�ݺ�ߣ

Editor's Notes

• #3: Bapak/Ibu yang saya hormati, Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. WHO juga mendefinisikan sehat sebagai keadaan yang sempurna kondisi fisik, mental, serta sosial kesejahteraan serta tidak hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Hal ini juga sesuai dengan UU no. 36 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas kesehatan Setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat dalam pencapaian derajat kesehatan yang setinggi-tingginya Pasal 163 ayat (2) : Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum H.L. Blum menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi status kesehatan manusia bukan hanya fasilitas pelayanan kesehatan saja, tetapi juga faktor lain yaitu lingkungan, perilaku, serta genetik.
• #4: Hadirin sekalian, Selama ini landasan operasional penyelenggaraan program Kabupaten Kota Sehat yaitu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat. Pendekatan Kabupaten/Kota Sehat adalah upaya untuk mewujudkan suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi serta disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Merujuk pada pengertian kabupaten kota sehat tersebut maka penyelenggaraan KKS merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Saat ini, Peraturan Bersama tersebut sedang dalam tahap review untuk ditingkatkan menjadi PERATURAN PRESIDEN tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. Berdasarkan pendekatan Kota Sehat menurut WHO, negara lain, dan Peraturan bersama, Pengembangan framework kota sehat perlu mempertimbangkan tiga komponen, yaitu: 1) individu, 2) masyarakat, dan 3) lingkungan. Framework Kota Sehat akan diterapkan di Ibu Kota Nusantara, dan sudah ditetapkan dalam UU no. 3 Tahun 2022 (yang saat ini sedang dalam proses penyusunan RPP).
• #5: Kata kunci dalam penyelenggaraan KKS adalah kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga harus ada pembagian kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak untuk mewujudkan kondisi yang bersih, nyaman, aman dan sehat. Kondisi yang ingin diwujudkan tersebut meliputi beberapa tatanan dan masing-masing tatanan memiliki indicator keberhasilan yang melibatkan multi sektor dan masyrakat serta peran swasta. Oleh Karen itu, kunci suksesnya adalah dilaksanakannya koordinasi, kerjasama, kolaborasi dan sinergi serta integrasi dari seluruh komponen pendukung KKS.
• #6: Untuk menjamin terselenggaranya tatanan dalam Kabupaten Kota Sehata yaitu adanya kelembagaan yang menjalankan fungsi penyelenggaraan, mulai dari tingkat Pusat sampai dengan di level Desa/Kelurahan. Tim Pembina merupakan wadah perwakilan pemerintah/pemerintah daerah yang terdiri dari Kementerian/Lembaga (untuk di pusat), sedangkan di tingkat peovinsi dan kabupten/kota Tim Pembina beranggotakan institusi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan Forum merupakan wadah kelembagaan bagi masyarakat yang perduli untuk mewujudkan kabupaten/kota sehat, sehingga anggotanya terdiri dari banyak unsur masyarakat dan profesional serta swasta. Masing-masing Kelembagaan tersebut ditetapkan oleh Menteri Kesehatan di tingkat pusat, sedangkan untuk daerah dari provinsi sampai desa/kelurahan ditetapkan oleh Kepala Daerah setempat.
• #7: Hadirin sekalian, Pada tahun 2019, kami melaksanakan kajian bersama tim pakar, untuk mengetahui hubungan antara penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dengan capaian indikator program kesehatan, terutama kesehatan lingkungan. Dari hasil kajian tersebut, diperoleh informasi bahwa : Rata-rata capaian indikator kesehatan pada Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan Swasti Saba lebih tinggi daripada yang belum mendapat penghargaan Rata-rata capaian indikator kesehatan semakin meningkat berbanding lurus dengan klasifikasi penghargaan yang didapatkan
• #9: Ini bukti bahwa Program Kabupaten Kota Sehat (KKS) adalah penting dan prioritas, sehingga menjadi Indikator Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, dimana RPJMN menjadi acuan dan wajib dilaksanakan oleh seluruh daerah. Dalam indicator RPJMN tersebut KKS di Definisikan sebagai Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat dengan kriteria : Memiliki laporan hasil verifikasi oleh Provinsi Memiliki SK Tim Pembina KKS Memiliki SK Forum KKS Mempunyai Rencana Kerja Tim Pembina Mempunyai Rencana Kerja Forum Target tahun 2022 sebanyak 280 Kabupaten/Kota dan di akhir tahun 2024 sebanyak 420 Kabupaten/Kota.
• #10: Berdasarkan capaian renstra indikator KKS Tahun 2021 untuk Provinsi Maluku masih 0% , sehingga pada Bulan April 2022 Direktur Penyehatan Lingkungan mengirimkan surat kepada seluruh Provinsi untuk mengingatkan atas capaian tsb.