More Related Content
What's hot (20)
Similar to Sk pengurus brg (20)
Recently uploaded (6)
Sk pengurus brg
- 1. 1 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR SEKRETARIAT DAERAH Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR / /TAHUN 2017/SETDA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN STAF PENGELOLA ADMINISTRASI PERKANTORAN LINGKUP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2017 BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengelolaan Administrasi Perkantoran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan selayar, maka perlu mengangkat/menunjuk Staf Pengelola Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun Anggaran 2017; b. bahwa staf Pengelola Pelayanan Administrasi Perkantoran yang diangkat/ditunjuk dianggap cakap dan mampu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 4. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 2. 2 5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 63); 14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
- 3. 3 Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 167 ); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN STAF PENGELOLA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2017. KESATU : Mengangkat/menunjuk Saudari ERVINAWATI ARSYAD sebagai Staf Pengelola Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar. KEDUA : Kepada Staf Pengelola Pelayanan Administrasi Perkantoran diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan. KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 pos Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2017, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Tembusan : 1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng 2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng; 3. Kepala DPKPAD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng; 4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng; Ditetapkan di Benteng pada tanggal a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR SEKRETARIS DAERAH, Dr. Ir. H. MARJANI SULTAN, M.Si. Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. 19611012 198703 1 013
- 4. 4