際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
Address
Phone
Email
| Jalan Dahlia No. 1, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
| 022-20528152
| project@solusindoteknik.co.id
Bandung, 25 Oktober 2024
Nomor : 145/STI/SK/X/2024
Lampiran : (Exemplar)
Kepada Yth,
Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Di
Tempat
Perihal : Surat Permohonan Arahan
Dengan Hormat,
Kami PT Solusindo Teknik Indonesia adalah merupakan Perusahaan di bidang Jasa Perizinan
yang dalam hal ini bertindak atas dasar kerjasama antara Law Firm Septian Wicaksono and
Partners Advocates, Tax & Legal Consultans dan PT Solusindo Teknik Indonesia untuk
melaksanakan dan membuat kajian mengenai batas administrasi wilayah untuk rencana
indentifikasi bidang-bidang tanah yang berada di Kabupaten Tangerang, Banten untuk
kepentingan Penerbitan Alas Hak berdasarkan Letter C yang telah terbit di lokasi tersebut,
dengan ini menerangkan hal  hal sebagai berikut :
1. Bahwa dengan ini kami sampaikan bahwa berkaitan dengan adanya Letter C yang telah dimiliki
oleh warga agar dapat diterbitkan Alas Hak Sertifikat kepemilikannya agar dapat dimanfaatkan
sebagaimana mestinya dan mengusahakan kembali bidang-bidang tanah tersebut yang dahulu
diperuntukan sebagai tambak dan budidaya hasil laut lainnya namun saat ini kondisi bidang
tanah tersebut telah berubah dan tidak sesuai dengan peruntukan seharusnya. Desa yang kami
maksud diantaranya:
Desa Kecamatan
Luas Jumlah
Kavling
Keterangan
Alas (Ha) Peta (Ha)
Tanjung Burung Teluknaga 87.3218 87.32 22 Terlampir
Sukawali Pakuhaji 78.06 78.0613 17 Terlampir
Kramat Pakuhaji 29.3832 27.8739 17 Terlampir
Karang Serang Sukadiri 140.7327 140.7327 23 Terlampir
Tanjung Anom Mauk 176.4880 169.6922 41 Terlampir
Marga Mulya Mauk 237.6023 239.2333 56 Terlampir
Ketapang Mauk 114.4511 114.4294 33 Terlampir
Mauk Barat Mauk 77.7593 77.7514 25 Terlampir
Patramanggala Kemiri 53.5141 53.5141 15 Terlampir
Address
Phone
Email
| Jalan Dahlia No. 1, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
| 022-20528152
| project@solusindoteknik.co.id
Karang Anyar Kemiri 35.8802 35.8802 10 Terlampir
Lontar Kemiri 59.1095 59.1095 18 Terlampir
Pagedangan Ilir Kronjo 43.9275 43.9275 14 Terlampir
Muncung Kronjo 84.4142 84.4142 18 Terlampir
Kronjo Kronjo 80.4450 80.4450 17 Terlampir
Kohod Pakuhaji 116.0081 115.3626 63 Terlampir
TOTAL 1,415.0970 1,407.7473 389
2. Bahwa bidang  bidang tanah tersebut secara administrasi telah tercatat pada Buku Kas/Letter
C dan Girik pada 15 Desa tersebut adapun selama beberapa tahun berjalan terhadap bidang 
bidang tanah dimaksud sempat tidak dapat dimanfaatkan oleh pemilik lahan oleh karena adanya
pengikisan tanah yang disebabkan oleh gelombang air laut serta adanya pasang surut air laut
(abrasi), namun ketika dilakukan penelaahan oleh perwakilan Pemerintah Desa beberapa waktu
yang lalu, saat ini objek  objek bidang tanah tersebut kembali terlihat dan timbul lebih kurang
seluas 賊53 Ha sehingga oleh masyarakat dapat kembali dimanfaatkan untuk peningkatan
ekonomi wilayah;
3. Bahwa selanjutnya agar warga masyarakat pemilik bidang  bidang tanah dimaksud segera
memperoleh kepastian hukum, maka atas inisiatif secara kolektif kami bermaksud agar dapat
diajukan pendaftaran hak pertama kali (Penerbitan Sertifikat) Pada Kantor Badan Pertanahan
Nasional (BPN Kab Tangerang) adapun hal  hal yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat
pendaftaran hak pertama kali sebelum dilakukannya PENGECEKAN SEKALIGUS
IDENTIFIKASI BIDANG  BIDANG TANAH maka diperlukan pula adanya SURAT
ARAHAN / SURAT KETERANGAN yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) tentang INFORMASI KESESUAIAN RUANG di
wilayah yang akan dimohonkan oleh masyarakat;
4. Bahwa sebagaimana hal  hal tersebut diatas dapat kami sampaikan sebagai bahan
pertimbangan untuk dilakukannya kesesuaian ruang pada lokasi yang akan dimohonkan
meliputi perbaikan struktur pantai yang mengalami abrasi akibat terkikis arus dan gelombang
laut yang secara periodik dan mengikis garis Pantai di wilayah yang akan dimohonkan oleh
masyarakat, perbaikan dimaksud akan dilakukan secara tradisional dengan cara membentuk
cerukcuk yang tersebut dari bahan bambu membentuk sekatan  sekatan dan tanggul agar dapat
teridentifikasi menjadi bidang  bidang sehingga dapat dimohonkan oleh masyarakat untuk
dilakukan pendaftaran hak pertama kali;
5. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin 4 (Empat) dimaksud maka perlu dilakukan
pertimbangan khusus dari Direktur Perencanaan Ruang Laut Cc Direktur Jendral
Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia
(KKP RI) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) kiranya
berkenan menerbitkan surat keterangan dan atau rekomendasi perubahan zonasi dan peruntukan
di lokasi yang akan dimohonkan oleh masyarakat dengan penjelasan sebagai berikut :
Address
Phone
Email
| Jalan Dahlia No. 1, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
| 022-20528152
| project@solusindoteknik.co.id
 Berdasarkan Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintahan Provinsi Banten Nomor
523/1409-DKP.03/2023 tanggal 23 September 2024 perihal Informasi Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang Laut menyampaikan informasi kesesuaian ruang laut yang
dimohonkan tersebut bukan sebagai zona perikanan budidaya, zona perikanan tangkap,
zona pertambangan energi dan mineral serta tidak termasuk wilayah kerja Tentara
Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Kelautan;
6. Bahwa mengingat pentingnya permohonan yang kami sampaikan tersebut agar warga
masyarakat Desa yang mengajukan permohonan tersebut segera memperoleh kepastian hukum
mohon kiranya agar Bapak Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut dapat memberikan
petunjuk dan arahan dengan efektif dan efisien.
Demikian Surat Permohonan kami sampaikan dengan penuh tanggung jawab dan harapan, dan
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Hormat Kami,
Direktur
Riany Resmayasari
Tembusan:
1. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
Lampiran. Peta Lokasi Kajian
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf
145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf

More Related Content

Similar to 145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf (16)

Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Didi Sadili
ANALISIS KONFLIK PEMANFAATAN RUANG_MAXI SOLANG.pdf
ANALISIS KONFLIK PEMANFAATAN RUANG_MAXI SOLANG.pdfANALISIS KONFLIK PEMANFAATAN RUANG_MAXI SOLANG.pdf
ANALISIS KONFLIK PEMANFAATAN RUANG_MAXI SOLANG.pdf
Maxi Solang
Peran Rencana Tata Ruang Dalam proses Perizinan
Peran Rencana Tata Ruang Dalam proses PerizinanPeran Rencana Tata Ruang Dalam proses Perizinan
Peran Rencana Tata Ruang Dalam proses Perizinan
KartikaEkaSari3
Paparan Narsum - Sinkronisasi Pusat Daerah TA 2023 - Sumatera II.pptx
Paparan Narsum - Sinkronisasi Pusat Daerah TA 2023 - Sumatera II.pptxPaparan Narsum - Sinkronisasi Pusat Daerah TA 2023 - Sumatera II.pptx
Paparan Narsum - Sinkronisasi Pusat Daerah TA 2023 - Sumatera II.pptx
muktitikahandayani1
Hukum Pembiayaan Pembangunan Kota. Studi kasus: Kampung Akuarium, Jakarta Utara
Hukum Pembiayaan Pembangunan Kota. Studi kasus: Kampung Akuarium, Jakarta UtaraHukum Pembiayaan Pembangunan Kota. Studi kasus: Kampung Akuarium, Jakarta Utara
Hukum Pembiayaan Pembangunan Kota. Studi kasus: Kampung Akuarium, Jakarta Utara
Nurlina Y.
kondisi air tanah DI tangsel november 2022.pptx
kondisi air tanah DI tangsel november 2022.pptxkondisi air tanah DI tangsel november 2022.pptx
kondisi air tanah DI tangsel november 2022.pptx
ssuser250448
24.07.2023 Progres Proyek KPBbhybhjb6jbU .pdf
24.07.2023 Progres Proyek KPBbhybhjb6jbU .pdf24.07.2023 Progres Proyek KPBbhybhjb6jbU .pdf
24.07.2023 Progres Proyek KPBbhybhjb6jbU .pdf
Retno785103
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
NonaSugiharti1
Materi_Sosialisasi_Perizinan_Air_Tanah_berdasarkan_Permen_BJP_07012025_OK2.pp...
Materi_Sosialisasi_Perizinan_Air_Tanah_berdasarkan_Permen_BJP_07012025_OK2.pp...Materi_Sosialisasi_Perizinan_Air_Tanah_berdasarkan_Permen_BJP_07012025_OK2.pp...
Materi_Sosialisasi_Perizinan_Air_Tanah_berdasarkan_Permen_BJP_07012025_OK2.pp...
Adi Handarbeni
Sosialisasi RDTR WP Kedungjajang dan WP Senduro.pdf
Sosialisasi RDTR WP Kedungjajang dan WP Senduro.pdfSosialisasi RDTR WP Kedungjajang dan WP Senduro.pdf
Sosialisasi RDTR WP Kedungjajang dan WP Senduro.pdf
ssuser71ea3b1
JUSTIFIKASI TEKNIS UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG
JUSTIFIKASI TEKNIS UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNGJUSTIFIKASI TEKNIS UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG
JUSTIFIKASI TEKNIS UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG
VontanaSalmon2
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Kendari
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota KendariResume Pelaksanaan New Site Development Kota Kendari
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Kendari
Bagus ardian
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (3...
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (3...Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (3...
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (3...
224100501
Materi Pak Kakan Sosprog 2024 Pendaftaran Tanah di Kabupaten Pati
Materi Pak Kakan Sosprog 2024 Pendaftaran Tanah di Kabupaten PatiMateri Pak Kakan Sosprog 2024 Pendaftaran Tanah di Kabupaten Pati
Materi Pak Kakan Sosprog 2024 Pendaftaran Tanah di Kabupaten Pati
ImamSurosoCenter
Sosialisasi kkprl
Sosialisasi kkprlSosialisasi kkprl
Sosialisasi kkprl
AminDoMasAlasWono
Permohonan pertambahan waktu
Permohonan pertambahan waktuPermohonan pertambahan waktu
Permohonan pertambahan waktu
kikibbid
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Didi Sadili
ANALISIS KONFLIK PEMANFAATAN RUANG_MAXI SOLANG.pdf
ANALISIS KONFLIK PEMANFAATAN RUANG_MAXI SOLANG.pdfANALISIS KONFLIK PEMANFAATAN RUANG_MAXI SOLANG.pdf
ANALISIS KONFLIK PEMANFAATAN RUANG_MAXI SOLANG.pdf
Maxi Solang
Peran Rencana Tata Ruang Dalam proses Perizinan
Peran Rencana Tata Ruang Dalam proses PerizinanPeran Rencana Tata Ruang Dalam proses Perizinan
Peran Rencana Tata Ruang Dalam proses Perizinan
KartikaEkaSari3
Paparan Narsum - Sinkronisasi Pusat Daerah TA 2023 - Sumatera II.pptx
Paparan Narsum - Sinkronisasi Pusat Daerah TA 2023 - Sumatera II.pptxPaparan Narsum - Sinkronisasi Pusat Daerah TA 2023 - Sumatera II.pptx
Paparan Narsum - Sinkronisasi Pusat Daerah TA 2023 - Sumatera II.pptx
muktitikahandayani1
Hukum Pembiayaan Pembangunan Kota. Studi kasus: Kampung Akuarium, Jakarta Utara
Hukum Pembiayaan Pembangunan Kota. Studi kasus: Kampung Akuarium, Jakarta UtaraHukum Pembiayaan Pembangunan Kota. Studi kasus: Kampung Akuarium, Jakarta Utara
Hukum Pembiayaan Pembangunan Kota. Studi kasus: Kampung Akuarium, Jakarta Utara
Nurlina Y.
kondisi air tanah DI tangsel november 2022.pptx
kondisi air tanah DI tangsel november 2022.pptxkondisi air tanah DI tangsel november 2022.pptx
kondisi air tanah DI tangsel november 2022.pptx
ssuser250448
24.07.2023 Progres Proyek KPBbhybhjb6jbU .pdf
24.07.2023 Progres Proyek KPBbhybhjb6jbU .pdf24.07.2023 Progres Proyek KPBbhybhjb6jbU .pdf
24.07.2023 Progres Proyek KPBbhybhjb6jbU .pdf
Retno785103
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
NonaSugiharti1
Materi_Sosialisasi_Perizinan_Air_Tanah_berdasarkan_Permen_BJP_07012025_OK2.pp...
Materi_Sosialisasi_Perizinan_Air_Tanah_berdasarkan_Permen_BJP_07012025_OK2.pp...Materi_Sosialisasi_Perizinan_Air_Tanah_berdasarkan_Permen_BJP_07012025_OK2.pp...
Materi_Sosialisasi_Perizinan_Air_Tanah_berdasarkan_Permen_BJP_07012025_OK2.pp...
Adi Handarbeni
Sosialisasi RDTR WP Kedungjajang dan WP Senduro.pdf
Sosialisasi RDTR WP Kedungjajang dan WP Senduro.pdfSosialisasi RDTR WP Kedungjajang dan WP Senduro.pdf
Sosialisasi RDTR WP Kedungjajang dan WP Senduro.pdf
ssuser71ea3b1
JUSTIFIKASI TEKNIS UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG
JUSTIFIKASI TEKNIS UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNGJUSTIFIKASI TEKNIS UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG
JUSTIFIKASI TEKNIS UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG
VontanaSalmon2
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Kendari
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota KendariResume Pelaksanaan New Site Development Kota Kendari
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Kendari
Bagus ardian
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (3...
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (3...Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (3...
Makalah Pendaftaran Tanah_PPT FH UII_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi (3...
224100501
Materi Pak Kakan Sosprog 2024 Pendaftaran Tanah di Kabupaten Pati
Materi Pak Kakan Sosprog 2024 Pendaftaran Tanah di Kabupaten PatiMateri Pak Kakan Sosprog 2024 Pendaftaran Tanah di Kabupaten Pati
Materi Pak Kakan Sosprog 2024 Pendaftaran Tanah di Kabupaten Pati
ImamSurosoCenter
Permohonan pertambahan waktu
Permohonan pertambahan waktuPermohonan pertambahan waktu
Permohonan pertambahan waktu
kikibbid

More from CIkumparan (20)

Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025.pdf
Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025.pdfSalinan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025.pdf
Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025.pdf
CIkumparan
PP Nomor 6 Tahun 2025.pdfpdfpdfpdfpdfpdfpdPP Nomor 6 Tahun 2025.pdfpdfpdfpdfpdfpdfpd
PP Nomor 6 Tahun 2025.pdfpdfpdfpdfpdfpdfpd
CIkumparan
Dokumen Salinan Keppres Nomor 5 Tahun 2025
Dokumen Salinan Keppres Nomor 5 Tahun 2025Dokumen Salinan Keppres Nomor 5 Tahun 2025
Dokumen Salinan Keppres Nomor 5 Tahun 2025
CIkumparan
IND_IPMG_Manifesto.pdfpdfpdfpdffffffffpdf
IND_IPMG_Manifesto.pdfpdfpdfpdffffffffpdfIND_IPMG_Manifesto.pdfpdfpdfpdffffffffpdf
IND_IPMG_Manifesto.pdfpdfpdfpdffffffffpdf
CIkumparan
Perpres Nomor 32 Tahun 2021.pdf pdf pdff
Perpres Nomor 32 Tahun 2021.pdf pdf pdffPerpres Nomor 32 Tahun 2021.pdf pdf pdff
Perpres Nomor 32 Tahun 2021.pdf pdf pdff
CIkumparan
SEB Pembelajaran di Bulan Ramadan_Final.pdf
SEB Pembelajaran di Bulan Ramadan_Final.pdfSEB Pembelajaran di Bulan Ramadan_Final.pdf
SEB Pembelajaran di Bulan Ramadan_Final.pdf
CIkumparan
putusan_mkri_11344_1735807848.pdfffffffff
putusan_mkri_11344_1735807848.pdfffffffffputusan_mkri_11344_1735807848.pdfffffffff
putusan_mkri_11344_1735807848.pdfffffffff
CIkumparan
Salinan UU Nomor 151 Tahun 2024.PDFpdfpdf
Salinan UU Nomor 151 Tahun 2024.PDFpdfpdfSalinan UU Nomor 151 Tahun 2024.PDFpdfpdf
Salinan UU Nomor 151 Tahun 2024.PDFpdfpdf
CIkumparan
Audit-Tata-Niaga-Impor-2017.pdfpdfpdfpdf
Audit-Tata-Niaga-Impor-2017.pdfpdfpdfpdfAudit-Tata-Niaga-Impor-2017.pdfpdfpdfpdf
Audit-Tata-Niaga-Impor-2017.pdfpdfpdfpdf
CIkumparan
Salinan Keppres Nomor 31 Tahun 2024.pdf,m
Salinan Keppres Nomor 31 Tahun 2024.pdf,mSalinan Keppres Nomor 31 Tahun 2024.pdf,m
Salinan Keppres Nomor 31 Tahun 2024.pdf,m
CIkumparan
Salinan Perpres Nomor 137 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 137 Tahun 2024.pdfSalinan Perpres Nomor 137 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 137 Tahun 2024.pdf
CIkumparan
Salinan Perpres Nomor 140 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 140 Tahun 2024.pdfSalinan Perpres Nomor 140 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 140 Tahun 2024.pdf
CIkumparan
Salinan Perpres Nomor 139 Tahun 2024 PDF
Salinan Perpres Nomor 139 Tahun 2024 PDFSalinan Perpres Nomor 139 Tahun 2024 PDF
Salinan Perpres Nomor 139 Tahun 2024 PDF
CIkumparan
Pelantikan tanggal 22 Oktober.pdxfpdfpdf
Pelantikan tanggal 22 Oktober.pdxfpdfpdfPelantikan tanggal 22 Oktober.pdxfpdfpdf
Pelantikan tanggal 22 Oktober.pdxfpdfpdf
CIkumparan
Salinan Perpres Nomor 139 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 139 Tahun 2024.pdfSalinan Perpres Nomor 139 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 139 Tahun 2024.pdf
CIkumparan
Salinan PP Nomor 44 Tahun 2024.pdfpdfpdf
Salinan PP Nomor 44 Tahun 2024.pdfpdfpdfSalinan PP Nomor 44 Tahun 2024.pdfpdfpdf
Salinan PP Nomor 44 Tahun 2024.pdfpdfpdf
CIkumparan
PROVINSI DKI JAKARTA - SK PEMBENTUKAN TIM KAMPANYE RIDWAN KAMIL-SUSWONO.pdf
PROVINSI DKI JAKARTA - SK PEMBENTUKAN TIM KAMPANYE RIDWAN KAMIL-SUSWONO.pdfPROVINSI DKI JAKARTA - SK PEMBENTUKAN TIM KAMPANYE RIDWAN KAMIL-SUSWONO.pdf
PROVINSI DKI JAKARTA - SK PEMBENTUKAN TIM KAMPANYE RIDWAN KAMIL-SUSWONO.pdf
CIkumparan
LAMPIRAN I PP Nomor 94 Tahun 2012 kumparan.com
LAMPIRAN I PP Nomor 94 Tahun 2012 kumparan.comLAMPIRAN I PP Nomor 94 Tahun 2012 kumparan.com
LAMPIRAN I PP Nomor 94 Tahun 2012 kumparan.com
CIkumparan
(BERSIH) RUU PERUBAHAN KEMENTERIAN NEGARA (rev. 18.20 WIB).pdf
(BERSIH) RUU PERUBAHAN KEMENTERIAN NEGARA (rev. 18.20 WIB).pdf(BERSIH) RUU PERUBAHAN KEMENTERIAN NEGARA (rev. 18.20 WIB).pdf
(BERSIH) RUU PERUBAHAN KEMENTERIAN NEGARA (rev. 18.20 WIB).pdf
CIkumparan
(BERSIH) RUU PERUBAHAN ATAS UU DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN (revisi 17092024 p...
(BERSIH) RUU PERUBAHAN ATAS UU DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN (revisi 17092024 p...(BERSIH) RUU PERUBAHAN ATAS UU DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN (revisi 17092024 p...
(BERSIH) RUU PERUBAHAN ATAS UU DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN (revisi 17092024 p...
CIkumparan
Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025.pdf
Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025.pdfSalinan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025.pdf
Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025.pdf
CIkumparan
PP Nomor 6 Tahun 2025.pdfpdfpdfpdfpdfpdfpdPP Nomor 6 Tahun 2025.pdfpdfpdfpdfpdfpdfpd
PP Nomor 6 Tahun 2025.pdfpdfpdfpdfpdfpdfpd
CIkumparan
Dokumen Salinan Keppres Nomor 5 Tahun 2025
Dokumen Salinan Keppres Nomor 5 Tahun 2025Dokumen Salinan Keppres Nomor 5 Tahun 2025
Dokumen Salinan Keppres Nomor 5 Tahun 2025
CIkumparan
IND_IPMG_Manifesto.pdfpdfpdfpdffffffffpdf
IND_IPMG_Manifesto.pdfpdfpdfpdffffffffpdfIND_IPMG_Manifesto.pdfpdfpdfpdffffffffpdf
IND_IPMG_Manifesto.pdfpdfpdfpdffffffffpdf
CIkumparan
Perpres Nomor 32 Tahun 2021.pdf pdf pdff
Perpres Nomor 32 Tahun 2021.pdf pdf pdffPerpres Nomor 32 Tahun 2021.pdf pdf pdff
Perpres Nomor 32 Tahun 2021.pdf pdf pdff
CIkumparan
SEB Pembelajaran di Bulan Ramadan_Final.pdf
SEB Pembelajaran di Bulan Ramadan_Final.pdfSEB Pembelajaran di Bulan Ramadan_Final.pdf
SEB Pembelajaran di Bulan Ramadan_Final.pdf
CIkumparan
putusan_mkri_11344_1735807848.pdfffffffff
putusan_mkri_11344_1735807848.pdfffffffffputusan_mkri_11344_1735807848.pdfffffffff
putusan_mkri_11344_1735807848.pdfffffffff
CIkumparan
Salinan UU Nomor 151 Tahun 2024.PDFpdfpdf
Salinan UU Nomor 151 Tahun 2024.PDFpdfpdfSalinan UU Nomor 151 Tahun 2024.PDFpdfpdf
Salinan UU Nomor 151 Tahun 2024.PDFpdfpdf
CIkumparan
Audit-Tata-Niaga-Impor-2017.pdfpdfpdfpdf
Audit-Tata-Niaga-Impor-2017.pdfpdfpdfpdfAudit-Tata-Niaga-Impor-2017.pdfpdfpdfpdf
Audit-Tata-Niaga-Impor-2017.pdfpdfpdfpdf
CIkumparan
Salinan Keppres Nomor 31 Tahun 2024.pdf,m
Salinan Keppres Nomor 31 Tahun 2024.pdf,mSalinan Keppres Nomor 31 Tahun 2024.pdf,m
Salinan Keppres Nomor 31 Tahun 2024.pdf,m
CIkumparan
Salinan Perpres Nomor 137 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 137 Tahun 2024.pdfSalinan Perpres Nomor 137 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 137 Tahun 2024.pdf
CIkumparan
Salinan Perpres Nomor 140 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 140 Tahun 2024.pdfSalinan Perpres Nomor 140 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 140 Tahun 2024.pdf
CIkumparan
Salinan Perpres Nomor 139 Tahun 2024 PDF
Salinan Perpres Nomor 139 Tahun 2024 PDFSalinan Perpres Nomor 139 Tahun 2024 PDF
Salinan Perpres Nomor 139 Tahun 2024 PDF
CIkumparan
Pelantikan tanggal 22 Oktober.pdxfpdfpdf
Pelantikan tanggal 22 Oktober.pdxfpdfpdfPelantikan tanggal 22 Oktober.pdxfpdfpdf
Pelantikan tanggal 22 Oktober.pdxfpdfpdf
CIkumparan
Salinan Perpres Nomor 139 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 139 Tahun 2024.pdfSalinan Perpres Nomor 139 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 139 Tahun 2024.pdf
CIkumparan
Salinan PP Nomor 44 Tahun 2024.pdfpdfpdf
Salinan PP Nomor 44 Tahun 2024.pdfpdfpdfSalinan PP Nomor 44 Tahun 2024.pdfpdfpdf
Salinan PP Nomor 44 Tahun 2024.pdfpdfpdf
CIkumparan
PROVINSI DKI JAKARTA - SK PEMBENTUKAN TIM KAMPANYE RIDWAN KAMIL-SUSWONO.pdf
PROVINSI DKI JAKARTA - SK PEMBENTUKAN TIM KAMPANYE RIDWAN KAMIL-SUSWONO.pdfPROVINSI DKI JAKARTA - SK PEMBENTUKAN TIM KAMPANYE RIDWAN KAMIL-SUSWONO.pdf
PROVINSI DKI JAKARTA - SK PEMBENTUKAN TIM KAMPANYE RIDWAN KAMIL-SUSWONO.pdf
CIkumparan
LAMPIRAN I PP Nomor 94 Tahun 2012 kumparan.com
LAMPIRAN I PP Nomor 94 Tahun 2012 kumparan.comLAMPIRAN I PP Nomor 94 Tahun 2012 kumparan.com
LAMPIRAN I PP Nomor 94 Tahun 2012 kumparan.com
CIkumparan
(BERSIH) RUU PERUBAHAN KEMENTERIAN NEGARA (rev. 18.20 WIB).pdf
(BERSIH) RUU PERUBAHAN KEMENTERIAN NEGARA (rev. 18.20 WIB).pdf(BERSIH) RUU PERUBAHAN KEMENTERIAN NEGARA (rev. 18.20 WIB).pdf
(BERSIH) RUU PERUBAHAN KEMENTERIAN NEGARA (rev. 18.20 WIB).pdf
CIkumparan
(BERSIH) RUU PERUBAHAN ATAS UU DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN (revisi 17092024 p...
(BERSIH) RUU PERUBAHAN ATAS UU DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN (revisi 17092024 p...(BERSIH) RUU PERUBAHAN ATAS UU DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN (revisi 17092024 p...
(BERSIH) RUU PERUBAHAN ATAS UU DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN (revisi 17092024 p...
CIkumparan

Recently uploaded (8)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
mohgalihrakasiwi2002
Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdf
Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdfTindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdf
Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdf
CI kumparan
Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...
Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...
Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...
TrinurhayatiUINWalis
PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppt
PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.pptPPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppt
PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppt
a1011231229
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
EnforceA Real Solution
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
gembeldarurat01
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
mohgalihrakasiwi2002
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdfSistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
CI kumparan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
mohgalihrakasiwi2002
Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdf
Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdfTindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdf
Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdf
CI kumparan
Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...
Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...
Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...
TrinurhayatiUINWalis
PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppt
PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.pptPPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppt
PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppt
a1011231229
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
EnforceA Real Solution
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
gembeldarurat01
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
mohgalihrakasiwi2002
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdfSistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
CI kumparan

145 - Surat Permohonan Arahan KKP.ppdfdf

  • 1. Address Phone Email | Jalan Dahlia No. 1, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. | 022-20528152 | project@solusindoteknik.co.id Bandung, 25 Oktober 2024 Nomor : 145/STI/SK/X/2024 Lampiran : (Exemplar) Kepada Yth, Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Di Tempat Perihal : Surat Permohonan Arahan Dengan Hormat, Kami PT Solusindo Teknik Indonesia adalah merupakan Perusahaan di bidang Jasa Perizinan yang dalam hal ini bertindak atas dasar kerjasama antara Law Firm Septian Wicaksono and Partners Advocates, Tax & Legal Consultans dan PT Solusindo Teknik Indonesia untuk melaksanakan dan membuat kajian mengenai batas administrasi wilayah untuk rencana indentifikasi bidang-bidang tanah yang berada di Kabupaten Tangerang, Banten untuk kepentingan Penerbitan Alas Hak berdasarkan Letter C yang telah terbit di lokasi tersebut, dengan ini menerangkan hal hal sebagai berikut : 1. Bahwa dengan ini kami sampaikan bahwa berkaitan dengan adanya Letter C yang telah dimiliki oleh warga agar dapat diterbitkan Alas Hak Sertifikat kepemilikannya agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan mengusahakan kembali bidang-bidang tanah tersebut yang dahulu diperuntukan sebagai tambak dan budidaya hasil laut lainnya namun saat ini kondisi bidang tanah tersebut telah berubah dan tidak sesuai dengan peruntukan seharusnya. Desa yang kami maksud diantaranya: Desa Kecamatan Luas Jumlah Kavling Keterangan Alas (Ha) Peta (Ha) Tanjung Burung Teluknaga 87.3218 87.32 22 Terlampir Sukawali Pakuhaji 78.06 78.0613 17 Terlampir Kramat Pakuhaji 29.3832 27.8739 17 Terlampir Karang Serang Sukadiri 140.7327 140.7327 23 Terlampir Tanjung Anom Mauk 176.4880 169.6922 41 Terlampir Marga Mulya Mauk 237.6023 239.2333 56 Terlampir Ketapang Mauk 114.4511 114.4294 33 Terlampir Mauk Barat Mauk 77.7593 77.7514 25 Terlampir Patramanggala Kemiri 53.5141 53.5141 15 Terlampir
  • 2. Address Phone Email | Jalan Dahlia No. 1, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. | 022-20528152 | project@solusindoteknik.co.id Karang Anyar Kemiri 35.8802 35.8802 10 Terlampir Lontar Kemiri 59.1095 59.1095 18 Terlampir Pagedangan Ilir Kronjo 43.9275 43.9275 14 Terlampir Muncung Kronjo 84.4142 84.4142 18 Terlampir Kronjo Kronjo 80.4450 80.4450 17 Terlampir Kohod Pakuhaji 116.0081 115.3626 63 Terlampir TOTAL 1,415.0970 1,407.7473 389 2. Bahwa bidang bidang tanah tersebut secara administrasi telah tercatat pada Buku Kas/Letter C dan Girik pada 15 Desa tersebut adapun selama beberapa tahun berjalan terhadap bidang bidang tanah dimaksud sempat tidak dapat dimanfaatkan oleh pemilik lahan oleh karena adanya pengikisan tanah yang disebabkan oleh gelombang air laut serta adanya pasang surut air laut (abrasi), namun ketika dilakukan penelaahan oleh perwakilan Pemerintah Desa beberapa waktu yang lalu, saat ini objek objek bidang tanah tersebut kembali terlihat dan timbul lebih kurang seluas 賊53 Ha sehingga oleh masyarakat dapat kembali dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi wilayah; 3. Bahwa selanjutnya agar warga masyarakat pemilik bidang bidang tanah dimaksud segera memperoleh kepastian hukum, maka atas inisiatif secara kolektif kami bermaksud agar dapat diajukan pendaftaran hak pertama kali (Penerbitan Sertifikat) Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN Kab Tangerang) adapun hal hal yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat pendaftaran hak pertama kali sebelum dilakukannya PENGECEKAN SEKALIGUS IDENTIFIKASI BIDANG BIDANG TANAH maka diperlukan pula adanya SURAT ARAHAN / SURAT KETERANGAN yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) tentang INFORMASI KESESUAIAN RUANG di wilayah yang akan dimohonkan oleh masyarakat; 4. Bahwa sebagaimana hal hal tersebut diatas dapat kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukannya kesesuaian ruang pada lokasi yang akan dimohonkan meliputi perbaikan struktur pantai yang mengalami abrasi akibat terkikis arus dan gelombang laut yang secara periodik dan mengikis garis Pantai di wilayah yang akan dimohonkan oleh masyarakat, perbaikan dimaksud akan dilakukan secara tradisional dengan cara membentuk cerukcuk yang tersebut dari bahan bambu membentuk sekatan sekatan dan tanggul agar dapat teridentifikasi menjadi bidang bidang sehingga dapat dimohonkan oleh masyarakat untuk dilakukan pendaftaran hak pertama kali; 5. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin 4 (Empat) dimaksud maka perlu dilakukan pertimbangan khusus dari Direktur Perencanaan Ruang Laut Cc Direktur Jendral Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) kiranya berkenan menerbitkan surat keterangan dan atau rekomendasi perubahan zonasi dan peruntukan di lokasi yang akan dimohonkan oleh masyarakat dengan penjelasan sebagai berikut :
  • 3. Address Phone Email | Jalan Dahlia No. 1, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. | 022-20528152 | project@solusindoteknik.co.id Berdasarkan Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintahan Provinsi Banten Nomor 523/1409-DKP.03/2023 tanggal 23 September 2024 perihal Informasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut menyampaikan informasi kesesuaian ruang laut yang dimohonkan tersebut bukan sebagai zona perikanan budidaya, zona perikanan tangkap, zona pertambangan energi dan mineral serta tidak termasuk wilayah kerja Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Kelautan; 6. Bahwa mengingat pentingnya permohonan yang kami sampaikan tersebut agar warga masyarakat Desa yang mengajukan permohonan tersebut segera memperoleh kepastian hukum mohon kiranya agar Bapak Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut dapat memberikan petunjuk dan arahan dengan efektif dan efisien. Demikian Surat Permohonan kami sampaikan dengan penuh tanggung jawab dan harapan, dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Hormat Kami, Direktur Riany Resmayasari Tembusan: 1. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
  • 4. Lampiran. Peta Lokasi Kajian Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten