![MATERI 00 Sistem Penjaminan Mutu Internal[1].pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/materi00spmi1-241107152043-597cf4c1-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More Related Content
Similar to UMBY-Peran-SPMI-dalam-APT-3.0-dan-APS-4.0.pdf (20)
More from ARRYWIDODO1 (11)
UMBY-Peran-SPMI-dalam-APT-3.0-dan-APS-4.0.pdf
- 1. PERAN SPMI DALAM APT 3.0 DAN APS 4.0 DESIANA VIDAYANTI Tim Pengembang SPMI Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti Pakar Mutu LLDIKTI 3 Materi disarikan dari materi diseminasi : • Kebijakan Nasional SPM Dikti dan SPMI (Direktorat Penjaminan Mutu – Ditjen Belmawa) • Kebijakan Instrumen Akreditasi BAN-PT dan LAM Berbasis SN Dikti (Majelis Akreditasi BAN PT) • Per BAN No 59 Tahun 2018 • Per BAN No 2 Tahun 2019
- 2. DASAR HUKUM Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) • Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, SN Dikti Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, Perubahan SN Dikti • Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi dan PT • Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti • Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM Dikti • Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS. • Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti • Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 4. Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- 5. adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1)
- 6. Evaluasi Data dan Informasi Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Penetapan Standar Dikti; Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti; Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan Peningkatan Standar Dikti. SPM Dikti E P P SPMI SPME/Akreditasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) P P E P P Budaya Mutu  Pola pikir  Pola sikap  Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti SISTEM PENJAMINAN MUTU Pendidikan Tinggi Budaya Mutu  Pola pikir  Pola sikap  Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 5 ayat 1)
- 7. Inti SPMI Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: P P E P P Penetapan Standar Dikti Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti; Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan Peningkatan Standar Dikti. TERDOKUMENTASI
- 8. Pasal 8 ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti 4) Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang: a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI; b. menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: 1. dokumen kebijakan SPMI; 2. dokumen manual SPMI; 3. dokumen standar dalam SPMI; dan 4. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI; c. Membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan d. mengelola PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi. Tugas dan Wewenang Perguruan Tinggi Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang: a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan b. nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
- 9. • Pasal 1 angka 17 UU Dikti Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. • Pasal 33 ayat (4) UU Dikti Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. MODEL ORGANISASI Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 4 (c) Membentuk unit khusus SPMI Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen PT Mengombinasikan kedua model di atas ARAS IMPLEMENTASI SPMI Universitas/ Institut Sekolah Tinggi Politeknik/Akademi/ Akademi Komunitas Fakultas Unit Pengelola Program Studi Unit Pengelola Program Studi Unit Pengelola Program Studi
- 10. Standar Nasional PKM Standar Hasil PKM Standar Isi PKM Standar Proses PKM Standar Penilaian PKM Standar Pelaksana PKM Standar Sarpras PKM Standar Pengelolaan PKM Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM Standar Nasional Penelitian Standar Hasil Penelitian Standar Isi Penelitian Standar Proses Penelitian Standar Penilaian Penelitian Standar Peneliti Standar Sarpras Penelitian Standar Pengelolaan Penelitian Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian Standar Nasional Pendidikan Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana Pbelajaran Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Pembiayaan Pembelajaran Standar Bidang Akademik Standar…. Standar …. Dst Standar Bidang Non Akademik Standar…. Standar …. Dst SN Dikti (Standar Minimal) Standar Dikti (Melampaui SN Dikti) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Ditetapkan Perguruan Tinggi + + dan PT Unit Penge- lola Prodi STANDAR PENDIDIKAN TINGGI Standar Dikti Standar Dikti Ditetapkan Perguruan Tinggi SN Dikti Permenristek- dikti No.44 Tahun 2015 50/2018 50/2018
- 11. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah Standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi SN Dikti (Standar Minimal) Standar Dikti (Melampaui SN Dikti) Ditetapkan Menristekdikti Ditetapkan Perguruan Tinggi Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang harus ‘melampaui’ SN Dikti ditentukan oleh Visi Perguruan Tinggi. Pengertian ‘melampaui’ atau ‘dilampaui’: a. melebihi atau dilebihi secara ‘kuantitatif’, dan/atau b. melebihi atau dilebihi secara ‘kualitatif SN Dikti dapat ‘dilampaui’ sesuai dengan Visi Perguruan Tinggi Visi Perguruan Tinggi Penetapan Standar Pendidikan Tinggi P Standar Dikti SN Dikti Stdr Dikti Standar Dikti Standar Turunan Standar Turunan P P E P P
- 12. Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Proses Pembelajaran (pelampauan kualitatif / vertikal) SN DIKTI Pasal 12 ayat (1): Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT Dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai dengan melibatkan sejawat dengan keahlian yang relevan. Dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai dengan melibatkan sejawat dengan keahlian yang relevan, dan dikomunikasikan kepada mahasiswa melalui laman resmi perguruan tinggi
- 13. Pelampauan SN-Dikti secara kuantitatif (sering disebut juga pelampauan secara horisontal) • Pelampauan SN-Dikti secara kuantitatif adalah standar di luar yang diatur dalam SN-Dikti • Misalnya, dalam SN Dikti tidak diatur Standar Kerjasama Perguruan Tinggi; maka penetapan Standar Kerjasama Perguruan Tinggi oleh PT merupakan pelampauan terhadap SN-Dikti • Contoh lain: – Standar Penetapan Visi Misi – Standar Penerimaan Mahasiswa Baru – Standar Income Generating
- 14. Standar Turunan Standar turunan adalah standar-standar yang ditetapkan secara lebih spesifik pada level yang lebih rendah untuk menjamin terpenuhinya standar induk pada level yang lebih tinggi (lebih luas). Standar Induk Standar Turunan - Standar Penilaian Pembelajaran - Standar Penyelenggaraan Ujian Tulis - Standar Penyelengaraan Ujian Praktek - Standar Pelaksanaan Ujian Skripsi - Standar Proses Pembelajaran - Standar Penyelenggaraan Perkuliahan - Standar Penyelenggaraan Praktikum - Standar Penyelenggaraan Field Trip
- 15. Contoh Penjabaran Standar Dikti ke Standar Turunan (Standar Dosen dan Tendik) • Standar Rekrutasi • Standar Masa Percobaan • Standar Perjanjian Kerja • Standar Penilaian Prestasi Kerja • Standar Mutasi, Promosi, Demosi • Standar Waktu Kerja • Standar Kerja Lembur & Cuti • Standar Penghasilan & Penghargaan • Standar Jamsos & Kesejahteraan • Standar Pengembangan & Pembinaan • Standar Keselamatan & Kesehatan Kerja • Standar Disiplin • Standar Perjalanan Dinas • Standar Pengakhiran Hubungan Kerja Standar Dosen dan Tendik Visi Perguruan Tinggi Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PT disusun dan dikembangkan oleh PT dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin PT bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat PT. Pasal 4,Ayat (4) Permenristekdikti No 62/2016 Standar Dikti Penetapan Standar Pendidikan Tinggi P P P E P P
- 16. Peningkatan Standar Dikti Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti Pelaksanaan Standar Dikti Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual SPMI Dokumen Standar dalam SPMI Kaizen Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi P P P E P P Perencanaan SPMI Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat 4 (b) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 5 ayat 1)
- 17.  Evaluasi Diri (Self Assessment Report) → penting  Auditor AMI → memenuhi syarat yang ditetapkan Pimpinan PT. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 2 Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti E P P E P P
- 18. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti P P P E P P Siapa yg melakukan pengenda- lian? Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti Pengendalian Standar Dikti Mencapai Standar Dikti Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti Melampaui Standar Dikti Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti Belum Mencapai Standar Dikti Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Perguruan Tinggi mengembalikan pelaksanaan Standar Dikti pada Standar Dikti. Menyimpang dari Standar Dikti
- 19. PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu. Peningkatan Standar Dikti P SIKAP MENTAL PENYE- LENGGARAAN SPMI 1. Quality first 2. Stakeholder in 3. The next processes is our stakeholder 4. Speak with data 5. Upstream management PPEPP PPEPP PPEPP PPEPP PPEPP PPEPP PPEPP PPEPP PPEPP P P E P P P P P P E Budaya Mutu  Pola pikir  Pola sikap  Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti
- 20. Mutu Pendidikan Tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi harus pula diukur dari pemenuhan interaksi antarstandar Pendidikan Tinggi, untuk mewujudkan Budaya Mutu. Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Interaksi Antarstandar Pendidikan Tinggi Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Aktreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi Standar Proses Standar Dosen Standar Isi PENGUKURAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
- 21. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Keluaran dan Dampak Tridharma Standar Kompetensi Lulusan Standar Hasil Penelitian Standar Hasil PKM Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Standar Isi Penelitian Standar Proses Penelitian Standar Penilaian Penilitian Penelitian Standar Isi PkM Standar Proses PkM Standar Penilaian PkM Pengabdian Kepada Masyarakat Mahasiswa Standar Dosen dan Tendik Standar Peneliti Standar Pelaksana PkM SDM Standar SarPras Pembelajaran Standar SarPras Penelitian Standar SarPras PkM Keuangan, Sarana, dan Prasarana Standar Pembiayaan Pembelajaran Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Pengelolaan Penelitian Standar Pengelolaan PkM Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama Hubungan SN Dikti - Kriteria Akreditasi (SAN 2017) Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 22. Kriteria Penilaian (SAN 2017) Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017 Visi, Misi, Tujuan, Strategi Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama Mahasiswa Sumber Daya Manusia Keuangan, Sarana, dan Prasarana Pendidikan Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Luaran dan Capaian: Hasil Pendidikan, Hasil Penelitian, Hasil PkM Sistem Penjaminan Mutu Internal Kepuasaaan Pemangku Kepentingan dan Rekognisi Masyarakat 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 27. Perbandingan Instrumen Instrumen Lama 1. Berbasis Borang – Mudah discale up – Cenderung mekanistik > tidak ada tantangan bagi asesor dalam penilaian. 2. Berorientasi input – Kurang terlihat kaitannya dengan kualitas. 3. Generik > one size fits for all 4. Mudah direkayasa Instrumen Baru 1. Berbasis evaluasi diri. Menemukenali kekuatan dan kelemahan. 2. Berorientasi pada outputs dan outcomes. 3. Lebih spesifik untuk berbagai jenis institusi dan program pendidikan. 4. Tidak mudah di-scale up. 5. Memerlukan kemampuan yang lebih tinggi dari asesor
- 28. Akreditasi Perguruan Tinggi : I. Dokumen Laporan Evaluasi Diri Perguruan Tinggi II. Dokumen Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Akreditasi Program Studi : I. Dokumen Laporan Evaluasi Diri Program Studi II. Dokumen Laporan Kinerja Program Studi DOKUMEN AKREDITASI BARU (BAN PT)
- 29. APT 3.0
- 30. APT 3.0
- 31. APT 3.0
- 32. APT 3.0
- 37. APT 3.0
- 39. APT 3.0
- 40. APT 3.0
- 41. d) Sistem Penjaminan Mutu 1) Ketersediaan dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu PT. 2) Terbangunnya sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang paling tidak termasuk: a) Dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi. b) Ketersedian dokumen mutu yang dapat mencakup: pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan. c) Ketersediaan rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang. d) Bukti yang sahih terkait efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditindak lanjuti untuk perbaikan yang berkelanjutan (PPEPP). e) Bukti sahih pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan. f) Bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan. 3) Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di PT PERGURUAN TINGGI C2. TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA 4. Indikator Kinerja Utama a) Tata Pamong dan Tata Kelola b) Kepemimpinan c) Pengelolaan d) Sistem Penjaminan Mutu e) Kerjasama APT 3.0
- 42. PROGRAM STUDI C2. TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA 4. Indikator Kinerja Utama: a) Sistem Tata Pamong b) Kepemimpinan c) Sistem Penjaminan Mutu d) Kerjasama Sistem Penjaminan Mutu Implementasi sistem penjaminan mutu, minimal mencakup: 1) Keberadaan unsur pelaksana penjaminan mutu internal yang berlaku pada UPPS yang didukung dokumen formal pembentukan. 2) Keterlaksanaan penjaminan mutu program studi yang sesuai dengan kebijakan, manual, standar, dan dokumen penjaminan mutu lainnya. 3) Ketersediaan bukti sahih efektifitas pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP) APS 4.0
- 43. Unsur Deskripsi 1 Visi & Misi PT 2. Rasionale 3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar 4 Definisi Istilah 5 Pernyataan Isi Standar 6 Strategi 7 Indikator 8 Dokumen terkait 9 Referensi CONTOH KETERKAITAN ED BAN-PT vs FORMAT STANDAR DALAM SPMI + Manual Penetapan Standar PPEPP
- 44. Unsur Deskripsi 1 Visi & Misi PT 2. Rasionale 3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar 4 Definisi Istilah 5 Pernyataan Isi Standar 6 Strategi 7 Indikator 8 Dokumen terkait 9 Referensi
- 45. Unsur Deskripsi 1 Visi & Misi PT 2. Rasionale 3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar 4 Definisi Istilah 5 Pernyataan Isi Standar 6 Strategi 7 Indikator 8 Dokumen terkait 9 Referensi
- 46. Unsur Deskripsi 1 Visi & Misi PT 2. Rasionale 3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar 4 Definisi Istilah 5 Pernyataan Isi Standar 6 Strategi 7 Indikator 8 Dokumen terkait 9 Referensi
- 47. Unsur Deskripsi 1 Visi & Misi PT 2. Rasionale 3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar 4 Definisi Istilah 5 Pernyataan Isi Standar 6 Strategi 7 Indikator 8 Dokumen terkait 9 Referensi
- 48. APT 3.0 (BAN PT) APS 4.0 (BAN PT)
- 51. I. PENDAHULUAN A. Rangkuman Eksekutif B. Susunan Tim Penyusun dan Deskripsi Tugasnya II. LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI A. Profil Unit Pengelola Program Studi B. Kriteria Akreditasi C. Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi. III. PENUTUP A. Referensi B. Lampiran STRUKTUR LAPORAN EVALUASI DIRI APS.4.0 BAN PT LAM PT- Kes