More Related Content
Viewers also liked (18)
Similar to Urgensi KLHS-Dr. Sony Keraf (20)
Urgensi KLHS-Dr. Sony Keraf
- 1. Urgensi KLHS Talkshow Tantangan Implementasi KLHS Oleh Kementerian LH A. Sonny Keraf Jakarta, 31 Mei 2013
- 2. Visi Besar UU 32/09 Roh, semangat dan Visi besar (psl 3): implementasi pembangunan berkelanjutan: Melindungi wilayah NKRI dr bencana LH Melindungi (keselamatan, kesehatan) kehidupan man Menjamin kehidupan pd umumnya dn ekosistem Menjaga kelestarian fungsi LH Jaminan atas hak atas LH Pengendalian pemanfaatan SDA Mengatasi isu lingkungan hidup global
- 3. Misi dan Tolok Ukur Misinya: Menjamin pembangunan ekonomi demi kesejahteraan rakyat sekaligus menjamin perlindungan lingkungan hidup Menjamin economic sustainability, ecological sustainability dan socio-cultural sustainability Tolok ukur kongkret: Menjaga daya dukung dan daya tampung sbg tolok ukur utama keberhasilan pembangunan berkelanjutan Daya dukung dan daya tampung sendiri ditentukan berdasarkan inventarisasi lingkungan hidup (psl 6)
- 4. Misi dan Tolok Ukur (2) Karena itu: inventarisasi LH sbg salah satu tahapan penting Perencanaan PPLH (psl 5) bertujuan utk menentukan daya dukung dn daya tampung LH serta cadangan SDA (psl 8) Pemanfaatan hrs dilaksanakan berdasarkan dn dgn tetap menjaga daya dukung dan daya tampung LH (psl 12) Pengendalian bertujuan utk pelestarian fungsi LH (psl 13); sedangkan pelestarian LH bertujuan utk kelangsungan daya dukung dan daya tampung LH (psl 1 no 6) Pemeliharaan adalah juga dlm rangka menjaga daya dukung dan daya tampung LH (bab 6) Pengawasan (bab 12) dan penegakan hukum (bab 13, 14, 15) juga dlm rangka menjaga daya tampung dan daya dukung LH
- 5. KLHS (1) Untuk itu, ke-6 cakupan Perlindungan dan Pengelolaan LH (psl 4) hrs dibaca sbg satu kesatuan utuh utk menjamin terwjudnya pembangunan berkelanjutan yang diukur secara kongkret dr terjaganya daya dukung dan daya tampung LH Di antara ke-6 cakupan itu, Pengendalian (mencakup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan) merupakan unsur sangat menentukan tercapainya sasaran pokok di atas
- 6. KLHS (2) Banyak dan luasnya instrumen pencegahan menunjukkan bhw UU ini sangat menekankan upaya preventif daripada kuratif, krn preventif jauh lebih murah drpd penanggulangan dn pemulihan yg butuh waktu dn tidak bisa mengembalikan kondisi LH ke kondisi asli KLHS: salah satu instrumen (dari 12 instrumen plus) pencegahan sgt penting yg dimulai sejak hulu kebijakan pembangunan Dasar pemikiran: Dampak negatif dapat timbul tidak hanya dari kegiatan usaha, tetapi lebih jauh ke hulu, dapat timbul dari kebijakan, rencana atau program yang dikembangkan Potensi dampak negatif harus dicegah sejak dari penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program
- 7. KLHS (3) Tujuannya: utk memastikan bhw prinsip pembangunan berkelanjutan tlh jadi dasar dn terintegrasi dlm pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP Implementasi kongkretnya: pemerintah dan pemda hrs melakukan KLHS: dlm rangka penyusunan atau evaluasi RTRW, RPJP dan RPJM nasional, prop dn kab/kota; dn dlm rangka penyusunan atau evaluasi KRP Isinya: kapasitas daya dukung dn daya tampung LH utk pembangunan perkiraan dampak dn resiko LH efisiensi pemanfaatan SDA tingkat kerentanan dn kapasitas adaptasi thp perubahan iklim Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
- 8. KLHS (4) Hasil KLHS: kalau daya dukung dn daya tampung masih memungkinkan: kegiatan pembangunan utk sektor di wilayah tsb masih diperbolehkan kalau daya dukung dan daya tampung sdh terlampaui: KRP utk wilayah itu hrs diperbaiki Segala kegiatan pembangunan yg telah melampaui daya dukung dn daya tampung di wilayah itu tdk diperbolehkan tp tdk berarti tidak ada usaha dan/atau kegiatan sama sekali di wilayah tsb: yg masih diperbolehkan hanyalah sektor, usaha dan/atau kegiatan yg masih belum melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan
- 9. KLHS (5) Kesimpulan: KLHS dn UU 32/09 tdk menghambat pembangunan ekonomi Justru sebaliknya memberi kepastian hukum bagi pembangunan yang berkelanjutan: economi sustainability, ecological sustainability dn socio-cultural sustainability Yg dilarang/ditunda adlh pembangunan ekonomi (RTRW, RPJP, RPJM (pusat dn daerah) dan KRP (termasuk MP3I, alih fungsi lahan, dll) yg melampaui daya dukung dan daya tampung Yg belum melampaui daya dukung dan daya tampung: silahkan jalan dn tidk boleh dilarang/dihambat Tetapi, pembangunan yg diperbolehkan td (sesuai dgn hasil KLHS), tetap tunduk dan patuh terhadp UU 32/09: Amdal/UKL/UPL, Izin Lingkungan, dsb Ini instrumen kebijakan sbg langkah pencegahan yg bagus
- 10. KLHS (6) Kalau KLHS betul2 dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten, maka seluruh visi besar dan tujuan UU 32/09 (psl 3) akan tercapai: NKRI dilindungi, kehidupan man dijamin, kelestariuan fungsi LH dijaga, keadilan generasi dijamin, dst Lebih dari itu: negara ini diselamatkan dari segala bencana LH masa kini dan masa datang
- 11. Tantangannya Tantangan utama: pragmatisme politik dan pembangunan: Pendekatan proyek: jalan pintas, pendekatan instan dan ego sektoral Liberalisasi politik: tdk peduli dgn LH, ego kekuasaan, jangka waktu politik pendek, masa LH lintas kehidupan Tdk ada sanksi hukum Kapasitas dan kepercayaan diri KLH yg rendah
- 12. Solusinya KLH tdk boleh berjuang sendirian Kembali menempatkan KLH sbg jangkar dan simpul (Rumah) pergerakan utk menyelamatkan LH dgn dasar hukum UU 32/09 dan pemahaman ttg tanggung jawab bersama tetapi berbeda atas LH demi keselamatan NKRI (kehidupan (man dn non-man dan seluruh ekosistemnya): sektor, pemda, dn dunia industri sbg mitra yg seiring sejalan tp bisa juga sbg lawan yang hrs ditaklukkan sementara DPR, LSM, media, pakar, dan kelompok masy sbg pilar pendukung KLH Syaratnya: KLH hrs kredibel
- 13. Penutup KLH hrs membuka diri untuk tdk ragu2 melaksanakan KLHS kendati tantangannya berat. Menteri LH hrs memberi penjelasan kepada Presiden ttg strategisnya KLHS, kalau perlu dipresentasikan di Sidang Kabinet utk mendpt komitmen dukungan dari Kabinet bagi pelaksanaan KLHS