Talkshow KLHS - Materi Dirjen Planologi - Kementerian Kehutanan
Download as PPT, PDF2 likes983 views
Dokumen ini membahas tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan. KLHS dilakukan untuk menentukan perubahan yang berdampak penting dan luas secara strategis dengan mempertimbangkan aspek biofisik, sosial ekonomi, dan hukum. Hasil KLHS yang memenuhi kriteria dampak penting dan luas disampaikan kepada DPR untuk mendapat
More Related Content
What's hot (18)
Viewers also liked (9)
Similar to Talkshow KLHS - Materi Dirjen Planologi - Kementerian Kehutanan (20)
Talkshow KLHS - Materi Dirjen Planologi - Kementerian Kehutanan
- 1. DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN Jakarta, 31 Mei 2013 Disampaikan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) DALAM PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
- 2. UU No. 24 Tahun 1992 Jo. UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (khususnya Pasal 15 Ayat 2 dan Pasal 16). PP No. 10 Tahun 2010 Jo. PP No. 60 2012 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (khususnya Pasal 48). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum KLHS Permenhut Nomor P.36/Menhut-II/2010 Tentang Tim Terpadu dalam Rangka Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
- 3.  Penyesuaian pemanfaatan ruang meliputi struktur dan pola ruang (Pasal 77 UU No. 26)  Di dalam perubahan pola ruang termasuk substansi kehutanan yang meliputi perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan  UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 19 Kajian perubahan kawasan hutan dilakukan oleh Tim Terpadu.  Terhadap perubahan peruntukan dilakukan KLHS untuk menentukan perubahan yang berdampak penting cakupan luas dan bernilai stragis (DPCLS)
- 4. 1. Sistem pusat permukiman 2. Sistem jaringan prasarana Kawasan Lindung Kawasan Budidaya 1. Perlindungan kawasan bawahannya: – Kawasan hutan lindung – Kawasan bergambut – Kawasan resapan air 2. Kawasan perlindungan setempat 3. KSA/KPA, dan cagar budaya 4. Kawasan rawan bencana alam 5. Kawasan lindung geologi, dan lainnya 1. Kawasan hutan produksi 2. Kawasan hutan rakyat 3. Kawasan pertanian 4. Kawasan perikanan 5. Kawasan pertambangan 6. Kawasan industri 7. Kawasan pariwisata 8. Kawasan pemukiman dan atau 9. Kawasan lainnya STRUKTU R RUANG POLA RUANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
- 5. Mengkaji dampak/risiko perubahan peruntukan kawasan hutan yang diusulkan dalam Ranperda RTRWP terhadap kondisi lingkungan Merumuskan rekomendasi (alternatif) perubahan peruntukan kawasan hutan yang memberikan dampak/risiko yang lebih rendah bagi kondisi lingkungan hidup
- 6. Kriteria Pokok PP 10/2010 Pasal 48 UU 32/2009 Pasal 15 dan 16, Permen LH 09/2011 Biofisik Iklim  perubahan iklim; tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan Ekosistem  kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;  penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;  peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;  kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;  perkiraan mengenai dampak dan LH ;  kinerja layanan/jasa ekosistem;  tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
- 7. Kriteria Pokok PP 10/2010 Pasal 48 UU 32/2009 Pasal 15 dan 16, Permen LH 09/2011 Tata Air  peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan; Sosial Ekonomi Masyarakat Peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan  peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau  peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.  efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- 8. ASPEK HUKUM & KELEMBAGAAN  Visi Daerah (RPJPD/ RPJMD)  Legalitas Perijinan/Hak  Sejarah Kawasan  Kelembagaan Desa ASPEK SOSEKBUD  Permukiman dan lahan garapan  Fasos/fasum  Pengembangan wilayah  Kebutuhan dasar dan identitas budaya ASPEK BIOFISIK/EKO- LOGI  Perlindungan Keanekaragaman Hayati  Jasa lingkungan : tata air, iklim, emisi karbon, kerawanan bencana  Skor Kawasan : lereng, tanah, CH  Ekoregional : kesatuan ekosistem, DAS/kesatuan hidrologi, Pulau Kecil
- 9. Perubahan Peruntukan Upland/DAS (HP, HPT) Lowland/delta: (HP, HPK) KSA/KPA menjadi APL HL menjadi APL 1. presentase kawasan hutan terhadap luas DAS < 30 % 2. Kawasan hutan berkurang menjadi < 30% 3. DAS Kritis priorotas I : • skoring >175 • lereng > 45% • Tanah sangat peka erosi: regosol, litosol, organosol. Rensina) • Rawa • Mangrove • Gambut • Kawasan hutan berkurang menjadi < 30% DPCLS Pulau Kecil (HP, HPT, HPK) • skoring >175 • lereng > 45% • Kawasan hutan berkurang menjadi < 30% • presentase kawasan hutan dan tutupan vegetasi terhadap luas P. Kecil < 30 %
- 10.  Hasil KLHS terhadap perubahan peruntukan yang memenuhi kriteria DPCLS disampaikan kepada DPR untuk mendapat telaah lebih lanjut  Hasil telaah DPR berupa rekomendasi diterima atau ditolak  Rekomendasi yang diterima atau disetujui DPR disampaikan kepada pemerintah yang selanjutnya pemerintah (Kementerian Kehutanan) menerbitkan keputusan perubahan peruntukan kawasan hutan  Dalam hal usulan perubahan peruntukan ditolak oleh DPR, maka terhadap kawasan hutan yang belum mendapat persetujuan mengacu pada kententuan perubahan peruntukan kawasan hutan berdasarkan rencana tata ruang wilayah sebelumnya (Pasal 30 ayat 1 PP No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang)
- 11.  Selama ini KLHS dilakukan pada perubahan peruntukan atas rencana pembangunan dan kondisi eksisting  Dengan pertimbangan kondisi eksisting sudah tidak menimbulkan dampak, maka perubahan peruntukan pada fungsi apapun atas kondisi eksisting seharusnya tidak perlu dilakukan KHLS
Editor's Notes
- #10: Tanah sangat peka erosi: regosol, litosol, organosol. Rensina, Nilai skor jenis tanah 75