Dokumen ini membahas tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik dalam APBD tahun 2022, mencakup arah kebijakan, monitoring pelaksanaan DAK tahun 2021, serta implikasi kodefikasi dan klasifikasi perencanaan pembangunan daerah terkait kebijakan DAK tahun 2022."
[Otda bappenas] arah kebijakan dak tahun 2019vie akbar
油
Dokumen ini membahas penyempurnaan perencanaan dan penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2019, termasuk arahan kebijakan, timeline perencanaan, dan pemetaan dukungan DAK dalam pencapaian prioritas nasional Rencana Kerja Pemerintah 2019.
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnaBappedaLampungUtara
油
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2022 melalui aplikasi KRISNA. Terdapat penjelasan mengenai tahapan pengusulan DAK fisik, perubahan fitur dalam aplikasi KRISNA 2022, struktur DAK fisik 2022, dan penjelasan mengenai pengusulan kegiatan oleh Bappeda dan OPD provinsi/kabupaten/kota melalui aplikasi
JUKNIS DAK BKKBN merupakan kegiatan tahunan dari BKKBN, demikian juga pada tahun anggaran 2022 ini, sebagai program pengadaan alat kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Program BKKBN seperti kita ketahui bersama adalah badan pemerintah yang bergerak di bidang keluarga berencana. Pemerintah melalui BKKBN setiap tahun mengadakan alat kesehatan dan produk lainnya yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN seperti alat peraga untuk penyuluhan Keluarga Berencana yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN.
Alat kesehatan dan alat bantu pada Juknis DAK BKKBN ini ditujukan untuk kegiatan BKKBN dan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai standar yang ditentukan oleh BKKBN. Dengan alat kesehatan dan alat bantu tersebut diharapkan program-program BKKBN dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Barang-barang yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN 2022 merupakan salah satu penunjang suksesnya program keluarga berencana.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah alat kesehatan dan alat peraga yang termasuk dalam paket Juknis DAK BKKBN 2022 (dari berbagai sumber, selama tidak ada perubahan) adalah sebagai berikut :
1. OBGYN BED plus Halogen Examination Lamp AC/DC
2. KIE KIT plus Family Kit (KKB)
3. KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan
4. KIE KIT Lini Lapangan
5. IMPLAN REMOVAL KIT
6. IUD KIT
7. Media Advokasi KIE
8. GENRE KIT (Generasi Berencana)
9. SARANA PLKB
10. VTP KIT
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting
12. BKB dan APE KIT
13. LANSIA / BKL KIT
14. PPKBD/Sub-PPKBD
15. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Secara keseluruhan alat kesehatan dan barang-barang lainnya yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN merupakan alat pendukung kelancaran kegiatan BKKBN dalam mensukseskan program keluarga berencana. Barang-barang dan alat kesehatan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia agar program keluarga berencana (KB) sukses di setiap wilayah Indonesia
Sebagai bagian dari kegiatan tahunan BKKBN maka Juknis DAK BKKBN tersebut memiliki standar-standar tertentu yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN agar seluruh barang Juknis DAK BKKBN yang didistribusikan memiliki standar kualitas yang sama. Dengan standarisasi ini diharapkan seluruh barang JUKNIS DAK BKKBN tersebut akan dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk pemesanan brosur, spesifikasi barang, surat dukungan, daftar harga jual produk Juknis DAK BKKBN 2021 dapat menghubungi :
Kontak Person : Elfian Effendi
Mobile :
081315904286 / 082125526000,
Email :
dumedpower@gmail.com
Twitter :
http://twitter.com/penyaluralkes
Kantor : 0213912905
Website :
http://juknisdakbkkbnblog.wordpress.com/
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan umum dan pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2012 oleh Kementerian Keuangan. DAK dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu untuk mendanai program-program prioritas nasional sesuai kriteria umum, khusus, dan teknis. Dokumen ini juga menjelaskan metode perhitungan alokasi DAK per daerah dan bidang.
Contoh SK Gubernur Pembentukan Pokja AMPL Povinsiinfosanitasi
油
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang bertugas mengkoordinasikan program air bersih dan sanitasi serta memberikan masukan kebijakan. Kelompok kerja ini terdiri dari tim koordinasi dan pelaksana yang meliputi unsur pemerintah provinsi dan universitas.
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
油
Dokumen tersebut merupakan peraturan mengenai pengelolaan dana desa yang mencakup penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi dana desa. Dokumen tersebut juga mengatur pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kepala desa dalam pengelolaan dana desa.
Keputusan Bupati Rejang Lebong menetapkan Rencana Strategis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Renstra AMPL) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2012-2015 sebagai pedoman program dan kegiatan terkait air minum dan lingkungan. Renstra AMPL ini menjadi acuan bagi SKPD dalam menjalankan tugasnya, dan Kepala SKPD harus menjabarkannya lebih lanjut sesuai fungsi masing-masing.
Dokumen tersebut memberikan panduan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber air permukaan melalui irigasi perpompaan untuk peternakan di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022, yang mencakup latar belakang, tujuan, sasaran, strategi operasional, ketentuan pelaksanaan, dan persyaratan penerima bantuan.
Standar Harga Satuan Regional (SHSR) ditetapkan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan standar harga satuan di daerah. Dokumen menjelaskan analisis data standar biaya dari berbagai daerah yang menunjukkan besaran dan komponen biaya sangat bervariasi. R-PMK SHSR akan mengatur batasan tertinggi untuk beberapa komponen biaya seperti perjalanan dinas, paket rapat, dan honorarium kegiatan untuk menstandarkan penetapan biaya di seluruh
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dadang Solihin
油
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin dan ringkasan singkat mengenai konsep perencanaan pembangunan daerah, termasuk proses, tujuan, tantangan, dan pelakunya. Dokumen ini juga membahas konsep Positioning Differentiation Brand (PDB) dan paradigma baru dalam pembangunan yaitu dari government ke governance.
Dokumen tersebut membahas mengenai kebijakan dan mekanisme penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dibahas mengenai prinsip, perencanaan, pengalokasian, penganggaran, dan penyaluran DAK Fisik serta perkembangan alokasi anggarannya dari tahun ke tahun.
JUKNIS DAK BKKBN merupakan kegiatan tahunan dari BKKBN, demikian juga pada tahun anggaran 2022 ini, sebagai program pengadaan alat kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Program BKKBN seperti kita ketahui bersama adalah badan pemerintah yang bergerak di bidang keluarga berencana. Pemerintah melalui BKKBN setiap tahun mengadakan alat kesehatan dan produk lainnya yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN seperti alat peraga untuk penyuluhan Keluarga Berencana yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN.
Alat kesehatan dan alat bantu pada Juknis DAK BKKBN ini ditujukan untuk kegiatan BKKBN dan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai standar yang ditentukan oleh BKKBN. Dengan alat kesehatan dan alat bantu tersebut diharapkan program-program BKKBN dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Barang-barang yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN 2022 merupakan salah satu penunjang suksesnya program keluarga berencana.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah alat kesehatan dan alat peraga yang termasuk dalam paket Juknis DAK BKKBN 2022 (dari berbagai sumber, selama tidak ada perubahan) adalah sebagai berikut :
1. OBGYN BED plus Halogen Examination Lamp AC/DC
2. KIE KIT plus Family Kit (KKB)
3. KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan
4. KIE KIT Lini Lapangan
5. IMPLAN REMOVAL KIT
6. IUD KIT
7. Media Advokasi KIE
8. GENRE KIT (Generasi Berencana)
9. SARANA PLKB
10. VTP KIT
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting
12. BKB dan APE KIT
13. LANSIA / BKL KIT
14. PPKBD/Sub-PPKBD
15. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Secara keseluruhan alat kesehatan dan barang-barang lainnya yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN merupakan alat pendukung kelancaran kegiatan BKKBN dalam mensukseskan program keluarga berencana. Barang-barang dan alat kesehatan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia agar program keluarga berencana (KB) sukses di setiap wilayah Indonesia
Sebagai bagian dari kegiatan tahunan BKKBN maka Juknis DAK BKKBN tersebut memiliki standar-standar tertentu yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN agar seluruh barang Juknis DAK BKKBN yang didistribusikan memiliki standar kualitas yang sama. Dengan standarisasi ini diharapkan seluruh barang JUKNIS DAK BKKBN tersebut akan dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk pemesanan brosur, spesifikasi barang, surat dukungan, daftar harga jual produk Juknis DAK BKKBN 2021 dapat menghubungi :
Kontak Person : Elfian Effendi
Mobile :
081315904286 / 082125526000,
Email :
dumedpower@gmail.com
Twitter :
http://twitter.com/penyaluralkes
Kantor : 0213912905
Website :
http://juknisdakbkkbnblog.wordpress.com/
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan umum dan pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2012 oleh Kementerian Keuangan. DAK dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu untuk mendanai program-program prioritas nasional sesuai kriteria umum, khusus, dan teknis. Dokumen ini juga menjelaskan metode perhitungan alokasi DAK per daerah dan bidang.
Contoh SK Gubernur Pembentukan Pokja AMPL Povinsiinfosanitasi
油
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang bertugas mengkoordinasikan program air bersih dan sanitasi serta memberikan masukan kebijakan. Kelompok kerja ini terdiri dari tim koordinasi dan pelaksana yang meliputi unsur pemerintah provinsi dan universitas.
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
油
Dokumen tersebut merupakan peraturan mengenai pengelolaan dana desa yang mencakup penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi dana desa. Dokumen tersebut juga mengatur pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kepala desa dalam pengelolaan dana desa.
Keputusan Bupati Rejang Lebong menetapkan Rencana Strategis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Renstra AMPL) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2012-2015 sebagai pedoman program dan kegiatan terkait air minum dan lingkungan. Renstra AMPL ini menjadi acuan bagi SKPD dalam menjalankan tugasnya, dan Kepala SKPD harus menjabarkannya lebih lanjut sesuai fungsi masing-masing.
Dokumen tersebut memberikan panduan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber air permukaan melalui irigasi perpompaan untuk peternakan di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022, yang mencakup latar belakang, tujuan, sasaran, strategi operasional, ketentuan pelaksanaan, dan persyaratan penerima bantuan.
Standar Harga Satuan Regional (SHSR) ditetapkan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan standar harga satuan di daerah. Dokumen menjelaskan analisis data standar biaya dari berbagai daerah yang menunjukkan besaran dan komponen biaya sangat bervariasi. R-PMK SHSR akan mengatur batasan tertinggi untuk beberapa komponen biaya seperti perjalanan dinas, paket rapat, dan honorarium kegiatan untuk menstandarkan penetapan biaya di seluruh
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dadang Solihin
油
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin dan ringkasan singkat mengenai konsep perencanaan pembangunan daerah, termasuk proses, tujuan, tantangan, dan pelakunya. Dokumen ini juga membahas konsep Positioning Differentiation Brand (PDB) dan paradigma baru dalam pembangunan yaitu dari government ke governance.
Dokumen tersebut membahas mengenai kebijakan dan mekanisme penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dibahas mengenai prinsip, perencanaan, pengalokasian, penganggaran, dan penyaluran DAK Fisik serta perkembangan alokasi anggarannya dari tahun ke tahun.
Dokumen tersebut membahas tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional. Dokumen tersebut menjelaskan definisi, unsur-unsur, dasar hukum, kebijakan penetapan program dan alokasi, serta administrasi pengalokasian DAK.
Dokumen tersebut membahas kebijakan umum dan pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) untuk tahun anggaran 2012, mencakup penjelasan mengenai ruang lingkup transfer ke daerah, besaran dana perimbangan, postur anggaran transfer ke daerah, dan proses penetapan program serta kegiatan yang didanai melalui DAK."
Tahun 2024 adalah tahun terakhir periode RPJMN 2020 2024, penting memastikan penyelesaian proyek-proyek strategis untuk pencapaian target pembangunan.
K/L diharapkan dapat mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam menyusun program/kegiatan/proyek tahun 2024.
Integrasi kebijakan dan pendanaan melalui pelibatan BUMN, masyarakat/
swasta perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pendanaan pemerintah yang terbatas.
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang mencakup luas wilayah, jumlah penduduk, batas wilayah administratif, kondisi geografis, dan capaian makro daerah. Dokumen ini juga menyinggung arahan Presiden untuk kepala daerah tahun 2023 dan isu-isu strategis di Kalimantan Selatan."
P2 kpt bedahdesa_sosialisasi_bedahdesa_mercureDian Utama
油
Dokumen tersebut membahas program Bedah Desa yang bertujuan mempercepat pembangunan daerah tertinggal melalui pembentukan kawasan perdesaan terpadu berbasis produk unggulan daerah. Program ini mencakup pengembangan infrastruktur, ekonomi, dan kapasitas masyarakat di beberapa desa melalui kerjasama lintas sektor dan sumber pendanaan.
Dokumen tersebut merangkum isu-isu pembangunan nasional dan Jawa Timur serta harapan dari pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Timur. Isu-isu utama pembangunan nasional adalah ketahanan pangan dan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan fokus pembangunan Jawa Timur adalah pengembangan infrastruktur, diversifikasi produk unggulan, dan peningkatan kesiaps
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 di Provinsi Lampung. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan regulasi pelaksanaan SPM, prinsip dan tahapan penerapannya, serta integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Dokumen tersebut memberikan gambaran singkat mengenai implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, dan peningkatan kapabilitas Audit Internal Pemerintah (APIP) di Pemerintah Daerah (PEMDA) melalui penjelasan mengenai mekanisme penilaian maturitas SPIP secara berkala, perbaikan perencanaan secara berkelanjutan, serta komitmen pimpinan dalam membangun lingkungan pengendalian internal yang kondusif
1) Pemerintah daerah diminta menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 pada tahun 2023; 2) RPJPD yang disusun akan menjadi pedoman calon kepala daerah dalam pilkada 2024 dan penyusunan RPJMD 2025-2030; 3) Dokumen ini menjelaskan tata cara penyusunan RPJPD.
1. Ada beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana desa seperti perencanaan yang kurang memadai dan belum sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, serta tata kelola dan akuntabilitas keuangan desa yang masih perlu ditingkatkan.
2. Monitoring BLT Desa menunjukkan bahwa BLT Desa efektif menjaga pendapatan dan meningkatkan belanja keluarga penerima manfaat.
3. Masih ada permasalahan dalam perencana
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengelolaan keuangan desa dalam masa pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi desa. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum dan regulasi pengelolaan keuangan desa, tujuan pembangunan desa, kewenangan desa, tahapan pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan desa, dan pembagian tanggung jawab antar kementerian dalam pengelolaan dana desa.
Dokumen tersebut membahas tentang transformasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lampung Utara untuk mewujudkan Lampung Utara yang aman, agamis, maju dan sejahtera. Dibahas pencapaian makroekonomi Lampung Utara, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta tinjauan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lampung Utara.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...BappedaLampungUtara
油
Dokumen ini membahas peran pemerintah daerah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan program dan kegiatannya untuk mendukung fokus pembangunan nasional seperti pendidikan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan kesehatan. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah perlu memperhatikan pedoman
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...BappedaLampungUtara
油
Pandemi Covid-19 menunjukkan kelemahan sistem kesehatan nasional Indonesia. Reformasi sistem kesehatan nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan pencegahan penyakit, kapasitas tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan serta mencapai target kesehatan. Area reformasi meliputi pendidikan tenaga kesehatan, pengendalian penyakit, kemandirian farmasi, digitalisasi, keamanan kesehatan, pembiayaan, dan fasilitas kesehat
Dokumen tersebut membahas kondisi ekonomi dan sektor industri di Provinsi Lampung. Pertumbuhan ekonomi Lampung mengalami tren peningkatan dan lebih tinggi dari nasional. Sektor industri pengolahan dan perdagangan memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan PDRB Lampung. Dokumen ini juga menjelaskan strategi dan program pembangunan industri yang dilakukan pemerintah Lampung."[3 kalimat]
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21BappedaLampungUtara
油
The document discusses criteria for establishing industrial zoning areas (KPI) according to Government Regulation No. 30 of 2020. It outlines the technical criteria that must be met for an area to be designated as a KPI, including land suitability, topography of less than 15%, avoidance of protected or agricultural areas, and minimum sizes of 50 hectares for industrial zones and 5 hectares for small industrial centers. It also discusses the role of regional governments in determining and developing KPIs according to this regulation. Challenges in establishing KPIs mentioned include unsuitable locations, lack of infrastructure support, and land status issues.
The document discusses Indonesia's Ministry of Finance's policies on Regional Incentive Funds (DID) for 2021. Some key points:
- The DID aims to improve regional government performance and support regional economic recovery and strengthening.
- The criteria for determining DID allocations will focus more on dynamic and strategic performance metrics like unemployment reduction, inflation control, and corruption prevention.
- The DID formula will be simplified and consistent. It will also encourage regional self-reliance and improved quality of local spending.
- DID can be used for digitalization of education and health services, as well as economic recovery programs including MSME and community economic empowerment.
- Allocations will
Materi Perkuliahan Teori Administrasi Negaranatta sanjaya
油
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
1. SAMBUTAN
Urgensi Optimalisasi Dana Transfer
Khusus sebagai Stimulus Akselerasi
Pembangunan di Daerah
MENTERI P ERENCANAAN P EMBANGUNAN NASIONAL/
KEP ALA BADAN P ERENCANAAN P EMBANGUNAN NAS IO NAL
Disampaikan dalam Sosialisasi Kebijakan Dana Transfer
Khusus (DTK) Tahun 2022
Jakarta, 19 Mei 2021
2. 2
TEMA DAN FOKUS RKP TAHUN 2022
Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2022
Tema RKP Tahun 2022
Pemulihan Ekonomi dan
Reformasi Struktural
6 Strategi Transformasi Ekonomi Indonesia
(Jangka Menengah-Panjang)
1. SDM Berdaya Saing
2. Produktivitas Sektor Ekonomi
Transformasi
Ekonomi
Indonesia
Penuntasan krisis kesehatan
PEMULIHAN EKONOMI
Pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha
Menjaga daya beli rumah tangga
Peningkatan Nilai Tambah
Ketahanan pangan
Pembangunan Rendah Karbon
Peningkatan pemerataan infrastruktur dan kualitas
layanan digital
Pemulihan Daya Beli dan Usaha Diversifikasi Ekonomi
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Padat Karya
Program Khusus (prioritas arahan Presiden)
6
6 Strategi Transformasi Ekonomi Indonesia
(Jangka Menengah-Panjang)
1. SDM Berdaya Saing
2. Produktivitas Sektor Ekonomi
3. Ekonomi Hijau
4. Transformasi digital
5. Integrasi Ekonomi Domestik
6. Pemindahan IKN
Transformasi
Ekonomi
Indonesia
ULIHAN EKONOMI
ha
MASI STRUKTURAL
Peningkatan Nilai Tambah
Ketahanan pangan
Pembangunan Rendah Karbon
Peningkatan pemerataan infrastruktur dan kualitas
layanan digital
Diversifikasi Ekonomi
arya
Reformasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) dan Perlindungan Sosial Reformasi Kelembagaan
Penuntasan krisis kesehatan
PEMULIHAN EKONOMI
Pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha
Menjaga daya beli rumah tangga
REFORMASI STRUKTURAL
Peningkatan Nilai Tambah
Ketahanan pangan
Reformasi Iklim Investasi
Pembangunan Rendah Karbon
Peningkatan pemerataan infrastruktur dan kualitas
layanan digital
Pemulihan Daya Beli dan Usaha Diversifikasi Ekonomi
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Padat Karya
Program Khusus (prioritas arahan Presiden)
Reformasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) dan Perlindungan Sosial
3. DEFINISI DAK
DAK adalah Dana Pusat yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional
Sumber: Pasal 1 Ketentuan Umum, UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah
Sumber
APBN
Prioritas
Nasional
Urusan
Daerah
Kegiatan
Khusus
3
FILOSOFI DAN STRUKTUR DAK TAHUN 2022
KEBIJAKAN DAK FISIK DAN NON-FISIK
DAK Fisik Reguler
Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Penyiapan SDM
Berdaya Saing
DAK Fisik Penugasan
1. Penguatan DPP dan Sentra Industri Kecil Menengah
2. Pengembangan 5 Food Estate dan Sentra Produksi
Pangan
3. Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk
Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara,
Maluku, dan Papua
DAK Non-Fisik
1. Mendukung pemenuhan pelayanan public
2. Mendukung prioritas nasional
4. 4
Pemilihan daerah lokasi
prioritas DAK Fisik
Penugasan dengan lebih
selektif
Penajaman kegiatan
Penerapkan konsep
THIS
FOKUS PERBAIKAN DAK TAHUN 2022
5. 5
HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM
PERENCANAAN DAK TAHUN 2022
Usulan tidak terlalu banyak
dan fokus pada prioritas
Bagi daerah yang merupakan lokpri
memanfaatkan kesempatan yang
diberikan dengan membuat usulan
lengkap sesuai dengan penugasan
Mempersiapkan dokumen
teknis
Melaksanakan kegiatan tersebut
dengan sebaik-baiknya untuk
optimalisasi penyerapan
Meningkatkan akuntabilitas
pelaksanaan DTK dengan
melibatkan auditor di daerah
Mengintegrasikan seluruh sumber
pendanaan pembangunan yang ada
untuk mencapai tujuan pembangunan
nasional dan daerah 1
2
3
4
5
6