurang memadai dan belum sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, serta tata kelola dan akuntabilitas keuangan desa yang masih perlu ditingkatkan.
2. Monitoring BLT Desa menunjukkan bahwa BLT Desa efektif menjaga pendapatan dan meningkatkan belanja keluarga penerima manfaat.
3. Masih ada permasalahan dalam perencana
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengelolaan keuangan desa dalam masa pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi desa. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum dan regulasi pengelolaan keuangan desa, tujuan pembangunan desa, kewenangan desa, tahapan pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan desa, dan pembagian tanggung jawab antar kementerian dalam pengelolaan dana desa.
Dokumen ini membahas tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik dalam APBD tahun 2022, mencakup arah kebijakan, monitoring pelaksanaan DAK tahun 2021, serta implikasi kodefikasi dan klasifikasi perencanaan pembangunan daerah terkait kebijakan DAK tahun 2022."
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnaBappedaLampungUtara
油
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2022 melalui aplikasi KRISNA. Terdapat penjelasan mengenai tahapan pengusulan DAK fisik, perubahan fitur dalam aplikasi KRISNA 2022, struktur DAK fisik 2022, dan penjelasan mengenai pengusulan kegiatan oleh Bappeda dan OPD provinsi/kabupaten/kota melalui aplikasi
Dokumen tersebut membahas tentang transformasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lampung Utara untuk mewujudkan Lampung Utara yang aman, agamis, maju dan sejahtera. Dibahas pencapaian makroekonomi Lampung Utara, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta tinjauan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lampung Utara.
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...BappedaLampungUtara
油
Pandemi Covid-19 menunjukkan kelemahan sistem kesehatan nasional Indonesia. Reformasi sistem kesehatan nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan pencegahan penyakit, kapasitas tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan serta mencapai target kesehatan. Area reformasi meliputi pendidikan tenaga kesehatan, pengendalian penyakit, kemandirian farmasi, digitalisasi, keamanan kesehatan, pembiayaan, dan fasilitas kesehat
3. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@sipdkemendagri subdit pmipd https://sipd.kemendagri.go.id/
ISU AKTUAL PEMBANGUNAN DAERAH
1 PENINGKATAN ANGKA
KEMISKINAN DAN
PENGANGGURAN
DAERAH
Dampak Covid19
menyebabkan perlambatan
perekonomian Daerah yang
selanjutnya meningkatkan
tingkat pengangguran dan
kemiskinan
2
PENINGKATAN
KUALITAS DAN DAYA
SAING SDM
3
4
KESENJANGAN ANTAR
WILAYAH
Masih rendahnya aksesibilitas
dan dukungan penyediaan
layanan infrastruktur dasar
yang merata dan terintegrasi di
daerah berdampak pada
munculnya kesenjangan antar
wilayah
PEMBANGUNAN
BERBASIS
LINGKUNGAN
Masih perlunya peningkatan
penyelenggaraan pembangunan
berbasis lingkungan yang
memperhatikan tindakan-
tindakan mitigasi bencana
5
Masih diperlukan peningkatan
kualitas dan daya saing sumber
daya manusia lokal daerah dalam
memenuhi kebutuhan tenaga
kerja di daerahnya
PENAMBAHAN KASUS
COVID19 DAERAH
Adanya perluasan pengujian
dan kepatuhan Protokol
kesehatan Covid19
menyebabkan penambahan
kasus covid19.
4. Sinkronisasi Target Indikator Makro Pembangunan
Keterangan:
* Angka sementara
Sama
Target RKPD 2022 lebih baik dari pada hasil Rakortekrenbang 2021
Target RKPD 2022 lebih rendah dari pada hasil Rakortekrenbang 2021
No Provinsi
Kesepakatan Rakortekrenbang
2021 (Rancangan RKP 2022)
Rancangan RKPD 2022
LPE TK TPT LPE TK TPT
1 ACEH 4.7 13.43 6.0 3.37 15.11 5.64
2 SUMATERA UTARA 5.0-5.4 8.40 7.0 - 6.0 5.2 8.4 6.72
3 SUMATERA BARAT 5.4 - 5.7 6.28 6.6 3.4 6.28 6.6
4 RIAU 1.16-2.71 6.87-6.75
7.11 -
5.19
2.06-2.51 6.55-6.68 5.38-6.11
5 JAMBI 4.21-4.90 7.10-7.05
4.12
5.11
4.30-4.90 7.05-7.10 4.12-5.11
6 SUMATERA SELATAN 5.8 - 6.5
11.94-
12.77
3.45-4.47 5.5-6.1 9.6-9.91 3.75
7 BENGKULU 4.7-5.00 14.5-15 3.5-3.8 4.9 - 5.2
13.80 -
14.20
3.5 - 3.8
8 LAMPUNG 5.6- 5.9 10.15-11.5 3.66 5.6 - 5.9
10.14 -
11.5
4.25 - 4.5
9
KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
3.22 4.55 5.05 3.22 4.55 5.05
10 KEPULAUAN RIAU 3.699 5.890 6.706 3.7 6.01 10.1
11 DKI JAKARTA 5.8-6.2 3.45-3.9 9.5 5.8-6.2 3.45 10.38
12 JAWA BARAT 5 7.3 7.9 9.7 3.92 7.67 10.16
13 JAWA TENGAH 3.39-5.20
11.42-
10.27
5.96-5.88 3.93-5.20
11.42-
10.27
5.96-5.88
14 D.I. YOGYAKARTA 5.0-5.4 11.0-12.68 3.23-3.5 5.0-5.4 12.68-11 3.5-3.23
15 JAWA TIMUR 5.4-5.8
10,47-
10.76
4.61-4.81 5.59-5.61 9.76-9.34 3.74-3.71
16 BANTEN 5.6 4.99-5,40 9.2-9.7 5,6
5,40
4,99
9,7 9,2
17 BALI 5.5-6.3 1.9 0.98 5.5 - 6.3 3.00-3.50
0.98
(1.38-
0.70)
Berdasarkan hasil pembahasan kesepakatan Target Indikator Makro
Pembangunan dalam Rakortekrenbang, masih terdapat provinsi yang ternyata
menargetkan di bawah dari target dalam Kesepakatan Rakortekrenbang
LPE TK TPT LPE TK TPT
18
NUSA TENGGARA
BARAT
3.5-4.5 13.00-13.13 3.00-3.19 3.5-4.5 12.77 3.19
19 NUSA TENGGARA TIMUR 3.5-4.5 13.00-13.13 3.00-3.19 6.00-6.33 16.15-19.35 1.9-2.5
20 KALIMANTAN BARAT 5.46-6.0 6.25-7.23 4.25-4.98
4.71 -
5.46
7.31 - 7.23 5.53 - 4.29
21 KALIMANTAN TENGAH 5.6-6.5 4.8-4.3 4.1-3.9 5.6 - 6.5 4.8 - 4.3 4.1 - 3.9
22 KALIMANTAN SELATAN 4.0 4.5 4.35-3.99 4.2 3.9 4.0 - 4.5 4.35 - 3.99 4.2 - 3.9
23 KALIMANTAN TIMUR 3.5賊1 5.92 6.0 6.5 3.5賊1 6 6.75
24 KALIMANTAN UTARA 6.1 7.0 6.1-6.8 4.7-5.5 6.1 - 7.0 6.1 - 6.8 4.7 - 5.5
25 SULAWESI UTARA 4.3-5.3 7.5-6.9 7.18 - 6.47 4.3 - 5.3 7.5 - 6.9 7.18 - 6.47
26 SULAWESI TENGAH 6.5-7 9.9 3 6.5-7 9.9 3
27 SULAWESI SELATAN 5.98-7.6 8.38-9.19 6.16-6.95 4.62-5.98 8,1 5,9
28 SULAWESI TENGGARA 6.3 - 7.0 10.44 3.49 4.22 6.3 - 7.0 10.44 3.49 - 4.22
29 GORONTALO 6.3 - 7.0 14.91-14.33
14.11 -
13.91
6.3 - 7.0
14.91 -
14.33
4.11 - 3.91
30 SULAWESI BARAT 5.5 6.0 10.25 3.2-2.5 5.5 - 6.0 10.25 3.2 - 2.5
31 MALUKU 5.8 - 6.2 17.00 -17.25 6.59
32 MALUKU UTARA 6.9 - 8.5 5.71 4.06-5.00
33 P A P U A 5.6 - 6.3 25.00 4.07-3.44 5,64 25.00 3,6
34 PAPUA BARAT 6.00-6.5 19.92 5.55-5.60 7 21,93 5,69
No Provinsi
Kesepakatan Rakortekrenbang 2021
(Rancangan RKP 2022)
Rancangan RKPD 2022
5. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Fokus
Pembangunan Nasional Berdasarkan Intensitas Pembahasan Kinerja UPD
臓 Perlu penyesuaian/pendalaman program dan kegiatan guna mendukungfokus pembangunan
束 Jelas termasukdalam prioritas pembangunan daerah
袖 Jelas termasukdalam prioritas pembangunan daerah dan dibahas intens dalam Rakortekrenbang2021
l Dibahas intens dalam Rakortekrenbang2021
Keterangan:
Persentase daerah yang memiliki
tingkat sinkronisasi prioritas
pembangunan pusat-daerah:
1. Sangat Selaras: 14,71%
2. Selaras: 70,59%
3. Perlu klarifikasi: 14,71%
Fokus pembangunan nasional yang
telah sinkron dengan prioritas
pembangunan daerah:
1. Reformasi Pendidikan dan
Keterampilan
2. Infrastruktur
3. Reformasi Perlindungan Sosial
4. Reformasi Kesehatan
5. Ketahanan Pangan
No Provinsi
Fokus Pembangunan Nasional
Industri Pariwisata
Ketahanan
Pangan
UMKM
Infra-
struktur
Transfor-masi
Digital
Pembangunan
Rendah Karbon
Reformasi
Perlin-
dungan
Sosial
Reformasi
Pendi-
dikan dan
Keteram-
pilan
Reformasi
Kesehatan
1 ACEH 臓 臓 l 臓 袖 l 臓 l 袖 臓
2 SUMATERA UTARA 臓 束 袖 l l 臓 臓 l 袖 袖
3 SUMATERA BARAT 束 袖 袖 臓 袖 l 臓 束 臓 臓
4 RIAU 束 束 袖 l 袖 l l l 袖 l
5 JAMBI 臓 臓 臓 臓 袖 臓 束 袖 束 臓
6 SUMATERA SELATAN 束 束 袖 袖 袖 臓 臓 束 袖 束
7 BENGKULU 臓 袖 l 臓 袖 臓 臓 l 袖 l
8 LAMPUNG 臓 臓 l 臓 袖 l 臓 l 袖 l
9
KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
臓 束 臓 臓 束 臓 臓 l 袖 袖
10 KEPULAUAN RIAU 臓 l 臓 臓 袖 臓 l 袖 袖 l
11 DKI JAKARTA 臓 l 束 臓 臓 l 束 l 袖 袖
12 JAWA BARAT l 袖 袖 l 袖 l 束 袖 袖 束
13 JAWA TENGAH 臓 臓 臓 臓 l l 束 l 袖 袖
14 D.I. YOGYAKARTA 臓 臓 l 臓 袖 臓 束 l 束 袖
15 JAWA TIMUR 臓 束 束 臓 袖 臓 束 袖 袖 袖
16 BANTEN l 臓 l 臓 l l l l 束 束
17 BALI l 袖 束 臓 l l 臓 袖 袖 束
18 NUSA TENGGARA BARAT 束 束 l 束 束 臓 袖 束 袖 袖
19 NUSA TENGGARA TIMUR 臓 束 袖 袖 束 束 袖 l 袖 袖
20 KALIMANTAN BARAT 臓 束 l 臓 束 臓 束 臓 l l
21 KALIMANTAN TENGAH 臓 臓 l l l 臓 袖 l 臓 l
22 KALIMANTAN SELATAN 臓 臓 l 臓 l 臓 臓 l l l
23 KALIMANTAN TIMUR 臓 臓 臓 l l 臓 臓 臓 l l
24 KALIMANTAN UTARA l 臓 l l 臓 l 臓 l l 臓
25 SULAWESI UTARA 束 l 袖 束 袖 臓 束 袖 袖 束
26 SULAWESI TENGAH l l 束 臓 束 l 臓 臓 袖 束
27 SULAWESI SELATAN 袖 臓 l l 袖 l 束 袖 束 l
28 SULAWESI TENGGARA 袖 臓 l 袖 束 l l 袖 l l
29 GORONTALO l 臓 l 袖 袖 l 束 束 l l
30 SULAWESI BARAT 臓 臓 臓 l 袖 袖 束 l 袖 臓
31 MALUKU 束 袖 臓 臓 束 l l 袖 束 束
32 MALUKU UTARA 臓 l 臓 袖 袖 l l 袖 袖 l
33 P A P U A 臓 l l 束 束 袖 臓 束 袖 袖
34 PAPUA BARAT 束 臓 l l 袖 臓 臓 袖 袖 袖
6. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@sipdkemendagri subdit pmipd https://sipd.kemendagri.go.id/
RKPD
TAHUN 2022
2. Bagi Daerah Pilkada Serentak
Tahun 2020, perlu
diperhatikan serius agar
penyusunan RPJMD tepat
waktu (6 bulan setelah
pelantikan)
1. Murenbangnas merupakan
forum penting dalam rangka
kolaborasi Pusat dan
Daerah untuk mencapai
target nasional
3. Permendagri tentang
Pedoman Penyusunan
RKPD Tahun 2022, agar
dipedomani oleh Pemda
dalam menyusun RKPD
Tahun 2022
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN
7. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@sipdkemendagri subdit pmipd https://sipd.kemendagri.go.id/
TERIMA KASIH
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI