際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
objek pajak penghasilan
Pengertian Pajak Penghasilan 
Objek & bukan Objek PPh 
PPh Final
objek pajak penghasilan
objek pajak penghasilan
Objek pajak penghasilan yaitu setiap 
tambahan kemampuan ekonomis yang 
diterima atau diperoleh Wajib Pajak 
(WP), baik yang berasal dari Indonesia 
maupun dari luar Indonesia, yang dapat 
dipakai untuk konsumsi atau untuk 
menambah kekayaan
Menurut pasal 4 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 : 
a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh 
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan 
c. Laba usaha 
d. Keuntungan 
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 
biaya 
f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan 
pengembalian utang 
g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 
perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha 
koperasi 
h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak 
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 
l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 
biaya 
f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan 
pengembalian utang 
g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 
perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil 
usaha koperasi 
h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak 
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 
l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing 
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva 
n. Premi asuransi 
o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 
terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 
p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum 
dikenakan pajak 
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah 
r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 
mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Menurut pasal 4 ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008 yang tidak 
termasuk Objek Pajak adalah : 
a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima 
oleh badanamil zakat atau lembaga amil zakat yang 
dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para 
penerima zakat yang berhak atau sumbangan 
keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama 
yang diakui di Indonesia 
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah 
dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh 
badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan 
sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau 
orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil 
yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan
c. Warisan 
d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti 
saham atau sebagai pengganti penyertaan modal 
e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib 
Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib 
Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan 
norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 UU PPh 
f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan 
asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan 
asuransi beasiswa 
g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 
sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan 
modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia 
h. uran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 
disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja 
maupun pegawai
i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun 
dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri Keuangan 
j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari 
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas 
saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan 
kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak 
investasi kolektif 
k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan 
modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan 
usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan 
di Indonesia
l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang 
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan 
m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau 
lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan 
dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah 
terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang 
ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana 
kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan 
pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) 
tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut 
n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan 
Peenyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak 
tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
 a. Bunga tabungan, deposito, sertifikat Bank Indonesia 
PPh terutang = 20% x jumlah bruto 
b. Penghasilan saham di bursa efek 
PPh terutang = 0,1% x penghasilan bruto 
c. Sewa tanah dan bangunan 
PPh terutang = 10% x penghasilan bruto 
d. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan 
PPh terutang = 5% x penghasilan bruto 
e. Penjualan saham perusahaan modal ventura 
PPh terutang = 0,1% x penghasilan bruto 
f. Bunga/diskonto obligasi di Bursa Efek 
PPh terutang = 20% x jumlah bruto atau selisih harga jual 
g. Hadiah undian 
PPh terutang = 25% x penghasilan bruto/pasar
 
h. Transaksi derivative di bursa 
PPh terutang = 2,5% x penghasilan bruto 
i. Bunga simpanan koperasi kepada anggota lebih dari Rp 240.000 per 
bulan 
PPh terutang = 10% x penghasilan bruto 
j. Bunga/diskonto obligasi 
- Bunga kupon : WPDN/BUT 15%, WPLN 20% dari bruto 
- Diskonto kupon : WPDN/BUT 15%, WPLN 20% dari selisih harga jual 
- Diskonto obligasi tanpa bunga : WPDN/BUT 15%, WPLN 20% dari selisih 
harga jual 
- Bunga/diskonto diterima reksadana : tahun 2009-2010 = 0% (bebas), 
tahun 2011-2013 = 5%, mulai 2014 =15% 
k. Jasa konstruksi 
- Pelaksana konstruksi : 
o Kualifikasi kecil =2% x bruto 
o Non kualifikasi = 4% x bruto 
o Kualifikasi menengah dan besar = 3% 
- Perencanaan konstruksi: 
o Kualifikasi = 4% x bruto 
o Non kualifikasi = 6% x bruto

More Related Content

What's hot (20)

Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
Contoh Surat Banding Pajak (zaka firma aditya/8111410061) fh UNNES
Contoh Surat Banding Pajak (zaka firma aditya/8111410061) fh UNNESContoh Surat Banding Pajak (zaka firma aditya/8111410061) fh UNNES
Contoh Surat Banding Pajak (zaka firma aditya/8111410061) fh UNNES
Zaka Firma Aditya
Beneficial Ownership in Taxation: Its Dynamics and Challenges
Beneficial Ownership in Taxation: Its Dynamics and ChallengesBeneficial Ownership in Taxation: Its Dynamics and Challenges
Beneficial Ownership in Taxation: Its Dynamics and Challenges
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
iyandri tiluk wahyono
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Tri Widodo W. UTOMO
Surat Berharga
Surat BerhargaSurat Berharga
Surat Berharga
Muhamad Yogi
Kup penagihan
Kup penagihanKup penagihan
Kup penagihan
Ahmad Muzzammil Ibnu Tasmiyah
Hukum pasar modal
Hukum pasar modal Hukum pasar modal
Hukum pasar modal
Isaka Yoga
Sengketa Pajak
Sengketa PajakSengketa Pajak
Sengketa Pajak
Fair Nurfachrizi
Konsep Dasar Pajak
Konsep Dasar PajakKonsep Dasar Pajak
Konsep Dasar Pajak
Nandita Larasati
Anggaran dasar perseroan terbatas
Anggaran dasar perseroan terbatasAnggaran dasar perseroan terbatas
Anggaran dasar perseroan terbatas
Dua Dunia
Undang-undang hukum ekonomi
Undang-undang hukum ekonomiUndang-undang hukum ekonomi
Undang-undang hukum ekonomi
Alvita Fabiola Aprilia
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKP
Ariza Ekky
Pengantar Akuntansi Sektor Publik
Pengantar Akuntansi Sektor PublikPengantar Akuntansi Sektor Publik
Pengantar Akuntansi Sektor Publik
Sujatmiko Wibowo
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Rizky Ariestiyansyah
6. akuisisi, konsolidasi dan merger
6. akuisisi, konsolidasi dan merger6. akuisisi, konsolidasi dan merger
6. akuisisi, konsolidasi dan merger
Gindha Wayka
Sistem Penjualan Kredit
Sistem Penjualan Kredit Sistem Penjualan Kredit
Sistem Penjualan Kredit
cahkos
Presentasi PPh pasal 22
Presentasi PPh pasal 22Presentasi PPh pasal 22
Presentasi PPh pasal 22
Dede Azis Nagara
Sejarah pajak
Sejarah pajakSejarah pajak
Sejarah pajak
YABES HULU
Tindak pidana di bidang perpajakan
Tindak pidana di bidang perpajakanTindak pidana di bidang perpajakan
Tindak pidana di bidang perpajakan
Ahmad Muzzammil Ibnu Tasmiyah
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
Contoh Surat Banding Pajak (zaka firma aditya/8111410061) fh UNNES
Contoh Surat Banding Pajak (zaka firma aditya/8111410061) fh UNNESContoh Surat Banding Pajak (zaka firma aditya/8111410061) fh UNNES
Contoh Surat Banding Pajak (zaka firma aditya/8111410061) fh UNNES
Zaka Firma Aditya
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
iyandri tiluk wahyono
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Tri Widodo W. UTOMO
Hukum pasar modal
Hukum pasar modal Hukum pasar modal
Hukum pasar modal
Isaka Yoga
Anggaran dasar perseroan terbatas
Anggaran dasar perseroan terbatasAnggaran dasar perseroan terbatas
Anggaran dasar perseroan terbatas
Dua Dunia
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKP
Ariza Ekky
Pengantar Akuntansi Sektor Publik
Pengantar Akuntansi Sektor PublikPengantar Akuntansi Sektor Publik
Pengantar Akuntansi Sektor Publik
Sujatmiko Wibowo
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Rizky Ariestiyansyah
6. akuisisi, konsolidasi dan merger
6. akuisisi, konsolidasi dan merger6. akuisisi, konsolidasi dan merger
6. akuisisi, konsolidasi dan merger
Gindha Wayka
Sistem Penjualan Kredit
Sistem Penjualan Kredit Sistem Penjualan Kredit
Sistem Penjualan Kredit
cahkos
Presentasi PPh pasal 22
Presentasi PPh pasal 22Presentasi PPh pasal 22
Presentasi PPh pasal 22
Dede Azis Nagara
Sejarah pajak
Sejarah pajakSejarah pajak
Sejarah pajak
YABES HULU

Viewers also liked (20)

3.4. objek pajak but
3.4. objek pajak but3.4. objek pajak but
3.4. objek pajak but
Duni Rusnercih
Metode Penyusutan
Metode PenyusutanMetode Penyusutan
Metode Penyusutan
msahuleka
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan Umum
DharaniKassapa
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
PER :44/PJ/2015  :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...PER :44/PJ/2015  :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
Roko Subagya
Peraturan Desa Sriwedari Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Desa Sriwedari Nomor 1 Tahun 2016Peraturan Desa Sriwedari Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Desa Sriwedari Nomor 1 Tahun 2016
Danang Susila Kurniawan
Persentasi ph
Persentasi phPersentasi ph
Persentasi ph
Dwi Darsono
Pola keruangan desa
Pola keruangan desaPola keruangan desa
Pola keruangan desa
Andi Fatmawati
Pengantar Akuntansi - BAB II
Pengantar Akuntansi - BAB IIPengantar Akuntansi - BAB II
Pengantar Akuntansi - BAB II
rusdiman1
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya  ::::  Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya  ::::  Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...
Roko Subagya
Alokasi Dana desa 2016 PerKabupaten/Kota
Alokasi Dana desa 2016 PerKabupaten/KotaAlokasi Dana desa 2016 PerKabupaten/Kota
Alokasi Dana desa 2016 PerKabupaten/Kota
Eman Soeherman
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VAT
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VATPajak pertambahan nilai (ppn)/VAT
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VAT
Irvan Desmal
Lampiran 1 perdes lap pertgjwb apb desa 2015 edit_dananx
Lampiran 1 perdes lap pertgjwb apb desa 2015 edit_dananxLampiran 1 perdes lap pertgjwb apb desa 2015 edit_dananx
Lampiran 1 perdes lap pertgjwb apb desa 2015 edit_dananx
Danang Susila Kurniawan
Pola Tata Ruang Desa
Pola Tata Ruang DesaPola Tata Ruang Desa
Pola Tata Ruang Desa
Athifaqod20
PPh pasal 21
PPh pasal 21PPh pasal 21
PPh pasal 21
Rina Limiati
Surat Pemberitahuan Objek Pajak SPOP
Surat Pemberitahuan Objek Pajak SPOPSurat Pemberitahuan Objek Pajak SPOP
Surat Pemberitahuan Objek Pajak SPOP
yudi maulana
Pajak hotel dan pajak restoran (pajak daerah)
Pajak hotel dan pajak restoran (pajak daerah)Pajak hotel dan pajak restoran (pajak daerah)
Pajak hotel dan pajak restoran (pajak daerah)
Catatan Ekstens
KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara
Roko Subagya
Uup ph
Uup phUup ph
Uup ph
dindaningtias
3.4. objek pajak but
3.4. objek pajak but3.4. objek pajak but
3.4. objek pajak but
Duni Rusnercih
Metode Penyusutan
Metode PenyusutanMetode Penyusutan
Metode Penyusutan
msahuleka
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan Umum
DharaniKassapa
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
PER :44/PJ/2015  :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...PER :44/PJ/2015  :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
Roko Subagya
Peraturan Desa Sriwedari Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Desa Sriwedari Nomor 1 Tahun 2016Peraturan Desa Sriwedari Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Desa Sriwedari Nomor 1 Tahun 2016
Danang Susila Kurniawan
Persentasi ph
Persentasi phPersentasi ph
Persentasi ph
Dwi Darsono
Pola keruangan desa
Pola keruangan desaPola keruangan desa
Pola keruangan desa
Andi Fatmawati
Pengantar Akuntansi - BAB II
Pengantar Akuntansi - BAB IIPengantar Akuntansi - BAB II
Pengantar Akuntansi - BAB II
rusdiman1
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya  ::::  Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya  ::::  Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...
Roko Subagya
Alokasi Dana desa 2016 PerKabupaten/Kota
Alokasi Dana desa 2016 PerKabupaten/KotaAlokasi Dana desa 2016 PerKabupaten/Kota
Alokasi Dana desa 2016 PerKabupaten/Kota
Eman Soeherman
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VAT
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VATPajak pertambahan nilai (ppn)/VAT
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VAT
Irvan Desmal
Lampiran 1 perdes lap pertgjwb apb desa 2015 edit_dananx
Lampiran 1 perdes lap pertgjwb apb desa 2015 edit_dananxLampiran 1 perdes lap pertgjwb apb desa 2015 edit_dananx
Lampiran 1 perdes lap pertgjwb apb desa 2015 edit_dananx
Danang Susila Kurniawan
Pola Tata Ruang Desa
Pola Tata Ruang DesaPola Tata Ruang Desa
Pola Tata Ruang Desa
Athifaqod20
Surat Pemberitahuan Objek Pajak SPOP
Surat Pemberitahuan Objek Pajak SPOPSurat Pemberitahuan Objek Pajak SPOP
Surat Pemberitahuan Objek Pajak SPOP
yudi maulana
Pajak hotel dan pajak restoran (pajak daerah)
Pajak hotel dan pajak restoran (pajak daerah)Pajak hotel dan pajak restoran (pajak daerah)
Pajak hotel dan pajak restoran (pajak daerah)
Catatan Ekstens
KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara
Roko Subagya

Similar to objek pajak penghasilan (20)

PPT TAX PLANNING III.pptx
PPT TAX PLANNING III.pptxPPT TAX PLANNING III.pptx
PPT TAX PLANNING III.pptx
SifaArsyanda1
Booklet koperasi-oke
Booklet koperasi-okeBooklet koperasi-oke
Booklet koperasi-oke
Abi Habib Al Husain
SESI 2 - PPT TAX PLANNING KONSEP PAJAK PENGHASILAN.pptx
SESI 2 - PPT TAX PLANNING KONSEP PAJAK PENGHASILAN.pptxSESI 2 - PPT TAX PLANNING KONSEP PAJAK PENGHASILAN.pptx
SESI 2 - PPT TAX PLANNING KONSEP PAJAK PENGHASILAN.pptx
daniameida
Pertemuan 13.pptx
Pertemuan 13.pptxPertemuan 13.pptx
Pertemuan 13.pptx
SaveFile1
3. pajak-p ph-badan
3. pajak-p ph-badan3. pajak-p ph-badan
3. pajak-p ph-badan
ana razma
Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya ...
Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya ...Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya ...
Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya ...
Rizky Aisyah Al-asturlabi
Objek Pajak Penghasilan
Objek Pajak PenghasilanObjek Pajak Penghasilan
Objek Pajak Penghasilan
Bbe Mee
Pajak penghasilan
Pajak penghasilanPajak penghasilan
Pajak penghasilan
eryeryey
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdfPPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
NathaniaAprillya
P ph badan dan badan usaha tetap
P ph badan dan badan usaha tetapP ph badan dan badan usaha tetap
P ph badan dan badan usaha tetap
Fitria Hadri Yani
Pertemuan 1_Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.pptx
Pertemuan 1_Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.pptxPertemuan 1_Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.pptx
Pertemuan 1_Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.pptx
PangestuUtami
Pertemuan 1_Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.pptx
Pertemuan 1_Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.pptxPertemuan 1_Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.pptx
Pertemuan 1_Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.pptx
PangestuUtami
Pajak 1-konsep pajak-penghasilan_100912
Pajak 1-konsep pajak-penghasilan_100912Pajak 1-konsep pajak-penghasilan_100912
Pajak 1-konsep pajak-penghasilan_100912
dewimita
Deductible expense dan non deductible expense - RIKI ARDONI
Deductible expense dan non deductible expense - RIKI ARDONIDeductible expense dan non deductible expense - RIKI ARDONI
Deductible expense dan non deductible expense - RIKI ARDONI
Riki Ardoni
Objek PPh.pdf
Objek PPh.pdfObjek PPh.pdf
Objek PPh.pdf
Ratih Kumala
TAX PLANNING DAN PENGENDALIAN PPH PASAL 21
TAX PLANNING DAN PENGENDALIAN PPH PASAL 21TAX PLANNING DAN PENGENDALIAN PPH PASAL 21
TAX PLANNING DAN PENGENDALIAN PPH PASAL 21
daniameida
Pajak penghasilan
Pajak penghasilanPajak penghasilan
Pajak penghasilan
Fitria Hadri Yani
Bab ix-expatriate-baru
Bab ix-expatriate-baruBab ix-expatriate-baru
Bab ix-expatriate-baru
Sebastianus Virgio
PPT TAX PLANNING III.pptx
PPT TAX PLANNING III.pptxPPT TAX PLANNING III.pptx
PPT TAX PLANNING III.pptx
SifaArsyanda1
SESI 2 - PPT TAX PLANNING KONSEP PAJAK PENGHASILAN.pptx
SESI 2 - PPT TAX PLANNING KONSEP PAJAK PENGHASILAN.pptxSESI 2 - PPT TAX PLANNING KONSEP PAJAK PENGHASILAN.pptx
SESI 2 - PPT TAX PLANNING KONSEP PAJAK PENGHASILAN.pptx
daniameida
Pertemuan 13.pptx
Pertemuan 13.pptxPertemuan 13.pptx
Pertemuan 13.pptx
SaveFile1
3. pajak-p ph-badan
3. pajak-p ph-badan3. pajak-p ph-badan
3. pajak-p ph-badan
ana razma
Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya ...
Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya ...Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya ...
Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya ...
Rizky Aisyah Al-asturlabi
Objek Pajak Penghasilan
Objek Pajak PenghasilanObjek Pajak Penghasilan
Objek Pajak Penghasilan
Bbe Mee
Pajak penghasilan
Pajak penghasilanPajak penghasilan
Pajak penghasilan
eryeryey
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdfPPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
NathaniaAprillya
P ph badan dan badan usaha tetap
P ph badan dan badan usaha tetapP ph badan dan badan usaha tetap
P ph badan dan badan usaha tetap
Fitria Hadri Yani
Pertemuan 1_Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.pptx
Pertemuan 1_Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.pptxPertemuan 1_Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.pptx
Pertemuan 1_Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.pptx
PangestuUtami
Pertemuan 1_Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.pptx
Pertemuan 1_Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.pptxPertemuan 1_Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.pptx
Pertemuan 1_Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.pptx
PangestuUtami
Pajak 1-konsep pajak-penghasilan_100912
Pajak 1-konsep pajak-penghasilan_100912Pajak 1-konsep pajak-penghasilan_100912
Pajak 1-konsep pajak-penghasilan_100912
dewimita
Deductible expense dan non deductible expense - RIKI ARDONI
Deductible expense dan non deductible expense - RIKI ARDONIDeductible expense dan non deductible expense - RIKI ARDONI
Deductible expense dan non deductible expense - RIKI ARDONI
Riki Ardoni
TAX PLANNING DAN PENGENDALIAN PPH PASAL 21
TAX PLANNING DAN PENGENDALIAN PPH PASAL 21TAX PLANNING DAN PENGENDALIAN PPH PASAL 21
TAX PLANNING DAN PENGENDALIAN PPH PASAL 21
daniameida

Recently uploaded (20)

1 PPT PENERAPAN PUNGSI DANTUGAS 2 P3K OK.pdf
1 PPT PENERAPAN PUNGSI DANTUGAS 2 P3K OK.pdf1 PPT PENERAPAN PUNGSI DANTUGAS 2 P3K OK.pdf
1 PPT PENERAPAN PUNGSI DANTUGAS 2 P3K OK.pdf
SofyanSkmspd
Danantara: Pesimis atau Optimis? Podcast Ikatan Alumni Lemhannas RI IKAL Lem...
Danantara:  Pesimis atau Optimis? Podcast Ikatan Alumni Lemhannas RI IKAL Lem...Danantara:  Pesimis atau Optimis? Podcast Ikatan Alumni Lemhannas RI IKAL Lem...
Danantara: Pesimis atau Optimis? Podcast Ikatan Alumni Lemhannas RI IKAL Lem...
Dadang Solihin
Dari pesantren ke dunia maya (diskusi berkala UAS Kencong Jember0.pptx
Dari pesantren ke dunia maya (diskusi berkala UAS Kencong Jember0.pptxDari pesantren ke dunia maya (diskusi berkala UAS Kencong Jember0.pptx
Dari pesantren ke dunia maya (diskusi berkala UAS Kencong Jember0.pptx
Syarifatul Marwiyah
SENARAI & JADWAL PEMBICARA Ramadan Masjid Kampus UGM 1446 Hijriah.docx
SENARAI & JADWAL PEMBICARA Ramadan Masjid Kampus UGM 1446 Hijriah.docxSENARAI & JADWAL PEMBICARA Ramadan Masjid Kampus UGM 1446 Hijriah.docx
SENARAI & JADWAL PEMBICARA Ramadan Masjid Kampus UGM 1446 Hijriah.docx
Mirza836129
Seleksi Penerimaan Murid Baru 2025.pptx
Seleksi Penerimaan Murid Baru  2025.pptxSeleksi Penerimaan Murid Baru  2025.pptx
Seleksi Penerimaan Murid Baru 2025.pptx
Fajar Baskoro
Project Mata kuliah Biogeografi kelompok 5
Project Mata kuliah Biogeografi kelompok 5Project Mata kuliah Biogeografi kelompok 5
Project Mata kuliah Biogeografi kelompok 5
khairizal2005
SAINS TINGKATAN 5 BAB 6 ELEKTROKIMIA.pptx
SAINS TINGKATAN 5 BAB 6 ELEKTROKIMIA.pptxSAINS TINGKATAN 5 BAB 6 ELEKTROKIMIA.pptx
SAINS TINGKATAN 5 BAB 6 ELEKTROKIMIA.pptx
Baharin Salleh
BRIEF SAPA RAMADHAN Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember 2025.pdf
BRIEF SAPA RAMADHAN Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember 2025.pdfBRIEF SAPA RAMADHAN Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember 2025.pdf
BRIEF SAPA RAMADHAN Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember 2025.pdf
Syarifatul Marwiyah
Manajemen Perpustakaan BAPETEN Berdasarkan油SNI 7496:2009
Manajemen Perpustakaan BAPETEN Berdasarkan油SNI 7496:2009Manajemen Perpustakaan BAPETEN Berdasarkan油SNI 7496:2009
Manajemen Perpustakaan BAPETEN Berdasarkan油SNI 7496:2009
Murad Maulana
Manajemen Risiko Proyek_Training "RISK MANAGEMENT".pptx
Manajemen Risiko Proyek_Training "RISK MANAGEMENT".pptxManajemen Risiko Proyek_Training "RISK MANAGEMENT".pptx
Manajemen Risiko Proyek_Training "RISK MANAGEMENT".pptx
Kanaidi ken
PPT Perkawinan (Poligami, Monogami).pptx
PPT Perkawinan (Poligami, Monogami).pptxPPT Perkawinan (Poligami, Monogami).pptx
PPT Perkawinan (Poligami, Monogami).pptx
rahmiati190700
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Kelas
PPT Qurdis Bab 4 kelas IX MTs/SMP SMT 2.pptx
PPT Qurdis Bab 4 kelas IX MTs/SMP SMT 2.pptxPPT Qurdis Bab 4 kelas IX MTs/SMP SMT 2.pptx
PPT Qurdis Bab 4 kelas IX MTs/SMP SMT 2.pptx
hendipurnama1
Buku 1 tentang orang Hukum perdata Universitas Negeri Semarang
Buku 1 tentang orang Hukum perdata Universitas Negeri SemarangBuku 1 tentang orang Hukum perdata Universitas Negeri Semarang
Buku 1 tentang orang Hukum perdata Universitas Negeri Semarang
iztawanasya1
Kelas 5 Mapel P.Pancasila Bab 2 Norma Dalam Kehidupanku
Kelas 5 Mapel P.Pancasila Bab 2 Norma Dalam KehidupankuKelas 5 Mapel P.Pancasila Bab 2 Norma Dalam Kehidupanku
Kelas 5 Mapel P.Pancasila Bab 2 Norma Dalam Kehidupanku
suandi01
PELAKSANAAN RPI MURID PENDIDIKAN KHASS.ppt
PELAKSANAAN RPI MURID PENDIDIKAN KHASS.pptPELAKSANAAN RPI MURID PENDIDIKAN KHASS.ppt
PELAKSANAAN RPI MURID PENDIDIKAN KHASS.ppt
ALEENMPP
Teks fiks Didik anak dengan islamiyah.pptx
Teks fiks Didik anak dengan islamiyah.pptxTeks fiks Didik anak dengan islamiyah.pptx
Teks fiks Didik anak dengan islamiyah.pptx
ArizOghey1
Random Number Generator Teknik Simulasi.pdf
Random Number Generator Teknik Simulasi.pdfRandom Number Generator Teknik Simulasi.pdf
Random Number Generator Teknik Simulasi.pdf
PratamaYulyNugraha
BANGSA DAN KARAKTERISTIK TERNAK KAMBING.docx
BANGSA DAN KARAKTERISTIK TERNAK KAMBING.docxBANGSA DAN KARAKTERISTIK TERNAK KAMBING.docx
BANGSA DAN KARAKTERISTIK TERNAK KAMBING.docx
AzuraAgusnasya
Repositori Elib Perpustakaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
Repositori Elib Perpustakaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)Repositori Elib Perpustakaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
Repositori Elib Perpustakaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
Murad Maulana
1 PPT PENERAPAN PUNGSI DANTUGAS 2 P3K OK.pdf
1 PPT PENERAPAN PUNGSI DANTUGAS 2 P3K OK.pdf1 PPT PENERAPAN PUNGSI DANTUGAS 2 P3K OK.pdf
1 PPT PENERAPAN PUNGSI DANTUGAS 2 P3K OK.pdf
SofyanSkmspd
Danantara: Pesimis atau Optimis? Podcast Ikatan Alumni Lemhannas RI IKAL Lem...
Danantara:  Pesimis atau Optimis? Podcast Ikatan Alumni Lemhannas RI IKAL Lem...Danantara:  Pesimis atau Optimis? Podcast Ikatan Alumni Lemhannas RI IKAL Lem...
Danantara: Pesimis atau Optimis? Podcast Ikatan Alumni Lemhannas RI IKAL Lem...
Dadang Solihin
Dari pesantren ke dunia maya (diskusi berkala UAS Kencong Jember0.pptx
Dari pesantren ke dunia maya (diskusi berkala UAS Kencong Jember0.pptxDari pesantren ke dunia maya (diskusi berkala UAS Kencong Jember0.pptx
Dari pesantren ke dunia maya (diskusi berkala UAS Kencong Jember0.pptx
Syarifatul Marwiyah
SENARAI & JADWAL PEMBICARA Ramadan Masjid Kampus UGM 1446 Hijriah.docx
SENARAI & JADWAL PEMBICARA Ramadan Masjid Kampus UGM 1446 Hijriah.docxSENARAI & JADWAL PEMBICARA Ramadan Masjid Kampus UGM 1446 Hijriah.docx
SENARAI & JADWAL PEMBICARA Ramadan Masjid Kampus UGM 1446 Hijriah.docx
Mirza836129
Seleksi Penerimaan Murid Baru 2025.pptx
Seleksi Penerimaan Murid Baru  2025.pptxSeleksi Penerimaan Murid Baru  2025.pptx
Seleksi Penerimaan Murid Baru 2025.pptx
Fajar Baskoro
Project Mata kuliah Biogeografi kelompok 5
Project Mata kuliah Biogeografi kelompok 5Project Mata kuliah Biogeografi kelompok 5
Project Mata kuliah Biogeografi kelompok 5
khairizal2005
SAINS TINGKATAN 5 BAB 6 ELEKTROKIMIA.pptx
SAINS TINGKATAN 5 BAB 6 ELEKTROKIMIA.pptxSAINS TINGKATAN 5 BAB 6 ELEKTROKIMIA.pptx
SAINS TINGKATAN 5 BAB 6 ELEKTROKIMIA.pptx
Baharin Salleh
BRIEF SAPA RAMADHAN Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember 2025.pdf
BRIEF SAPA RAMADHAN Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember 2025.pdfBRIEF SAPA RAMADHAN Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember 2025.pdf
BRIEF SAPA RAMADHAN Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember 2025.pdf
Syarifatul Marwiyah
Manajemen Perpustakaan BAPETEN Berdasarkan油SNI 7496:2009
Manajemen Perpustakaan BAPETEN Berdasarkan油SNI 7496:2009Manajemen Perpustakaan BAPETEN Berdasarkan油SNI 7496:2009
Manajemen Perpustakaan BAPETEN Berdasarkan油SNI 7496:2009
Murad Maulana
Manajemen Risiko Proyek_Training "RISK MANAGEMENT".pptx
Manajemen Risiko Proyek_Training "RISK MANAGEMENT".pptxManajemen Risiko Proyek_Training "RISK MANAGEMENT".pptx
Manajemen Risiko Proyek_Training "RISK MANAGEMENT".pptx
Kanaidi ken
PPT Perkawinan (Poligami, Monogami).pptx
PPT Perkawinan (Poligami, Monogami).pptxPPT Perkawinan (Poligami, Monogami).pptx
PPT Perkawinan (Poligami, Monogami).pptx
rahmiati190700
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Kelas
PPT Qurdis Bab 4 kelas IX MTs/SMP SMT 2.pptx
PPT Qurdis Bab 4 kelas IX MTs/SMP SMT 2.pptxPPT Qurdis Bab 4 kelas IX MTs/SMP SMT 2.pptx
PPT Qurdis Bab 4 kelas IX MTs/SMP SMT 2.pptx
hendipurnama1
Buku 1 tentang orang Hukum perdata Universitas Negeri Semarang
Buku 1 tentang orang Hukum perdata Universitas Negeri SemarangBuku 1 tentang orang Hukum perdata Universitas Negeri Semarang
Buku 1 tentang orang Hukum perdata Universitas Negeri Semarang
iztawanasya1
Kelas 5 Mapel P.Pancasila Bab 2 Norma Dalam Kehidupanku
Kelas 5 Mapel P.Pancasila Bab 2 Norma Dalam KehidupankuKelas 5 Mapel P.Pancasila Bab 2 Norma Dalam Kehidupanku
Kelas 5 Mapel P.Pancasila Bab 2 Norma Dalam Kehidupanku
suandi01
PELAKSANAAN RPI MURID PENDIDIKAN KHASS.ppt
PELAKSANAAN RPI MURID PENDIDIKAN KHASS.pptPELAKSANAAN RPI MURID PENDIDIKAN KHASS.ppt
PELAKSANAAN RPI MURID PENDIDIKAN KHASS.ppt
ALEENMPP
Teks fiks Didik anak dengan islamiyah.pptx
Teks fiks Didik anak dengan islamiyah.pptxTeks fiks Didik anak dengan islamiyah.pptx
Teks fiks Didik anak dengan islamiyah.pptx
ArizOghey1
Random Number Generator Teknik Simulasi.pdf
Random Number Generator Teknik Simulasi.pdfRandom Number Generator Teknik Simulasi.pdf
Random Number Generator Teknik Simulasi.pdf
PratamaYulyNugraha
BANGSA DAN KARAKTERISTIK TERNAK KAMBING.docx
BANGSA DAN KARAKTERISTIK TERNAK KAMBING.docxBANGSA DAN KARAKTERISTIK TERNAK KAMBING.docx
BANGSA DAN KARAKTERISTIK TERNAK KAMBING.docx
AzuraAgusnasya
Repositori Elib Perpustakaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
Repositori Elib Perpustakaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)Repositori Elib Perpustakaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
Repositori Elib Perpustakaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
Murad Maulana

objek pajak penghasilan

  • 2. Pengertian Pajak Penghasilan Objek & bukan Objek PPh PPh Final
  • 5. Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan
  • 6. Menurut pasal 4 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 : a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan c. Laba usaha d. Keuntungan e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
  • 7. e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva n. Premi asuransi o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  • 8. Menurut pasal 4 ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk Objek Pajak adalah : a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badanamil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
  • 9. c. Warisan d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia h. uran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
  • 10. i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia
  • 11. l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Peenyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
  • 12. a. Bunga tabungan, deposito, sertifikat Bank Indonesia PPh terutang = 20% x jumlah bruto b. Penghasilan saham di bursa efek PPh terutang = 0,1% x penghasilan bruto c. Sewa tanah dan bangunan PPh terutang = 10% x penghasilan bruto d. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan PPh terutang = 5% x penghasilan bruto e. Penjualan saham perusahaan modal ventura PPh terutang = 0,1% x penghasilan bruto f. Bunga/diskonto obligasi di Bursa Efek PPh terutang = 20% x jumlah bruto atau selisih harga jual g. Hadiah undian PPh terutang = 25% x penghasilan bruto/pasar
  • 13. h. Transaksi derivative di bursa PPh terutang = 2,5% x penghasilan bruto i. Bunga simpanan koperasi kepada anggota lebih dari Rp 240.000 per bulan PPh terutang = 10% x penghasilan bruto j. Bunga/diskonto obligasi - Bunga kupon : WPDN/BUT 15%, WPLN 20% dari bruto - Diskonto kupon : WPDN/BUT 15%, WPLN 20% dari selisih harga jual - Diskonto obligasi tanpa bunga : WPDN/BUT 15%, WPLN 20% dari selisih harga jual - Bunga/diskonto diterima reksadana : tahun 2009-2010 = 0% (bebas), tahun 2011-2013 = 5%, mulai 2014 =15% k. Jasa konstruksi - Pelaksana konstruksi : o Kualifikasi kecil =2% x bruto o Non kualifikasi = 4% x bruto o Kualifikasi menengah dan besar = 3% - Perencanaan konstruksi: o Kualifikasi = 4% x bruto o Non kualifikasi = 6% x bruto