Il Welfare Aziendale: dalla Teoria alla Pratica
Download as pptx, pdf0 likes502 views
Il welfare aziendale comprende iniziative per il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie, offrendo vantaggi sia per i lavoratori che per le aziende. La ricerca evidenzia vari servizi disponibili, tra cui formazione, flessibilità lavorativa e supporto economico, ma anche la resistenza delle PMI nel adottare tali sistemi a causa di preoccupazioni sui costi. È necessaria una maggiore consapevolezza sui benefici del welfare aziendale per incoraggiare la sua diffusione.
1 of 28
Download to read offline
Ad
Recommended
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN PROMKES KELOMPOK 3.pptx
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN PROMKES KELOMPOK 3.pptxanisa404771Manajemen puskesmas dan akreditasi merupakan topik utama dokumen tersebut. Dokumen ini membahas tentang proses kegiatan praktik lapangan di Puskesmas Cianjur Kota yang meliputi pengukuran kesehatan balita dan lansia, kunjungan rumah, serta hasil identifikasi masalah kesehatan masyarakat. Dokumen ini juga meninjau proses manajemen dan akreditasi Puskesmas Cianjur Kota.
Standar operasional prosedur pelacakan gizi buruk
Standar operasional prosedur pelacakan gizi burukyusup firmawanDokumen ini adalah standar operasional prosedur pelacakan kasus gizi buruk yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Kalimanggis, bertujuan untuk menemukan dan menangani kasus balita gizi buruk secara cepat dan efektif. Terdapat serangkaian langkah yang harus dilakukan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pelacakan, termasuk koordinasi dengan petugas kesehatan. Kebijakan ini memastikan bahwa semua balita gizi buruk yang dilaporkan dapat teridentifikasi dan mendapatkan perawatan yang diperlukan.
Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021Deyankanggrek LufhimsomuchDokumen ini adalah keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru mengenai revisi rencana strategis untuk periode 2016-2021. Rencana ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana kerja. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada Agustus 2018.
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022BappedaLampungUtaraDokumen tersebut membahas tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, dengan tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Dibahas pula dampak Covid-19, prioritas pembangunan, sasaran pembangunan, serta proyek-proyek utama.
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen KemendesTV DesaDokumen ini menjelaskan strategi pemulihan ekonomi desa melalui ketahanan pangan, revitalisasi badan usaha milik desa (Bumdes), dan digitalisasi ekonomi dengan kolaborasi e-commerce. Pemerintah fokus pada peningkatan produksi pangan, perputaran ekonomi, serta dukungan permodalan dan kapasitas manajerial Bumdes untuk menghindari krisis pangan dan inflasi. Selain itu, terdapat penekanan pada program pembangunan desa yang mencakup sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan pengembangan wisata desa.
rancangan akper.pptx
rancangan akper.pptxSyahrirChalirDokumen ini menjelaskan komponen dan langkah-langkah dalam merancang aksi perubahan, mulai dari pendahuluan hingga manajemen risiko. Fokusnya mencakup analisis masalah, strategi pemecahan, terobosan inovasi, serta tahapan implementasi yang melibatkan stakeholder. Tujuan dan manfaat dari aksi perubahan ini adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik.
Tantangan dan Instrumen Penilaian Kota Inklusif
Tantangan dan Instrumen Penilaian Kota InklusifSitiZahrinaFakhrana1Dokumen ini membahas tantangan yang dihadapi dalam perencanaan kota inklusif, seperti urbanisasi cepat, kebijakan yang menguntungkan kelas elit, dan kurangnya data akurat tentang permukiman informal. Ditekankan pentingnya partisipasi publik dan perencanaan proaktif untuk menciptakan kota yang adil dan aksesibel bagi semua kelompok, termasuk masyarakat marjinal. Instrumen penilaian untuk menilai keinklusifan kota juga diusulkan, mencakup berbagai sektor seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.
PPT - Berorientasi Pelayanan Latsar CPNS
PPT - Berorientasi Pelayanan Latsar CPNSSobirin15Dokumen ini membahas pentingnya perilaku berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam meningkatkan pelayanan publik di Indonesia. Selain itu, dijelaskan bahwa pelayanan harus memenuhi prinsip partisipatif, transparan, dan tidak diskriminatif untuk mencapai kepuasan masyarakat. Penekanan juga diberikan pada perlunya perubahan mindset ASN agar dapat memberikan layanan yang berkualitas dan efisien.
Paparan forum skpd
Paparan forum skpdasholahuddin1. Dokumen ini membahas tema dan prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2014 di Provinsi Jambi untuk memantapkan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Jambi Emas 2015.
Profil kampung kb Bina sejahtera
Profil kampung kb Bina sejahteraSuwondo ChanDokumen ini membahas tentang langkah-langkah penguatan delapan fungsi keluarga melalui pembentukan Kampung KB di Desa Bhuana Jaya, termasuk upaya pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas hidup. Melalui program ini, desa berfokus pada pembangunan keluarga berencana dan penyelenggaraan data kependudukan yang akurat. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial di daerah tersebut.
Kerangka acuan kegiatan pmt bumil kek
Kerangka acuan kegiatan pmt bumil kekyusup firmawanDokumen ini membahas kerangka acuan kegiatan pemberian dan pendampingan makanan tambahan untuk ibu hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Kalimanggis tahun 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan angka ibu hamil KEK, kematian bayi dan ibu, serta bayi berat lahir rendah dengan memberikan makanan tambahan lokal selama 90 hari dan memantau perkembangan berat badan serta lingkar lengan atas ibu hamil. Kegiatan akan dilaks
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANSiti SahatiDokumen ini membahas tata kelola pemerintahan desa di Indonesia dalam konteks pembangunan berkelanjutan, menekankan peran desa sebagai subjek pembangunan. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat pula kebijakan dan peraturan terkait pengelolaan keuangan desa serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022RizkieDaniDokumen ini membahas kebijakan dan program Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang keluarga berencana untuk percepatan penurunan stunting di Indonesia pada tahun anggaran 2022. Fokus utama adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan penanganan stunting melalui berbagai inisiatif, termasuk pendampingan keluarga dan edukasi kesehatan. Target penurunan stunting ditetapkan dengan strategis dalam program pembangunan selama periode 2020-2024.
Kader pembangunan manusia
Kader pembangunan manusiaSalim SAgKader Pembangunan Manusia (KPM) merupakan tenaga terpilih yang berperan dalam pembangunan manusia di desa, khususnya untuk mengatasi stunting. Tugas KPM meliputi peningkatan layanan kesehatan, gizi, dan pendidikan anak, serta koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penanganan stunting. Keberhasilan KPM bergantung pada seleksi yang tepat dan pelatihan yang berkelanjutan untuk memastikan mereka memiliki kapasitas yang memadai.
CARTE SANITAIRE DU BURUNDI - JUIN 2015CTB BurundiLe ministère de la santé publique du Burundi élabore une carte sanitaire pour délimiter les aires de responsabilité des structures sanitaires, avec l'aide de la coopération belge et du musée royal d'Afrique centrale. Le projet inclut la numérisation des limites des districts sanitaires et le positionnement de 2052 formations sanitaires, menant à la création de la première carte sanitaire du pays. Cette initiative vise à améliorer l'analyse spatiale des données et la planification dans le secteur de la santé.
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Lurah
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - LurahNurul DharmayantiDokumen ini berisi informasi penilaian pegawai negeri sipil, termasuk nama, NIP, pangkat, jabatan, dan unit kerja. Terdapat juga rincian mengenai kegiatan tugas pokok dan target yang harus dicapai selama periode penilaian. Laporan ini mencakup angka kredit terkait pelaksanaan tugas dan pengelolaan administrasi.
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfSuwondo ChanKeputusan Kepala Desa Bhuana Jaya membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja-Posyandu) Tingkat Desa untuk menunjang pelaksanaan Posyandu. Kelompok kerja terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota dari unsur pemerintah desa dan masyarakat.
Surat keputusan rs rtlh desa wonorejo kecamatan lumbang kabupaten pasuruan
Surat keputusan rs rtlh desa wonorejo kecamatan lumbang kabupaten pasuruanMUHAMAD HATTA MULYOAJI,SE.,MSi.,MP.,BKPDokumen tersebut berisi keputusan kepala desa Wonorejo tentang pembentukan lima kelompok masyarakat untuk rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Kelompok-kelompok tersebut adalah Samira, Ngepoh, Petungroto, Wonorejo, dan Sumber Rejeki, yang bertujuan untuk mengkoordinasikan anggota kelompok di desa Wonorejo.
Transformasi layanan Primer dan SDM Kesehatan
Transformasi layanan Primer dan SDM KesehatanumbtvDokumen ini membahas transformasi pelayanan kesehatan primer di Provinsi Bengkulu yang mencakup peran pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, penguatan sistem pelayanan, dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan. Agenda transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan infrastruktur. Namun, terdapat tantangan dalam ketersediaan tenaga kesehatan, dengan sejumlah puskesmas masih belum memiliki dokter dan kekurangan di berbagai bidang.
Sk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyanduAbdul KoharKeputusan Kepala Desa Cilayung membentuk kelompok kerja operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk meningkatkan koordinasi dan pembinaan Posyandu. Kelompok kerja ini akan mengelola data Posyandu, merencanakan kegiatan, membimbing kader, dan melaporkan kegiatan ke kepala desa dan camat.
apb desa
apb desaFormasi OrgDokumen tersebut merangkum tentang tiga komponen utama anggaran desa yaitu Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa terdiri atas PAD, transfer, dan pendapatan lain-lain. Belanja Desa terbagi menjadi belanja pegawai, barang/jasa, dan modal yang mendanai kewenangan desa. Pembiayaan Desa terdiri atas penerimaan dan pengeluaran yang dapat diterima/dibayar kembali
Standar operasional prosedur bpb
Standar operasional prosedur bpbyusup firmawanSOP ini mengatur prosedur bulan penimbangan berat badan dan pengukuran panjang badan/tinggi badan balita di wilayah kerja Puskesmas Kalimanggis. Prosedur meliputi persiapan seperti sosialisasi, persiapan form dan alat ukur, pelaksanaan penimbangan dan pengukuran, pengolahan data, pembuatan laporan, dan perencanaan tindak lanjut. Tujuannya untuk memperoleh data status gizi balita secara berkala.
PAPARAN PERBUP NO 55.pptx
PAPARAN PERBUP NO 55.pptxKANTORCAMATGEMARANGPeraturan Bupati Madiun Nomor 55 Tahun 2022 mengatur tentang penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan ini mengatur tentang pengelola, pemegang, dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja perjalanan dinas."
Presentasi uu desa versi terbaru
Presentasi uu desa versi terbaruIndonesia Anti Corruption ForumDokumen tersebut membahas skema pembangunan desa yang berfokus pada masyarakat desa sendiri. UU Desa baru memberikan pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak desa serta memperkuat lembaga-lembaga desa untuk mengelola pembangunan secara mandiri berdasarkan kebutuhan masyarakatnya.
Keterbukaan Informasi Publik - Desa
Keterbukaan Informasi Publik - DesaFormasi OrgDokumen ini membahas tentang keterbukaan informasi desa sesuai dengan UU 14/2008 dan hubungannya dengan sistem informasi desa. Terdapat kewajiban bagi pemerintah desa untuk menyediakan dan mengelola informasi publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Transparansi informasi diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
penjelasan, dasar hukum, tujuan, dll tentang BADAN LAYANAN UMUM (BLU).pdf
penjelasan, dasar hukum, tujuan, dll tentang BADAN LAYANAN UMUM (BLU).pdffathiaumaraBadan Layanan Umum (BLU) dibentuk untuk memberikan pelayanan masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan, dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Pengelolaan keuangan BLU memberikan fleksibilitas dalam menerapkan praktik bisnis yang baik, sementara Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. BLU bertanggung jawab langsung kepada instansi induk dan wajib menyusun laporan keuangan serta kinerja sebagai bagian dari akuntabilitasnya.
Buku Juknis Bantuan Operasional Kesehatan
Buku Juknis Bantuan Operasional KesehatanAnggit T A WKementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan petunjuk teknis mengenai bantuan operasional kesehatan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat. Terobosan dalam mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui perubahan dari bantuan sosial menjadi tugas pembantuan, serta integrasi dengan program jaminan kesehatan lainnya. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya.
Welfare aziendale
Welfare aziendaleISTUD Business SchoolIl documento analizza il concetto di welfare aziendale, evidenziando i benefit e servizi forniti dalle imprese per migliorare la vita dei dipendenti e ottimizzare i risultati aziendali. Vengono discussi vari modelli di welfare, le opportunità di defiscalizzazione e esempi pratici di aziende che implementano strategie efficaci per il benessere dei lavoratori, come Google e Tetra Pak. Si sottolinea l'importanza di un approccio flessibile e personalizzato agli interventi di welfare, con un focus sulla trasformazione delle politiche statali in relazione alle esigenze del mercato attuale.
Welfare Aziendale
Welfare AziendaleFree Your TalentIl documento discute il welfare aziendale come insieme di benefit e servizi che un'azienda offre ai propri dipendenti per migliorare la loro qualità della vita e incrementare la produttività. Illustra l'importanza del welfare come investimento strategico per le aziende, evidenziando la defiscalizzazione e la personalizzazione dei piani di welfare in base ai bisogni individuali. Viene anche analizzato il contesto legislativo e presentati esempi pratici di implementazione di politiche di welfare, con un focus su aziende come Google e UniCredit.
More Related Content
What's hot (20)
Paparan forum skpd
Paparan forum skpdasholahuddin1. Dokumen ini membahas tema dan prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2014 di Provinsi Jambi untuk memantapkan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Jambi Emas 2015.
Profil kampung kb Bina sejahtera
Profil kampung kb Bina sejahteraSuwondo ChanDokumen ini membahas tentang langkah-langkah penguatan delapan fungsi keluarga melalui pembentukan Kampung KB di Desa Bhuana Jaya, termasuk upaya pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas hidup. Melalui program ini, desa berfokus pada pembangunan keluarga berencana dan penyelenggaraan data kependudukan yang akurat. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial di daerah tersebut.
Kerangka acuan kegiatan pmt bumil kek
Kerangka acuan kegiatan pmt bumil kekyusup firmawanDokumen ini membahas kerangka acuan kegiatan pemberian dan pendampingan makanan tambahan untuk ibu hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Kalimanggis tahun 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan angka ibu hamil KEK, kematian bayi dan ibu, serta bayi berat lahir rendah dengan memberikan makanan tambahan lokal selama 90 hari dan memantau perkembangan berat badan serta lingkar lengan atas ibu hamil. Kegiatan akan dilaks
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANSiti SahatiDokumen ini membahas tata kelola pemerintahan desa di Indonesia dalam konteks pembangunan berkelanjutan, menekankan peran desa sebagai subjek pembangunan. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat pula kebijakan dan peraturan terkait pengelolaan keuangan desa serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022RizkieDaniDokumen ini membahas kebijakan dan program Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang keluarga berencana untuk percepatan penurunan stunting di Indonesia pada tahun anggaran 2022. Fokus utama adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan penanganan stunting melalui berbagai inisiatif, termasuk pendampingan keluarga dan edukasi kesehatan. Target penurunan stunting ditetapkan dengan strategis dalam program pembangunan selama periode 2020-2024.
Kader pembangunan manusia
Kader pembangunan manusiaSalim SAgKader Pembangunan Manusia (KPM) merupakan tenaga terpilih yang berperan dalam pembangunan manusia di desa, khususnya untuk mengatasi stunting. Tugas KPM meliputi peningkatan layanan kesehatan, gizi, dan pendidikan anak, serta koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penanganan stunting. Keberhasilan KPM bergantung pada seleksi yang tepat dan pelatihan yang berkelanjutan untuk memastikan mereka memiliki kapasitas yang memadai.
CARTE SANITAIRE DU BURUNDI - JUIN 2015CTB BurundiLe ministère de la santé publique du Burundi élabore une carte sanitaire pour délimiter les aires de responsabilité des structures sanitaires, avec l'aide de la coopération belge et du musée royal d'Afrique centrale. Le projet inclut la numérisation des limites des districts sanitaires et le positionnement de 2052 formations sanitaires, menant à la création de la première carte sanitaire du pays. Cette initiative vise à améliorer l'analyse spatiale des données et la planification dans le secteur de la santé.
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Lurah
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - LurahNurul DharmayantiDokumen ini berisi informasi penilaian pegawai negeri sipil, termasuk nama, NIP, pangkat, jabatan, dan unit kerja. Terdapat juga rincian mengenai kegiatan tugas pokok dan target yang harus dicapai selama periode penilaian. Laporan ini mencakup angka kredit terkait pelaksanaan tugas dan pengelolaan administrasi.
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfSuwondo ChanKeputusan Kepala Desa Bhuana Jaya membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja-Posyandu) Tingkat Desa untuk menunjang pelaksanaan Posyandu. Kelompok kerja terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota dari unsur pemerintah desa dan masyarakat.
Surat keputusan rs rtlh desa wonorejo kecamatan lumbang kabupaten pasuruan
Surat keputusan rs rtlh desa wonorejo kecamatan lumbang kabupaten pasuruanMUHAMAD HATTA MULYOAJI,SE.,MSi.,MP.,BKPDokumen tersebut berisi keputusan kepala desa Wonorejo tentang pembentukan lima kelompok masyarakat untuk rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Kelompok-kelompok tersebut adalah Samira, Ngepoh, Petungroto, Wonorejo, dan Sumber Rejeki, yang bertujuan untuk mengkoordinasikan anggota kelompok di desa Wonorejo.
Transformasi layanan Primer dan SDM Kesehatan
Transformasi layanan Primer dan SDM KesehatanumbtvDokumen ini membahas transformasi pelayanan kesehatan primer di Provinsi Bengkulu yang mencakup peran pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, penguatan sistem pelayanan, dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan. Agenda transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan infrastruktur. Namun, terdapat tantangan dalam ketersediaan tenaga kesehatan, dengan sejumlah puskesmas masih belum memiliki dokter dan kekurangan di berbagai bidang.
Sk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyanduAbdul KoharKeputusan Kepala Desa Cilayung membentuk kelompok kerja operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk meningkatkan koordinasi dan pembinaan Posyandu. Kelompok kerja ini akan mengelola data Posyandu, merencanakan kegiatan, membimbing kader, dan melaporkan kegiatan ke kepala desa dan camat.
apb desa
apb desaFormasi OrgDokumen tersebut merangkum tentang tiga komponen utama anggaran desa yaitu Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa terdiri atas PAD, transfer, dan pendapatan lain-lain. Belanja Desa terbagi menjadi belanja pegawai, barang/jasa, dan modal yang mendanai kewenangan desa. Pembiayaan Desa terdiri atas penerimaan dan pengeluaran yang dapat diterima/dibayar kembali
Standar operasional prosedur bpb
Standar operasional prosedur bpbyusup firmawanSOP ini mengatur prosedur bulan penimbangan berat badan dan pengukuran panjang badan/tinggi badan balita di wilayah kerja Puskesmas Kalimanggis. Prosedur meliputi persiapan seperti sosialisasi, persiapan form dan alat ukur, pelaksanaan penimbangan dan pengukuran, pengolahan data, pembuatan laporan, dan perencanaan tindak lanjut. Tujuannya untuk memperoleh data status gizi balita secara berkala.
PAPARAN PERBUP NO 55.pptx
PAPARAN PERBUP NO 55.pptxKANTORCAMATGEMARANGPeraturan Bupati Madiun Nomor 55 Tahun 2022 mengatur tentang penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan ini mengatur tentang pengelola, pemegang, dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja perjalanan dinas."
Presentasi uu desa versi terbaru
Presentasi uu desa versi terbaruIndonesia Anti Corruption ForumDokumen tersebut membahas skema pembangunan desa yang berfokus pada masyarakat desa sendiri. UU Desa baru memberikan pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak desa serta memperkuat lembaga-lembaga desa untuk mengelola pembangunan secara mandiri berdasarkan kebutuhan masyarakatnya.
Keterbukaan Informasi Publik - Desa
Keterbukaan Informasi Publik - DesaFormasi OrgDokumen ini membahas tentang keterbukaan informasi desa sesuai dengan UU 14/2008 dan hubungannya dengan sistem informasi desa. Terdapat kewajiban bagi pemerintah desa untuk menyediakan dan mengelola informasi publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Transparansi informasi diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
penjelasan, dasar hukum, tujuan, dll tentang BADAN LAYANAN UMUM (BLU).pdf
penjelasan, dasar hukum, tujuan, dll tentang BADAN LAYANAN UMUM (BLU).pdffathiaumaraBadan Layanan Umum (BLU) dibentuk untuk memberikan pelayanan masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan, dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Pengelolaan keuangan BLU memberikan fleksibilitas dalam menerapkan praktik bisnis yang baik, sementara Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. BLU bertanggung jawab langsung kepada instansi induk dan wajib menyusun laporan keuangan serta kinerja sebagai bagian dari akuntabilitasnya.
Buku Juknis Bantuan Operasional Kesehatan
Buku Juknis Bantuan Operasional KesehatanAnggit T A WKementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan petunjuk teknis mengenai bantuan operasional kesehatan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat. Terobosan dalam mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui perubahan dari bantuan sosial menjadi tugas pembantuan, serta integrasi dengan program jaminan kesehatan lainnya. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya.
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANSiti Sahati
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022RizkieDani
CARTE SANITAIRE DU BURUNDI - JUIN 2015CTB Burundi
Surat keputusan rs rtlh desa wonorejo kecamatan lumbang kabupaten pasuruan
Surat keputusan rs rtlh desa wonorejo kecamatan lumbang kabupaten pasuruanMUHAMAD HATTA MULYOAJI,SE.,MSi.,MP.,BKP
penjelasan, dasar hukum, tujuan, dll tentang BADAN LAYANAN UMUM (BLU).pdf
penjelasan, dasar hukum, tujuan, dll tentang BADAN LAYANAN UMUM (BLU).pdffathiaumara
Similar to Il Welfare Aziendale: dalla Teoria alla Pratica (20)
Welfare aziendale
Welfare aziendaleISTUD Business SchoolIl documento analizza il concetto di welfare aziendale, evidenziando i benefit e servizi forniti dalle imprese per migliorare la vita dei dipendenti e ottimizzare i risultati aziendali. Vengono discussi vari modelli di welfare, le opportunità di defiscalizzazione e esempi pratici di aziende che implementano strategie efficaci per il benessere dei lavoratori, come Google e Tetra Pak. Si sottolinea l'importanza di un approccio flessibile e personalizzato agli interventi di welfare, con un focus sulla trasformazione delle politiche statali in relazione alle esigenze del mercato attuale.
Welfare Aziendale
Welfare AziendaleFree Your TalentIl documento discute il welfare aziendale come insieme di benefit e servizi che un'azienda offre ai propri dipendenti per migliorare la loro qualità della vita e incrementare la produttività. Illustra l'importanza del welfare come investimento strategico per le aziende, evidenziando la defiscalizzazione e la personalizzazione dei piani di welfare in base ai bisogni individuali. Viene anche analizzato il contesto legislativo e presentati esempi pratici di implementazione di politiche di welfare, con un focus su aziende come Google e UniCredit.
PIL welfare seminario del 9.2.2018
PIL welfare seminario del 9.2.2018Antonino LeoneIl documento descrive la storia e i valori dell'azienda Performance in Lighting, evidenziando il suo percorso di crescita e le acquisizioni realizzate dal 1978 ad oggi. Viene messo in risalto l'impegno verso il welfare dei dipendenti, con iniziative che favoriscono la conciliazione tra vita lavorativa e familiare, la salute e il benessere, nonché opportunità di sviluppo professionale. Inoltre, sottolinea i risultati positivi in termini di produttività e retention degli impiegati, enfatizzando l'importanza di un ambiente di lavoro armonioso.
Ldb FlashForward Paciello
Ldb FlashForward PaciellolaboratoridalbassoIl welfare aziendale comprende un insieme di beni e servizi offerti dalle aziende per migliorare le condizioni di vita e lavoro dei dipendenti, soddisfacendo i loro bisogni primari. Questa strategia mira a incrementare il benessere individuale, sostenere il potere d'acquisto e ottimizzare le politiche retributive. I principali benefici includono una migliore qualità della vita, maggiore attaccamento all'azienda e una riduzione dei costi del personale.
Enforma 0,30% deinitiva
Enforma 0,30% deinitivaPaolo ArtusiLe aziende possono formare gratuitamente i propri dipendenti utilizzando lo 0,30% dei contributi versati all'INPS se scelgono di destinarlo ai fondi interprofessionali. Questi fondi offrono formazione finanziata, consentendo alle aziende di ridurre i costi e aumentare la competitività senza oneri aggiuntivi. Enforma assistente le imprese nella gestione dei finanziamenti e propone percorsi formativi personalizzati in diverse aree tematiche.
Enforma 0,30% deinitiva
Enforma 0,30% deinitivaPaolo ArtusiLe aziende possono formare gratuitamente i propri dipendenti sfruttando il contributo dello 0,30% versato all'INPS, scegliendo di destinarlo a fondi interprofessionali. Questi fondi offrono la possibilità di ricevere formazione finanziata senza costi aggiuntivi, aumentando la competitività e riducendo i costi formativi. Enforma supporta le aziende nella gestione delle procedure di accesso ai finanziamenti e nella realizzazione di corsi formativi personalizzati.
Lancio MyWelfare _aprile 2016
Lancio MyWelfare _aprile 2016Gregorio FoglianiIl documento parla dell'evoluzione del welfare aziendale in Italia, evidenziando come le recenti agevolazioni fiscali abbiano incentivato le aziende a offrire servizi di welfare ai dipendenti. Viene presentata la piattaforma mywelfare di qui! group, che consente una gestione personalizzata dei piani di welfare, migliorando la conciliazione vita-lavoro e incrementando il potere d'acquisto dei lavoratori. I servizi offerti si estendono a vari ambiti, dalla salute all'istruzione, promettendo una crescita significativa nel settore.
"Ticket Welfare®: al centro della rivoluzione del Welfare Aziendale"
"Ticket Welfare®: al centro della rivoluzione del Welfare Aziendale"Gianna MartinengoIl documento discute l'evoluzione del welfare aziendale in Italia, evidenziando le recenti modifiche legislative e l'importanza di programmi come ticket welfare® per aumentare la produttività e soddisfare le esigenze dei lavoratori. Presenta anche le soluzioni offerte da Edenred, come voucher e piattaforme personalizzate, per facilitare l'accesso a servizi di supporto per i dipendenti. Infine, sottolinea l'impatto positivo sul PIL e l'occupazione, con un focus sulla conciliazione vita-lavoro.
Come coprire i costi della formazione del personale con strumenti di finanzia...
Come coprire i costi della formazione del personale con strumenti di finanzia...ETAss Formazione | Finanziamenti | Social MediaIl documento discute opportunità di finanziamento per lo sviluppo delle risorse umane e la formazione in Italia, evidenziando programmi come 'Garanzia Giovani' e fondi interprofessionali. Viene analizzata l'adesione delle imprese a tali fondi nel tempo e i criteri di selezione per accedere ai contributi. Inoltre, fornisce dettagli su bandi per l'avvio di nuove imprese, incentivi per assunzioni giovanili e spese ammissibili per i finanziamenti.
Finanziamenti per la formazione Inside Fondimpresa
Finanziamenti per la formazione Inside FondimpresaInSide TrainingInside Training è un riferimento in Italia per l'alta formazione tecnologica, offrendo corsi ad hoc e consulenze per trasformare idee in progetti. Propone una varietà di programmi formativi e servizi aggiuntivi, inclusi corsi di formazione sul posto di lavoro e finanziamenti per la formazione continua tramite fondi interprofessionali. L'azienda gestisce risorse per finanziare la formazione dei dipendenti, garantendo anche supporto e consulenza personalizzata per ogni cliente.
Family Partner srl - un welfare a km zero per le imprese
Family Partner srl - un welfare a km zero per le impreseEnrico BerniniFamily Partner offre soluzioni di welfare aziendale a km zero, rivolgendosi in particolare alle PMI per aiutarle a integrare servizi come assistenza domiciliare e maggiordomo aziendale. L'azienda ha adattato le proprie offerte in risposta alla legge di stabilità 2016, che ha incentivato l'adozione di piani di welfare e voucher. I servizi più richiesti includono assistenza per non autosufficienti, rimborsi per spese educative e gestione di pratiche burocratiche per migliorare la conciliazione vita-lavoro.
senior care assistenza agli anziani.pptx
senior care assistenza agli anziani.pptxtecongo2007Senior Care è una società a responsabilità limitata che fornisce servizi di assistenza a famiglie e anziani, come infermieri a domicilio e supporto nelle attività quotidiane. Gli utenti possono prenotare servizi online e partecipare a un programma di volontariato che offre anche opportunità di formazione per studenti. Inoltre, la società promuove un'iniziativa 'nipote in affitto' per compagnia agli anziani.
Rassegna Stampa - Welfare aziendale Gregorio Fogliani
Rassegna Stampa - Welfare aziendale Gregorio FoglianiGregorio FoglianiGregorio Fogliani, presidente di qui! group, evidenzia l'importanza del welfare aziendale per migliorare il potere d'acquisto dei lavoratori e i vantaggi per le imprese. Qui! group offre diversi servizi come buoni pasto e sistemi di cashback per fidelizzare clienti e aumentare la produttività aziendale. Il welfare aziendale comprende anche vantaggi come assistenza per bambini e anziani, contribuendo a conciliare lavoro e vita privata.
Presentazione fondo professioni_rps
Presentazione fondo professioni_rpsDaniele CavallottiIl documento presenta opportunità di finanziamento per progetti formativi nel Parco Agricolo Sud Milano tramite Fondoprofessioni, in collaborazione con Reteparcosud e GMV Consulting. La formazione è mirata a migliorare le competenze dei dipendenti e a favorire l'innovazione, con contributi che coprono fino al 100% dei costi per aziende e studi. Sono disponibili diverse tipologie di azioni formative, tra cui interventi individuali e piani per gruppi di partecipanti.
I vantaggi per una PMI di far parte di un business network
I vantaggi per una PMI di far parte di un business networkEurogroup - Credito e Consulenza alle impreseIl documento discute i vantaggi per le PMI di unirsi a un business network, con particolare attenzione ai servizi offerti da Eurogroup e alla piattaforma Network Pass. Evidenzia l'importanza della presenza online e dei social media per le aziende, delineando come Network Pass riduce i costi di marketing e facilita la creazione di relazioni commerciali. Viene inoltre presentata la testimonianza della Pellegrini, che ha beneficiato della collaborazione con Eurofidi attraverso l'utilizzo dei buoni pasto.
Welfare Aziendale: un'opportunità per aziende e lavoratori
Welfare Aziendale: un'opportunità per aziende e lavoratoriGiuseppe LIgottiIl documento discute il welfare aziendale come vantaggio tanto per le aziende quanto per i lavoratori, evidenziando la sua evoluzione storica e normativa. Viene sottolineata l'importanza di misure di welfare per migliorare la soddisfazione e la motivazione dei dipendenti, creando un clima aziendale positivo e aumentando la produttività. Infine, si menzionano diversi esempi di misure di welfare, dalla previdenza complementare a contributi per l'istruzione dei figli e assistenza per familiari anziani.
Presentazione Life On Work
Presentazione Life On WorkrobertosibiliaIl documento presenta 'Life on Work', un'iniziativa per promuovere il welfare aziendale, rispondendo alle esigenze di dipendenti tramite servizi dedicati e flessibili. L'approccio mira a migliorare il benessere dei lavoratori, supportando aspetti pratici come la gestione di famiglia e tempo libero, e offre vantaggi sia per le aziende che per i dipendenti. Attraverso un portale tecnologico, le aziende possono monitorare la qualità del servizio, mentre i dipendenti possono accedere a numerosi servizi personalizzati.
Convegno Lisa servizi 31 01 2013 ridurre i costi della formazione con fondimp...
Convegno Lisa servizi 31 01 2013 ridurre i costi della formazione con fondimp...Claudio PetrellaIl documento discute come le aziende possono ridurre i costi della formazione utilizzando fondi paritetici interprofessionali, in particolare Fondimpresa, attraverso l'adesione e la gestione di piani formativi. Evidenzia vantaggi come la disponibilità del 70% dei contributi versati, l'approvazione veloce dei progetti e la possibilità di adattare le metodologie didattiche alle esigenze aziendali. Inoltre, fornisce informazioni sul meccanismo di finanziamento e le modalità di adesione e trasferimento tra fondi.
Smau Milano 2013 Eurocons
Smau Milano 2013 EuroconsSMAUIl documento presenta i vantaggi per le PMI di unirsi a un business network, evidenziando l'importanza del marchio Eurogroup e dei servizi offerti. Viene inoltre descritto il caso di successo della Pellegrini e i benefici derivanti dall'utilizzo di strategie interattive come Network Pass per connettersi con potenziali clienti. Il portale consente alle aziende di ottimizzare costi di marketing e ampliare la visibilità.
2013 mc kinsey ricerca sul welfare_sussidiario
2013 mc kinsey ricerca sul welfare_sussidiarioExperience for YouIl documento analizza il welfare sussidiario come un'opzione vantaggiosa per aziende e dipendenti in Italia, evidenziando come le aziende possono soddisfare i bisogni di welfare in evoluzione della forza lavoro. La ricerca di McKinsey & Company mostra che il welfare aziendale ben progettato può migliorare la produttività e la soddisfazione dei dipendenti, portando a benefici economici netti che superano i costi sostenuti. Inoltre, un piano di welfare personalizzato in base ai cicli di vita dei dipendenti aumenta il valore economico e il benessere organizzativo.
"Ticket Welfare®: al centro della rivoluzione del Welfare Aziendale"
"Ticket Welfare®: al centro della rivoluzione del Welfare Aziendale"Gianna Martinengo
Come coprire i costi della formazione del personale con strumenti di finanzia...
Come coprire i costi della formazione del personale con strumenti di finanzia...ETAss Formazione | Finanziamenti | Social Media
Finanziamenti per la formazione Inside Fondimpresa
Finanziamenti per la formazione Inside FondimpresaInSide Training
Family Partner srl - un welfare a km zero per le imprese
Family Partner srl - un welfare a km zero per le impreseEnrico Bernini
Rassegna Stampa - Welfare aziendale Gregorio Fogliani
Rassegna Stampa - Welfare aziendale Gregorio FoglianiGregorio Fogliani
I vantaggi per una PMI di far parte di un business network
I vantaggi per una PMI di far parte di un business networkEurogroup - Credito e Consulenza alle imprese
Welfare Aziendale: un'opportunità per aziende e lavoratori
Welfare Aziendale: un'opportunità per aziende e lavoratoriGiuseppe LIgotti
Convegno Lisa servizi 31 01 2013 ridurre i costi della formazione con fondimp...
Convegno Lisa servizi 31 01 2013 ridurre i costi della formazione con fondimp...Claudio Petrella
2013 mc kinsey ricerca sul welfare_sussidiario
2013 mc kinsey ricerca sul welfare_sussidiarioExperience for You
Ad
Il Welfare Aziendale: dalla Teoria alla Pratica
- 1. Gestione delle Risorse Umane 2018/2019 Corso di Laurea LM59 20 Marzo 2019 Giulia Antonioli Martina Ricci Il Welfare Aziendale: dalla Teoria alla Pratica
- 2. Il Welfare Aziendale è l’insieme delle iniziative che un’azienda può intraprendere per la sicurezza e il benessere dei dipendenti, delle loro famiglie e della comunità sociale in cui è inserita. Il Welfare Aziendale
- 3. Quali sono i vantaggi del Welfare Aziendale?
- 4. €1,000 €1,300 €561 €739 PREMIO PER IL DIPENDENTE COSTO PER L'AZIENDA PREMIO NETTO AL DIPENDENTE CUNEO FISCALE SENZA PIANO DI WELFARE Ipotesi calcolata sulla base di un’aliquota IRPEF esemplificativa del 38% FONTE: RIELABORAZIONE DATI
- 5. €1,000 €1,300 €814 €486 PREMIO PER IL DIPENDENTE COSTO PER L'AZIENDA PREMIO NETTO AL DIPENDENTE CUNEO FISCALE CON PIANO DI WELFARE SU PREMI DI RISULTATO SU PREMI EROGATI COME PARTECIPAZIONE AGLI UTILI Con aliquota IRPEF sostitutiva agevolata del 10% FONTE: RIELABORAZIONE DATI
- 6. €1,000 €1,000 €1,000 €0 PREMIO PER IL DIPENDENTE COSTO PER L'AZIENDA PREMIO NETTO AL DIPENDENTE CUNEO FISCALE CON PIANO DI WELFARE IN BENI E SERVIZI FONTE: RIELABORAZIONE DATI
- 7. €561 €814 €1,000 PREMIO NETTO AL DIPENDENTE SENZA PIANO DI WELFARE CON PIANO DI WELFARE CHE EROGA PREMI IN BENI E SERVIZI CON PIANO DI WELFARE CHE EROGA PREMI IN DENARO FONTE: RIELABORAZIONE DATI
- 8. «Il Welfare Aziendale è una iattura» Alberto Perfumo
- 9. Quali sono i principali servizi offerti dal Welfare Aziendale?
- 10. La ricerca è stata promossa da: Welfare Index PMI è l’indice che valuta il livello di welfare aziendale nelle piccole e medie imprese italiane. In collaborazione con:
- 11. FONTE: RAPPORTO 2018 Le 12 macro aree individuate dal Welfare Index PMI
- 12. • Formazione professionale specialistica/ avanzata • Formazione linguistica • Master/ Business School per talenti • Viaggi di studio all’estero • Borse di studio FORMAZIONE DEI DIPENDENTI
- 13. Per preparare i giovani laureati al lavoro nel settore energetico, realizza percorsi formativi di eccellenza per integrare le conoscenze accademiche con il know-how aziendale, in autonomia con Master MEDEA e in collaborazione con le migliori università italiane.
- 14. CONCILIAZIONE VITA LAVORO, SOSTEGNO AI GENITORI E PARI OPPORTUNITÀ • Flessibilità Permessi orari oltre quella contrattuale • Permessi aggiuntivi retribuiti per maternità/paternità • Telelavoro / Lavoro a distanza • Integrazione completa congedo maternità/ paternità • Disbrigo pratiche burocratiche, pagamenti ecc. • Trasporto aziendale o convenzione con servizi di trasporto • Asili nido aziendali o convenzioni con asili nido • Scuole materne, centri gioco, dopo scuola •Reperimento baby sitter
- 15. Dal 1° Dicembre 2015 è entrata in vigore la nuova «Banca Ore Etica». Ciascun dipendente potrà donare una parte o la totalità delle proprie ore accantonate a favore di uno o più colleghi che ne avessero necessità. L’azienda raddoppierà il numero delle ore donate. La misura apre le porte e facilita la solidarietà in azienda tra colleghi. «L'introduzione della Banca Ore Etica, insieme agli altri importanti provvedimenti contenuti nel nuovo contratto integrativo aziendale testimoniano come il Gruppo continui a essere un laboratorio di innovazione nel campo delle relazioni industriali. Gli interventi previsti dall'accordo per migliorare il benessere dei lavoratori e valorizzare le risorse confermano inoltre la volontà di Benetton Group di mettere le persone sempre più al centro della politica aziendale». Paolo Vasques - Direttore delle Relazioni Industriali
- 16. SERVIZI DI ASSISTENZA • Previdenza/ check-up • Assistenza a familiari anziani e non autosufficienti • Sportello medico interno • Assegni cure specialistiche per bambini/ servizio pediatrico
- 18. CULTURA, RICREAZIONE E TEMPO LIBERO • Iniziative aziendali area cultura e tempo libero • Convenzioni con palestre/ centri sportivi • Abbonamenti a prodotti culturali • Viaggi, soggiorni, altre esperienze ricreative • Formazione extra-professionale • Centri estivi e invernali per i familiari
- 19. «Un’iniziativa che ho voluto fortemente, nata da una mia esperienza personale. Io stessa non mi separo mai dai miei cani. Mi è sembrato naturale consentire anche ai miei dipendenti di fare altrettanto».
- 20. SOSTEGNO ECONOMICO AI LAVORATORI • Ticket restaurant aggiuntivi a quelli contrattuali • Alloggi gratis o a prezzi agevolati • Convenzioni con ristoranti/ mense • Mensa aziendale • Convenzioni per acquisto beni consumo • Prestito agevolato, microcredito, garanzie per mutui • Rimborso abbonamenti mezzi pubblici
- 21. «Avendo un mutuo da estinguere, ho pensato potesse essere una buona opportunità quella di destinare una parte del premio per il rimborso degli interessi passivi del mutuo della mia prima casa». Dipendente
- 22. Le PMI adottano sistemi di Welfare?
- 23. Effebi Arredamenti di Cantù è una piccola azienda che realizza arredi su misura. Si è distinta sul fronte del Welfare perché offre formazione professionale e linguistica ai suoi dipendenti. Inoltre, presta particolare attenzione alla salute dei dipendenti, che effettuano regolarmente check-up gratuiti per verificare le loro condizioni fisiche.
- 24. Il Welfare Aziendale è una realtà ancora in divenire.
- 25. Le PMI del Centro-Sud Italia non utilizzano sistemi di Welfare. Quali sono le motivazioni di tale resistenza? I costi sono la motivazione principale che porta queste aziende ad essere diffidenti nell’adottare un sistema di Welfare Aziendale.
- 26. È evidente una percezione errata sull’argomento. È opportuno costruire una rete informativa e formativa destinata alle PMI per favorire una maggior consapevolezza dei benefici che il Welfare Aziendale può apportare in azienda.
- 28. GRAZIE PER L’ATTENZIONE! Contatti Giulia Antonioli giulia.anto1995@gmail.com Martina Ricci martina.ricci.95@hotmail.it