ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo
KONSEP AKSI PERUBAHAN
PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
Lukmansyah
Widyaiswara Ahli Utama
PENGALAMAN TANPA TEORI/NORMA
ITU BUTA. TAPI TEORI/NORMA TANPA
PENGALAMAN HANYALAH SEBUAH
PERMAINAN KECERDASAN
-IMMANUEL KANT-
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
4
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
0 to 1
1 to n
Innovatio
n
(Peter
Thiel)
PIKS@
15
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
INOVASI DAERAH
1. Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.
2. Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk
pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(UU NO 23 TAHUN 2014 PASAL 386)
Konsepsi dan Norma PKA
GRAND THEORY
• Heifetz Lmaky
(Adaftive Leadreship)
• Doresin Furbos
Management
Adaftive
• Kybernology
 UU No 5 tahun
2014
sebagaimana
diruban UU
20/2023
 UU 23 tahun
2014
 UU No 30
tahun 2014
 PP 38 tahun
2017
 PP 17 tahun
2020
 Ketentuan
Tentang
Kinerja
 PerLAN 55/22
 Pasal 51-52 PP 17
tahun 2020 :
ï‚· PA bertanggung
jawab seluruh
kegiatan pelayanan
publik, serta
administrasi
pemerintah dan
pembangunan
ï‚· Harus mencapai
akuntabilitas
jabatan, seluruh
kegiatan sesuai
sop,
terselenggaranya
kinerja secara
berkelanjutan
HAL-HAL YANG PERLU DICERMATI DALAM
AKPER (AKSI PERUBAHAN) PKA
AKUNTABILITAS
JA
KINERJA
PROGRAM &
KINERJA
PELAYANAN
PUBLIK
MENDUKUNG
PENINGKATAN
KINERJA
PELAYANAN
PUBLIK
MENDUKUNG
TERCAPAINYA IKU
OPD/MENTOR
HASIL ANALISIS
PERUBAHAN
KINERJA OPD DAN
KEBUTUHAN
STAKEHOLDER
YANG DIDUKUNG
OLEH DATA
KRITERIA INOVASI
NO PP NO 38 PASAL 6 TAHUN 2017 LAN
1 mengandung pembaharuan seluruh atau Sebagian
unsur dari inovasi
Ada unsur keterbaharuan
2 memberi manfaat bagi Daerah danf atau Masyarakat Bermanfaat
3 tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau
pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan
Mendukung peningkatan Kinerja
4 merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
5 dapat direplikasi
RB
BERDAMPAK
TEMATIK
1. RB PENGENTASAN KEMISKINAN
2. RB PENINGKATAN INVESTASI
3. RB DIGITALISASI ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
4. RB PERCEPATAN PRIORITAS AKTUAL PRESIDEN
AREA AKSI PERUBAHAN
SCOOPING
1. ANALISIS ISU DAN PERMASALAHAN TUGAS DAN
FUNGSI
2. PILIH SALAH SATU ISU DAN PERMASALAHAN YANG
PRIORITAS BERKAITAN DENGAN PENINGKATAN
KINERJA PELAYANAN PUBLIK DAN PENINGKATAN
KINERJA ORGANISASI (KUALITATIF DAN
KUANTITATIF)
3. RUMUSKAN INOVASI SESUAI DENGAN SALAH SATU
FUNGSI (MASALAH DAN ISU) BAIK PADA AREA TATA
LAKSANA, ORGANISASI, SDM, DAN PROGRAM
(PERHATIKAN JABATAN YANG DIEMBAN SAAT INI)
INILAH PROSES MILIH SCOOPING
TAHAPAN PERUBAHAN
1. MENGUMPULAKAN GAGASAN
2. MENDESAIN GAGASAN
3. MELAKUKAN UJI COBA/SOSIALISASI GAGASAN PERUBAHAN
4. IMPLEMENTASI GAGASAN
5. MELAKUKAN MONEV
6. PEMBUDAYAAN GAGASAN
PENILAIAN PERENCANAAN AKSI PERUBAHAN
PKA KEPKA LAN 2-K-1 FORMULIR 7A
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
TUGAS
1. MERUMUSKAN RENCANA AKSI / GAGASAN PERUBAHAN DI AREA PROGRAM UNTUK
MENDUKUNG KINERJA MENTOR
2. RUMUSKAN MANFAAT
3. RUMUSKAN KEGIATAN JANGKA PENDEK DAN MENENGAH
4. HAL-HAL LAIN YANG MENJADI PENILAIAN SEMINAR SESUAI DENGAN KEPKA LAN FORMA 7-A
Terima Kasih,
Salam Sehat dan Tetap Semangat

More Related Content

Similar to KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx (20)

Asn sebagai agent of change
Asn sebagai agent of changeAsn sebagai agent of change
Asn sebagai agent of change
Ramliyanto
Ìý
MENYUSUN SUBSTANSI POLICY BRIEF DI INDONESIA.pptx
MENYUSUN SUBSTANSI POLICY BRIEF DI INDONESIA.pptxMENYUSUN SUBSTANSI POLICY BRIEF DI INDONESIA.pptx
MENYUSUN SUBSTANSI POLICY BRIEF DI INDONESIA.pptx
ImanJunianto1
Ìý
Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa .ppt
Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa .pptPengantar Pengadaan Barang dan Jasa .ppt
Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa .ppt
irbanwil1itprovbali
Ìý
1545384776_1-Konsep-Umum-SOP.pptx
1545384776_1-Konsep-Umum-SOP.pptx1545384776_1-Konsep-Umum-SOP.pptx
1545384776_1-Konsep-Umum-SOP.pptx
yusrizalbakar1
Ìý
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Khalid Mustafa
Ìý
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdfBimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
sittisufyani04021974
Ìý
Permenpan2012 035 sop
Permenpan2012 035 sopPermenpan2012 035 sop
Permenpan2012 035 sop
cipto1919
Ìý
Permenpan nomor 35 tahun 2012
Permenpan nomor 35 tahun 2012Permenpan nomor 35 tahun 2012
Permenpan nomor 35 tahun 2012
KutsiyatinMSi
Ìý
Materi ASN Belajar - Bergerak untuk Percepatan Reformasi Birokrasi.pptx
Materi ASN Belajar - Bergerak untuk Percepatan Reformasi Birokrasi.pptxMateri ASN Belajar - Bergerak untuk Percepatan Reformasi Birokrasi.pptx
Materi ASN Belajar - Bergerak untuk Percepatan Reformasi Birokrasi.pptx
dataawan
Ìý
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
Mohammad Subhan
Ìý
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumKeterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Dadang Solihin
Ìý
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptxEVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
arya satria
Ìý
Coaching RB dan Penguatan SAKIP (1).pptx
Coaching RB dan Penguatan SAKIP (1).pptxCoaching RB dan Penguatan SAKIP (1).pptx
Coaching RB dan Penguatan SAKIP (1).pptx
YusufLaode1
Ìý
Materi Teknis Peta Proses Bisni.pdf
Materi Teknis Peta Proses Bisni.pdfMateri Teknis Peta Proses Bisni.pdf
Materi Teknis Peta Proses Bisni.pdf
ssuser42779e
Ìý
Cara Memberi Instruksi dan Hubungan Kerja.pptx
Cara Memberi Instruksi dan Hubungan Kerja.pptxCara Memberi Instruksi dan Hubungan Kerja.pptx
Cara Memberi Instruksi dan Hubungan Kerja.pptx
pmbHjEkaSumartika
Ìý
War iriyoko diklat
War iriyoko   diklatWar iriyoko   diklat
War iriyoko diklat
Ayah Raihaana
Ìý
Masukan saran sidang kelompok bidang pemerintahan
Masukan saran   sidang kelompok bidang pemerintahan Masukan saran   sidang kelompok bidang pemerintahan
Masukan saran sidang kelompok bidang pemerintahan
Frans Dione
Ìý
Perencanaan asn
Perencanaan asnPerencanaan asn
Perencanaan asn
Mohammad Subhan
Ìý
Konsepsi Proper PKN 2023 awal.pdf
Konsepsi Proper PKN 2023 awal.pdfKonsepsi Proper PKN 2023 awal.pdf
Konsepsi Proper PKN 2023 awal.pdf
CakNarto3
Ìý
Asn sebagai agent of change
Asn sebagai agent of changeAsn sebagai agent of change
Asn sebagai agent of change
Ramliyanto
Ìý
MENYUSUN SUBSTANSI POLICY BRIEF DI INDONESIA.pptx
MENYUSUN SUBSTANSI POLICY BRIEF DI INDONESIA.pptxMENYUSUN SUBSTANSI POLICY BRIEF DI INDONESIA.pptx
MENYUSUN SUBSTANSI POLICY BRIEF DI INDONESIA.pptx
ImanJunianto1
Ìý
Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa .ppt
Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa .pptPengantar Pengadaan Barang dan Jasa .ppt
Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa .ppt
irbanwil1itprovbali
Ìý
1545384776_1-Konsep-Umum-SOP.pptx
1545384776_1-Konsep-Umum-SOP.pptx1545384776_1-Konsep-Umum-SOP.pptx
1545384776_1-Konsep-Umum-SOP.pptx
yusrizalbakar1
Ìý
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Khalid Mustafa
Ìý
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdfBimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
sittisufyani04021974
Ìý
Permenpan2012 035 sop
Permenpan2012 035 sopPermenpan2012 035 sop
Permenpan2012 035 sop
cipto1919
Ìý
Permenpan nomor 35 tahun 2012
Permenpan nomor 35 tahun 2012Permenpan nomor 35 tahun 2012
Permenpan nomor 35 tahun 2012
KutsiyatinMSi
Ìý
Materi ASN Belajar - Bergerak untuk Percepatan Reformasi Birokrasi.pptx
Materi ASN Belajar - Bergerak untuk Percepatan Reformasi Birokrasi.pptxMateri ASN Belajar - Bergerak untuk Percepatan Reformasi Birokrasi.pptx
Materi ASN Belajar - Bergerak untuk Percepatan Reformasi Birokrasi.pptx
dataawan
Ìý
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
Mohammad Subhan
Ìý
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumKeterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Dadang Solihin
Ìý
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptxEVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
arya satria
Ìý
Coaching RB dan Penguatan SAKIP (1).pptx
Coaching RB dan Penguatan SAKIP (1).pptxCoaching RB dan Penguatan SAKIP (1).pptx
Coaching RB dan Penguatan SAKIP (1).pptx
YusufLaode1
Ìý
Materi Teknis Peta Proses Bisni.pdf
Materi Teknis Peta Proses Bisni.pdfMateri Teknis Peta Proses Bisni.pdf
Materi Teknis Peta Proses Bisni.pdf
ssuser42779e
Ìý
Cara Memberi Instruksi dan Hubungan Kerja.pptx
Cara Memberi Instruksi dan Hubungan Kerja.pptxCara Memberi Instruksi dan Hubungan Kerja.pptx
Cara Memberi Instruksi dan Hubungan Kerja.pptx
pmbHjEkaSumartika
Ìý
War iriyoko diklat
War iriyoko   diklatWar iriyoko   diklat
War iriyoko diklat
Ayah Raihaana
Ìý
Masukan saran sidang kelompok bidang pemerintahan
Masukan saran   sidang kelompok bidang pemerintahan Masukan saran   sidang kelompok bidang pemerintahan
Masukan saran sidang kelompok bidang pemerintahan
Frans Dione
Ìý
Konsepsi Proper PKN 2023 awal.pdf
Konsepsi Proper PKN 2023 awal.pdfKonsepsi Proper PKN 2023 awal.pdf
Konsepsi Proper PKN 2023 awal.pdf
CakNarto3
Ìý

More from BappedaLampungUtara (20)

Laporan_Implementasi_Aksi_Perubahan_Penerapan_SKoring_Kedisiplinan.pptx
Laporan_Implementasi_Aksi_Perubahan_Penerapan_SKoring_Kedisiplinan.pptxLaporan_Implementasi_Aksi_Perubahan_Penerapan_SKoring_Kedisiplinan.pptx
Laporan_Implementasi_Aksi_Perubahan_Penerapan_SKoring_Kedisiplinan.pptx
BappedaLampungUtara
Ìý
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptxpresentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
BappedaLampungUtara
Ìý
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
BappedaLampungUtara
Ìý
SPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptxSPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptx
BappedaLampungUtara
Ìý
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdfPenyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
BappedaLampungUtara
Ìý
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
BappedaLampungUtara
Ìý
PAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdfPAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdf
BappedaLampungUtara
Ìý
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
BappedaLampungUtara
Ìý
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdfPAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
BappedaLampungUtara
Ìý
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
BappedaLampungUtara
Ìý
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
BappedaLampungUtara
Ìý
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
BappedaLampungUtara
Ìý
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
BappedaLampungUtara
Ìý
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnatata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
BappedaLampungUtara
Ìý
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
BappedaLampungUtara
Ìý
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
BappedaLampungUtara
Ìý
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
BappedaLampungUtara
Ìý
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
BappedaLampungUtara
Ìý
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
BappedaLampungUtara
Ìý
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
BappedaLampungUtara
Ìý
Laporan_Implementasi_Aksi_Perubahan_Penerapan_SKoring_Kedisiplinan.pptx
Laporan_Implementasi_Aksi_Perubahan_Penerapan_SKoring_Kedisiplinan.pptxLaporan_Implementasi_Aksi_Perubahan_Penerapan_SKoring_Kedisiplinan.pptx
Laporan_Implementasi_Aksi_Perubahan_Penerapan_SKoring_Kedisiplinan.pptx
BappedaLampungUtara
Ìý
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptxpresentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
BappedaLampungUtara
Ìý
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
BappedaLampungUtara
Ìý
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdfPenyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
BappedaLampungUtara
Ìý
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
BappedaLampungUtara
Ìý
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
BappedaLampungUtara
Ìý
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdfPAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
BappedaLampungUtara
Ìý
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
BappedaLampungUtara
Ìý
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
BappedaLampungUtara
Ìý
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
BappedaLampungUtara
Ìý
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
BappedaLampungUtara
Ìý
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnatata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
BappedaLampungUtara
Ìý
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
BappedaLampungUtara
Ìý
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
BappedaLampungUtara
Ìý
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
BappedaLampungUtara
Ìý
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
BappedaLampungUtara
Ìý
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
BappedaLampungUtara
Ìý
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
BappedaLampungUtara
Ìý

Recently uploaded (7)

3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx
3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx
3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx
yuyundharmawacana
Ìý
sejarah admnistrasi perusahaan negara.pptx
sejarah admnistrasi perusahaan negara.pptxsejarah admnistrasi perusahaan negara.pptx
sejarah admnistrasi perusahaan negara.pptx
agathadebby1
Ìý
Paparan Rakor BIDANG PSMA januari 2024.pptx
Paparan Rakor BIDANG PSMA januari 2024.pptxPaparan Rakor BIDANG PSMA januari 2024.pptx
Paparan Rakor BIDANG PSMA januari 2024.pptx
MokhtarHadiW
Ìý
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk PenelitianPenulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
natta sanjaya
Ìý
Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...
Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...
Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...
DNcen
Ìý
Materi Perkuliahan Teori Administrasi Negara
Materi Perkuliahan Teori Administrasi NegaraMateri Perkuliahan Teori Administrasi Negara
Materi Perkuliahan Teori Administrasi Negara
natta sanjaya
Ìý
Hasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdf
Hasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdfHasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdf
Hasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdf
ANdika370558
Ìý
3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx
3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx
3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx
yuyundharmawacana
Ìý
sejarah admnistrasi perusahaan negara.pptx
sejarah admnistrasi perusahaan negara.pptxsejarah admnistrasi perusahaan negara.pptx
sejarah admnistrasi perusahaan negara.pptx
agathadebby1
Ìý
Paparan Rakor BIDANG PSMA januari 2024.pptx
Paparan Rakor BIDANG PSMA januari 2024.pptxPaparan Rakor BIDANG PSMA januari 2024.pptx
Paparan Rakor BIDANG PSMA januari 2024.pptx
MokhtarHadiW
Ìý
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk PenelitianPenulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
natta sanjaya
Ìý
Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...
Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...
Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...
DNcen
Ìý
Materi Perkuliahan Teori Administrasi Negara
Materi Perkuliahan Teori Administrasi NegaraMateri Perkuliahan Teori Administrasi Negara
Materi Perkuliahan Teori Administrasi Negara
natta sanjaya
Ìý
Hasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdf
Hasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdfHasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdf
Hasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdf
ANdika370558
Ìý

KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx

  • 1. KONSEP AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR Lukmansyah Widyaiswara Ahli Utama
  • 2. PENGALAMAN TANPA TEORI/NORMA ITU BUTA. TAPI TEORI/NORMA TANPA PENGALAMAN HANYALAH SEBUAH PERMAINAN KECERDASAN -IMMANUEL KANT-
  • 5. 0 to 1 1 to n Innovatio n (Peter Thiel)
  • 7. INOVASI DAERAH 1. Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. 2. Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (UU NO 23 TAHUN 2014 PASAL 386)
  • 8. Konsepsi dan Norma PKA GRAND THEORY • Heifetz Lmaky (Adaftive Leadreship) • Doresin Furbos Management Adaftive • Kybernology  UU No 5 tahun 2014 sebagaimana diruban UU 20/2023  UU 23 tahun 2014  UU No 30 tahun 2014  PP 38 tahun 2017  PP 17 tahun 2020  Ketentuan Tentang Kinerja  PerLAN 55/22  Pasal 51-52 PP 17 tahun 2020 : ï‚· PA bertanggung jawab seluruh kegiatan pelayanan publik, serta administrasi pemerintah dan pembangunan ï‚· Harus mencapai akuntabilitas jabatan, seluruh kegiatan sesuai sop, terselenggaranya kinerja secara berkelanjutan
  • 9. HAL-HAL YANG PERLU DICERMATI DALAM AKPER (AKSI PERUBAHAN) PKA AKUNTABILITAS JA KINERJA PROGRAM & KINERJA PELAYANAN PUBLIK MENDUKUNG PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK MENDUKUNG TERCAPAINYA IKU OPD/MENTOR HASIL ANALISIS PERUBAHAN KINERJA OPD DAN KEBUTUHAN STAKEHOLDER YANG DIDUKUNG OLEH DATA
  • 10. KRITERIA INOVASI NO PP NO 38 PASAL 6 TAHUN 2017 LAN 1 mengandung pembaharuan seluruh atau Sebagian unsur dari inovasi Ada unsur keterbaharuan 2 memberi manfaat bagi Daerah danf atau Masyarakat Bermanfaat 3 tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan Mendukung peningkatan Kinerja 4 merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 5 dapat direplikasi RB BERDAMPAK TEMATIK 1. RB PENGENTASAN KEMISKINAN 2. RB PENINGKATAN INVESTASI 3. RB DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 4. RB PERCEPATAN PRIORITAS AKTUAL PRESIDEN
  • 11. AREA AKSI PERUBAHAN SCOOPING 1. ANALISIS ISU DAN PERMASALAHAN TUGAS DAN FUNGSI 2. PILIH SALAH SATU ISU DAN PERMASALAHAN YANG PRIORITAS BERKAITAN DENGAN PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK DAN PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI (KUALITATIF DAN KUANTITATIF) 3. RUMUSKAN INOVASI SESUAI DENGAN SALAH SATU FUNGSI (MASALAH DAN ISU) BAIK PADA AREA TATA LAKSANA, ORGANISASI, SDM, DAN PROGRAM (PERHATIKAN JABATAN YANG DIEMBAN SAAT INI) INILAH PROSES MILIH SCOOPING
  • 12. TAHAPAN PERUBAHAN 1. MENGUMPULAKAN GAGASAN 2. MENDESAIN GAGASAN 3. MELAKUKAN UJI COBA/SOSIALISASI GAGASAN PERUBAHAN 4. IMPLEMENTASI GAGASAN 5. MELAKUKAN MONEV 6. PEMBUDAYAAN GAGASAN
  • 13. PENILAIAN PERENCANAAN AKSI PERUBAHAN PKA KEPKA LAN 2-K-1 FORMULIR 7A
  • 18. TUGAS 1. MERUMUSKAN RENCANA AKSI / GAGASAN PERUBAHAN DI AREA PROGRAM UNTUK MENDUKUNG KINERJA MENTOR 2. RUMUSKAN MANFAAT 3. RUMUSKAN KEGIATAN JANGKA PENDEK DAN MENENGAH 4. HAL-HAL LAIN YANG MENJADI PENILAIAN SEMINAR SESUAI DENGAN KEPKA LAN FORMA 7-A
  • 19. Terima Kasih, Salam Sehat dan Tetap Semangat