More Related Content
What's hot (20)
Similar to Anggaran Dasar PERMAHI (20)
Recently uploaded (8)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Anggaran Dasar PERMAHI
- 1. ANGGARAN DASAR PERMAHI (PERHIMPUNAN MAHASISWA HUKUM INDONESIA) PEMBUKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA : BAHWA KEMERDEKAAN, KEADILAN, DAN KEBENARAN ADALAH HAK BAGI BANGSA INDONESIA, SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MEYAKINI KEMERDEKAAN, KEADILAN, DAN KEBENARAN TERSEBUT SEBAGAI KARUNIA TUHAN YANG MAHA ESA YANG HARUS DIWUJUDKAN DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. BAHWA SALAH SATU UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADALAH DENGAN PENEGAKAN HUKUM YANG TEGUH DAN PENUH TANGGUNG JAWAB. OLEH KARENA ITU MAKA KAMI MAHASISWA HUKUM YANG TERGABUNG DI DALAM WADAH PERHIMPUNAN MAHASISWA HUKUM INDONESIA MERASA TERPANGGIL UNTUK MENGAMALKAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA LEBIH MENINGKATKAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN YANG BERMORAL, BERKEILMUAN, BERJIWA PENGABDIAN SERTA MEMPUNYAI KESATUAN PANDANGAN DAN GERAK SEBAGAI KADER PROFESI DI BIDANG HUKUM. PERHIMPUNAN MAHASISWA HUKUM INDONESIA DALAM GERAK LANGKAHNYA BERSIFAT KEKELUARGAAN DAN TIDAK MENGARAH KEPADA KEPENTINGAN SUKU, RAS, AGAMA, GOLONGAN SERTA TIDAK BERNAUNG DI BAWAH KEKUATAN SOSIAL POLITIK MANAPUN. TETAPI SEPENUHNYA MENGABDI UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT, BANGSA, DAN NEGARA. BERDASARKAN PADA POKOK-POKOK PIKIRAN DI ATAS MAKA DISUSUNLAH ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN MAHASISWA HUKUM INDONESIA SEBAGAI BERIKUT : BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia selanjutnya PERMAHI PASAL 2 Waktu PERMAHI didirikan di Jakarta, pada tanggal 5 Maret 1982 PASAL 3 Kedudukan PERMAHI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan mempunyai cabang di daerah-daerah yang terdapat beberapa Perguruan Tinggi Hukum. Page 1 of 10
- 2. BAB II ASAS, SIFAT, BENTUK Pasal 4 Asas PERMAHI berasaskan Pancasila PASAL 5 Sifat PERMAHI bersifat kekeluargaan dan tidak bernaung di bawah Golongan, Partai Politik, maupun kekuatan sosial politik lainnya PASAL 6 Bentuk PERMAHI berbentuk organisasi kader profesi hukum BAB III TUJUAN DAN TUGAS-TUGAS POKOK Pasal 7 Tujuan PERMAHI bertujuan : 1. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Membentuk dan mempersiapkan kader profesi hukum yang bermoral, berintegritas, dan memiliki intelektualitas dalam melaksanakan tugas keprofesian. 3. Menciptakan rasa kesejawatan sebagai kader profesi hukum antar sesama anggota dan antar kader profesi lainnya. 4. Membina dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan hukum warga masyarakat. 5.Membangun dan mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pasal 8 Tugas-tugas pokok Tugas-tugas pokok PERMAHI adalah : 1. Melaksanakan dan mengembangkan nilai-nilai Tridarma Perguruan Tinggi 2. Melaksanakan usaha-usaha demi terciptanya peningkatan keilmuan mahasiswa hukum 3. Memperjuangkan penegakkan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 4. Membangun kesadaran hukum warga masyarakat, demi terciptanya Indonesia yang makmur, adil, dan beradab Page 2 of 10
- 3. BAB IV KEDAULATAN Pasal 9 Kedaulatan tertinggi ada di tangan anggota dan dilaksanakn sepenuhnya dalam KONGRES dan Konferensi Cabang BAB V KONGRES DAN KONFERENSI CABANG Pasal 10 KONGRES (1) Kongres merupakan forum tertinggi organisasi yang diselenggarakan dua tahun sekali (2) Kongres dapat dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan dinyatakan Sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah tambah satu dari jumlah cabang. (3) Peserta Kongres adalah delegasi, peninjau, dan undangan. (4) Sidang Kongres dipimpin sementara oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga terpilihnya Presidium Sidang Tetap yang dipilih dari dan oleh Peserta Kongres Pasal l1 Kongres mempunyai wewenang : 1. Meminta pertanggungjawaban Ketua Umum DPP PERMAHI 2. Membahas dan menetapkan AD/ART PERMAHI 3. Membahas dan menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Organisasi 4. Membahas dan Menetapkan Rekomendasi Nasioanal 5. Memilih dan menetapkan Ketua Umum DPP PERMAHI Selanjutnya Pasal 12 Konferensi Cabang 1. Konferensi Cabang merupakan forum tertinggi di tingkat cabang dan diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali 2. Konferensi cabang dapat dilaksanakan oleh DPC dan dinyatakan Sah apabila dihadiri setengah ditambah satu anggota. 3. Peserta konferensi cabang adalah anggota,peninjau dan undangan. 4. Sidang Konferensi Cabang dipimpin oleh DPC hingga terpilihnya Presidium Sidang Tetap yang dipilih dari dan oleh Peserta Konferensi Cabang Page 3 of 10
- 4. Pasal 13 Konferensi Cabang mempunyai wewenang : 1.Meminta pertanggungjawaban Ketua DPC PERMAHI 2.Menetapkan Program Kerja dengan berpedoman pada Program Kerja Nasional 3.Memilih dan menetapkan Ketua DPC PERMAHI Selanjutnya BAB VI KONGRES LUAR BIASA DAN KONFERENSI CABANG LUAR BIASA Pasal 14 KONGRES LUAR BIASA (1) Kongres Luar Biasa merupakan forum tertinggi yang bisa diadakan apabila Ketua Umum DPP PERMAHI telah terbukti menyalahgunakan kewenangan dan melalaikan kewajibannya ataupun bersalah melakukan tindak pidana (2) Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul setengah ditambah satu jumlah cabang (3) Kongres Luar Biasa mempunyai wewenang untuk : a. Meminta pertanggungjawaban Ketua Umum DPP PERMAHI b. Memilih dan menetapkan Pejabat Sementara Ketua Umum DPP PERMAHI Pasal 15 Konferensi Cabang LUAR BIASA (1) Konferensi Cabang Luar Biasa merupakan forum tertinggi yang bisa diadakan apabila Ketua DPC PERMAHI telah terbukti menyalahgunakan kewenangan dan melalaikan kewajibannya ataupun bersalah melakukan tindak pidana (2) Konferensi Cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul setengah ditambah satu jumlah Anggota Cabang (3) Konferensi Cabang Luar Biasa mempunyai wewenang untuk : a. Meminta pertanggungjawaban Ketua DPC PERMAHI b. Memilih dan menetapkan Penjabat Sementara Ketua DPC PERMAHI BAB VII KEANGGOTAAN Pasal 16 (1) Anggota PERMAHI adalah mahasiswa hukum yang berada di wilayah Indonesia yang dengan sukarela mengajukan diri menjadi anggota (2) Keanggotaan PERMAHI terdiri dari : Page 4 of 10
- 5. a. Anggota Biasa b. Anggota Luar Biasa BAB VIII KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA Pasal 17 Kewajiban (1) setiap anggota PERMAHI berkewajiban : a. Menjunjung tinggi harkat dan martabat organisasi b. Memegang teguh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan organisasi c. Aktif melaksanakan program-program organisasi Pasal 18 Hak Anggota (1) Anggota biasa berhak : a. Memilih dan dipilih b. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh PERMAHI di tingkat pusat dan cabang c. Membela diri terhadap keputusan pemberhentian (2) Anggota luar biasa berhak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh PERMAHI di tingkat pusat maupun cabang BAB IX KEGIATAN Pasal 19 (1) PERMAHI melaksanakan kegiatan di bidang : a. Pelatihan pendidikan hukum, praktek hukum, dan keterampilan berorganisasi b. Pertemuan-pertemuan ilmiah, diskusi, seminar, dan penelitian c. Konsultasi dan bantuan hukum d. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART (2) Kegiatan PERMAHI terhimpun dalam Program Kerja Nasional Jangka Panjang dan Program Kerja Nasional Jangka Pendek BAB X STRUKTUR ORGANISASI, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN Pasal 20 struktur organisasi Page 5 of 10
- 6. Struktur organisasi Terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Cabang Pasal 21 (1) Dewan Pimpinan Pusat adalah pelaksana tertinggi organisasi (2) Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh seorang ketua umum yang dipilih dalam KONGRES (3) Dewan Pimpinan Pusat berwenang : a. Menentukan kebijakan organisasi tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan lainnya b. Menetapkan dan mengesahkan Ketua Terpilih Dewan Pimpinan Cabang (4) Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Pimpinan, serta peraturan lainnya Pasal 22 Struktur Kepengurusan DPP PERMAHI terdiri dari : a. Ketua Umum b. Sekretaris Jenderal c. Para Wakil Sekretaris Jenderal d. Bendahara Umum e. Para Wakil Bendahara Umum f. Para Ketua Departemen g. Para anggota Departemen Pasal 23 (1) Dewan Pimpinan Cabang adalah pelaksana tertinggi organisasi di tingkat cabang (2) Dewan Pimpinan Cabang dipimpin oleh seorang Ketua DPC PERMAHI yang dipilih dalam konferensi cabang (3) Dewan Pimpinan Cabang berwenang : a. Menentukan kebijakan di tingkat cabang sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan lainnya b. Mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (4) Dewan Pimpinan Cabang Berkewajiban : a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan lainnya b. Memberikan pertanggungjawaban pada Konferensi Cabang Pasal 24 Struktur kepengurusan DPC PERMAHI terdiri dari : a. Ketua DPC b. Para Wakil Ketua c. Sekretaris d. Wakil Sekretaris e. Bendahara Page 6 of 10
- 7. f. Wakil Bendahara g. Ketua Biro-biro h. Para Anggota Biro Pasal 25 (1) Masa kepengurusan DPP PERMAHI adalah dua tahun (2) Yang dapat dipilih sebagai Ketua Umum DPP PERMAHI adalah anggota biasa PERMAHI Yang Telah 2 Tahun Menjadi anggota Aktif di DPC (3) Ketua Umum DPP PERMAHI dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus pada organisasi lain di luar PERMAHI (4) Apabila Ketua Umum DPP PERMAHI berhalangan tetap atau meninggal dunia maka dipilih Pejabat Sementara Ketua Umum DPP PERMAHI (5) Pemilihan Penjabat Sementara Ketua Umum DPP PERMAHI dilakukan dalam pleno DPP PERMAHI dan diberitahukan kepada seluruh cabang (6) Masa jabatan Penjabat Sementara Ketua Umum DPP PERMAHI adalah masa sisa waktu kepengurusan yang diganti (7) Pejabat Sementara Ketua Umum DPP PERMAHI melaksanakan kongres dalam jangka waktu sisa kepengurusan yang ditinggalkan Pasal 26 (1) Masa kepengurusan DPC PERMAHI adalah 2 (dua) tahun (2) Yang dapat dipilih untuk Ketua DPC PERMAHI adalah Anggota Biasa PERMAHI yang serendah-rendahnya mahasiswa fakultas hukum semester IV (empat) dan setinggi-tingginya 1 (satu) tahun setelah menyelesaikan studinya (3) Ketua DPC PERMAHI dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus pada organisasi lain diluar PERMAHI (4) Apabila Ketua DPC PERMAHI berhalangan tetap atau meninggal dunia maka dipilih Pejabat Sementara Ketua DPC PERMAHI (5) Pemilihan Penjabat Sementara Ketua DPC PERMAHI dilakukan dalam pleno DPC PERMAHI dan dilaporkan kepada DPP PERMAHI (6) Masa jabatan Penjabat Sementara Ketua DPC PERMAHI adalah paling lama 1 (satu) tahun atau dalam jangka waktu sisa kepengurusan yang ditinggalkan (7) Pejabat Sementara Ketua DPC PERMAHI melaksanakan Konfercab dalam jangka waktu sisa kepengurusan yang ditinggalkan. BAB XII LEMBAGA-LEMBAGA KHUSUS Pasal 27 (1) Lembaga-lembaga khusus terdiri dari : a.Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) b. Lembaga Kajian dan Pengawasan Penegakan Hukum (LKPPH) (2) Lembaga-lembaga lainnya yang diatur dengan ketentuan lebih lanjut Page 7 of 10
- 8. Pasal 28 (1) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PERMAHI adalah lembaga kerja yang berfungsi melakukan pengkajian, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan bantuan hukum bagi anggota PERMAHI dan Non-PERMAHI (2) LKBH PERMAHI berkedudukan di DPP PERMAHI dan di DPC PERMAHI (3) Hal mengenai teknis dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam ketentuan tersendiri Pasal 29 (1) Lembaga Kajian dan Pengawasan Penegakkan Hukum (LKPPH) adalah lembaga kerja yang melakukan pengkajian, pengawasan, dan pemantauan produk hukum baik di lingkup pusat maupun daerah (2) LKPPH PERMAHI berkedudukan di DPP PERMAHI dan di DPC PERMAHI (3) Hal mengenai teknis dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam ketentuan tersendiri BAB XIII PEMBINA DAN PENASEHAT Pasal 30 Pembina Dalam rangka peningkatan dan pengembangan organisasi dapat dipilih dan ditetapkan 1 (satu) orang atau lebih pembina pada tingkat DPP PERMAHI dan DPC PERMAHI Pasal 31 Penasehat Untuk memberikan pertimbangan pertimbangan terhadap pelaksanaan program kerja di tingkat pusat dan cabang dapat ditetapkan 1 (satu) orang atau lebih penasehat BAB XIV KEUANGAN Pasal 32 Keuangan PERMAHI diperoleh dari : a.Iuran Anggota b.Sumbangan sukarela yang tidak mengikat baik dari pemerintah maupun swasta c.Kegiatan-kegiatan pencarian dana yang tidak bertentangan dengan AD/ART PERMAHI Page 8 of 10
- 9. BAB XV KEPUTUSAN Pasal 33 (1) Setiap keputusan diambil dan dilandasi dengan semangat musyawarah untuk mufakat (2) Bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak (voting) BAB XVI SUMBER HUKUM PERMAHI Pasal 34 (1) Anggaran Dasar (2) Anggaran Rumah Tangga (3) Petunjuk Teknis (4) Keputusan yang bersifat tetap yang dibuat oleh Ketua Umum DPP PERMAHI dan Ketua DPC PERMAHI BAB XVII LAMBANG, MARS, DAN PANJI-PANJI Pasal 35 (1) PERMAHI memiliki lambang, mars, dan panji-panji organisasi (2) Ketentuan tentang lambang, mars, dan panji-panji ditetapkan dalam keputusan tersendiri BAB XVIII ATURAN PERALIHAN Pasal 36 Ketentuan lama masih tetap berlaku sepanjang belum ada ketentuan yang baru Page 9 of 10
- 10. BAB XIX PENUTUP Pasal 37 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 13 Agustus 2016 PIMPINAN SIDANG TETAP KONGRES VII PERMAHI Pimpinan I (Elridho Calvin Purba) Pimpinan II Pimpina III (Maisyah Rahma) (Yosie Monoarfa) Page 10 of 10