Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraRamadhan Setiady
油
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara melalui analisis kasus salah tangkap dan penyiksaan oleh aparat kepolisian terhadap seorang pria bernama Kuswanto. Kasus ini melanggar hak dasar yang dijamin oleh konstitusi seperti hak atas hidup dan kebebasan serta kewajiban aparat negara untuk melindungi warga negara.
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARARindi Gilang
油
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak warga negara meliputi hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 seperti hak pendidikan dan pekerjaan, sedangkan kewajiban warga negara antara lain membayar pajak dan patuh terhadap peraturan. Dokumen juga menjelaskan bahwa pelanggaran hak warga negara dapat terjadi akibat pengingkaran kewajiban baik oleh pemerintah maupun warga neg
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaFathia Rosatika
油
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, termasuk contoh-contohnya yang diatur dalam UUD 1945. Juga dibahas mengenai pelanggaran hak warga negara seperti penangkapan tanpa alasan hukum dan pembatasan kebebasan berekspresi, serta contoh pengingkaran kewajiban seperti tidak membayar pajak dan melanggar peraturan.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila dan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk beragama, berpendapat, dan mendapat perlindungan, namun juga memiliki kewajiban untuk taat hukum, ikut membela negara, dan menghormati hak asasi orang lain. Dokumen tersebut juga men
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilansyanin ayu
油
Dokumen tersebut membahas peran lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Advokat. Ia menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut berbagai konsep, ruang lingkup HAM, dan prinsip-prinsip HAM menurut PBB. Secara ringkas, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, meliputi hak pribadi, milik, dan berpartisipasi dalam pemerintahan serta hak ekonomi dan sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia dalam perspektif Pancasila. Hak asasi manusia dijelaskan sebagai hak yang melekat pada manusia sejak lahir, sedangkan kewajiban dasar manusia adalah kewajiban yang harus dilakukan agar hak asasi dapat terpenuhi. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebagaimana
Dokumen tersebut membahas beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk pembunuhan Munir, Marsinah, dan aktivis lainnya; penculikan aktivis pro-demokrasi pada 1997/1998; penembakan mahasiswa di Trisakti; pembantaian di Santa Cruz dan Tanjung Priok; serta pembantaian warga di Rawagede dan korban selama peristiwa G30S PKI.
Dokumen tersebut membahas sistem hukum di Indonesia, termasuk pengertian hukum, klasifikasi hukum berdasarkan bentuk dan tempat berlakunya, serta tata hukum Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945.
Dokumen tersebut membahas sejarah lahirnya hak asasi manusia, dimulai dari perjuangan awal di Yunani kuno hingga dokumen-dokumen penting yang menginspirasi perkembangan HAM di berbagai negara seperti Magna Carta di Inggris, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Prancis.
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBANSena Aditya
油
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hak yang disebutkan antara lain hak atas pekerjaan, pendidikan, pengakuan di depan hukum, serta hak untuk beragama dan berpendapat. Kewajiban yang disebutkan meliputi kewajiban untuk taat hukum, membayar pajak, serta turut serta dalam pembangunan negara. Dokumen ini juga menyinggung
Makalah PPKN Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga neg...aulia putri
油
Makalah ini membahas tentang hak dan kewajiban warga negara serta kasus-kasus pelanggarannya. Hak warga negara terdiri dari hak asasi manusia, hak konstitusional, dan hak hukum yang diatur dalam undang-undang. Kasus pelanggaran hak warga negara antara lain penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang, sedangkan contoh pengingkaran kewajiban warga negara adalah tidak memilih dalam pemilu.
1. Marsinah adalah aktivis buruh pabrik yang ditemukan tewas setelah menghilang selama unjuk rasa untuk menuntut kenaikan upah.
2. Kasus ini menimbulkan kontroversi karena penyelidikan awal yang dinilai direkayasa dan para terdakwa akhirnya dibebaskan tanpa hukuman.
3. Pelanggaran HAM terhadap Marsinah bertentangan dengan konstitusi yang menjamin hak untuk bekerja dan menuntut upah layak serta ke
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negaraafifahdhaniyah
油
Menjelaskan mengenai contoh Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara yang terjadi di negara Indonesia dan juga bentuk penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga dan mengatasi kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban tersebut.
1. Beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia meliputi pembunuhan Munir dan Marsinah yang merupakan aktivis, penculikan aktivis pro-demokrasi 1997/1998, penembakan mahasiswa di Trisakti, pembantaian di Santa Cruz dan Tanjung Priok, serta pembantaian sipil di Rawagede.
PKN- Bentuk bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraHelvyEffendi
油
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara serta upaya penanggulangan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hak warga negara meliputi bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Kewajiban warga negara antara lain membela negara, membayar pajak, taat hukum, dan menghormati HAM. Upaya penanggulangannya mencakup peningkatan pemahaman h
ASEAN didirikan pada 1967 oleh lima negara Asia Tenggara untuk mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya serta meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Organisasi ini kini terdiri atas 10 negara anggota dan berfokus pada pembangunan ekonomi bersama, penyelesaian konflik secara damai, serta kerjasama di berbagai bidang lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia menurut UUD 1945, meliputi pengertian HAM, penjabaran HAM dalam UUD 1945 pada beberapa pasal, konsep HAM secara global dan menurut PBB, permasalahan dan upaya penegakan HAM di Indonesia, serta contoh pelanggaran HAM.
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaNikki kki
油
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara, pelanggaran terhadap hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara, upaya pencegahan, serta penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh lembaga-lembaga negara seperti kepolisian dan peradilan.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia dalam perspektif Pancasila. Hak asasi manusia dijelaskan sebagai hak yang melekat pada manusia sejak lahir, sedangkan kewajiban dasar manusia adalah kewajiban yang harus dilakukan agar hak asasi dapat terpenuhi. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebagaimana
Dokumen tersebut membahas beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk pembunuhan Munir, Marsinah, dan aktivis lainnya; penculikan aktivis pro-demokrasi pada 1997/1998; penembakan mahasiswa di Trisakti; pembantaian di Santa Cruz dan Tanjung Priok; serta pembantaian warga di Rawagede dan korban selama peristiwa G30S PKI.
Dokumen tersebut membahas sistem hukum di Indonesia, termasuk pengertian hukum, klasifikasi hukum berdasarkan bentuk dan tempat berlakunya, serta tata hukum Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945.
Dokumen tersebut membahas sejarah lahirnya hak asasi manusia, dimulai dari perjuangan awal di Yunani kuno hingga dokumen-dokumen penting yang menginspirasi perkembangan HAM di berbagai negara seperti Magna Carta di Inggris, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Prancis.
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBANSena Aditya
油
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hak yang disebutkan antara lain hak atas pekerjaan, pendidikan, pengakuan di depan hukum, serta hak untuk beragama dan berpendapat. Kewajiban yang disebutkan meliputi kewajiban untuk taat hukum, membayar pajak, serta turut serta dalam pembangunan negara. Dokumen ini juga menyinggung
Makalah PPKN Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga neg...aulia putri
油
Makalah ini membahas tentang hak dan kewajiban warga negara serta kasus-kasus pelanggarannya. Hak warga negara terdiri dari hak asasi manusia, hak konstitusional, dan hak hukum yang diatur dalam undang-undang. Kasus pelanggaran hak warga negara antara lain penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang, sedangkan contoh pengingkaran kewajiban warga negara adalah tidak memilih dalam pemilu.
1. Marsinah adalah aktivis buruh pabrik yang ditemukan tewas setelah menghilang selama unjuk rasa untuk menuntut kenaikan upah.
2. Kasus ini menimbulkan kontroversi karena penyelidikan awal yang dinilai direkayasa dan para terdakwa akhirnya dibebaskan tanpa hukuman.
3. Pelanggaran HAM terhadap Marsinah bertentangan dengan konstitusi yang menjamin hak untuk bekerja dan menuntut upah layak serta ke
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negaraafifahdhaniyah
油
Menjelaskan mengenai contoh Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara yang terjadi di negara Indonesia dan juga bentuk penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga dan mengatasi kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban tersebut.
1. Beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia meliputi pembunuhan Munir dan Marsinah yang merupakan aktivis, penculikan aktivis pro-demokrasi 1997/1998, penembakan mahasiswa di Trisakti, pembantaian di Santa Cruz dan Tanjung Priok, serta pembantaian sipil di Rawagede.
PKN- Bentuk bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraHelvyEffendi
油
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara serta upaya penanggulangan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hak warga negara meliputi bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Kewajiban warga negara antara lain membela negara, membayar pajak, taat hukum, dan menghormati HAM. Upaya penanggulangannya mencakup peningkatan pemahaman h
ASEAN didirikan pada 1967 oleh lima negara Asia Tenggara untuk mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya serta meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Organisasi ini kini terdiri atas 10 negara anggota dan berfokus pada pembangunan ekonomi bersama, penyelesaian konflik secara damai, serta kerjasama di berbagai bidang lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia menurut UUD 1945, meliputi pengertian HAM, penjabaran HAM dalam UUD 1945 pada beberapa pasal, konsep HAM secara global dan menurut PBB, permasalahan dan upaya penegakan HAM di Indonesia, serta contoh pelanggaran HAM.
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaNikki kki
油
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara, pelanggaran terhadap hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara, upaya pencegahan, serta penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh lembaga-lembaga negara seperti kepolisian dan peradilan.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warganegara dan negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah konsep hak dan kewajiban warganegara dan negara, dasar hukum yang mengatur hal tersebut, serta contoh pelanggaran dan penyelesaian pelanggaran hak warganegara.
Ppkn-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraAndi Risal
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan UUD 1945 serta contoh pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak dan kewajiban tersebut.
2. Termasuk didalamnya adalah penjelasan mengenai hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 seperti hak kesetaraan, berkumpul, beragama, serta kewajiban-kewajiban seperti taat h
Dokumen tersebut membahas tentang substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila dijelaskan menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung di dalam sila-silanya. Berbagai contoh pelanggaran HAM di Indonesia dan internasional kemudian diuraikan beserta penyimpangan nilai-nilai Pancasila.
Dokumen tersebut merangkum analisis mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa SMA kelas X. Mata pelajaran ini membahas tentang kompetensi inti dan dasar, indikator pencapaian, materi pembelajaran, kegiatan, dan penilaian yang meliputi pelanggaran HAM, upaya penegakan HAM di Indonesia, serta tantangan dalam penegakan HAM.
The document discusses the history and development of artificial intelligence over the past several decades. Early work in AI focused on symbolic approaches using logic and rules to represent knowledge. More recently, machine learning techniques such as deep learning have proven very successful in solving problems by learning from large amounts of data rather than through explicit programming. These data-driven approaches are now leading to new applications of AI in areas like computer vision, natural language processing, and decision making.
Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)SMAN 1 Cilegon
油
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi serta contoh pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara di Indonesia. Dokumen ini juga menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum, pekerjaan, pendidikan, kebebasan beragama dan berserikat, serta kemerdekaan berekspresi. Beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terj
Kasus pelanggaran ham dalam rangka perlindungan,pemajuan,penegakan HAMGalang Ihsan
油
1. HAM didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi.
2. HAM di Indonesia diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta dilindungi oleh lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan pengadilan HAM.
3. Sejarah penegakan HAM di Indonesia meliputi masa prakemerde
Perkembangan Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan BernegaraSMA BRUDERAN PURWOREJO
油
Menerangkan pengertian demokrasi dan pengertian demokrasi menurut para ahli. Menerangkan pula contoh penerapan demokrasi dalam kehidupan di dalam keluarga, masyarakat, sekolah, negara, bangsa. Juga menjelaskan tentang manfaat demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.
Bab ini membahas karakteristik pribadi yang dimiliki oleh seorang wirausaha, meliputi 17 karakteristik seperti hasrat untuk tanggung jawab, toleransi terhadap ambiguitas, fleksibilitas, kreativitas, dan komitmen tinggi. Bab ini juga menjelaskan tes untuk mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan seseorang dan mengukur potensi diri menjadi wirausaha di masa depan.
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran kewajiban Warga Negaraerni nri
油
Makalah ini membahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di Indonesia. Pembahasan mencakup pengertian, penyebab, contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, serta upaya pemerintah dalam menangani masalah tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk hukuman yang diterapkan untuk koruptor dan upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi. Korupsi masih marak di Indonesia meskipun ada lembaga seperti KPK yang berusaha memberantasnya. Diperlukan hukuman berat dan yang memberikan manfaat bagi masyarakat untuk benar-benar membuat para koruptor jera. Generasi muda juga perlu ikut serta dalam
Sistem hukum dan peradilan nasional Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat dan menegakkan hukum secara tegas. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum di antaranya adalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat hukum, serta rendahnya tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat. Upay
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi yang dibahas meliputi hak dan kewajiban warga negara Indonesia, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, serta penanganannya. Tujuan pembelajaran mencakup penguatan karakter, video tentang pelanggaran hak, serta prosedur pengaduan pelanggaran hak.
Faktor utama yang memunculkan keragaman masyarakat Indonesia adalah kondisi geografis kepulauannya serta letak strategis di antara benua dan lautan yang mempengaruhi percampuran budaya. Pembangunan demokrasi di Indonesia perlu didasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa seperti musyawarah untuk mufakat. Sistem hukum di Inggris bersifat dinamis dan tidak ditetapkan secara tertulis dalam konstitusi, melainkan
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara menurut nilai-nilai Pancasila. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, serta upaya pemerintah dalam penanganannya. Dokumen terse
Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...RiyanAdita
油
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, serta upaya pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran tersebut.
Rangkuman dokumen RPP PPKn SMA kelas XI tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut merupakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mata pelajaran PPKn kelas XI yang membahas tentang kasus pelanggaran hak warga negara seperti hak pendidikan dan penanganan kemiskinan, serta contoh pengingkaran kewajiban warga negara seperti tidak membayar pajak
Muqaddimah ANGGARAN DASAR Muhammadiyah .pptxsuwaibahkapa2
油
MUQODDIMAH
惡愕 悋 悋惘忰 悋惘忰
(5) 悋忰惆 惘惡 悋惺悋 (1) 悋惘忰 悋惘忰 (2) 悋惆 (3) 悒悋 惺惡惆 悒悋 愕惠惺 (4) 悋惆悋 悋惶惘悋愀 悋愕惠
(6) 惶惘悋愀 悋悵 悖惺惠 惺 愃惘 悋愃惷惡 惺 悋 悋惷悛
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang. Segala puji bagi Allah yang mengasuh semua alam, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, Yang memegang pengadilan pada hari kemudian. Hanya kepada Engkau hamba menyembah, dan hanya kepada Engkau, kami mohon pertolongan. Berilah petunjuk kepada hamba akan jalan yang lempang, jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, yang tidak dimurkai dan tidak tersesat. (QS Al-Fatihah 1-6)
惘惷惠 惡悋 惘惡悋 惡悋悒愕悋 惆悋 惡忰惆 惶 悋 惺 愕 惡悋 惘愕悋
Saya ridla: Ber-Tuhan kepada ALLAH, ber-Agama kepada ISLAM dan ber-Nabi kepada MUHAMMAD RASULULLAH Shalallahu alaihi wassalam.
AMMA BADU, bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Ber-Tuhan dan beribadah serta tunduk dan thaat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia.
Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat iradat) Allah atas kehidupan manusia di dunia ini.
Masyarakat yang sejahtera, aman damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong-royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu.
Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci, adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya.
Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga, adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku ber-Tuhan kepada Allah.
Agama Islam adalah Agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi,sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw, dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia Dunia dan Akhirat.
Syahdan, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentausa sebagai yang tersebut di atas itu, tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan Hari Kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci: beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu di Dunia ini, dengan niat yang murni-tulus dan ikhlas karena Allah semata-mata dan hanya mengharapkan karunia Allah dan ridha-Nya belaka, serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya, lagi pula harus sabar dan tawakal bertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya, atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya, dengan penuh pengharapan perlindungan dan pertolongan Allah Yang Maha Kuasa.
Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Quran:
ル曄惠ル 曄 悖ル悸朏 リ曄惺 悒ル 抉曄悽ル曄惘 ルリ曄莧 惡抉曄リ鉱『悦
2. Apa itu Pengingkaran Kewajiban ??
Pengingkaran kewajiban adalah kewajiban yang
telah diberi kepada seseorang tetapi orang tersebut
tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana
mestinya.
3. Apa Faktor pendorongnya
Rendah kesadaran dan sikap peduli
Rendahnya pendidikan.
Lingkungan setempat.
Kemiskinan.
4. Apa Contohnya ??
Pembunuhan
Korupsi.
Tidak Mematuhi Peraturan
Membuat Kegaduhan
Golput
Dll.
5. Lalu apa saja Kewajiban Warga
Negara INDONESIA ??
Wajib untuk berperan dalam membela,mempertahankan kedaulatan negara
indonesia dari serangan musuh.
wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat
dan pemerintah daerah (pemda)
wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan
tanpa terkecuali
Berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di
wilayah negara indonesia
wajib turut serta dalam pembangunan
6. Apa Kasus-kasus nya ?
Masih banyak anggota DPR yang tidak bekerja dengan baik
sewaktu sidang, kurang mementingkan kepentingan rakyat dan
banyak melakukan tindak pidana korupsi.
Masih banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang absen diwaktu
kerja dengan memanfaatkan fasilitas internet ditempat kerja
ada jam kerja.
7. Bagaimana dengan Akibatnya ??
menimbulkan pertikaian, konflik, permusuhan
dan kekerasan.
tidak akan ada keseimbangan antara hak dan
kewajiban dan inilah yang menyebabkan
kesenjangan sosial yang berkepanjangan.