More Related Content
Similar to IND_IPMG_Manifesto.pdfpdfpdfpdffffffffpdf (20)
More from CIkumparan (20)
Recently uploaded (8)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
IND_IPMG_Manifesto.pdfpdfpdfpdffffffffpdf
- 1. Manifesto IPMG untuk Tersusunnya Strategi Nasional bagi Obat dan Vaksin Inovatif
- 2. Pengenalan skema asuransi kesehatan nasional (JKN) di Indonesia pada tahun 2014 menandai tonggak penting dalam kebijakan kesehatan masyarakat. Keberhasilan dalam memperluas cakupan kesehatan ke lebih dari 280 juta penduduk tidak hanya merupakan pencapaian luar biasa, tetapi juga bukti komitmen negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. IPMG mengapresiasi dan mendukung upaya ambisius ini yang membentuk landasan yang kuat untuk kemajuan berkelanjutan dalam akses dan kesetaraan pelayanan kesehatan. IPMG memperhatikan bahwa sistem kesehatan di Indonesia saat ini belum memprioritaskan akses terhadap obat-obatan inovatif. Lingkungan legislatif yang terfragmentasi dan kurangnya koordinasi strategis menghambat ketersediaan pengobatan baru yang berdampak negatif pada kualitas perawatan dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap sistem kesehatan mereka. Kurangnya kebijakan seputar obat-obatan baru ini tercermin dalam angka- angka (lihat slide berikutnya). Hal ini harus berubah. Indonesia merupakan salah satu kekuatan yang bersaing di tingkat kawasan untuk menciptakan layanan kesehatan yang lebih baik. Namun, kemampuannya untuk bersaing tersebut terhambat dan tertinggal. Terlepas dari kinerja ekonomi yang kuat dalam dekade terakhir, mentransformasikan pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah pencapaian hasil kesehatan yang lebih baik masih tertinggal di belakang negara-negara tetangga. P R E A M B U L
- 3. Manifesto ini menguraikan saran konkret dan praktis untuk strategi nasional yang komprehensif terkait obat-obatan dan vaksin baru yang akan berkontribusi pada akses yang merata, mendorong inovasi, mengelola biaya, dan menyelaraskan kebijakan kesehatan dengan prioritas kesehatan nasional dan global. Langkah-langkah ini dapat mendukung keberlanjutan dan mengembalikan kepercayaan pada sistem kesehatan nasional. Potensi manfaatnya juga sangat besar. Hasil capaian kesehatan yang lebih baik serta besarnya peluang menekan jumlah warga Indonesia yang bepergian ke luar negeri untuk pengobatan berpotensi menghasilkan nilai ekonomi hingga triliunan rupiah. Untuk itu, IPMG mendorong pemerintah baru untuk menyepakati pentingnya memiliki strategi nasional untuk obat- obatan baru yang masuk ke pasar dan terlibat dalam kemitraan sejati dengan industri yang berpusat pada prinsip kolaborasi, transparansi dalam pelaksanaan, dan pendekatan terpadu untuk kesehatan dan pertumbuhan. P R E A M B U L
- 4. Hanya 9 persen dari obat-obat baru yang tersedia di Indonesia Persentasi obat-obat baru yang tersedia di negara-negara G20 (dari 460 obat baru yang diluncurkan dari tahun 2012 hingga akhir 2021) Indonesia memiliki ketersediaan obat-obat baru yang lebih sedikit dibandingkan dengan negara- negara lain di G20 maupun di kawasan Asia Pasifik Akses terhadap Obat Baru di Indonesia Paling Rendah di Antara Negara G20, hanya sedikit lebih banyak dibandingkan dengan India PhRMA analysis of IQVIA MIDAS and country regulatory data. October 2022. Sumber: M E N G A P A I N I P E N T I N G ? Rata-rata, Negara G20 Menanggung 28% Obat Baru Melalui Program Asuransi Publik. Persentase Obat Baru yang Ditanggung Program Asuransi Publik di Negara G20 (dari total 460 obat baru yang diluncurkan antara tahun 2012 hingga akhir 2021).
- 5. Perkiraan kerugian ekonomi yang dapat dihindari akibat produktivitas yang hilang karena penyakit sekitar USD130 miliar per tahun atau sekitar 14 persen dari PDB. ~$130miliar per tahun https://www.oliverwyman.com/our-expertise/perspectives/health/2019/jan/the-future-of- the-indonesian-healthcare-ecosystem.html Sumber: M E N G A P A I N I P E N T I N G ?
- 6. Indonesia memiliki kesempatan unik untuk beralih dari pendanaan "sistem pengobatan penyakit" menjadi investasi dalam kesehatan memungkinkan tindakan lebih awal untuk mencegah, mendiagnosis, dan mengobati penyakit. 1 Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendukung dimasukkannya obat-obatan penting yang menyelamatkan nyawa ke dalam daftar obat esensial bagi negara-negara yang belum memiliki standar perawatan yang tersedia dengan tujuan untuk menjaga standar yang mutakhir dengan inovasi baru. Terdapat potensi pengembalian ekonomi sebesar $2-4 yang dapat dicapai dari setiap $1 yang diinvestasikan dalam upaya meningkatkan kesehatan.2 Memperhitungkan faktor kualitas dalam sistem kesehatan Indonesia memberikan peluang ekonomi senilai $68 miliar.1 Penelitian dan pengembangan (R&D) yang didorong oleh inovasi menghadirkan pengobatan baru bagi pasien yang dapat meningkatkan capaian kesehatan (health outcomes) dan kualitas hidup mereka. Akses yang tepat waktu dan merata terhadap layanan standar perawatan dan intervensi adalah komponen penting dari cakupan kesehatan semesta (UHC). https://www.oliverwyman.com/our-expertise/perspectives/health/2019/ jan/the-future-of-the-indonesian-healthcare-ecosystem.html 2 M E N G A P A S E K R A N G ? McKinsey Global Institute. Prioritizing Health: A prescription for prosperity. July 2020. 1
- 7. Sejak diluncurkannya JKN tahun 2014, kemajuan luar biasa telah dicapai: Perluasan cakupan hingga 96% dari 280 juta warga. Memastikan cakupan universal untuk layanan prioritas tinggi seperti kesehatan ibu dan anak. Memusatkan perhatian pada peningkatan kasus penyakit tidak menular (PTM). Rencana transformasi kesehatan yang ambisius dari 2021-2024 bertujuan untuk meningkatkan kualitas standar perawatan (Standard of Care/SoC) agar sistem kesehatan dapat menjawab dan memenuhi kebutuhan pasien. M E N G A P A S E K R A N G
- 8. Industri obat-obat (farmasi) inovatif memiliki potensi untuk mendorong kesehatan dan kesejahteraan Indonesia. IPMG: Industri Obat-obatan Inovatif di Indonesia Peningkatan Kualitas Kesehatan (Health Outcomes) Riset dan Inovasi Dalam Negeri Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja I P M G
- 9. Peningkatan Kualitas Kesehatan (Health Outcomes) Pekerjaan Berkualitas Tinggi: IPMG menciptakan lapangan kerja dengan paket yang menarik bagi profesional terampil, termasuk ilmuwan, apoteker, dan tenaga medis. Dengan kebijakan yang tepatseperti mendorong inovasi, membangun kemitraan, dan memastikan akses universalIndonesia dapat memanfaatkan keahlian industri ini untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan hasil kesehatan yang lebih baik. Akses ke Pengobatan Inovatif: IPMG membawa terapi yang menyelamatkan nyawa dan vaksin untuk memenuhi kebutuhan medis yang belum terpenuhi, meningkatkan kelangsungan hidup pasien dan kualitas hidup mereka. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit: Kemajuan IPMG membantu mengurangi beban penyakit menular dan kronis, yang mengarah pada populasi yang lebih sehat. Penguatan Sistem Kesehatan: Kolaborasi IPMG dengan pemerintah dan penyedia layanan kesehatan mendorong diagnosis yang lebih baik, protokol perawatan, dan pengembangan infrastruktur. Riset dan Inovasi Dalam Negeri Kolaborasi Program Riset dan Pengembangan: Kemitraan antara perusahaan farmasi, universitas, dan peneliti lokal mendorong pertukaran pengetahuan dan kemajuan ilmiah. Uji Klinis dan Real World Data (RWD): Uji klinis yang dilakukan dalam negeri memberikan akses ke pengobatan baru, meningkatkan infrastruktur penelitian, dan menghasilkan bukti yang disesuaikan dengan kebutuhan kawasan. Alih Teknologi: IPMG dapat membantu melakukan transfer teknologi canggih ke institusi dalam negeri, mendorong kapasitas inovasi jangka panjang. Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja I P M G
- 10. Industri Obat-obatan Inovatif di Indonesia Kemitraan di Tahun 2023 439,012 Dokter berpartisipasi dalam program edukasi 22,325 Peningkatan Kapasitas / Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB) / Advokasi Public Private Partnership, kampanye kesadaran kesehatan dan inisiatif keberlanjutan 3 Uji Klinis 128 Inisiatif Kemitraan 2 Alih Teknologi I N O V A S I
- 11. Industri farmasi inovatif di Indonesia Kemitraan pada tahun 2023
- 12. 26 PERUSAHAAN FARMASI BERBASIS RISET DAN PENGEMBANGAN 17 FASILITAS PABRIK DALAM NEGERI 58 FASILITAS GUDANG 792 PRODUK dengan 1,361 SKU Fakta tentang IPMG F A K T A I P M G
- 13. SARAN IPMG
- 14. 5 Saran IPMG kepada Pemerintah: Membentuk Tim Kerja Strategi Nasinal untuk Obat dan Vaksin Inovatif Lingkungan legislatif yang terfragmentasi mengarah pada kebijakan yang tidak koheren, berdampak negatif pada ketersediaan obat-obatan baru di Indonesia. Tanggung jawab tersebar di beragam institusi dan menciptakan silo yang signifikan. Meskipun ada upaya untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan daya saing pasar, kurangnya koordinasi strategis dan pengawasan menunjukkan perbedaan yang sangat kontras dengan pesaing regional. Sebuah kantor khusus dapat memimpin dan mengkoordinasikan pembuatan kebijakan, dengan visi untuk meningkatkan standar perawatan, hasil kesehatan, dan menjadikan Indonesia sebagai pemimpin regional dalam layanan medis. 01 Meninjau Kriteria Pengadaan Obat dan Vaksin yang Lebih efektif secara Biaya Kami meyakini bahwa penetapan harga oleh pemerintah untuk obat- obatan yang bersifat menyelamatkan nyawa bukanlah kebijakan publik yang baik. Untuk itu kami menyerukan untuk membangun strategi harga yang adil melalui negosiasi antara produsen dan BPJS Kesehatan yang menggunakan model harga berbasis nilai. Kami juga menyerukan sistem mekanisme pengadaan baru secara transparan, dapat diprediksi, dan efisien sehingga dapat memastikan pembelian obat berkualitas tinggi dengan harga yang wajar dan mengurangi risiko kekurangan obat. 02 Percepatan Penilaian Teknologi Kesehatan (Health Technology Assessment/HTA) Kami mengkhawatirkan kesenjangan yang signifikan antara volume HTA yang perlu dilakukan dengan kapasitas teknis yang tersedia di lembaga HTA di Indonesia. Terdapat antrian lebih dari 140 produk yang menunggu penilaian, sehingga membatasi akses pasien Indonesia terhadap standar perawatan terbaru dan menempatkan Indonesia di antara pengguna obat baru terendah di wilayah G20 dan ASEAN. Dengan tetap menghormati kemandirian lembaga HTA dalam memberikan saran yang objektif kepada pembuat keputusan, kami mengharapkan agar pembuat kebijakan memprioritaskan keterlibatan industri serta pengembangan kapasitas kelembagaan. Dengan meningkatkan pendanaan, sumber daya, dan pelatihan serta secara bersamaan mengadopsi kerangka kerja yang kuat dan transparan yang menjelaskan peran pemangku kepentingan dalam penilaian dan keputusan penjaminan obat, lebih banyak HTA dapat dilakukan secara efisien dan menjaga prinsip etika. Pendekatan ini akan membawa pengobatan inovatif lebih cepat kepada pasien tanpa merusak otonomi lembaga nasional. 03 Penguatan Kerangka Regulasi (BPOM) Jalur Persetujuan yang Disederhanakan: Tersedianya jalur lebih cepat atau jalur akselerasi untuk obat-obatan yang sangat penting (misalnya, untuk penyakit langka, obat penyelamat nyawa, pandemi) untuk mempercepat waktu persetujuan. Penyesuaian dengan Standar Global: Proses regulasi yang disesuaikan dengan standar internasional (ICH, WHO) sehingga memungkinkan akses pasar yang lebih cepat. 04 Prioritisasi Pembiayaan Kesehatan yang Berkelanjutan (More Money for Health, More Health for Money) Seiring dengan meningkatnya populasi yang menua, beban penyakit kronis ikut meningkat, sementara produktivitas yang hilang akibat penyakit menular masih menjadi masalah. Belajar dari pengalaman pandemi Covid-19, kami mendorong pemerintah untuk meningkatkan sistem kesehatan dengan melihat bahwa belanja kesehatan merupakan investasi untuk masa depan, meningkatkan anggaran kesehatan dan mendukung pendanaan strategis guna pembaruan infrastruktur, pencegahan, digitalisasi, pedoman klinis nasional, serta mengurangi inefisiensi pengeluaran. Langkah konkret untuk mengatasi pengeluaran medis yang tidak tepat sasaran (seperti inefisiensi klinis, upaya pencegahan yang terlewatkan, penyalahgunaan, serta pemakaian sumberdaya berlebihan) perlu diprioritaskan. 05 S A R A N I P M G
- 15. Membentuk Tim Kerja Strategi Nasional untuk Obat dan Vaksin Inovatif Lingkungan legislatif yang terfragmentasi mengarah pada kebijakan yang tidak koheren, berdampak negatif pada ketersediaan obat-obatan baru di Indonesia. Tanggung jawab tersebar di beragam institusi dan menciptakan silo yang signifikan. Meskipun ada upaya untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan daya saing pasar, kurangnya koordinasi strategis dan pengawasan menunjukkan perbedaan yang sangat kontras dengan pesaing regional. Sebuah kantor khusus dapat memimpin dan mengkoordinasikan pembuatan kebijakan, dengan visi untuk meningkatkan standar perawatan, hasil kesehatan, dan menjadikan Indonesia sebagai pemimpin regional dalam layanan medis. 01 S A R A N S A R A N I P M G
- 16. Meninjau Kriteria Pengadaaan Obat dan Vaksin yang Lebih Efektif secara Biaya Kami meyakini bahwa penetapan harga oleh pemerintah untuk obat-obatan yang bersifat menyelamatkan nyawa bukanlah kebijakan publik yang baik. Untuk itu kami menyerukan untuk membangun strategi harga yang adil melalui negosiasi antara produsen dan BPJS Kesehatan yang menggunakan model harga berbasis nilai. Kami juga menyerukan sistem mekanisme pengadaan baru secara transparan, dapat diprediksi, dan efisien sehingga dapat memastikan pembelian obat berkualitas tinggi dengan harga yang wajar dan mengurangi risiko kekurangan obat. 02 S A R A N I P M G S A R A N
- 17. Percepatan Penilaian Teknologi Kesehatan (Health Technology Assessment/HTA) Kami mengkhawatirkan kesenjangan yang signifikan antara volume HTA yang perlu dilakukan dengan kapasitas teknis yang tersedia di lembaga HTA di Indonesia. Terdapat antrian lebih dari 140 produk yang menunggu penilaian, sehingga membatasi akses pasien Indonesia terhadap standar perawatan terbaru dan menempatkan Indonesia di antara pengguna obat baru terendah di wilayah G20 dan ASEAN. Dengan tetap menghormati kemandirian lembaga HTA dalam memberikan saran yang objektif kepada pembuat keputusan, kami mengharapkan agar pembuat kebijakan memprioritaskan keterlibatan industri serta pengembangan kapasitas kelembagaan. Dengan meningkatkan pendanaan, sumber daya, dan pelatihan serta secara bersamaan mengadopsi kerangka kerja yang kuat dan transparan yang menjelaskan peran pemangku kepentingan dalam penilaian dan keputusan penjaminan obat, lebih banyak HTA dapat dilakukan secara efisien dan menjaga prinsip etika. Pendekatan ini akan membawa pengobatan inovatif lebih cepat kepada pasien tanpa merusak otonomi lembaga nasional. 03 S A R A N I P M G S A R A N
- 18. Penguatan Kerangka Regulasi (BPOM) Jalur Persetujuan yang Disederhanakan: Tersedianya jalur lebih cepat atau jalur akselerasi untuk obat-obatan yang sangat penting (misalnya, untuk penyakit langka, obat penyelamat nyawa, pandemi) untuk mempercepat waktu persetujuan. Penyesuaian dengan Standar Global: Proses regulasi yang disesuaikan dengan standar internasional (ICH, WHO) sehingga memungkinkan akses pasar yang lebih cepat. 04 S A R A N I P M G S A R A N
- 19. Prioritisasi Pembiayaan Kesehatan yang Berkelanjutan (More Money for Health, More Health for Money) Seiring dengan meningkatnya populasi yang menua, beban penyakit kronis ikut meningkat, sementara produktivitas yang hilang akibat penyakit menular masih menjadi masalah. Belajar dari pengalaman pandemi Covid-19, kami mendorong pemerintah untuk meningkatkan sistem kesehatan dengan melihat bahwa belanja kesehatan merupakan investasi untuk masa depan, meningkatkan anggaran kesehatan dan mendukung pendanaan strategis guna pembaruan infrastruktur, pencegahan, digitalisasi, pedoman klinis nasional, serta mengurangi inefisiensi pengeluaran. Langkah konkret untuk mengatasi pengeluaran medis yang tidak tepat sasaran (seperti inefisiensi klinis, upaya pencegahan yang terlewatkan, penyalahgunaan, serta pemakaian sumberdaya berlebihan) perlu diprioritaskan. 05 S A R A N I P M G S A R A N
- 20. THANK YOU