More Related Content
Similar to TUGAS SISTEM POLITIK INDONESIA H-6 ikhsan rahman.pptx (20)
Recently uploaded (20)
TUGAS SISTEM POLITIK INDONESIA H-6 ikhsan rahman.pptx
- 1. PEMBAGIAN DEMOKRASI DI INDONESIA MADYA PRAJA MUHAMMAD IKHSAN RAHMAN 31.O160 H-6 02
- 2. 1. DEMOKRASI LIBERAL (1945-1959) 2. DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1966) 3. DEMOKRASI PANCASILA (1966-1998) 4. DEMOKRASI PANCASILA ERA REFORMASI (1998-SEKARANG)
- 3. DEMOKRASI LIBERAL (1945-1959) Demokrasi liberal, yaitu penerapan demokrasi berlandaskan kebebasan individu. Negara memiliki kekuasaan yang terbatas dan perlindungan akan hak-hak individual diutamakan. Demokrasi liberal mendukung kebebasan individu untuk berkompetisi satu sama lain secara fair. Masa Demokrasi Liberal ini ditandai dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Karakteristik pada periode ini juga ditandai dengan lemahnya kekuasaan Lembaga eksekutif dihadapan parpol. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlemen di mana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala Negara konstitusional beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik usai kabinet pada masa ini jarang dapat bertahan lama. Koalisi yang dibangun dengan gampang pecah hal ini mengakibatkan destabilisasi politik nasional.
- 4. DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1966) Demokrasi terpimpin bisa dilihat sebagai sistem demokrasi yang ditandai dengan adanya dominasi presiden dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam sejarah, Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi terpimpin antara tahun 1959 1966. Pada saat itu, usia negara Indonesia relatif baru. Pasca proklamasi 1945, negara tetap belum berada dalam kondisi politik yang stabil. Masa Demokrasi Terpimpin ini ditandai dengan dominannya peran seorang presiden dalam proses politik. Peran partai politik tidak terlalu kuat. UUD 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya lima tahun. Namun ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun ini yang ditentukan oleh Undang- Undang Dasar.
- 5. DEMOKRASI PANCASILA (1966-1998) Demokrasi pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah pancasila, UUD 1945, dan Tap MPRS/MPR dalam rangka meluruskan penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Proses pemerintahan berjalan dengan pembenahan sistem politik. Partai Komunis Indonesia yang saat itu dianggap oleh rezim Orde Baru sebagai biang keladi peristiwa 30 September, secara formal menjadi partai politik terlarang. Penyederhanaan partai politik dilakukan dengan memunculkan tiga parpol saja: Partai Peratuan Pembangunan, Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia. Sistem pemerintahan yang dijalankan pasa masa ini diklaim sebagai Demokrasi Pancasila. Klaim ini, oleh pihak oposisi dinilai sangat problematis karena pemerintahan cenderung otoriter dan pancasila dijadikan instrumen untuk melanggengkan kekuasaan. Gerakan reformasi pada 1998 berhasil melengserkan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun.
- 6. DEMOKRASI PANCASILA ERA REFORMASI (1998-SEKARANG) Periode ini dimulai sejak reformasi 1998. Partai politik yang semula disederhanakan oleh rezim Orde Baru, menjadi kompleks kembali. Sebanyak 48 parpol muncul dan berpartisipasi pada pemilu setahun setelahnya. Sistem pemerintahan pasca orde baru adalah Demokrasi Pancasila, setidaknya demikian klaim yang disebarkan oleh para tokoh reformasi. Presiden Indonesia pertama pada era pasca Orde Baru adalah B. J. Habibie yang bertugas mengisi transisi selama setahun sampai pemilu presiden diselenggarakan. Pada masa ini, Indonesia sudah mengalami lima kali ganti presiden dan empat kali pilpres. Sampai sekarang, pidato-pidato kenegaraan masih menunjukkan pentingnya nilai- nilai demokrasi dan Pancasila. Sistem politik Indonesia yang diterapkan adalah Demokrasi Pancasila dengan sistem pemerintahan yang presidensial. Dalam perkembangannya demokrasi di Indonesia setelah rezim Habibie diteruskan oleh presiden Abdurahman Wahid sampai dengan Pemerintahan Joko Widodo.