![[MATERI_rev2] Pantarlih pilkada kalimantan timur.pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/materirev2pantarlih-240724221444-0399e0d0-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
![[MATERI] SOSIALISASI TAHAPAN PILKADA RENDATIN OK OK.pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/materisosialisasitahapanpilkadarendatinokok-250110034430-208ba95d-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More Related Content
Similar to MATERI PERSIAPAN MUTARLIH BATAM DARI ANGGOTA KOMISIONER PEMILIHAN UMUM.pptx (20)
Recently uploaded (20)
MATERI PERSIAPAN MUTARLIH BATAM DARI ANGGOTA KOMISIONER PEMILIHAN UMUM.pptx
- 1. Ir. Adri Wislawawan, S.T Anggota KPU Kota Batam Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KARIMUN, 11 MEI 2024 Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 KOMISI PEMILI HAN UMUM KOTA BATAM
- 2. Prinsip Penyusunan Daftar Pemilih Komprehensif Penyusunan daftar Pemilih secara lengkap dan luas yang meliputi semua WNI yang memenuhi syarat sebagai Pemilih yang berada di dalam negeri dan di luar negeri. Inklusif Prinsip yang mengikutsertakan kementerian, lembaga, pemerintahan daerah dan pihak-pihak terkait lain dalam membantu kegiatan penyelenggaraan penyusunan daftar Pemilih. informasi terkait Pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mutakhir Penyusunan daftar Pemilih berdasarkan informasi dan data Pemilih yang terakhir dan terbaru. Akurat Penyusunan daftar Pemilih yang mampu memuat Terbuka Prinsip penyelenggaraan penyusunan daftar Pemilih yang dilakukan secara terbuka untuk Pemilih yang memenuhi syarat Prinsip yang membuka kesempatan pemberian tanggapan terhadap masukan dalam penyelenggaraan penyusunan daftar Pemilih. Partisipatif Prinsip yang membuka partisipasi seluas-luasnya kepada semua WNI untuk mengusulkan Data Pemilih dalam penyusunan daftar Pemilih. Responsif Akuntabel Prinsip yang memberikan kejelasan fungsi dan tugas dan serta akuntabilitas dalam pelaksanaan dan penyusunan serta pelaporan hasil Pemutakhiran Data Pemilih. PERLINDUNGAN DATA DIRI Prinsip yang memberikan perlindungan terhadap hak sipil dasar warga negara atas privasi data pribadinya. Aksesibel Prinsip yang memberikan kemudahan dalam mengakses data pada saat pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih. Sumber : Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
- 3. HISTORI DPT KOTA BATAM PADA PEMILU 2024
- 4. REKAPITULASI DPT KOTA BATAM PADA PEMILU 2024
- 5. PERBANDINGAN DPT KOTA BATAM 2019-2020-2024
- 6. JADWALDAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTARPEMILIHPILKADA TAHUN 2024 NO PROGRAM/ KEGIATAN JADWAL AWAL AKHIR 1 Penerimaan DP4 Rabu, 24 April 2024 Jumat, 31 Mei 2024 2 Penyusunan Daftar Pemilih Jumat, 31 Mei 2024 Rabu, 24 Juli 2024 3 Penyusunan DPS Kamis, 25 Juli 2024 Minggu, 11 Agustus 2024 4 Penyusunan DPSHP Minggu, 18 Agustus 2024 Minggu, 13 September 2024 5 Rekapitulasi dan Penetapan DPT Sabtu, 14 September 2024 Sabtu, 21 September 2024 6 Pengumuman DPT Minggu, 22 September 2024 Rabu, 27 November 2024 Mendagri menyerahkan DP4 pada 2 Mei 2024 Sumber : RancanganPKPU Mutarlih
- 7. JADWALDAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIHPILKADA TAHUN 2024
- 8. PROYEKSITPS PILKADA TAHUN 2024 (KEPRI) TPS Pemilu Tahun 2024 5.914 Proyeksi TPS Pilkada Tahun 2024 4.664 No. Kabupaten/Kota Proyeksi TPS Pilkada 2024 1. Kabupaten Bintan 400 2. Kabupaten Karimun 555 3. Kabupaten Lingga 270 4. Kabupaten Natuna 178 5. Kep. Anambas 137 6. Kota Tanjungpinang 467 7. Kota Batam 2.657 Total 4.664
- 9. PeraturanKPUPenyusunanDaftarPemilih PKPU Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 Rancangan PKPU Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada Tahun 2024
- 11. SyaratPendataanPemilih Pendataan pemilih dilakukan dengan prinsip de jure berdasarkan KTP-el. Dalam hal pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum memiliki KTP-el, pendataan dapat dilakukan berdasarkan dokumen kependudukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan Syarat WNI terdaftar sebagai Pemilih: 1. Sudah berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el; 2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap; 3. Terhadap Pemilih yang belum mempunyai KTP-el dapat menggunakan Kartu Keluarga, Biodata Penduduk atau Identitas Kependudukan Digital; dan 4. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.
- 12. Berbasis de Jure Berarti pemilih dicantumkan dalam daftar pemilih sesuai alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) de facto maknanya menggunakan alamat faktual di mana pemilih itu tinggal PEMUTAKHIRAN DAFTARPEMI LI H
- 13. AyunanBandulDeFactodanDeJure PEMILU BASIS PENDAFTARAN Pileg 1999 De Facto Pileg/Pilpres 2004 De Facto Pileg/Pilpres 2009 De Jure Pileg/Pilpres 2014 De Facto Pemilihan Serentak 2015 De Facto Pemilihan Serentak 2017 De Jure Pemilihan Serentak 2018 De Jure Pemilu Serentak 2019 De Jure Pemilihan Serentak 2020 De Jure Pemilu Serentak 2024 De Jure Pilkada Serentak 2024 De Jure 1) WNI didaftarkan 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilihan dalam Daftar Pemilih. 2) Dalam hal Pemilih terdaftar pada lebih dari 1 (satu) wilayah tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el dan/atau KK. 3) Selain didaftar sesuai alamat yang tercantum dalam KTP-el dan/atau KK, Pemilih dapat didaftar sesuai dengan alamat yang* tercantum dalam biodata penduduk atau IKD.
- 14. Kode Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah, dan Pulau Kepulauan Riau 21 Bintan 2101 Karimun 2102 Natuna 2103 Lingga 2104 Kepulauan Anambas 2105 Batam 2171 Tanjungpinang 2172
- 15. PembentukanTPS PilkadaTahun2024 Skenario pembentukan TPS adalah dengan melakukan regrouping terhadap TPS Pemilu. Data Hasil Sinkronisasi yang nanti diturunkan KPU RI akan dilengkapi dengan kolom keterangan Nomor TPS Pemilu. Sumber : Rancangan PKPU Mutarlih
- 16. PembentukanTPS PilkadaTahun2024 Tim SDM merekrut pantarlih sesuai hasil pemetaan TPS; Masa kerja Pantarlih 1 Bulan; Coklit dimulai serentak pada 24 Juni 2024; Sumber : Rancangan PKPU Mutarlih
- 17. DesainStiker Coklit Desain Stiker, Rompi, Topi dan Tanda Pengenal Pantarlih akan didesain oleh KPU RI; KPU RI akan menyiapkan Buku Kerja Pantarlih *
- 18. Tugas Pantarlih dalam Coklit 1. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih; 2. Memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kekeliruan; 3. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; 4. Mencoret Pemilih yang telah meninggal; 5. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain; 6. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara; Pemilu 2019 8. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak diketahui keberadaannya; 9. Mencoret data Pemilih yang tidak dikenal; 10. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; 11. Mencoret Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau Surat Keterangan bukan merupakan penduduk setempat; dan 12. Mencoret Pemilih yang tidak sesuai antara informasi TPS awal yang ada pada formulir Model A-KPU untuk disesuaikan dengan TPS terdekat berdasarkan domisili alamat Pemilih dalam lingkup satu wilayah kelurahan/desa. Sumber : Pasal 13 ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- 19. Model A-KPU PKPU 11 Tahun 2018
- 20. Tugas PPDP dalam Coklit Pimilihan 2020 1. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A- KWK; 2. Memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan; 3. Mencoret Pemilih yang telah meninggal; 4. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain; 5. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara; 7. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain; 8. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; 9. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan 10. Mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan. Sumber : Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
- 21. Model A-KPU PKPU 19 Tahun 2019
- 22. Tugas Pantarlih dalam Coklit 1. Mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK; 2. Mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih; 3. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan; 4. mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas; 5. Mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el 19 Pemilu 2024 7. mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya; 8. menandai data Pemilih yang telah pindah domisili ke lain wilayah; 9. mencoret data Pemilih yang ditemukan ganda; 10. mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; 11. mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara; dan 12. menandai data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau KK bukan merupakan Pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih. Sumber : Pasal 19 ayat (3) PKPU 7 Tahun 2022
- 23. Model A-Daftar Pemilih A. Informasi Wilayah TPS 1. Provinsi; 2. Kabupatrn/Kota; 3. Kecamatan; 4. Kelurahan/Desa; TPS B. Informasi Tabel Eelemen Daftar Pemilih 1. No. (Nomor Urut) 2. No. KK (Nomor Kartu Keluarga) 3. NIK (nomor Induk Kependudukan) 4. Nama 5. Tempat Lahir 6. Tanggal lahir 7. Status Perkawinan B (Belum Kawin) S (Sudah Kawin) P (Pernah Kawin) 8. Jenis Kelamin L (Laki-laki) P (Perempuan) 9. Jalan/Dukuh (Alamat yang tercantum dalam KTP-el) 10.RT (Nomor Rukun Tetangga) 11.RW (Nomor Rukun Warga) 12.Disabilitas 1. Disabilitas Fisik 2. Disabilitas Intelektual 3. Disabilitas Mental 4. Disabilitas Sensosik Wicara 5. Disabilitas Sensorik Rungu 6. Disabilitas Sensorik Netra 13. Status Kepemilikan KTP-el S/B S (Sudah) B (Belum) 14.Keterangan U = Ubah elemen data 1. Meninggal 2. Ganda 3. Di bawah umur 4. Pindah Domisili 5. Tidak Dikenal 6. TNI 7. Polri 8. Salah Penempatan TPS
- 24. Tugas Pantarlih dalam Coklit Pilkada 2024 1. Mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK; 2. Dalam hal Pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el, Pantarlih dapat mencocokkan Daftar Pemilih dengan KK atau Biodata Penduduk atau IKD; 3. Mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih; 4. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan; 5. mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas; 6. Mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2 1 7. mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el 8. mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya; 9. mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; 10. mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara; dan 11. Mencoret data Pemilih yang berdasarkan KTP- el/KK/Biodata Penduduk/IKD, bukan merupakan Pemilih Beralamat diwilayah kerja Pantarlih; 12. Mencoret data Pemilih yang berstatus WNA. Sumber : Rancangan PKPU Mutarlih (Pasal 13)
- 25. 23 Pemilihber KTP-elProvinsiKepulauanRiau (Loksus) * No. Kabupaten/Kota Jumlah TPS Lokasi Khusus Pemilih DPT KTP 1 Kab/Kota KTP 1 Provinsi Jumlah 1 Bintan 4 904 66 533 599 2 Karimun 2 507 137 317 454 3 Lingga 1 49 22 25 47 4 Kepulauan Anambas 3 365 61 56 117 5 Kota Batam 13 3.176 71 652 723 6 Kota Tanjungpinang 1 247 40 180 220 TOTAL 24 TPS 5.248 397 1.763 2.160
- 26. 4 2 Pemilihber KTP-elProvinsiKepulauanRiau * No. Kabupaten/Kota Nama Lokasi Khusus TPS Lokasi Khusus Pemilih DPT KTP 1 Kab/Kota KTP 1 Provinsi Jumlah DPD DPR RI DPRD Prov. 1 Bintan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Tanjungpinang 901 230 19 99 118 2 902 243 14 167 181 3 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang 903 214 11 148 159 4 904 217 22 119 141 5 Karimun Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun 901 261 131 113 244 6 902 246 6 204 210 7 Lingga LAPAS Kelas III Dabo Singkep 901 49 22 25 47 8 Kepulauan Anambas Medco E&P Natuna 901 173 41 12 53 9 902 125 16 15 31 10 PT. Pulau Bawah 901 67 4 29 33 11 Kota Batam Lapas Kelas IIA Batam 901 225 10 123 133 12 902 213 5 103 108 13 903 234 9 127 136 14 Rutan Kelas IIA Batam 904 198 5 100 105 15 905 163 23 109 132 16 Lapas Perempuan dan Anak 901 165 18 84 102 17 Kawasan Industri Panbil 901 285 1 1 2 18 902 291 0 1 1 19 903 291 0 1 1 20 904 300 0 1 1 21 905 256 0 1 1 22 906 288 0 1 1 23 907 267 0 0 0 24 Kota Tanjungpinang Rumah TahananKelas 1 Tanjungpinang 901 247 40 180 220 TOTAL 24 TPS 5.248 397 1.763 2.160
- 27. 26 Perlindungan Data Pribadi Data pribadi dibagi menjadi 2, yakni berisat spesifik dan bersifat umum Data Pribadi yang bersifat spesifik meliputi: a) Data dan Informasi Kesehatan; b) Data Biometrik; c) Data Genetika; d) Catatan Kejahatan; e) Data Anak; f)Data Keuangan Pribadi; dan/atau g) Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Data Pribadi yang bersifat umum, meliputi: a) Nama Lengkap; b) Jenis Kelamin; c) Kewarganegaraan; d) Agama; e) Status perkawinan dan Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mendidentifikasi seseorang Pasal 4 ayat (2) dan 3 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 28. 27 Sanksi danLarangan Pasal 67 (Sanksi) 1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan mililoeya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 3. Setiap Orang yang dengan senqaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara palin *g lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.00O.OOO.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 65 (Larangan) 1. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi. 2. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. 3. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya Pasal 68 (Sanksi) Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntrrngkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 .tipidana dengan pidana penjara paling tama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.0OO. 000.000,00 (enam miliar rupiah). Sumber : UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 29. BUAH SRIKAYA, BIJI SELASIH SEKIAN DARI SAYA MOHON MAAF DAN TERIMAKASIH