Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melalui implementasi program-program reformasi birokrasi seperti penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik."
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam mendukung dan mendorong agenda reformasi birokrasi.
Reformasi Birokrasi bukan Tujuan namun Alat untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan yang mengatur tentang latar belakang, tujuan, pengertian, manfaat, dan prinsip-prinsip penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan bagi instansi pemerintah."
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan yang mengatur tentang tujuan, prinsip, manfaat dan pengertian standar operasional prosedur administrasi pemerintahan bagi instansi pemerintah."
Dokumen ini membahas strategi reformasi birokrasi Indonesia untuk periode 2015-2019. Strategi utama meliputi revolusi mental aparatur untuk membangun integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang berkualitas, serta penguatan sistem manajemen SDM aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam birokrasi. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan mampu menyediakan layanan publik berk
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptxarya satria
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi kinerja pemerintah dan reformasi birokrasi, termasuk delapan area perubahan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan berkinerja tinggi."
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian perintah, instruksi, dan petunjuk serta perbedaan antara ketiganya. Juga dibahas tentang cara memberikan instruksi dan hubungan kerja yang baik antara pimpinan dan bawahan, termasuk kualifikasi untuk menjadi staf yang baik dan efisiensi pekerjaan kantor.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan tujuan pelatihan PNS. Pelatihan PNS dirancang untuk meningkatkan kompetensi agar dapat melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan masyarakat. Terdapat berbagai jenis pelatihan seperti pelatihan prajabatan, kepemimpinan, fungsional, dan teknis.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan sumber daya manusia aparatur sipil negara di Kemenpan RB. Terdapat informasi mengenai penetapan asumsi dasar reformasi birokrasi, manajemen PNS dan PPPK, sistem rekrutmen, penetapan kebutuhan pegawai, arah kebijakan formasi, proses transformasi analisis jabatan, dan pengembangan sistem informasi manajemen SDM aparatur.
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan yang mengatur tentang latar belakang, tujuan, pengertian, manfaat, dan prinsip-prinsip penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan bagi instansi pemerintah."
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan yang mengatur tentang tujuan, prinsip, manfaat dan pengertian standar operasional prosedur administrasi pemerintahan bagi instansi pemerintah."
Dokumen ini membahas strategi reformasi birokrasi Indonesia untuk periode 2015-2019. Strategi utama meliputi revolusi mental aparatur untuk membangun integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang berkualitas, serta penguatan sistem manajemen SDM aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam birokrasi. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan mampu menyediakan layanan publik berk
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptxarya satria
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi kinerja pemerintah dan reformasi birokrasi, termasuk delapan area perubahan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan berkinerja tinggi."
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian perintah, instruksi, dan petunjuk serta perbedaan antara ketiganya. Juga dibahas tentang cara memberikan instruksi dan hubungan kerja yang baik antara pimpinan dan bawahan, termasuk kualifikasi untuk menjadi staf yang baik dan efisiensi pekerjaan kantor.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan tujuan pelatihan PNS. Pelatihan PNS dirancang untuk meningkatkan kompetensi agar dapat melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan masyarakat. Terdapat berbagai jenis pelatihan seperti pelatihan prajabatan, kepemimpinan, fungsional, dan teknis.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan sumber daya manusia aparatur sipil negara di Kemenpan RB. Terdapat informasi mengenai penetapan asumsi dasar reformasi birokrasi, manajemen PNS dan PPPK, sistem rekrutmen, penetapan kebutuhan pegawai, arah kebijakan formasi, proses transformasi analisis jabatan, dan pengembangan sistem informasi manajemen SDM aparatur.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 di Provinsi Lampung. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan regulasi pelaksanaan SPM, prinsip dan tahapan penerapannya, serta integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Dokumen tersebut memberikan gambaran singkat mengenai implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, dan peningkatan kapabilitas Audit Internal Pemerintah (APIP) di Pemerintah Daerah (PEMDA) melalui penjelasan mengenai mekanisme penilaian maturitas SPIP secara berkala, perbaikan perencanaan secara berkelanjutan, serta komitmen pimpinan dalam membangun lingkungan pengendalian internal yang kondusif
1) Pemerintah daerah diminta menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 pada tahun 2023; 2) RPJPD yang disusun akan menjadi pedoman calon kepala daerah dalam pilkada 2024 dan penyusunan RPJMD 2025-2030; 3) Dokumen ini menjelaskan tata cara penyusunan RPJPD.
1. Ada beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana desa seperti perencanaan yang kurang memadai dan belum sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, serta tata kelola dan akuntabilitas keuangan desa yang masih perlu ditingkatkan.
2. Monitoring BLT Desa menunjukkan bahwa BLT Desa efektif menjaga pendapatan dan meningkatkan belanja keluarga penerima manfaat.
3. Masih ada permasalahan dalam perencana
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengelolaan keuangan desa dalam masa pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi desa. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum dan regulasi pengelolaan keuangan desa, tujuan pembangunan desa, kewenangan desa, tahapan pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan desa, dan pembagian tanggung jawab antar kementerian dalam pengelolaan dana desa.
Dokumen ini membahas tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik dalam APBD tahun 2022, mencakup arah kebijakan, monitoring pelaksanaan DAK tahun 2021, serta implikasi kodefikasi dan klasifikasi perencanaan pembangunan daerah terkait kebijakan DAK tahun 2022."
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnaBappedaLampungUtara
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2022 melalui aplikasi KRISNA. Terdapat penjelasan mengenai tahapan pengusulan DAK fisik, perubahan fitur dalam aplikasi KRISNA 2022, struktur DAK fisik 2022, dan penjelasan mengenai pengusulan kegiatan oleh Bappeda dan OPD provinsi/kabupaten/kota melalui aplikasi
Dokumen tersebut membahas tentang transformasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lampung Utara untuk mewujudkan Lampung Utara yang aman, agamis, maju dan sejahtera. Dibahas pencapaian makroekonomi Lampung Utara, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta tinjauan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lampung Utara.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...BappedaLampungUtara
Ìý
Dokumen ini membahas peran pemerintah daerah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan program dan kegiatannya untuk mendukung fokus pembangunan nasional seperti pendidikan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan kesehatan. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah perlu memperhatikan pedoman
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...BappedaLampungUtara
Ìý
Pandemi Covid-19 menunjukkan kelemahan sistem kesehatan nasional Indonesia. Reformasi sistem kesehatan nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan pencegahan penyakit, kapasitas tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan serta mencapai target kesehatan. Area reformasi meliputi pendidikan tenaga kesehatan, pengendalian penyakit, kemandirian farmasi, digitalisasi, keamanan kesehatan, pembiayaan, dan fasilitas kesehat
7. INOVASI DAERAH
1. Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.
2. Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk
pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(UU NO 23 TAHUN 2014 PASAL 386)
8. Konsepsi dan Norma PKA
GRAND THEORY
• Heifetz Lmaky
(Adaftive Leadreship)
• Doresin Furbos
Management
Adaftive
• Kybernology
 UU No 5 tahun
2014
sebagaimana
diruban UU
20/2023
 UU 23 tahun
2014
 UU No 30
tahun 2014
 PP 38 tahun
2017
 PP 17 tahun
2020
 Ketentuan
Tentang
Kinerja
 PerLAN 55/22
 Pasal 51-52 PP 17
tahun 2020 :
ï‚· PA bertanggung
jawab seluruh
kegiatan pelayanan
publik, serta
administrasi
pemerintah dan
pembangunan
ï‚· Harus mencapai
akuntabilitas
jabatan, seluruh
kegiatan sesuai
sop,
terselenggaranya
kinerja secara
berkelanjutan
9. HAL-HAL YANG PERLU DICERMATI DALAM
AKPER (AKSI PERUBAHAN) PKA
AKUNTABILITAS
JA
KINERJA
PROGRAM &
KINERJA
PELAYANAN
PUBLIK
MENDUKUNG
PENINGKATAN
KINERJA
PELAYANAN
PUBLIK
MENDUKUNG
TERCAPAINYA IKU
OPD/MENTOR
HASIL ANALISIS
PERUBAHAN
KINERJA OPD DAN
KEBUTUHAN
STAKEHOLDER
YANG DIDUKUNG
OLEH DATA
10. KRITERIA INOVASI
NO PP NO 38 PASAL 6 TAHUN 2017 LAN
1 mengandung pembaharuan seluruh atau Sebagian
unsur dari inovasi
Ada unsur keterbaharuan
2 memberi manfaat bagi Daerah danf atau Masyarakat Bermanfaat
3 tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau
pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan
Mendukung peningkatan Kinerja
4 merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
5 dapat direplikasi
RB
BERDAMPAK
TEMATIK
1. RB PENGENTASAN KEMISKINAN
2. RB PENINGKATAN INVESTASI
3. RB DIGITALISASI ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
4. RB PERCEPATAN PRIORITAS AKTUAL PRESIDEN
11. AREA AKSI PERUBAHAN
SCOOPING
1. ANALISIS ISU DAN PERMASALAHAN TUGAS DAN
FUNGSI
2. PILIH SALAH SATU ISU DAN PERMASALAHAN YANG
PRIORITAS BERKAITAN DENGAN PENINGKATAN
KINERJA PELAYANAN PUBLIK DAN PENINGKATAN
KINERJA ORGANISASI (KUALITATIF DAN
KUANTITATIF)
3. RUMUSKAN INOVASI SESUAI DENGAN SALAH SATU
FUNGSI (MASALAH DAN ISU) BAIK PADA AREA TATA
LAKSANA, ORGANISASI, SDM, DAN PROGRAM
(PERHATIKAN JABATAN YANG DIEMBAN SAAT INI)
INILAH PROSES MILIH SCOOPING
12. TAHAPAN PERUBAHAN
1. MENGUMPULAKAN GAGASAN
2. MENDESAIN GAGASAN
3. MELAKUKAN UJI COBA/SOSIALISASI GAGASAN PERUBAHAN
4. IMPLEMENTASI GAGASAN
5. MELAKUKAN MONEV
6. PEMBUDAYAAN GAGASAN
18. TUGAS
1. MERUMUSKAN RENCANA AKSI / GAGASAN PERUBAHAN DI AREA PROGRAM UNTUK
MENDUKUNG KINERJA MENTOR
2. RUMUSKAN MANFAAT
3. RUMUSKAN KEGIATAN JANGKA PENDEK DAN MENENGAH
4. HAL-HAL LAIN YANG MENJADI PENILAIAN SEMINAR SESUAI DENGAN KEPKA LAN FORMA 7-A