More Related Content
Similar to Penyusunan RKPDesa Menggunakan SDGs dan IDM.pptx (20)
Penyusunan RKPDesa Menggunakan SDGs dan IDM.pptx
- 1. PENYUSUNAN RKP Desa BERBASIS INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DAN SDGs DESA
- 2. Indeks Desa Membangun (IDM) Dengan mengacu kepada SDGs Desa dan hasil IDM Maka arah pembangunan desa akan lebih mudah terukur dan terpola untuk menjadi desa yang mandiri, adil makmur dan sejahtera. Hal ini dimulai dengan pada saat penyusunan RPJMDesa atau RKPDesa
- 3. Dengan SDGs Desa maka arah tujuan pembangunan di desa akan lebih terarah dan terukur untuk makmur dan mandiri dengan melibatkan semua pihak yang ada di desa serta mengoptimalkan potensi desa yang ada Sebelum SDGs Desa, desa melakukan pembangunan belum terarah dan berkelanjutan untuk mewujudkan desa yang makmur dan mandiri SEBELUM SDGs DESA
- 4. SEBELUM LEBIH JAUH MARI KITA MEMAHAMI TERLRBIH DAHULU BAGAIMANA PROSES PERENCANAAN DI DESA RKP DESA
- 5. Langkah penyusunan RKP Desa itu hampir sama dengan alur penyusunan RPJM Desa. Bedanya, kalau dokumen RPJM Desa itu memuat perencanaan pembangunan selama enam tahun. Sedangkan dokumen RKP Desa itu bertujuan untuk memplotkan perencanaan pembangunan tersebut menjadi pertahun dari dokumen RPJM Desa. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang baru terpilih, menyusun dokumen RPJM dan RKP Desa merupakan kewajiban. Disamping, untuk mencover segala sesuatu yang berkaitan dengan janji politik semasa kampanye, dokumen ini juga merupakan alat wajib untuk dapat menyusun APBDes. Dengan munculnya SDGs Desa maka arah pembangunan desa harus menyelaraskan dengan SDGs Desa untuk menuju Desa yang Mandiri sejahtera seperti yang sesuai dengan parameter Indeks Desa Membangun (IDM).
- 6. Ada tiga hal yang perlu dilaksanakan dalam Musdes penyusunan perencanaan pembangunan tersebut, antara lain : 1. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa, 2. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, dan 3. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil pencermatan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2) kemudian dituangkan kedalam berita acara yang menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa. Lalu, untuk Tim verifikasi yang dimaksud pada angka (3), itu dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau Satker Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Juni Musyawarah Desa penyusunan perencanaan pembangunan merupakan agenda rutin yang diselenggarakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil Musdes kemudian menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa didalam menyusun rancangan dan daftar usulan RKP Desa. 1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa.
- 7. Tim Penyusun RKP Desa dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Jumlah tim penyusun paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan perempuan didalamnya. Adapun susunan struktur tim penyusun RKP Desa, terdiri dari : 1. Kepala Desa selaku pembina, 2. Sekretaris Desa selaku ketua, 3. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris, dan Anggota yang meliputi: 4. Perangkat Desa, 5. Lembaga pemberdayaan masyarakat, 6. Kader pemberdayaan masyarakat desa, dan 7. Unsur masyarakat. Dengan tugas tim penyusun RKP Desa, antara lain : 8. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa, 9. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, 10. Penyusunan rancangan RKP Desa, dan 11. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa. Juni 2. Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa
- 8. Ada dua hal yang perlu dicermati setelah tim penyusun menerima data dan informasi diatas. 1. Mencermati pagu indikatif Desa yang meliputi : a. Rencana Dana Desa (DDS) yang bersumber dari APBN, b. Rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, c. Rencana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, dan d. Rencana Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 2. Mencermati penyelerasan rencana program yang masuk ke Desa yang meliputi : e. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota, f. Rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, g. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. h. Dari hasil pencermatan pagu indikatif dan penyelarasan program diatas, kemudian dituangkan kedalam format pagu indikatif dan format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa. Lalu, tim penyusun RKP Desa menuangkan kedalam rancangan RKP Desa untuk kategori pembangunan berskala lokal Desa. 3. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang Masuk ke Desa
- 9. 4. Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa Pencematan dalam hal ini bisa dilakukan secara singkat, dengan mecermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang termuat dalam RPJM Desa. Dari hasil pencermatan tersebut, kemudian bisa dijadikan dasar oleh tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.
- 10. 5. Penyusunan Rancangan RKP Desa Setidaknya ada delapan pedoman yang perlu diperhatikan oleh tim penyusun sebelum membuat racangan RKP Desa. Delapan pedoman yang perlu diperhatikan tersebut, antara lain : 1. Hasil kesepakatan musyawarah Desa, 2. Pagu indikatif Desa, 3. Pendapatan asli Desa, 4. Rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 5. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota, 6. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, 7. Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa, dan 8. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Kemudian, setelah itu, dalam hal menyusun rancangan RKP Desa, tim penyusun paling sedikit memasukan beberapa uraian, antara lain : 9. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, 10. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa, 11. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga, 12. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan 13. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- 11. Terkait dengan pembangunan infrastruktur yang tidak bisa dilakukan sendiri dalam pembuatan Rencana Anggaran Biayanya (RAB) oleh masayarakat desa. Pemerintah Desa bisa merencanakan pengadaan tenaga ahli infrastruktur yang berasal dari warga masyarakat Desa, Satker Perangkat Daerah Kabupaten/Kota untuk dimasukan kedalam rancangan RKP Desa dan atau menggunakan keahlian Tenaga Pendamping Profesional yang disediakan oleh program tanpa dipungut biaya. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya Biaya (RAB) yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi. Dalam hal kegiatan pembangunan yang tidak mampu dibiayai oleh Desa. Pemerintah Desa pun bisa mengusulkan pembangunan tersebut kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Usulan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan tersebut dengan lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa yang kemudian diserahkan juga ke Kepala Desa.
- 12. 6. Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa untuk menyepakati rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Beberapa unsur yang diundang dalam Musrenbang Desa ini ialah 1. Pemerintah Desa, 2. BPD Desa, dan 3. unsur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya. Musrenbang Desa ini, memuat empat pokok pembahasan rencana, yaitu : 4. Rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 5. Pelaksanaan pembangunan, 6. Pembinaan kemasyarakatan, hingga 7. Pemberdayaan masyarakat Desa.
- 13. 7. Penetapan RKP Desa Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa, kemudian dituangkan kedalam berita acara yang menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan, maka Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa untuk mempebaiki dokumen rancangan RKP Desa sesuai kesepakatan dalam Musrenbang Desa. Setelah diperbaiki dan dirasa tidak ada masalah lagi, kemudian dokumen RKP Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa dan BPD.
- 14. 8. Perubahan RKP Desa Ada beberapa alasan kenapa RKP Desa perlu diubah : Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah seperti BLT-DD, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam hal musyawarah, perubahan RKP Desa sebenarnya sama saja dengan tata cara pada saat penetapan RKP Desa. Bedanya, hanya apabila terjadi peristiwa khusus sebagaimana pada angka (1) kita perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengkaji dan menyelaraskan ulang RKP Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- 15. 9. Pengajuan Daftar Usulan RKPDes Usulan yang tidak mampu dibiayai oleh Desa, kemudian dimasukan kedalam daftar usulan RKP Desa dan disampaikan ke Bupati/Walikota melalui camat. Usulan inilah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Bupati/Walikota akan menginformasikan hasil pembahasan daftar usulan tersebut kepada Pemerintah Desa paling lambat Juli tahun anggaran berikutnya setelah dilakukan Musrenbang Kabupaten/Kota.
- 17. DIMANAKAH MELETAKAN SDGS DESA DALAM PROSES PERENCANAAN DESA ?? 1. Apabila kepala desa baru maka pada saat menuangkan visi dan misi kepala desa kedalam RPJMDes selama 6 tahun harus menyelaraskan dengan SDGs Desa. 2. Apabila kepala desa yang lama maka SDGs Desa dapat menjadi acuan saat penyusunan rancangan RKP Desa
- 18. SDGs DESA DALAM SISTEMATIKA TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDESA
- 19. BAGAIMANA MENINGKATKAN STATUS DESA MENGGUNAKAN PEMBACAAN GRAFIK IDM LIHAT HASIL IDM TAHUN SEBELUMNYA, DAN BUKA LEMBAR QUISIONERNYA (EXCEL) BUKA GRAFIK IKS, IKE, DAN IKL CERMATI ANGKA YANG < 1.00 BILA < 1.00 BERARTI DI DESA TERSEBUT MASIH BELUM TERPENUHI SEMUA KEBUTUHAN MASYARAKAT DI KEGIATAN PARAMETER TERSEBUT Pelayanan Kesehatan 0.50 Jarak ke sarana kesehatan terdekat 1.00 Ketersediaan Tenaga Kesehatan(bidan,Dokter dan Nakes Lain) 0.33 Keberdayaan Masyarakat Untuk Kesehatan 1.00 Askes ke poskesdes, polindes atau posyandu 1.00 Tingkat Aktivitas Posyandu 1.00 Jaminan Kesehatan 0.20 Tingkat Kepesertaan BPJS 0.20 PENDIDIKAN 0.89 Akses Pendidikan Dasar-Menengah 1.00 Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3 KM 1.00 Akses Pendidikan SMP/MTs < 6KM 1.00 Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6KM 1.00 Akses Pendidikan Non Formal 1.00 Kegiatan PAUD 1.00 Kegiatan PKBM/Paket A-B-C 1.00 Kegiatan Kursus 1.00 Akses Pengetahuan Masyarakat 0.20 Taman Bacaan Masyarakat atau Perpusatkaan Desa 0.20 MODAL SOSIAL 0.71 Solidaritas Sosial 0.24 Kebiasaan Gotong Royong 0.10 Keterbukaan Ruang Publik 0.20 Terdafat Kelompok Olahraga 0.40 Terdapat Kegiatan Olahraga 0.40 Toleransi 1.00 Keragaman Suku/Etnis di Desa 1.00 Bahasa Sehari-hari Warga Desa 1.00 Agama Mayoritas Warga Desa 1.00 Rasa Aman Warga Desa 1.00 Tersedianya Sarana Pos Kamling di Desa 1.00 Partisipasi Warga Siskamling 1.00 Kejadian Perkelahian Massal di desa 1.00 Kesejahteraan Sosial 1.00 Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa 1.00 1.00 PEMUKIMAN 0.70 Akses Air Bersih dan Layak Minum 0.90 Mayoritas Warga Memiliku Sumber Air layak Minum 1.00 Akses Warga Memiliki Air Mandi dan Mencuci 0.80 Akses ke Fasilitas Sanitasi 0.90 Mayoritas Warga Memiliki Jamban 1.00 Terdapat Tempat Pembuangan Sampah 0.80 Akses Ke Fasilitas Listrik 1.00 Jumlah Keluarga yang telah memiliki aliran listrik 1.00 Akses Fasilitas Informasi dan Komunikasi 0.33 Warga Memiliki Telepon seluler dan Sinyal Kuat 0.60 Akses Internet di Kantor Desa 0.20 Terdapat Akses Internet untuk warga 0.20 0.50 1.00 0.20 Pelayanan Kesehatan Keberdayaan Masyarakat Untuk Kesehatan Jaminan Kesehatan INDIKATOR KESEHATAN Jarak ke sarana kesehatan terdekat Ketersediaan Tenaga Kesehatan(bidan,Dokter dan Nakes Lain) Askes ke poskesdes, polindes atau posyandu Tingkat Aktivitas Posyandu Tingkat Kepesertaan BPJS 1.00 0.33 1.00 1.00 0.20 KESEHATAN Per Item 1.00 1.00 0.20 Akses Pendidikan Dasar- Menengah Akses Pendidikan Non Formal Akses Pengetahuan Masyarakat INDIKATOR PENDIDIKAN Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3 KM Akses Pendidikan SMP/MTs <6 KM Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 KM Kegiatan PAUD Kegiatan PKBM/Paket A-B-C Kegiatan Kursus TamanBacaan Masyarakat atau Perpusatkaan Desa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.20 PENDIDIKAN Per Item 0.24 1.00 1.00 1.00 Solidaritas Sosial Toleransi Rasa Aman Warga Desa Kesejahteraan Sosial INDIKATOR MODAL SOSIAL Kebiasaan Gotong Royong Keterbukaan Ruang Publik Terdafat Kelompok Olahraga Terdapat Kegiatan Olahraga Keragaman Suku/Etnis di Desa Bahasa Sehari-hari Warga Desa Agama Mayoritas Warga Desa Tersedianya Sarana Pos Kamling di Desa Partisipasi Warga Siskamling Kejadian Perkelahian Massal di desa Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial ( Anjal dan… 0.10 0.20 0.40 0.40 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 MODAL SOSIAL Per Item 0.90 0.90 1.00 0.33 Akses Air Bersih dan Layak Minum Akses ke Fasilitas Sanitasi Akses Ke Fasilitas Listrik Akses Fasilitas Informasi dan Komunikasi INDIKATOR PEMUKIMAN Mayoritas WargaMemiliku Sumber Air layak Minum Akses Warga Memiliki Air Mandi dan Mencuci Mayoritas Warga Memiliki Jamban Terdapat Tempat Pembuangan Sampah Jumlah Keluarga yang telah memiliki aliran listrik Warga Memiliki Telepon seluler dan Sinyal Kuat Akses Internet di Kantor Desa Terdapat Akses Internet untuk warga 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.60 0.20 0.20 PERMUKIMAN Per Item 0.60 0.89 0.71 0.70 KESEHATAN PENDIDIKAN MODAL SOSIAL PEMUKIMAN INDIKATOR SOSIAL SAMPAIKAN KEPADA MUSYAWARAH DESA AGAR DIMASUKAN DALAM RKP DAN SELANJUTNYA DIDANAI MENGGUNAKAN DANA DESA TAHUN BERIKUTNYA DENGAN BANTUAN PEMBACAAN GRAFIK IDM MAKA ARAH PEMBANGUNAN DESA UTUK MENINGKATKAN STATUS DESA AKAN MENJADI LEBIH MUDAH RUMUSAN POKOK
- 20. Download olahan IDM di aplikasi Untuk mengetahui skor masing-masing indeks ( IKS, IKE dan IKL )
- 21. BAGAIMANA MENINGKATKAN STATUS DESA MENGGUNAKAN PEMBACAAN HASIL PENGHITUNGAN KUISIONER 1. Download hasil inputan IDM 2. Lihat nilai dari masing-masing indeks 3. Bila ditemukan nilai yang masih 0 atau belum angka 1 maka harus ada kegiatan yang bisa menjawab hal tersebut. 4. Kegiatan-kegiatan yang akan menjawab kekurangan tersebut dapat dari luar desa seperti Pemerintah Daerah atau dari pihak luar yang berkompeten disesuaikan dengan kewenanganya. Halaman berikutnya adalah contoh hasil download parameter IDM dan contoh kegiatan yang dapat menjawab kekurangan dari kelemahan suatu desa tersebut.
- 22. INDEKS KOMPOSIT SKOR NILAI INDEKS KOMPOSIT DIMENSI SKOR NILAI DIMENSI PERANGKAT INDIKATOR SKOR NILAI PERANGKAT INDIKATOR INDIKATOR (ITEM) SKOR NILAI INDIKATOR (ITEM) 1 Jarak ke sarana kesehatan terdekat 5.00 1.000 2 Ketersediaan Tenaga Kesehatan(bidan,Dokter dan Nakes Lain) 5.00 0.333 3 Askes ke poskesdes, polindes atau posyandu 5.00 1.000 4 Tingkat Aktivitas Posyandu 5.00 1.000 5 Jaminan Kesehatan 1.000 0.200 Tingkat Kepesertaan BPJS 1.00 0.200 6 Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3 KM 5.00 1.000 7 Akses Pendidikan SMP/MTs < 6 KM 5.00 1.000 8 Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 KM 5.00 1.000 9 Kegiatan PAUD 5.00 1.000 10 Kegiatan PKBM/Paket A-B-C 5.00 1.000 11 Kegiatan Kursus 5.00 1.000 12 Akses Pengetahuan Masyarakat 1.000 0.200 Taman Bacaan Masyarakat atau Perpusatkaan Desa 1.00 0.200 13 Kebiasaan Gotong Royong 1.00 0.100 14 Keterbukaan Ruang Publik 1.00 0.200 15 Terdapat Kelompok Olahraga 2.00 0.400 16 Terdapat Kegiatan Olahraga 2.00 0.400 17 Keragaman Suku/Etnis di Desa 5.00 1.000 18 Bahasa Sehari-hari Warga Desa 5.00 1.000 19 Agama Mayoritas Warga Desa 5.00 1.000 20 Tersedianya Sarana Pos Kamling di Desa 5.00 1.000 21 Partisipasi Warga Siskamling 5.00 1.000 22 Kejadian Perkelahian Massal di desa 5.00 1.000 23 Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa 5.00 1.000 24 Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial ( Anjal dan Pengemis) 5.00 1.000 25 Mayoritas Warga Memiliku Sumber Air layak Minum 5.00 1.000 26 Akses Warga Memiliki Air Mandi dan Mencuci 4.00 0.800 27 Mayoritas Warga Memiliki Jamban 5.00 1.000 28 Terdapat Tempat Pembuangan Sampah 4.00 0.800 29 Akses Ke Fasilitas Listrik 5.000 1.000 Jumlah Keluarga yang telah memiliki aliran listrik 5.00 1.000 30 Warga Memiliki Telepon seluler dan Sinyal Kuat 3.00 0.600 31 Akses Internet di Kantor Desa 1.00 0.200 32 Terdapat Akses Internet untuk warga 1.00 0.200 Akses Fasilitas Informasi dan Komunikasi 5.000 0.333 0.700 PERMUKIMAN 28.000 SOSIAL ( IKS ) 126.00 0.7200 1.000 Akses Air Bersih dan Layak Minum 9.000 0.900 Akses ke Fasilitas Sanitasi 9.000 0.900 1.000 0.240 Toleransi 15.000 1.000 Solidaritas Sosial 6.000 MODAL SOSIAL 46.0000 Rasa Aman Warga Desa 15.000 Kesejahteraan Sosial 10.000 0.708 1.000 Akses Pendidikan Non Formal 15.000 1.000 PENDIDIKAN 31.0000 0.886 Akses Pendidikan Dasar- Menengah 15.000 NO KOMPONEN INDEKS DESA MEMBANGUN KESEHATAN 21.0000 0.600 Pelayanan Kesehatan 10.000 0.500 Keberdayaan Masyarakat Untuk Kesehatan 10.000 1.000 CONTOH HASIL INPUTAN QUISIONER IDM
- 23. IKL 0.6667 INDEKS KOMPOSIT SKOR NILAI INDEKS KOMPOSIT DIMENSI SKOR NILAI DIMEN SI PERANGKAT INDIKATOR SKOR NILAI PERANG KAT INDIKAT OR INDIKATOR (ITEM) 1 Jarak ke sarana kesehatan terdekat Dinkes/ PUPR Memberikan biaya transport ke 2 nakes Rp.500.000/org dalam 2x sebulan 24,000,000 2 Ketersediaan Tenaga Kesehatan(bidan,Dokter dan Nakes Lain) Dinkes Memberikan biaya transport ke 2 nakes Rp.500.000/org dalam 2x sebulan 24,000,000 3 Askes ke poskesdes, polindes atau posyandu Dinkes/ PUPR Membangun Posyandu bila belum ada atau mengaktifkan kembali kegiatan Posyandu di balai desa 325,000,000 4 Tingkat Aktivitas Posyandu Desa/ Dinkes Mengaktifkan Posyandu dengan Kader Posyandu dan PKK 2,000,000 5 Jaminan Kesehatan 5.000 1.000 Tingkat Kepesertaan BPJS Desa/ Dinsos PMD Sosialisasi tingkat desa agar masyarakat mau ikut BPJS 2,000,000 6 Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3KM Disdik Desa mengadakan kendaraan untuk mengantar anak sekolah/membuat mess desa di kecamatan untuk tempat tinggal siswa 150,000,000 7 Akses Pendidikan SMP/MTs < 6 KM Disdik Desa mengadakan kendaraan untuk mengantar anak sekolah/membuat mess desa di kecamatan untuk tempat tinggal siswa 250,000,000 8 Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 KM Disdik Provinsi Desa mengadakan kendaraan untuk mengantar anak sekolah/membuat mess desa di kecamatan untuk tempat tinggal siswa 250,000,000 9 Kegiatan PAUD Desa/ Disdik Mendirikan bangunan PAUD/mengaktifkan kembali PAUD 250,000,000 10 Kegiatan PKBM/Paket A-B-C Desa/ Disdik Desa bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan kegiatan Paket A-B-C 20,000,000 11 Kegiatan Kursus Desa/ Disdik/ Disnakertrans Desa bekerjasama dengan disperindakop untuk melakukan kursus kepada masyarakat untuk melakukan pelatihan masyarakat 10,000,000 12 Akses Pengetahuan Masyarakat 1.000 0.200 Taman Bacaan Masyarakat atau Perpusatkaan Desa Desa/ Disdik/ Arpusda Desa mengadakan buku bacaan dengan menggunakan lokasi Balai Desa sebagai tempat perpustakaan 20,000,000 13 Kebiasaan Gotong Royong Desa Mengaktifkan kembali kegiatan gotong royong 2,000,000 14 Keterbukaan Ruang Publik Desa/ Diskominfo 15 Terdapat Kelompok Olahraga Desa/ Disporapar Membentuk kelompok olahraga 5,000,000 16 Terdapat Kegiatan Olahraga Desa Memberikan bantuan peralatan olahraga 2,000,000 17 Keragaman Suku/Etnis di Desa Desa 18 Bahasa Sehari-hari Warga Desa Desa 19 Agama Mayoritas Warga Desa Desa/ Kemenag 20 Tersedianya Sarana Pos Kamling di Desa Desa/ Kesbangpolinmas Mendirikan poskamling bagi desa @ Rp.15.000.000/poskamling yang masih belum punya dan melakukan pembinaan keamanan bagi Linmas 30,000,000 21 Partisipasi Warga Siskamling Desa Menggalakan kembali kegiatan poskamling bagi warga 1,000,000 22 Kejadian Perkelahian Massal di desa POLRI 23 Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa Disdik Memberikan bantuan khusus kepada anak yang mengalami keterbatasan untuk bersekolah di SLB 20,000,000 24 Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial ( Anjal dan Pengemis) Dinsos PMD Memberikan bantuan pelatihan ketrampilan 20,000,000 25 Mayoritas Warga Memiliku Sumber Air layak Minum Desa/ Perkim LH/ Dinkes Membangun SAB (Sarana Air Bersih), Pipanisasi dll. 150,000,000 26 Akses Warga Memiliki Air Mandi dan Mencuci Desa/ Perkim LH/ Dinkes Membangun MCK Komunal/terpadu 225,000,000 27 Mayoritas Warga Memiliki Jamban Desa/ Perkim LH/ Dinkes Bantuan peralatan kloset jongkok, pasir, semen, Seng, Batubata ke KK Miskin (RTM) 50,000,000 28 Terdapat Tempat Pembuangan Sampah Desa/ Perkim LH/ Dinkes Mensosialisasikan ke masyarakat penggunaan lubang galian tanah untuk membuang sampah 1,000,000 29 Akses Ke Fasilitas Listrik 5.000 1.000 Jumlah Keluarga yang telah memiliki aliran listrik Desa/ PLN Mengadakan PLTS Komunal 300,000,000 30 Warga Memiliki Telepon seluler dan Sinyal Kuat Desa/ Diskominfo Desa menganggarkan melalui APBDesa untuk mendirikan BTS 155,000,000 31 Akses Internet di Kantor Desa Desa/ Diskominfo Desa menganggarkan melalui APBDesa untuk mendirikan BTS 32 Terdapat Akses Internet untuk warga Desa/ Diskominfo Desa menganggarkan melalui APBDesa untuk mendirikan BTS 33 KERAGAMAN PRODUKSI 5.000 1.000 Keragaman Produksi Masyarakat Desa 5.000 1.000 Terdapat Lebih dari Satu Jenis Kegiatan Ekonomi Penduduk Desa Kumindag/ Dinsos PMD Memberikan pelatihan ketrampilan yang bersifat produktif untuk menunjang penghasilan 20,000,000 34 Desa/ Diskumindag/ PUPR NO 8.000 KEWENANGAN RENCANA USULAN KEGIATAN RENCANA BIAYA 0.400 Keberdayaan Masyarakat Untuk Kesehatan 6.000 0.600 0.846 0.467 Akses Pendidikan Non Formal 7.000 0.467 0.429 Akses Pendidikan Dasar-Menengah 7.000 1.000 10.000 0.543 Pelayanan Kesehatan 0.700 PERMUKIMAN 28.000 SOSIAL ( IKS ) 117.00 0.6686 KESEHATAN 19.0000 Akses Fasilitas Informasi dan Komunikasi 5.000 0.333 PENDIDIKAN 15.0000 Toleransi 15.000 Solidaritas Sosial 15.000 MODAL SOSIAL 55.0000 Rasa Aman Warga Desa 15.000 Kesejahteraan Sosial 1.000 0.600 1.000 Akses Air Bersih dan Layak Minum 10.000 1.000 Akses ke Fasilitas Sanitasi 8.000 0.800 CONTOH KEGIATAN UNTUK MENJAWAB HASIL QUISIONER
- 24. 30 Desa/ Diskominfo 31 32 Terdapat Akses Internet untuk warga Desa/ Diskominfo Desa menganggarkan melalui APBDesa untuk mendirikan BTS 33 KERAGAMAN PRODUKSI 5.000 1.000 Keragaman Produksi Masyarakat Desa 5.000 1.000 Terdapat Lebih dari Satu Jenis Kegiatan Ekonomi Penduduk Desa Kumindag/ Dinsos PMD Memberikan pelatihan ketrampilan yang bersifat produktif untuk menunjang penghasilan 20,000,000 34 Akses Penduduk ke Pusat Perdagangan (Pertokoan, Pasar Permanen) Desa/ Diskumindag/ PUPR 35 Terdapat Pasar Desa Diskumindag/ Dinsos PMD Mendorong terbentuknya embrio pasar desa/mendirikan BUMDES 25,000,000 36 Terdapat Sektor Perdagangan (warung minimarket) Diskumindag/ Swasta Mendirikan BUMDES 100,000,000 37 AKSES DISTRIBUSI 0.000 0.000 Akses Distribusi Logistik 0.000 0.000 Terdapat Kantor Pos dan Jasa Logistik Pemda/ Swasta Desa memberikan jasa memfasilitasi kepada masyarakat untuk proses pengiriman dan penerimaan barang dari kantor pos 24,000,000 38 Tersedianya Lembaga Pebankan Umum dan BPR Pemda/ Bank Desa mendirikan kelompok Simpan Pinjam 100,000,000 39 Akses Penduduk ke Kredit Penda/ BPN/ Bank Desa mendirikan kelompok Simpan Pinjam 100,000,000 40 Tersedianya Lembaga Ekonomi Rakyat (Koperasi)/Bumdes Desa/ Diskumindag Mendirikan BUMDES 100,000,000 41 Terdapat Usaha Kedai makanan, Restoran, Hotel dan Penginapan Desa/ Swasta Mendorong warga untuk membuka warung kebutuhan pokok untuk menggiatkan ekonomi mikro di desa 20,000,000 42 Terdapat Moda (Angkutan Umum, Trayek Reguler dan Jam Operasi) Dinas Perhubungan/ Swasta / Desa Desa menganggarkan melalui APBDesa nya untuk mengadakan trasportasi kepada warga ke pusat ekonomi dan kesehatan dan dijadwalkan beberapa kali dalam seminggu. Kendaraan tersebut selanjutnya menjadi aset desa lewat Bumdes 50,000,000 43 Jalan yang Dapat Dilalui oleh Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih Perkim LH/ PUPR/ Desa Melakukan peningkatan jalan 350,000,000 44 Kualitas Jalan Desa Perkim LH/ PUPR/ Desa Membentuk Kerjasama Antar Desa untuk membuat jalan penghubung antar desa, membangun jalan lingkungan dalam desa, membangun jembatan penghubung antar RT/RW 45 KUALTIAS LINGKUNGAN 5.000 1.000 Kualitas Lingkungan 5.000 1.000 Pencemaran Air, Tanah dan Udara Desa/ BPBD/ PERKIM LH Sosislisasi pencegahan bencana alam 5,000,000 46 Potensi Rawan Bencana 5.000 1.000 Kejadian Bencana Alam (Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan) Desa/ BPBD/ PERKIM LH Sosislisasi pencegahan bencana alam 5,000,000 47 Tanggap Bencana 0.000 0.000 Upaya/Tindakan terhadap Potensi Bencana Alam Desa/ BPBD/ PERKIM LH/ Dinsos PMD Desa menganggarkan melalui APBDesa untuk mengadakan Baju Pelampung, Radio Komunikasi, Jalur Evakuasi, Pusat Evakuasi, prasarana penanggulangan bencana 3,000,000 EKONOMI ( IKE ) 16.00 0.2667 PERDAGANGAN 3.000 2.000 0.200 Akses Fasilitas Informasi dan Komunikasi 5.000 0.333 3.000 0.200 5.000 0.333 LEMBAGA EKONOMI 1.000 0.333 Keterbukaan Wilayah 0.100 Lembaga Ekonomi 1.000 0.100 0.500 KETERBUKAAN WILAYAH 5.000 0.200 Tersedianya Pusat Perdagangan AKSES KREDIT 2.000 0.200 Akkses Terhadap lembaga Keuangan dan Perkreditan LINGKUNGAN ( IKL ) 10.00 0.6667 POTENSI DAN TANGGAP BENCANA 5.000 CONTOH KEGIATAN UNTUK MENJAWAB HASIL QUISIONER IDM
- 25. Konsep Percepatan Kemajuan dan Kemandirian Desa Desa Sasaran Sinergi Program Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Kemandirian Desa Desa Sasaran ditetapkan berdasarkan usulan Pemerintah Desa melalui Pemerintah Kabupaten, selanjutnya ditetapkan dengan SK Gubernur ttg Desa Sasaran Percepatan Kemajuan & Kemandirian Desa. Sinergi Program dan kegiatan dilakukan melalui proses perencanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan. Penyusunan sinergi ini mengacu pada peta intervensi (kondisi riil Desa yang menjadi Desa Sasaran). Eksekusi pelaksanaan kegiatan oleh semua unsur baik Pemprov, Pemkab, Pemdes, TNI/Polri, Swasta, Perguruan Tinggi dan masyarakat sesuai dengan tupoksi. Dengan adanya sinergi & keseriusan di dalam pelaksanaan pembangunan Desa, maka akan terwujud kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat.
- 26. JADWAL PENYUSUNAN APBDES RKP Desa yang sudah disinkronkan dengan Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) dan berpedoman SDGs Desa maka dimasukan dalam RAPB Desa untuk didanai dan dilaksanakan kegiatanya untuk menjadi Desa Mandiri Makmur dan Sejahtera
- 28. Terima Kasih