�ݺ�ߣ

BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI PENGERTIAN DAN PRINSIP – PRINSIP BUDAYA DEMO KRASI CIRI –CIRI MASYARAKAT MADANI PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN SEHARI - HARI PENGERTIAN DEMOKRASI PRINSIP – PRINSIP BUDAYA DEMOKRASI DEMOKRASI LIBERAL DEMOKRASI ORDE LAMA DEMOKRASI REFORMASI DEMOKRASI ORDE BARU KEBEBASABN BERPENDAPAT KEBEBASAN BERSERIKAT PEMILU LANGSUNG KESETARAAN / GENDER

DEMOKRASI Pengertian Demokrasi Demokrasi berasal dari bahasa yunani, dari kata “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” yang berarti pemerintahan Demokrasi berarti Pemerintahan rakyat atau pemerintahan dimana kedaulatan ditangan rakyat

PRINSIP – PRINSIP BUDAYA DEMOKRASI Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab Dewan Perwakilan rakyat yang representatif Peradilan yang bebas dan merdeka Pers yang bebas Prinsip Negara Hukum

lanjutan 6. Sistem Dwi Partai atau Multi Partai 7. Pemilu yang Demokratis 8. Prinsip Mayoritas 9. Jaminan akan Hak – Hak Dasar dan Hak – hak Minoritas

MASYARAKAT MADANI Masyarakat Demokrasi disebut juga : Civil Society ( masyarakat sipil )atau Masyarakat Madani. Masyarakat Madani : 1. Civil Societ ad. Masyarakat yang beradab ( civilized ) dan memiliki peradaban ( civility ) 2. Civil Societ ad Masyarakat yang bersifat mandiri , lepas dari kekuasaan negara.

KARAKTERISTIK MASYARAKAT MADANI 1. Free Public sphere ( ruang publik yang bebas. 2. Demokrasi 3. Toleransi 4. Pluralisme 5. Keadilan sosial 6. Partisipasi sosial 7. Supremasi Hukum

Apabila demokrasi berjalan dengan baik akan memunculkan masyarakat mandiri, memiliki kebebasan , bertanggung jawab dan memiliki peradaban,

UUD yang pernah berlaku di Indonesia UUD 1945 ( 18 – 8 – 1945 s.d 27 -12 – 1949 ) KRIS ( 27 – 12 – 1949 s.d 17 – 8 – 1950 ) UUDS ( 17 – 8 – 1950 s.d 5 – 7 – 1959 ) UUD 1945 ( 5 – 7 – 1959 s.d Sekarang )

UUD YANG PERNAH DIPAKAI DI INDONESIA 1. UUD 1945 ( 18 – 8 -1945 s.d 27 -12 - 1949 Bentuk Negara : Kesatuan Bentuk Pemerintahan : Republik Sistem Pemerintahan : Presidensiil Parlementer

Ciri sistem pemerintahan presidensiil 1. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara Presiden dibantu oleh para menteri Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden Hubungan Presiden dan DPR sederajat Adanya check and ballances

Ciri sistem pemerintahan Parlementer 1. Kepala negara sebagai simbol, lambang, memiliki kedudukan yang kuat. 2. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri 3. PM dan Para Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Parlemen 4. PM dan Para Menteri bertanggung jawab kepada Parlemen 5. Adanya Mosi tidak percaya

Masyarakat Madani Adalah : Masyarakat dimana anggotannya terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda etnis, agama dan budaya, serta dapat hidup dan bekerja sama secara damai, saling hormat menghormati dan tunduk pada hukum dan pemerintah.

CIRI – CIRI NEGARA HUKUM “ KONFENSI INTERNASIONAL COURT OF JURIST DI BANGKOK 1. Melindungi atau menjamin hak asasi warga negara 2. Memiliki perwkilan rakyat yang representatif 3. Adanya wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat 4. Adanya pendidikan kewarganegaraan 5. Masa jabatan pemerintah yang dibatasi

CIRI MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA Kesukarelaan Keswasembadaan Kemandirian yang tertinggi terhadap negara Keterkaitan pada nilai-nilai hukum

UPAYA YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA Kebhinekaan masyarakat Terselenggarannya kehidupan yang demokratis ( dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ) Hukum dan peradilan perlu dijunjung tinggi Hak – hak warga negara perlu diakui dan dilindungi ( oleh pemerintah maupun masyarakat ) Etika dan moral harus dijunjung tinggi

HAL – HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN Masyarakat madani berdasarkan pada empat asas ( kesejahtaraan, keadilan, perikemanusiaan dan kedaulatan rakyat ) Indikator masyarakat madani : a. Kepentingan warga negara lebih diutamakan b. Rakyat bebas memilih wakil – wakilnya Perlu dipeliharannya segi tiga kepentingan yaitu kesejahteraan, keadilan dan kelestarian. Hak asasi warga negara diakui Penyelenggara negara yang bersih, bermoral, jujur dan adil

PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA Prof. Dr. Drs. Notonegoro, SH Demokrasi Pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalampermusyawaratan perwakilan yang ber Ketuhanan YME, … Prof. Dardji Darmodihardjo, SH Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti ketentuan yang termuat dalamPembukaan UUD 1945 1. Prinsip – prinsip Demokrasi Pancasila

10 Pilar Demokrasi Pancasila Berdasarkan kepada Ketuhanan YME Menjunjung tinggi hak asasi Manusia Berkedaulatan rakyat Di dukung oleh kecerdasan warga negara Menganut sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan Menerapkan prinsip rule of law Menjamin otonomi daerah Berkeadilan sosial Mengusahakan kesejahteraan rakyat Sistem Peradilan yang merdeka, bebas dan tidak memihak

ORDE LAMA Tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara , dimana Pancasila dan UUD 1945 tidak dilakasanakan secara murni dan konsekwen ORDE BARU Tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara , dimana Pancasila dan UUD 1945 dilakasanakan secara murni dan konsekwen

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia A. Demokrasi Era Orde Lama ( 1945 s.d 1965 ) Kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan sistem parlementer tidak berjalan sebagaimana mestinya, pemerintahan yang terjadi bersifat otoriter yang terwujud dalam sistem pemerintahan demokrasi terpimpin.

Penerapan menyebabkan penyimpangan terhadapPancasila dan UUD 1945 Penyimpangan idiologis, konsepsi Pancasila berubah menjadi Paham Nasakom ( nasionalis, agama dan komunis ). Pelaksanaan demokrasi terpimpin cenderung bergeser menjadi pemusatan kekuasaan pada Presiden ( Pemimpin Besar Revolusi ) Ir. Soekarno diangkat menjadi presiden Seumur hidup ( Tap MPRS No. III/MPRS/1963 ) DPR hasilpemilu tahun 1955 dibubarkan oleh Presiden di ganti menjadi DPR Gotong Royong ( DPR GR ).

lanjutan Hak Budget tidak berjalan padatahun 1960 karena pemerintah tidak mengajukan RAPBN Ketua MPRS dan DPR dijadikan menteri negara, berfungsi sebagai pembantu presiden. Perubahan politik luar negeri “ bebas aktif “ menjadi “ Poros Jakarta – Peking “. Terjadinya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia menjadikan Indonesia keluar dari PBB Demokrasi terpimpin menjadikan Soekarno sebagai pusat kekuasaan sehingga terjadi absolutisme dan tidak ada mekanisme checks and balances

Demokrasi Era Orde Baru ( 1965 – 1998 ) Demokrasi yang digunakan: Demokrasi Pancasila Perumusannya ad. : Demokrasi dalam bidang Politik : ad. menegakkan kembali asas – asas hukum dan kepastian hukum Demokrasi dalam bidang Ekonomi : ad kehidupan yanag layak bagi kemanusiaan Demokrasi dalam bidang Hukum ad. Pengakuan dan perlindungan HAM

Namun kenyataannya adalah Rezim Orde Baru ditandai dengan : Dominasi Peranan ABRI Birokrasi dan sentralisasi Pengambilan keputusan Pengeberian fungsi dan peran partai politik Campur tangan pemerintah dalam urusan politik dan publik Massa mengambang Monopoli idiologi negara Inskoporasi lembaga pemerintah

Kondisi yang terjadi pada masa orde baru : Negara hadir dimana – mana dan harus bebas dari tekanan politik Aspirasi politik dikebiri , partai politik disederhanakan Pancasila diangkat setinggi – tingginya, nyaris se-level agama Beda pendapat / kritik merupakan sesuatu yang sangat sakral. SENI SEBAGAI SALURAN NTUK MENYALUR ASPIRASI DAN EKSPRESI

Demokrasi era reformasi Kemerdekaan pers Kemerderkaan membentuk partai politik Terselenggaranya pemilu yang demokratis Pembebasan narapidana politik dan tahanan politik Otonomi daerahc ( UU No. 22 Tahun 1999 ) Pembaharuan era orde baru dilihat dari :

PEMILU Benjuino Teodore , SISTEM PEMILU adalah : Rangkaian aturan yang mengekspresikan preferensi politik pemilih, suara dari pemilih kemudian diterjemahkan menjadi kursi TUJUAN PEMILU Melaksanakan kedaulatan rakyat Mewujudkan hak asasi poltik rakyat Memilih wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD, DPRD I dan DPRD II Pergantian personil pemerintahan secara damai Terjaminnya kesinambungan pembangunan

PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA Sistem proporsional dengan daftar calon terbuka ( memilih anggota DPR ) Sistem Distrik ( memilih DPD ) Sistem Pemilu di Indonesia :

PELAKSANAAN PEMILU 2004 Syarat partai peserta pemilu : 1. Diakui keberadaannya berdasarkan UU No. 31 Tahun 2002 2. Memiliki kepengurusan di 2/3 dari seluruh jumlah propinsi 3. Memiliki kepengurusan di 2/3 dari jumlah kabupaten / kota 4. Memiliki sekurang – kurangnya 1000 anggota atau 1/1000 dari jumlah penduduk di buktikan dengan kartu anggota 5. Pengurus memiliki kantor tetap 6. Mengajukan nama dan tanda gambar

�ݺ�ߣ

Budaya demokrasi menuju masyarakat madani

Recommended

More Related Content

What's hot (20)

Similar to Budaya demokrasi menuju masyarakat madani (20)

Recently uploaded (20)

Budaya demokrasi menuju masyarakat madani