More Related Content
What's hot (20)
Similar to PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docx (20)
Recently uploaded (20)
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docx
- 1. Banggamembangundesa PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 A. DASAR 1. Peraturan Bupati Madiun Nomor 50 Tahun 2015, Tentang Pedoman Pembangunan Desa. 2. Permendes Nomor 21 Tahun 2020, Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. B. GAMBARAN UMUM 1. Rancangan RKP Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten, Rencana kegiatan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak. 2. Nomenklatur RKPDesa sesuai yang tertuang dalam nomenklatur Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 3. Penyusunan RKPDesa dilaksanakan dengan mempertimbangkan informasi perkiraan pendapatan transfer desa dari pemerintah kabupaten. LANGKAH - LANGKAH PENYUSUNAN 1. Musyawarah Dusun (Musdus) a. Pelaksana : Kaur Perencanaan, LPM/LPKMD, dan Kasun b. Lokasi : Dilakukan ditingkat dusun masing-masing atau terfokus satu tempat dengan tetap melaksanakan diskusi masing-masing dusun. c. Agenda : Pencermatan Ulang RPJMDesa Tahun 2022 Perankingan usulan skala prioritas dan wajib. Evaluasi pelaksanaan APBDesa tahun 2021 yang tertunda (dikarenakan penanganan covid 19). Evaluasi pelaksanaan usulan yang tercantum dalam RKPDesa 2021. Pembahasan usulan prioritas masing-masing dusun. Pemisahan sisa usulan yang belum terdanai tahun 2021 dan masuk Berita Acara Selisih Kurang. Mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa. Mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa. Mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa d. Peserta : PPKD RT, RW Organisasi masyarakat.
- 2. Banggamembangundesa Tokoh Masyarakat. Tokoh Agama. Tokoh Perempuan. Tokoh Kepemudaan. e. Out Put/ Hasil Kegiatan : Berita Acara Daftar Hadir Notulensi Foto Kegiatan Form Usulan Dusun 5 Bidang Kegiatan 2. Pra Musdes (Musdes Perencanaan) a. Pelaksana : BPD difasilitasi Pemdes b. Agenda : Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa a. Tim Penyusun terdiri dari : Kepala Desa selaku pembina. Sekretaris Desa selaku Ketua. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, mengikutsertakan unsur perempuan, dan unsur masyarakat lainnya. b. Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. c. Tim Penyusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. d. Tugas Tim Penyusun : Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program kegiatan yang masuk ke desa. Pencermatan ulang dokumen RPJMDesa. Penyusunan Rancangan RKPDesa. Penyusunan Rancangan Daftar Usulan RKPDesa. Penyusunan Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan. Pembentukan Tim Verifikasi Usulan a. Tim Verifikasi Usulan terdiri dari : Bidang Pemerintahan Desa dari unsur Pemerintah Kecamatan. Bidang Pelaksanaan Pembangunan dari unsur warga masyarakat yang mempunyai kemampuan teknik, atau kesehatan, atau pendidikan, atau lingkungan, atau informatika, atau teknologi tepat guna, dan atau pengembangan ekonomi. Bidang Pembinaan dan Penggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Darurat dari unsur masyarakat yang mempunyai kemampuan tentang sosial kemasyarakatan, atau kelembagaan masyarakat, dan atau kebencanaan. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dari unsur warga masyarakat yang mempunyai kemampuan pemberdayaan dan pelatihan masyarakat. b. Tim Verifikasi Usulan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- 3. Banggamembangundesa Pencermatan dan Penyelarasasan RKPDesa a. Tim Penyusun mengkaji beberapa hal berikut ini : Perkiraan pendapatan asli desa. Pagu indikatif desa yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten. Rencana bantuan keuangan dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi. Sumber keuangan lain yang sah. Pengkajian rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk di dalamnya pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa yang diselaraskan dengan Kewenangan Desa. Mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan menyelaraskan dengan rancangan RKP Desa. Mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa. Mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa. Mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa b. Hasil pencermatan dituangkan dalam format Pagu Indikatif Desa. c. Hasil penyelarasan dituangkan dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke desa. Sinkronisasi Usulan Supporting usulan tingkat desa, kecamatan, atau dan kabupaten. Pencermatan Ulang RPJMDesa Hasil Musdus a. Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa setelah dibahas dan dicermati melalui forum musdus. b. Hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa. c. Sosialisasi harga barang dan jasa yang digunakan Tim Verifikasi Usulan untuk membuat RAB Desain dan Rancangan RKPDesa. c. Peserta terdiri dari : Pemerintah Desa. BPD RT, RW dan Perwakilan masing-masing dusun. Organisasi masyarakat. Tokoh Masyarakat. Tokoh Agama. Tokoh Perempuan. Tokoh Kepemudaan. d. Out put/ Hasil Kegiatan : Berita Acara Daftar Hadir
- 4. Banggamembangundesa Notulensi Foto Kegiatan SK Tim Penyusun RKPDesa TA 2022 SK Tim Verifikasi Usulan Jadwal Pelaksanaan Verifikasi Usulan Form Pagu Indikatif TA 2022 Form Kegiatan yang Masuk Ke Desa Form Usulan RKPDesa TA 2022 Berita Acara Pergantian dan Penambahan Usulan (Jika dipelukan). SK Barang dan Jasa TA 2022 3. Penyusunan RKPDesa TA 2022 dan DU RKPDesa TA 2023 a. Penyusunan Rancangan RKPDesa TA 2022 Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada: Hasil kesepakatan Pra Musdes (Musyawarah Desa Perencanaan). Perkiraan pendapatan Desa untuk perhitungan 1 (satu)tahun yang akan datang. Rencana kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerahprovinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa. Hasil kesepakatan kerja sama antar Desa. Hasil kesepakatan kerja sama Desa dengan pihak lain. Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat: Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yangdikelola oleh Desa. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yangdikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak lain. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yangdikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasandari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi,dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa. Mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa. Mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa b. Penyusunan Rancangan DU RKPDesa TA 2023 Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas programdan kegiatan Pembangunan Desa dan pembangunanKawasan Perdesaan kepada pemerintah pusat,pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan Daftar Usulan RKP Desa. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa menjadi lampiran berita acaralaporan tim penyusun rancangan RKP Desa.
- 5. Banggamembangundesa Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desakepada Bupati melalui Camat sebagai usulankegiatan hasil partisipatif di Desa untuk perencanaanpembangunan Daerah. Penyampaian Daftar Usulan RKP Desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan. 4. Tim Verifikasi Usulan a. Pelaksana : Tim Verifikasi Usulan b. Bahan Verifikasi : Rancangan RKPDesa TA 2022 yang sudah disertai RAB dan Desain. c. Out put : Berita Acara Proses Verifikasi. Jadwal Verifikasi. Daftar Hadir. Notulensi. Foto Kegiatan. Form Rekomendasi LAYAK dan TIDAK LAYAK hasil Verifikasi Usulan untuk 5 Bidang Kegiatan. d. Tugas Tim Verifikasi Usulan : Melakukan Pencermatan usulan, kunjungan lapang, dan verifikasi usulan masyarakat. Memberikan rekomendasi LAYAK dan TIDAK LAYAK setiap usulan. Melaporkan hasil pelaksanaan verifikasi usulan kepada Kepala Desa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembanguan Desa (Musrenbangdesa) Rancangan RKPDesa Tahun Anggaran 2022. e. Tata cara verifikasi usulan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak. Setiap bidang terdiri dari kegiatan wajib dan prioritas. Kegiatan wajib adalah kegiatan yang pelaksanaannya secara rutin menjadi kebutuhan desa dan menggunakan form verifikasi indikator umum. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tingkat kebutuhan kemendesakan desa dan menggunakan form indikator kegiatan umum dan khusus. f. Indikator Kegiatan Khusus Kegiatan Pembangunan Fisik Kegiatan Kesehatan Kegiatan Pendidikan Kegiatan Pelatihan Masyarakat Adapun form verifikasi kegiatan khusus terlampir. g. Indikator Kegiatan Umum Indikator Umum diperuntukkan bagi kegiatan wajib dan prioritas.
- 6. Banggamembangundesa Tabel Indikator Penentuan Prioritas Usulan Indikator Nilai = 1 Nilai = 2 Nilai = 3 Nilai = 4 Kemanfaatan Manfaat hasil pembangunan dirasakan masyarakat lingkungan/ RT Manfaat hasil pembangunan dirasakan masyarakat dusun Manfaat hasil pembangunan dirasakan masyarakat desa Manfaat hasil pembangunan dirasakan masyarakat diluar desa setempat/ antar desa Partisipasi Masyarakat Diusulan oleh masyarakat sekitar kegiatan Diusulan oleh masyarakat dusun Diusulan oleh masyarakat desa Diusulan oleh masyarakat antar desa Swakelola dan Pendayagunaan Sumber Daya Desa Dikerjakan pihak ke tiga dan sedikit mengguanaka n sumber daya lokal Dikerjakan swakelola dan 25% menggunakan sumber daya lokal Dikerjakan swakelola dan 50% menggunakan bahan lokal Dikerjakan swakelola dan menggunakan semua bahan lokal Keberlanjutan Tidak ada kepastian keberlanjutan Kurang menunjang pembangunan desa selanjutnya Memberikan akses kecil untuk pembangunan desa selanjutnya Mempunyai keberlanjutan menunjang pembangunan desa selanjutnya Prakarsa Inovasi Desa Kegiatan tidak mencerminka n inovasi desa dan kebaruan Kegiatan Dari gagasan lama Kegiatan kurang mencerminka n inovasi desa dan kebaruan Kegiatan inovasi desa dan bersifat kebaruan dan atau hasil repiklasi inovasi masyarakat desa Mendukung Kulaitas Lingkungan Hidup merusak lingkungan dan tidak menjamin keberlangsung an kehiduoan makhluk lain Tidak merusak lingkungan dan tidak menjamin keberlangsung an kehiduoan makhluk lain Tidak merusak lingkungan dan kurang menjamin keberlangsung an kehiduoan makhluk lain Tidak merusak lingkungan dan menjamin keberlangsungan kehiduoan makhluk lain Kegiatan Prioritas DD dan ADD Kegiatan tidak sesuai prioritas DD dan ADD Kegiatan 25% yang sesuai prioritas DD dan ADD Kegiatan 50% tidak sesuai prioritas DD dan ADD Semua Kegiatan sesuai prioritas DD dan ADD Keterangan Ring Nilai Prioritas Usulan: Ring Nilai 20 s.d 28 : LAYAK Ring Nilai 1 s.d 19 : TIDAK LAYAK
- 7. Banggamembangundesa h. Form Kegiatan Wajib Sinkronisasi Visi Aman, Mandiri, Sejahtera, dan Berakhlak Adapun petunjuk kegiatan terlampir. i. Indikator Veifikasi Kegiatan Wajib dan Prioritas Adapun petunjuk kegiatan terlampir. 5. Musyawarah Desa (Perankingan RKPDesa TA 2022) a. Pelaksana : BPD difasilitasi Pemdes b. Peserta terdiri dari : Pemerintah Desa BPD RT, RW dan Perwakilan masing-masing dusun. Organisasi masyarakat. Tokoh Masyarakat. Tokoh Agama. Tokoh Perempuan. Tokoh Kepemudaan. c. Output/ Hasil Kegiatan : Berita acara, daftar hadir, foto, dan notulensi kegiatan. Berita acara, daftar hadir, dan form perankingan prioritas kegiatan selama 1 (satu) tahun hasil diskusi 4 kelompok setiap bidang. Rekapitulasi hasil pleno perankingan prioritas untuk 5 (lima) bidang kegiatan selama 1 (satu) tahun. Berita Acara Estimasi Kurang Lebih Anggaran. d. Agenda Musyawarah Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut: Laporan Rekomendasi LAYAK dan TIDAK LAYAK hasil verifikasi usulan. Diskusi kelompok membahas perankingan prioritas kegiatan setiap bidang kegiatan TA 2022. Pleno hasil perankingan prioritas kegiatan melalui diskusi kelompok. Pembahasan DU RKPDesa TA 2023. e. Bahan diskusi kelompok meliputi : Pembahasan usulan dari hasil rekomendasi Tim Verifikasi Usulan yang dinyatakan LAYAK. Perankingan melalui pembentukan kelompok diskusi untuk Bidang Pembangunan (5 Bidang Pembangunan). Penentuan pagu anggaran setiap kegiatan tetap memperhatikan jumlah pagu anggaran dan prioritas penggunaan masing-masing sumber dana. Jika pagu anggaran yang ada nilainya kurang dari nilai anggaran dari prioritas usulan yang diusulkan oleh masyarakat dan begitu juga sebaliknya, maka dibuatkan berita acara nilai kurang lebih pagu anggaran tersebut. f. Tata Cara Diskusi Kelompok Peserta Musyawarah Desa dibagi menjadi 4 (empat) kelompok diskusi. Diskusi kelompok membahas prioritas 5 (lima) bidang kegiatan pembangunan. Setiap kelompok diskusi terdiri dari ketua kelompok, sekretaris, dan anggota kelompok.
- 8. Banggamembangundesa Setiap kelompok dipandu oleh KPM. Peserta Kelompok Diskusi : Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa anggota kelompok diskusi terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa anggota kelompok diskusi terdiri dari Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Perwakilan masing-masing Dusun Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak anggota kelompok diskusi terdiri dari Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Perwakilan masing-masing Dusun Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa anggota kelompok diskusi terdiri dari Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Perwakilan masing-masing Dusun g. Indikator bidang kegiatan Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak. Setiap bidang terdiri dari kegiatan wajib dan prioritas. Kegiatan wajib secara otomastis terdanai mendapat ranking utama. Kegiatan prioritas dirangking dan dibahas sesuai dengan prioritas kemendesakan. h. Penentuan kegiatan prioritas kemendesakan kegiatan sebagai berikut : Sangat Mendesak : kegiatan yang wajib dilaksanakan, tidak bisa ditunda, dan menempati ranking tinggi. Mendesak : kegiatan yang harus dilaksanakan, dan menempati ranking tengah. Kurang Mendesak: kegiatan yang dilaksanakan sebagai pelengkap, jika pagu dana masih mencukupi dan menempati ranking bawah. i. Ring nilai setiap indikator : Sangat Mendesak : nilai antara 7 - 9 Mendesak : nilai antara 4 - 6 Kurang Mendesak : nilai antara 1 - 3 j. Hasil perankingan melalui diskusi kelompok di plenokan di depan perserta musyawarah. 6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) Rancangan RKPDesa TA 2022 Pelaksana : Pemerintah Desa Agenda : Membahas dan menyepakati rancangan usulan RKPDesa Tahun 2022. Peserta : Pemerintah Desa RT, RW dan Perwakilan masing-masing dusun. Organisasi masyarakat. Tokoh Masyarakat. Tokoh Agama.
- 9. Banggamembangundesa Tokoh Perempuan. Tokoh Kepemudaan. Hasil Musyawarah : Berita Acara, Daftar hadir, Foto Kegiatan, dan Notulensi. Dokumen RKPDesa TA 2022. 7. Musyawarah Penetapatan Perdes RKPDesa TA 2022 a. Penetapan RKPDesa BPD dan Kepala Desa membahas dan menetapkan Perdes RKPDesa TA 2022 hasil Musdes Penetapan. Dokumen RKPDesa menjadi lampiran Peraturan Desa tentang (Perdes) RKP Desa TA 2022. b. Hasil Kegiatan Berita Acara Kesepakatan antara Kades dengan BPD Surat Keputusan BPD Perdes RKPDesa Tahun 2022 Dokumen RKPDesa Tahun 2022 Daftar Hadir Notulensi Foto Kegiatan 8. Perubahan RKPDesa Kepala Desa dapat mengubah RKP Desa dalam hal sebagai berikut : a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten. c. Perubahan RKPDesa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa Perubahan -------------------- TERIMAKASIH---------------------