![REPUBLTK INDONESIA
lJirt{r.ril]
-14-
NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN
Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2oll tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.
kebijakan KRIS dan rumah sakit berbasis
kompetensi; dan
4. Penyesuaian tata kelola jaminan kesehatan
nasional,
Nondelegasi. 1
2
3
4
5
6
Kesiapsiagaan nasional;
Ketahanan komunitas dan keluarga;
Pendidikan, keterampilan masyarakat, dan
fasilitas lapangan kerja;
Pelindungan dan pemberdayaan
perempuan, anak, dan pemuda;
Komunikasi strategis, media, dan sistem
elektronik;
Deradikalisasi dan pemutusan kekerasan
(disengagementl untuk rehabilitasi dan
reintegrasi sosial;
Hak asasi manusia, tata kelola
7
yang baik, dan keadilan;
8, Pelindungan saksi dan pemenuhan hak
korban; dan
9. Kemitraan (sinergisitas) dan kerja sama
internasional.
Badan Nasional
Terorisme
24. Rancangan . . .
SK No 121058 C](https://image.slidesharecdn.com/salinankeppresnomor5tahun2025-250206111312-39b6285c/85/Dokumen-Salinan-Keppres-Nomor-5-Tahun-2025-17-320.jpg)
More Related Content
Similar to Dokumen Salinan Keppres Nomor 5 Tahun 2025 (20)
More from CIkumparan (20)
Dokumen Salinan Keppres Nomor 5 Tahun 2025
- 1. SALINAN Menimbang Mengingat PNESIDEN NEruIUK INDONE3IA KEPUTUSAN PRESIDEN REPT,BUK INDONESIA NOMOR 5 TAI{UN 2025 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2025 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REruBUK INDONESLA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembcnhrkan Ferahrran Ferundang-undangan scbagaimana telah beberapa kali diubah tcreldir dengan Undang-Undang Nomor l3 Tahun 2022 tontang Perubahan lGdua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Ferundang-undangan dan Pasal 3l Pcrahran Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tcntang Perahrran Felaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol I tentang Fembcnhrkan Perahrran Ferundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Perahrran Presiden Nomor 76 Tahun 2O2l tcntang Ferubahan atas Feraturan Prcsidcn Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Ferahrran Felaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Fembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Pnesiden tentang program Fenyusunan Ferahrran Presidcn Tahun 2025; l. Pasal 4 ayat (t) Undang-Undang Daaar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembcnttrkan Peratut€n Fenrndang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a) sebagaimana telah bebcrapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tcntarry Perubahan lGdua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Fembentulran Perahrran Ferundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik Indoneaia Tahun 2O22 Nomor 143, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 68Ol); SK No226,t03 A 3. Perahrran . . .
- 2. Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT PR,ESIDEN FEPUEL|K INDONESIA -2- 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelalsanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); MEMUTUSKAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PEI.IYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2025. Menetapkan Rancangan Peraturan Presiden sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yErng merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini. Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu I (satu) tahun. Pemrakarsa perkembangan realisasi penlrusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum. Menteri Hukum melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi pen5rusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden. KELIMA. . . SK No226404A
- 3. -3- lnl Ditetapkan diJalorta pada tanggd 24 Januari 2O25 PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, ttd scsuai dengan aslinya Perundang-undangan dan i'! SK l{o226lm5 A
- 4. PRESIDEN R,EPUBLIK INDONESIA I,AMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEI{YUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2025 NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 1 Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Nondelegasi. Penguatan tugas dan fungsi serta peningkatan pembinaan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum secara lebih optimal, komprehensif, dan sesuai perkembangan terkini dalam wadah jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional. Kementerian Hukum 2 Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor A7 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 2l ayat (6), Pasal 29, Pasal 31, Pasal 47 ayat (41, Pasal 53, Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 59, Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perubahan pengaturan mengenai: 1. Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan; 2. Tata cara penJrusunan rancangan peraturan perundang-undangan; 3. Pembahasan; 4. Pengesahan atau penetapan; 5. Penerjemahan peraturan perundang- undangan; 6. Penyebarluasan; Kementerian Hukum SK No l2lO45C Perundang-undangan . . .
- 5. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2- NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Perundang-undangan sebasaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2O22 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundane-undangan. 7. Partisipasi masyarakat; 8. Pembentukan peraturan perundang- undangan secara elektronik; 9. Pemantauan dan peninjauan Undang- Undang; lO. Ketentuan peralihan; dan 11. Ketentuan penutup. 3 Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi Nondelegasi. Ketentuan pedoman bagi lembaga penegak hukum dalam melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan melalui pusat pertukaran data untuk mendukung perbaikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kementerian Hukum 4 Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor lOO Tahun 2O16 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah Nondelegasi. Perubahan pejabat yang membacakan keterangan Presiden di Mahkamah Konstitusi. Kementerian Hukum SK No 121046C 5. Rancangan . . .
- 6. PRESIDEN NEPUELIK INDONESTA -3- NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 5 Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2026-2030 Nondelegasi. Pengaturan mengenai sasaran strategis Hak Asasi Manusia yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kementerian Hak Asasi Manusia 6 Rancangan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran2026 Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. l. Anggaran belanja pemerintah pusat; dan 2. Anggaran transfer ke daerah. Kementerian Keuangan 7 Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Hak-Hak Kebudayaan Masyarakat Adat Nondelegasi. l. Ruang lingkup pemenuhan hak kebudayaan masyarakat adat meliputi pendidikan, akses pekerjaan, ekspresi budaya, tempat sakral, pengakuan, penetapan masyarakat adat, dan administrasi organisasi; 2. Pelaksana dan tanggung jawab; 3. Pemantauan dan pelaporan; dan 4. Pendanaan. Kementerian Kebudayaan SK No 121047 C 8. Rancangan . . .
- 7. FRESIDEN REPUEUK TNDONESIA -4- NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 8 Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pemenuhan Hak Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Nondelegasi. 1. Pengakuan dan pendaftaran organisasi kepercayaan; 2. Hak penghayat kepercayaan dalam sistem pendidikan formal; 3. Perlindungan dan dukungan terhadap kegiatan budaya dan ekspresi kepercayaan serta pengakuan terhadap warisan budaya kepercayaan; 4. Prosedur pengakuan dan perlindungan tempat sakral serta pemeliharaan dan pengguna.an tempat sakral; 5. Perlindungan dari diskriminasi dalam proses pekerjaan dan promosi; 6. Pedoman untuk pendirian dan pemeliharaan sasana sarasehan atau tempat kegiatan sosial; 7. Prosedur dan perlindungan untuk tempat pemakaman sesuai dengan keyakinan; 8. Hak kepemilikan tanah bagi organisasi kepercayaan; dan 9. Prosedur dan perlindungan untuk kepemilikan tanah yang digunakan untuk kegiatan sosial. Kementerian Kebudayaan SK No 121048 C 9. Rancangan . . .
- 8. FRESIOEN REPUEUK INDONESIA -5- NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 9 Rancangan Peraturan Presiden tentang Registrasi dan Pelestarian Warisan Dokumenter sebagai Ingatan Dokumenter Nasional Nondelegasi. 1. Registrasi ingatan dokumenter nasional; 2. Pelestarian ingatan dokumenter nasional; 3. Pengajuan ingatan dokumenter nasional sebagai MOW atau MOW-CAP; dan 4. Pendanaan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah lo. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2O2l tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak Pasal 2l ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak. Perubahan pengaturan mengenai: l. Pembaharuan Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan Kota Layak Anak Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan nomenklatur yang sesuai dengan kementerian/lembagrr penanggung jawab dan perlu didetailkan hingga unit kerja pelaksanaannya, serta menambahkan daftar kementerian/lembaga yang sebelumnya belum masuk dalam Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan Kota Layak Ariak Tahun 2O2O-2O24; 2. Pembaharuan indikator kebijakan kota layak anak yang memperhatikan nomenklatur, program, serta kebijakan kementerian/ lembaga pengampu substansi. Dengan begitu setiap kementerian/lembaga dapat mengawal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak SK No 121049 C langsung . . .
- 9. FRESIDEN REPUBUK INDONESIA -6- NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA langsung setiap pemenuhan indikator kota layak anak sebagai wujud tanggung jawab instansi terhadap pembangunan anak; dan 3. Pembaharuan mekanisme tahapan penyelenggaraan kota layak anak sesuai dengan dinamika implementasi di daerah, sehingga berimplikasi pada perubahan peraturan turunan dari perubahan atas Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kota Layak Anak. 11. Rancangan tentang Keolahragaan Peraturan Dana Presiden Perwalian Pasal 82 ayat(21 Undang-Undang Tahun 2022 Keolahragaan. Nomor I I tentang l. Kelembagaan dana perwalian; 2. Tata kelola; 3. Pelaksanaan kegiatan; 4. Pengelolaan dana perwalian; 5. Sumber pendanaan; 6, Pajak dan bea masuk; 7. Akuntabilitas dan pengawasan; dan 8. Pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Kementerian Pemuda dan Olahraga t2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Logistik dan Industri Pertahanan antara Pemerintah Nondelegasi. Pengaturan mengenai pengesahan kerja sama logistik dan industri pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina, dengan materi memorandum saling pengerti"n sslagai berikut: Kementerian Pertahanan SK No 121050 C Republik. . .
- 10. FR,ESIOEN REPUBUK INDONESIA -7 - NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina (Memorandum of Understanding on Logistics and Defene Industry Cooperation betueen the Gouernment of the Republic of Indoresia and. the Gouemment of tte Republic of the Philippinesl l. Tujuan kerja sama; 2. Bidang kerja sama; 3. Bentuk kerja sama; 4. Komite bersama kerja sama logistik dan industri pertahanan; 5. Kerja sama perusahaan industri pertahanan; 6. Ketentuan informasi tentang alat, layanan, dan fasilitas industri pertahanan; 7. Hak kekayaan intelektual; 8. Ketentuan peraturan pelaksanaan; 9. Otoritas yang berwenang; 10. Penyelesaian sengketa; 11. Kewajiban untuk saling menjamin kerahasiaan spesifikasi material, proyek teknis, dan pertukaran informasi masing- masing pihak; dan 12. Pemberlakuan, amandemen, dan Pensakhiran. 13. Rancangan Peraturan Presiden tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Identitas Kependudukan Dieital Nondelegasi. 1. Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan identitas kependudukan digital; Kementerian Dalam Negeri SK No l2l05l C 2. Pelayanan . . .
- 11. FRES!DEN REPUEUK INDONESIA -8- NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 2. Pelayanan adminduk yang didukung sistem digital dan perkembangan peraturan perundang-undangan; 3. Legalitas hukum dan pemanfaatan atas dokumen kependudukan yang diterbitlan melalui identitas kependudukan digital; dan 4. Keamanan dan validitas data penduduk dalam penerapan kartu tanda penduduk elektronik dan identitas kependudukan disital. 14. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029 Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2OL7 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O1O tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 1. Isu, visi, dan misi; 2. Arah strategis, kebljakan, pelaksanaan; 3. Wilayah pengelolaan; 4. Program dan kegiatan; dan 5. Pemantauan dan evaluasi. dan strategi Kementerian Dalam Negeri 15. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nondelegasi. Mengarusutamakan sasaran tujuan pembangunan berkelanj utan nasional ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 1 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan SK No l2l0520 2. Mengoordinasikan . . . ,(
- 12. PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -9- NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 2. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pencapaian sasaran tujuan pembangunan berkelanj utan pada tingkat nasional; 3. Mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 4. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Daerah Irjuan Pembangunan Berkelanjutan; dan 5. Mengoordinasikan penJrusunan dan pengembangan meta data indikator tujuan pembangunan berkelaniutan. Pembangunan Nasional 16. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 Pasal 21 ayat(21 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol7 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. 1. Prioritas pembangunan; dan 2. Rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk: a. Arah kebljakan fiskal; b. Program kementerian/lembaga; c. Lintas kementerian/lembaga; dan d. Kewilayahan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SK No 121053 C dalam
- 13. FRESIDEN REPUBUK INDONESIA -10- NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 17. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 Pasal 3O Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. l. Instrumen pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional tahun 2026; dan 2. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan nasional (rencana kerja kementerian/lembaga, rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, serta anggaran pendapatan dan belanja negara), dan pembangunan daerah (rencana kerja pemerintah daerah) serta dapat menjadi acuan bagi badan usaha (badan usaha milik negara/ swasta) dan .lYon-Sfate Ador (NSA) untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mencapai sasaran pembangunan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 18. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi Pasal 53 ayatl7l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Rencana program dan kegiatan, beserta penanggung jawab dan kerangka waktu pelaksanaannya, baik kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam 1 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan SK No 121054 C bidang. . . I
- 14. PRESIDEN REPUEUK INDONESIA - 1l - NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA bidang yang ditentukan dan tata cara koordinasi antar pemangku kepentingan; 2. Strategi dukungan pendanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi sebagai program dan kegiatan strategis nasional; 3. Hubungan dewan kawasan aglomerasi dengan pelaksanaan rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi serta tata laksana monitoring dan evaluasinya; 4. Skema pengaturan badan layanan bersama sebagai penyedia layanan lintas daerah dan/ atau berdampak lintas daerah yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan rencana induk pembangunan kawasan eglomerasi; dan 5. Skema pengaturan kerja sama wajib antardaerah dalam mengimplementasikan rencana induk pembErngunan kawasan aglomerasi. Pembangunan Nasional SK No 121055 C 19. Rancangan . . .
- 15. FRESIDEN R,EFUELIK INOONESIA _t2_ NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 19. Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunat Sfunting Nondelegasi. l. Strategi nasional percepatan pencegahan dan penurun an stunting; 2. Penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan stunting (penyelenggaraan mencakup pendanaan percepatan pencegahan dan penurunan stuntinglt ; 3. Susunan keanggotaan tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting; dan 4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Kementerian Perencanaan Nasional/Badan Perencanaan Nasional 20. Rancangan tentang Aglomerasi Peraturan Dewan Presiden Kawasan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. 1. Pembentukan dan susunan dewan kawasan aglomerasi; 2, Tugas dan wewen€rng dewan kawasan aglomerasi; 3. Kesekretariatan dewan kawasan eglomerasi; 4. Anggaran dewan kawasan aglomerasi; dan 5. Pelaporan dewan kawasan aglomerasi. Kementerian Dalam Negeri 21. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendidik Klinis Pasal 6O6 ayatl2l Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2Q24 tentans Peraturan l. Kedudukan, status, tugas, nomenklatur, dan syarat tenaga pendidik klinis; 2. Perencanaan: Kementerian Kesehatan SK No 121056 C Pelaksanaan
- 16. PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -13- NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 3. Jenjang dan gelar pendidik klinis; 4. Profesor klinis; 5. Uji kompetensi pendidik klinis; 6. Majelis profesor klinis; 7. Mekanisme pengangkatan dan penetapan pendidik klinis; 8. Penilaian kinerja pendidik klinis; 9. Pendataan pendidik klinis; 10. Hak dan kewajiban; I l. Pembinaan dan pengawasan; dan 12. Ketentuan lain-lain. 22 Rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan 1. Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26, Pasal 27 ayat (5), dan Pasal 28 ayat l2l Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 2. Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (5) huruf a l. Penyesuaian manfaat dengan tetap mengakomodir manfaat yang telah ada saat ini dan menambahkan berbagai manfaat baru; 2. Penyesuaian iuran peserta jaminan kesehatan baik sektor formal maupun informal; 3. Penyesuaian standar tarif dan mekanisme pembayaran bagr seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai denqan Kementerian Kesehatan SK No 121057 C Undang-Undang . . .
- 17. REPUBLTK INDONESIA lJirt{r.ril] -14- NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2oll tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. kebijakan KRIS dan rumah sakit berbasis kompetensi; dan 4. Penyesuaian tata kelola jaminan kesehatan nasional, Nondelegasi. 1 2 3 4 5 6 Kesiapsiagaan nasional; Ketahanan komunitas dan keluarga; Pendidikan, keterampilan masyarakat, dan fasilitas lapangan kerja; Pelindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, dan pemuda; Komunikasi strategis, media, dan sistem elektronik; Deradikalisasi dan pemutusan kekerasan (disengagementl untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial; Hak asasi manusia, tata kelola 7 yang baik, dan keadilan; 8, Pelindungan saksi dan pemenuhan hak korban; dan 9. Kemitraan (sinergisitas) dan kerja sama internasional. Badan Nasional Terorisme 24. Rancangan . . . SK No 121058 C
- 18. FRESIDEN BUK INDONESIA -15- NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN 1. Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang Perindustrian. 2. Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2Ol5 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. POKOK MATERI MUATAN 1. Dasar pemerintah pusat dalam pemberian fasilitas penanErman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 2. Penjabaran rencana induk pembangunan industri nasional untuk setiap tahun dalam 5 (lima) tahun. PEMRAKARSA 24 Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2025 -2029 Kementerian Perindustrian Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Nasional 25 Nondelegasi. Perubahan pengaturan mengenai: 1. Pembangunan pergaraman nasional; 2. Sentra ekonomi garam rakyat; dan 3. Rencana aksi pergaraman nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan 26 Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cenderawasih Pasal 43 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2Ol4 tentang Kelautan sebaqaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ti 1 2 3 4 5 6 7 Peran dan fungsi; Rencana zonasi wilayah perairan; Rencana zonasi wilayah yurisdiksi; Rencana pemanfaatan ruang laut; Pengendalian pemanfaatan ruang laut; Peran masyarakat; dan J waktu dan auan kembali. Kementerian Kelautan dan Perikanan SK No 121059 C Undang-Undang. . .
- 19. PR,ESIDEN REFUBUK INDONESTA - 16- NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja frilEm adi U -U 27. 29 Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah [.aut Utara Papua Pasal 43 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terfia;ng Cipta Kerja adi U -U men 28. Rancangan tentang Peraturan Presiden Gerakan Nondelegasi. Nondelegasi. Memasyarakatkan Makan Ikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Final Ads of tle World Conferene, Dubai 2023 (Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Dubai 2O23 Peran dan fungsi; Rencana zonasi wilayah perairan; Rencana zonasi wilayah yurisdiksi; Rencana pemanfaatan ruang laut; Pengendalian pemanfaatan ruang laut; Peran masyarakat; dan Jangka waktu dan peninjauan kembali. 1. Kebijakan strategis; 2. Rencana aksi gemarikan; 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 4. Pendanaan. Pengaturan mengenai pengesahan Finnl Ads of tle World Radioammunimtion Conferene, Dubai 2023 (Akta-Akta Akhir Konferensi I 2 3 4 5 6 7 Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Komunikasi dan Digital Sedunia, Dubai 20231, dengan materi akta sebagai berikut: 1. Dasar SK No 121060 C
- 20. FR,ESIOEN REFUIUK INDONESIA -t7- NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA l. Dasar pemberlakuan Akta-Akta Akhir Worl.d Radioammunication 2023; 2, Pengaturan radio serta kegiatan Intemational Teleammunication Union dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dalam pengembangan industri telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi; dan 3. Perlindungan bagi kepentingan nasional dalam bidang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. 30. Rancangan Peraturan tentang Rencana Tata Kawasan Strategis Kawasan Selat Sunda Presiden Ruang Nasional Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang. l. Peran dan fungsi; 2. Tujuan, kebljakan, dan strategi; 3. Rencana struktur ruang; 4. Rencana pola ruang; 5. Arahan pemanfaatan ruang; 6. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang; 7, Pengelolaan kawasan strategis nasional kawasan selat sunda; 8. Peran masyarakat dalam penataan ruang; dan 9. Janeka waktu dan peniniauan kembali. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional SK No 12106l C 3l.Rancangan... ,(
- 21. FRESIDEN R,EPUEUK TNDONESIA -18- NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 31. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Jagoi Babang di Provinsi Kalimantan Barat Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara long Nawang di Provinsi Kalimantan Utara I . Pasal 361 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Pasal 67 huruf a angka 4 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2Ol5 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan. 1. Pasal 361 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Pasal 67 hurufa angka 4 Peraturan Presiden Nomor 3l Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan. Peran dan fungsi rencana detail tata ruang kawasan perbatasan negara pada wilayah perencanaan Jagoi Babang; Cakupan wilayah perencana.Ln Jagoi Babang; Tujuan penataan wilayah perencanaan Jagoi Babang; Rencana struktur ru"ng; Rencana pola ruang; Ketentuan pemanfaatan ruang; Peraturan zonasi; ; dan kembali. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 1 2 3 4 5 6 7 8 9 32 l. Peran dan fungsi rencana detail tata ruang kawasan perbatasan negara pada wilayah perencanaan long Nawang; 2. Cakupan wilayah perencanaan long Nawang; 3. Tujuan penataan wilayah perencanaan long Nawang; 4. Rencana struktur ruang; 5. Rencana pola ruang; 6. Ketentuan pemanfaatan ruanq; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 7. Peraturan . . . SK No 121062C
- 22. PRESIDEN R,EPUBLIK INDONESIA _19_ NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN 1. Pasal 361 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang POKOK MATERI MUATAN 7. 8. 9. Peraturan zonasi; Kelembagaan; dan Daerah. 2. Pasal 11 ayat (2) huruf c dan Pasal 13 huruf f Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penin kembali. Tata ruang kawasan perbatasan negara pada wilayah perencanaan Kefamenanu dan wilayah perencan€ran Napan; Cakupan wilayah perencanaan Kefamenanu (di dalam bab akan memuat tujuan penataan wilayah perencanaan Kefamenanu, rencana struktur ruarg, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, dan peraturan zonasi); Cakupan wilayah perencanaan Napan (di dalam bab akan memuat tujuan penataan wilayah perenc.rnaan Napan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, dan peraturan zonasi); Kelembagaan; dan l. 2 3 4 5 auan kembali. PEMRAKARSA 33 Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Kefamenanu dan Napan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 34 Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Protool to Amend the ASEAIV Mufital Nondelegasi. Pengaturan mengenai Pengesahan Protoal to Amend tte ASEAMuhtal Reagnition Atangement on Tourism Prolessionals (Protokol Kementerian Pariwisata SK No 121063 C Remgnition
- 23. FRESIDEN REPUBUK INDONESIA -20- NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Reagnition Arrangement on Tourism Prcfessionab (Protokol untuk Mengubah Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata ASEAN). untuk Mengubah Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata ASEAN), dengan materi protokol sebagai berikut: 1. Perubahan atas Pasal II (definisi dan ruang lingkup) Mutual Reognition Anangemerrt on Tourism Propssionals. ; dan 2. Perubahan atas Lampiran Mutual Reagnition Arrangement on Tourism Professionals, 35. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Keharyapatihan Luksemburg (Ag re ement betu e en tle Go uemment of tle Republic of Indorrcsia andthe Gouernment of the Grand Duchg of Luscembury on Air *ruies), Nondelegasi. Pengaturan mengenai Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Keharyapatihan Luksemburg (Agreement behteen the Gouemment of tle Republic of Indoresia and tle Gouemment of the Grand Dtchg of Luxemburg on Air Sr;ruies), dengan materi persetujuan sebagai berikut: 1. Definisi; 2. Pemberian hak; 3. Penunjukan dan pemberian izin; 4. Pencabutan atau penangguhan'rzin operasi; 5. Penerapan hukum dan peraturan; Kementerian Perhubungan SK No 1210640 6. Pengakuan . . .
- 24. FRESIDEN REPUBUK INDONESIA -21 - NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 6. Pengakuan atas sertifikat dan izin; 7. Keselamatan; 8. Keamananpenerbangan; 9. Bea dan pungutan lainnya; 1O. Pengaturan kapasitas; 11. Tarif; 12. Perrrrakilan perusahaan penerbangan; 13. Peluang komersial dan transfer dana; 14. Kompetisi yang sehat; 15. Pungutan bagi penggunajasa; 16. Statistik; 17. Konsultasi; 18. Penyelesaian sengketa; 19. Perubahan persetujuan; 2O. Konvensi multilateral; 21. Pengakhiran; 22. Pendaftaran; dan 23. Mulai berlaku. 36. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Nondelegasi. Pengaturan mengenai Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-kste (Air Tlansport Kementerian Perhubungan SK No 121065 C Republik. . .
- 25. PR,ESIDEN REFUBUK INDONESTA -22- NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Republik Demokratik Timor-kste (Air Transport Agreement befiteen the Gouernment of the Republic of Indonesia and tle Gouernment of the Demouatic Republic of Ttmor-Iaste) Agreement behaeen the Gouemmerrt of tle Republic of Ind.onesia and the Gouemment of tle Democratic Republic of Ttmor-Leste), dengart materi persetujuan sebagai berikut: l. Definisi; 2. Pemberian hak; 3. Izin operasi; 4. Penundaan dan pencabutan; 5. Kapasitas; 6. Pengakuan atas sertifikat dan lisensi; 7. Keamanan penerbangan; 8. Keselamatan; 9. Pembebasan dari bea cukai dan bea lainnya; 10. Lalu lintas transit langsung; 11. Tarif; 12. Kegiatan teknis dan komersial; 13. Pungutan bandar udara, pelayanan, dan fasilitas; 14. Pengamanan; 15. Persetujuan jadwal; 16. Hukum dan peraturan; SK No 121066 C 17. Sistem. . .
- 26. FRESIDEN REPUBUK INDONESIA -23- NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 17. Sistem reservasi komputer; 18. Konsultasi; 19. Perubahan persetujuan; 20. Kesesuaian dengan konvensi multilateral; 21. Penyelesaian sengketa; 22. Pertukaran data statistik; 23. Pengakhiran; 24. Pendaftaran; dan 25. Mulai berlaku. 37. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Limbah Radioaktif dan Bahan Bakar Nuklir Bekas Nondelegasi. 1. Arah kebijakan dan strategi nasional; 2. Penyelenggaraan kebijakan dan strategi nasional; dan 3. Pendanaan. Badan Pengawas Tenaga Nuklir 38. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan Nasional Tahun 2025-2029 Pasal lO ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 2Ol2 tentang Pangan. 18 l. Rencana pangan nasional; 2. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 3. Pendanaan. Badan Pangan Nasional 39. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelindungan Keamanan dan Keselamatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan, Pasal729 ayat l2l Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 1 Bentuk pelindungan keamanan dan keselamatan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebelum masa penugasan dan pada masa penugasan di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, termasuk daerah Kementerian Kesehatan SK No 121067 C Termasuk . . .
- 27. FRESIDEN REFUBUK INDONESIA -24- NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Termasuk Daerah Terpencil, Daerah Sangat Terpencil, Daerah Rawan Konflik, dan Daerah Konflik serta Daerah Bermasalah Kesehatan Nomor 17 Tahun Kesehatan. 2023 tentang terpencil, daerah sangat terpencil, daerah rawan konflik, dan daerah konflik serta daerah bermasalah kesehatan; 2. Tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemberian perlindungan keamanan dan keselamatan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, termasuk daerah terpencil, daerah sangat terpencil, daerah rawan konflik, dan daerah konflik serta daerah bermasalah kesehatan; 3. Penyediaan sarana prasarana, termasuk penggunaan sistem informasi; dan 4. Pendanaan. 40. Rancangan Peraturan tentang Rencana Induk Kesehatan Presiden Bidang Pasal 1135 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 1. Visi misi pembangunan kesehatan, analisa situasi kesehatan, setta tantangan dan peluang kesehatan; 2. Strategi transformasi kesehatan dan frameutork out@me; Kementerian Kesehatan SK No 121068 C 3. Indikator. . .
- 28. FRESIDEN R,EPUELIK INDONESTA -25- NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 3. Indikator wajib nasional bagi pemerintah daerah; 4. Kerangka pendanaan; 5. Reutard and punisfunent pencapaian target indikator rencana induk bidang kesehatan; 6. Matriks indikator kinerja kesehatan; dan 7. Monitoring dan evaluasi. 41. Rancangan Peraturan tentang Organisasi Republik Indonesia Presiden Perwakilan 1. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. 2. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri. 1. Jenis dan status perwakilan; 2. Kedudukan, tugas, dan fungsi perwakilan; 3. Susunan organisasi; 4. Pusat promosi dan SILN; 5. Indeks dan indeksasi perwakilan; 6. Pembukaan, penyesuaian, dan penutupan perwakilan; 7. Pembukaan dan pengakhiran hubungan diplomatik dan keanggotaan organisasi internasional; 8. Negara dan organisasi internasional rangkapan serta wilayah kerja; 9. Tata kerja; Kementerian Luar Negeri SK No 121069C 10. Pengangkatan. . .
- 29. FRESIDEN REPUELIK INDONESIA -26- NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 10. Pengangkatan, penugasan, pemberhentian; 11. Anggaran perwakilan; dan 12. Konsul kehormatan. dan 42. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chengdu, Republik Ralryat Tiongkok l. Pasal 9 ayat(21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. 2. Pasal25 Keputusan Presiden Nomor lO8 Tahun 2OO3 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. l. Kedudukan; 2. Wilayah kerja; 3. Penerapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan; dan 4. Biaya yang diperlukan untuk pembukaan dan operasionalisasi. Kementerian Luar Negeri 43. Rancangan Peraturan tentang Pengawasan Pemerintah Kementerian/Lembaga Presiden Intern pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OOA tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 1. Penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara; 2. Tahapan pengawasan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi tindak lanjut; 3. Kedudukan, tugas, dan fungsi aparat pengawasan intern pemerintah; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi SK No l2l0700 4. Pembiayaan . . .
- 30. r:l-iTTrl:rlIT{'IIT{TN -27 - t intem 5. 4. FOKOK MATERI MUATAN biayaan pengawasan; dan NO JUDUL EII ttd. Salinan scsuai dengan aslinya l-I-d-Ili:-1f, Bf llilfrlF$n ti H i'l SK No l2l07l C