More Related Content
Similar to PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx (20)
Recently uploaded (6)
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
- 1. PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2023 Kabupaten Soppeng 5 Oktober 2023 Oleh : Musawirah, S.Pt., M.Si. PSM Madya BPPMDDTT Makassar
- 2. REGULASI Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 21/2020, tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 6/2023, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 3. Perencanaan Pembangunan Desa Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten. Perencanaan Pembangunan Desa diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur Masyarakat desa. Perencanaan Pembangunan Desa dapat difasilitasi oleh : Perangkat daerah Kab/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat desa. TPP KPMD Pihak ketiga
- 4. Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas : Penyusunan RPJM Desa Penyusunan RKP Desa RPJM Desa untuk jangka waktu 6 tahun. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. Ditetapkan dengan Perdes. Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembangunan desa diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota. RKP Desa untuk jangka waktu 1 tahun. RKP Desa disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir September tahun berjalan. Ditetapkan dengan Perdes. Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembangunan desa diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- 5. RPJM Desa memuat : Visi dan Misi Kepala Desa Arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yg difokuskan pada Upaya pencapaian SDGs Desa. Rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat yang difokuskan pada Upaya pencapaian SDGs Desa. Penyusunan RPJM dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.
- 6. a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa; b. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa; c. Penyusunan rancangan RPJM Desa; d. Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa; e. Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa; dan f. Penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa. Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi: Tim Penyusun RPJM Desa bertugas : a. Menyusun rancangan RPJM Desa b. Memfasilitasi Musrembang Desa pembahasan RPJM Desa.
- 7. Rencana Kerja Pemerintah Desa Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan: (Pasal 34 Permendesa PDTT 21/2020) a. Pembentukan tim penyusun RKP Desa; b. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa; c. Pencermatan ulang RPJM Desa; d. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; e. Musrembang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan f. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- 8. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan mempedomani dokumen RPJM Desa, serta memperhatikan: a. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa. b. Informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari pemerintah daerah kabupaten/kota; Dana Desa Alokasi Dana Desa Dana bagi hasil pajak dan retribusi Bantuan keuangan Pemda Kota/Kab/Provinsi. c. Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada di dalam Sistem Informasi Desa; d. Usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa; e. Berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan f. Dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
- 9. Tim Penyusun RKP Desa bertugas untuk menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa; b. Pencermatan ulang RPJM Desa; c. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan d. Penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- 10. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan desa Rencana kegiatan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa. Rencana pembiayaan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan: a. Perkiraan pendapatan asli Desa; b. Pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; c. Pagu indikatif alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; d. Perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; e. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; f. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota; dan g. Sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- 11. Pencermatan Ulang RPJM Desa Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan ulang RPJM Desa. Pencermatan ulang RPJM Desa dilakukan dengan cara: a. Mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa; b. Mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa; c. Mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa; d. Mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa; dan e. Mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa. Hasil pencermatan ulang RPJM Desa memuat data dan informasi mengenai: a. Daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya; b. Daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa; c. Daftar rencana kerja sama antar Desa; dan d. Daftar rencana kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- 12. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa Tim penyusun RKP Desa melaksanakan penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa dengan berpedoman pada Sistem Informasi Desa yang memuat: a. Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa; b. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa; dan c. Data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa. Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat: a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; b. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; d. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain; e. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan f. Tim Pelaksana Kegiatan.
- 13. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa Kepala Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musrenbang Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Kepala Desa memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam Musrenbang Desa. Warga Desa atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat dapat menghadiri Musrenbang Desa. Musrenbang Desa membahas dan menyepakati: a. hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa; b. Rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan c. Prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM Desa. Dalam pembahasan dilakukan reviu laju pencapaian SDGs Desa dan upaya percepatan pencapaian SDGs Desa. Upaya percepatan pencapaian SDGs Desa dirumuskan berdasarkan data SDGs Desa dan pencermatan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
- 14. Dalam pembahasan dilakukan reviu laju pencapaian SDGs Desa dan upaya percepatan pencapaian SDGs Desa. Upaya percepatan pencapaian SDGs Desa dirumuskan berdasarkan data SDGs Desa dan pencermatan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa. Hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara. Berita acara ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa. Berita acara disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD. Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.
- 15. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RKP Desa. Pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja Pemerintah RKP Desa meliputi: a. pembahasan rancangan RKP Desa; b. penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara Musyawarah Desa; dan c. pengesahan dokumen RKP Desa. Berita acara Musyawarah Desa ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa. Pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD. Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RKP Desa melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.