More Related Content
Similar to B.6921 Tanggapan (lawyer).pdfpdfpdfpdpfpdf (20)
More from CIkumparan (20)
Recently uploaded (8)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
B.6921 Tanggapan (lawyer).pdfpdfpdfpdpfpdf
- 1. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357 LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id Nomor : B.6921/DJPKRL.2/PRL.140/XI/2024 11 November 2024 Sifat : Biasa Lampiran : Dua Berkas Hal : Tanggapan Yth. Kepala Kantor Law Firm Septian Wicaksono and Partners di Tangerang Sehubungan dengan Surat Law Firm Septian Wicaksono and Partners Nomor 1/025-10/LF-SWP/2024 pada tanggal 25 Oktober 2024 perihal Surat Permohonan Informasi Batas Administrasi Wilayah, dengan ini kami sampaikan: 1. Pemanfaatan ruang laut diberikan dengan mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan perizinan lainnya. Hal ini telah berjalan sebagaimana telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan: a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi. c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa pemanfaatan ruang pada Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. 2. Hasil overlay citra satelit tahun 1990 2024 terhadap lokasi yang diklaim tercatat pada Buku Kas/Letter C dan Girik serta Surat Pernyataan Kepala Desa pada 16 desa di Provinsi Banten menunjukan ruang laut dan tidak pernah berbentuk bidang tanah. Hasil overlay disampaikan terlampir. 3. Lokasi yang diklaim dalam butir 2 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten sebagai ruang laut (bukan sebagai ruang darat). Hal ini sudah sesuai dengan: a. Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11.5/4316/Bangda tanggal 3 Maret 2023 hal Penyampaian Kepmendagri tentang Evaluasi Raperda tentang RTRW Provinsi Banten (terlampir); b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.2.4-399 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Rencana Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
- 2. Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023 2043 (terlampir); dan c. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 523/1499-DKP.03/2023 kepada Law Firm Septian Wicaksono and Partners Advocates, Tax&Legal Consultans tanggal 28 Juli 2023 perihal Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang menyampaikan bahwa informasi kesesuaian tata ruang laut yang dimohonkan berada pada wilayah perairan dengan alokasi ruang Zona Perikanan Budidaya, Zona Perikanan Tangkap, dan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. (terlampir) 4. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 bahwa ruang laut tidak dapat diberikan hak. 5. Berkaitan dengan hal-hal di atas: a. Pemanfaatan ruang laut di perairan Provinsi Banten harus sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023 2043. b. Buku Kas/Letter C, Girik, dan Surat Pernyataan Kepala Desa bukan merupakan dokumen resmi dalam menyatakan penguasaan terhadap ruang laut. c. Permohonan penyesuaian batas administrasi wilayah di Kabupaten Tangerang yang terdapat di ruang laut menjadi tidak memiliki dasar. d. Petunjuk dan arahan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah agar kegiatan di ruang laut dilakukan dengan mekanisme perizinan dalam bentuk KKPRL sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kelautan. e. Dalam hal terdapat pemanfaatan ruang laut tanpa KKPRL dan penyesuaian batas wilayah tanpa dasar, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih. a.n Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Suharyanto Tembusan: 1. Pj. Gubernur Banten 2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri 3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri 4. Sekretaris Jenderal, KKP 5. Inspektur Jenderal, KKP 6. Inspektur Jenderal, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 7. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, KKP 8. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP 2 Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
- 3. 9. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, KKP 10.Bupati Tangerang 11.Direktur Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi, BIG 12.Direktur Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai, BIG 13.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang 14.Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang, KKP 3 Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
- 4. Lampiran 1 Surat Dinas Nomor : B.6921/DJPKRL.2/PRL.140/XI/2024 Tanggal : 11 November 2024 CITRA TAHUN 1990 2024 4 Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
- 5. CITRA TAHUN 1990 2024 5 Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
- 6. CITRA TAHUN 1990 2024 6 Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
- 7. CITRA TAHUN 1990 2024 7 Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
- 8. Lampiran 2 Surat Dinas Nomor : B.6921/DJPKRL.2/PRL.140/XI/2024 Tanggal : 11 November 2024 Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11.5/4316/Bangda tanggal 3 Maret 2023 hal Penyampaian Kepmendagri tentang Evaluasi Raperda tentang RTRW Provinsi Banten IAD Jakarta, 3 Maret 2023 Nomor : 600.11.5/4316/Bangda Yth. Gubernur Banten di Kota Serang Sifat : Sangat Segera Lampiran Hal : : Satu berkas Penyampaian Kepmendagri tentang Evaluasi Raperda tentang RTRW Provinsi Banten Sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2023 secara hybrid melalui zoom meeting dan tatap muka bertempat di Ruang Rapat Praja Bhakti Utama Lantai 2 Ditjen Bina Pembangunan Daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Raperda Provinsi Banten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043, telah diterbitkan dengan Nomor 100.4.2.4-399 Tahun 2023 tanggal 1 Maret 2023. 2. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, agar Gubernur segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Penyempurnaan terhadap Raperda Provinsi Banten tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.2.4-399 Tahun 2023; b. Berkoordinasi dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah terkait penyempurnaan Raperda Provinsi Banten tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043 guna proses pemberian nomor register; c. Menyampaikan Raperda Provinsi Banten tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043 yang telah disempurnakan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diberikan nomor register oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri; d. Menetapkan Raperda Provinsi Banten tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2023- 2043 menjadi Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043 setelah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan e. Menyampaikan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043 kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan. Demikian disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti. a.n. Menteri Dalam Negeri Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Tembusan: 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Menteri Sekretariat Negara; 4. Menteri Dalam Negeri; 5. Menteri Pertahanan; 6. Menteri Perindustrian; 7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 8. Menteri Perhubungan; 9. Menteri Pertanian; 10. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 11. Menteri Kelautan dan Perikanan; 12. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; 13. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 14. Sekretaris Kabinet; 15. Kepala Badan Informasi Geospasial; 16. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 17. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan 18. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Ditandatangani secara Elektronik oleh: Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah. 8 Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.2.4-399 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023 2043 9 Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
- 10. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 523/1499-DKP.03/2023 kepada Law Firm Septian Wicaksono and Partners Advocates, Tax&Legal Consultans tanggal 28 Juli 2023 perihal Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut 10 Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN