際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
MENUJU PENGAKUAN MASYARAKAT (HUKUM)
ADAT?: ARTIKULASI IDENTITAS KEADATAN SEBELUM
DAN SETELAH PUTUSAN MK 35
Muki T. Wicaksono, Yustina M, Siti Chaakimah
Universitas Pancasila, 17 Mei 2016
SIAPA YANG DIMAKSUD
DENGAN MASYARAKAT ADAT?
...a group's self-identification as tribal or indigenous is not
natural or inevitable, but neither is it simply invented,
adopted, or imposed. It is, rather, a positioning which draws
upon historically sedimented practices, landscapes, and
repertoires of meaning, and emerges through particular
patterns of engagement and struggle. (Li, 2000: 151)
Putusan MK 35
 Kapan suatu kesadaran pengakuan
terbentuk dalam diri masyarakat adat di
Indonesia saat ini, khususnya dalam periode
sebelum dan setelah Putusan MK 35 tersebut?
 Siapa yang mengartikulasikan identitas
masyarakat adat? Dan siapa yang paling
diuntungkan dalam proses artikulasi itu?
 Mengapa identitas keadatan di angkat
melalui proses pengakuan dan perlindungan?
Artikulasi dan Memposisikan Masyarakat Adat
Kalau negara tidak mengakui kami (masyarakat adat),
maka kami (masyarakat adat) pun tidak akan mengakui
negara!
Sumber: Database Produk
Hukum Daerah, 1986-Maret
2016
Persebaran Produk Hukum Daerah di tingkat
Provinsi
Proses Pengakuan MHA Pra dan
Pasca MK 35
3%
65%
8%
24%
Tahun Terbit Produk Hukum Daerah Mengenai
Masyarakat Hukum Adat
1986-1994
1998-2010
2010-2012
2013-2016
Rata-rata produksi hukum daerah
1986-Maret 2016
No Periode Keluarnya
Produk Hukum
Daerah
Banyak Rata-
rata/tahun
1 1986-1994 5 0,6
2 1998-2010 95 8
3 2010-2012 11 5
4 2013-2016 35 12
Mengenal Hutan Adat di Kabupaten
Kerinci
Luas Kab. Kerinci: 420.000 ha
51,19% atau 215.000 ha
adalah kawasan Taman
Nasional Kerinci Seblat (15,5%
dari total luas TNKS : 1.389.549
ha; Arizona, 2014)
Kawasan Hutan Adat >
2.398,14 ha (Data Dishutbun
Kab. Kerinci, 2011 1.820 ha
Inisiatif Pengukuhan dan Penguatan Hutan Adat
di Kabupaten Kerinci: 1992-sekarang
Pengakuan Hutan Adat di Tingkat Desa
Produk hukum pendukung HA
No Hutan Adat Produk hukum pengukuhan Status Kawasan
1 Temedak Perdes Keluru No. 1 Tahun
1992 / SK Bupati TK II Kerinci
No. 176 tahun 1992
APL/luar kawasan hutan
negara
2 Nenek Limo Hiang, Nenek Empat
Betung Kuning dan Muaro Air Duo
Kecamatan Stinjau Laut.
(1) Perdes Tiga Desa No.
1/Perdes/HAD/HT/BK/MAD/XI/
1993; (2)SK Bupati Kerinci No.
226 tahun 1993
APL/ Sebagian wilayah 374
hektar masuk wilayah hutan
produksi HP3M dalam bentuk
blok khusus (hutan adat)
3 Lekuk 50 Tumbi/LEMPUR SK Bupati Kerinci No. 96 tahun
1994
APL/luar kawasan hutan
negara
4 BUKIT TINGGAI SK Bupati Kerinci No.
522.21/Kep. 437/2011
APL/luar kawasan hutan
negara
5 Bukit Sembahyang dan Padun
Gelanggang
SK Bupati Kerinci No.
522.21/Kep. 435/2011
APL/luar kawasan hutan
negara
6 Tigo Luhah Kemantan SK Bupati Kerinci No.
522.21/Kep. 373/ 2013
APL/luar kawasan hutan
negara
7 Tigo Luhah Permenti Yang Berenam SK. Bupati Kerinci No.
522.21/Kep. 181/2013
APL/luar kawasan hutan
negara
8 Bukit Sigi, Ds. Tanjung Genting, Kec. Gn.
Kerinci
Dalam Proses pengajuan Belum teridentifikasi
9 Bukit Teluh, Kec. Batang Merangin Dalam Proses pengajuan Belum teridentifikasi
10 Bukit Gedang, Pendung Hilir, Kec. Air
Hangat & Pungut Hilir, Ds. Pungut Hilir,
Kec, Air Hangat Timur
Dalam Proses pengajuan Belum teridentifikasi
Refleksi Hutan Adat Kerinci
Komponen
Pemetaan Sosial
Bukit Sembahyang Bukit Tinggai Kemantan Pungut Mudik
Luas hutan adat
(SK)
41, 27 39,04 (zona
merah)
426 152
Luas hutan adat
versi masyarakat
sama 160 hektar
(zona merah,
kuning, hijau)
> 426 >152
Asal Usul MHA Tiga Suku yang
berasal dari Koto
Majidin & Tigo
Luhah Siulak
Gedang: Rio
Bayang, Patih,
Manti Agung
Dipegang oleh
5 Pemangku
yang mengarah
ke Depati Duo
Niniek Rawang:
Sukaramih
Hitam, Sukarami
Koadrat,
Sukaramih
Napuro, Patih,
dan Rio Bungsu
Tigo Luhah
Kemantan di
Enam Desa :
1. Luhah
Depati
Mudo
2. Luhah Rajo
Mudo
3. Sko Bajo
Tigo Luhah di
Desa Pungut
Mudik:
1. Rio  Dari
Sungai
Medang
2. Patih  dari
Kemantan
3. Manti Agung
 dari Koto
Majidin
Lembaga
Pengelola Hutan
Adat
Lembaga adat +
Pemdes
Unsur 4 Jenis: (1)
Ninik Mamak;
(2) Pemdes Dua
Desa Sungai
Deras; (3) Alim
Ulama; (4)
Pemuda
Kelompok
Pengelola
Hutan Adat Tigo
Luhah
Kemantan
Kelompok
Pengelola Hutan
Adat Tigo Luhah
Permenti Yang
Berenam
Orang Tompu di Gunung Tanggumbuno:
Dari Keadatan hingga Pasar Coklat
 Sejumlah produk hukum daerah yang disahkan di
Kabupaten Sigi dan Provinsi Sulawesi Tengah masih
belum menyentuh konteks subsuku kecil seperti Orang
Tompu ini, karena sebagian besar produk hukum
daerah di Provinsi Sulawesi Tengah berfokus pada
kelompok sukubangsa Kulawi yang dikemas untuk
kepentingan pariwisata dan elit daerah
Contoh Hasil Pemetaan Sosia
Menjadi Masyarakat (Adat) Danau Masura?
Contoh Hasil Pemetaan Sosia
Penemuan bentuk wilayah kelola masyarakat
di tiga kecamatan di Barito Selatan
Masyarakat Adat: Hanya Sebatas Ikatan Teritori
Sajakah?
4.434
2.706
222
2 9
155
Kepercayaan Masyarakat
Kelurahan Cigugur
Islam
Katolik
Kristen
Hindu
Budha
Sunda Wiwitan (Kepercayaan)
Redefinisi Masyarakat Adat
Putusan
MK 35
Sebelum
Setelah
Artikulasi
Identitas:
-Teritori
-Genealogis
-Spiritual
-Lainnya?
Jejaring Masyarakat
Sipil
Masyarakat Adat
Sebelum
dan Setelah
Pengakuan
Refleksi Akhir
 Pertama, sering kali pendampingan terhadap masyarakat
adat melupakan posisi emic dan etic yang berguna untuk
memahami proses artikulasi identitas masyarakat adat dalam
tahapan pengakuan.
 Kedua, dengan memahami kondisi sebelum dan setelah
putusan MK 35, tulisan ini berupaya untuk memperlihatkan
bahwa pada dasarnya wacana pengakuan masyarakat
hukum adat masih dalam tahap proses menuju. Proses
artikulasi identitas bukan hanya terjadi dalam tahapan
sebelum pengakuan, tapi juga saat setelah pengakuan
 Momentum tiga tahun putusan MK 35 menjadi titik penting
untuk merefleksikan apa yang telah dilakukan oleh tiap-tiap
pihak dalam jalan panjang pengakuan dan perlindungan
masyarakat adat di Indonesia.
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot (20)

profil KPH
profil KPHprofil KPH
profil KPH
golarbaso
Policy Brief Kebakaran Hutan dan Lahan
Policy Brief Kebakaran Hutan dan LahanPolicy Brief Kebakaran Hutan dan Lahan
Policy Brief Kebakaran Hutan dan Lahan
JARI Indonesia Borneo Barat
Korsup hutbun-medan-sampul-dan-isi
Korsup hutbun-medan-sampul-dan-isiKorsup hutbun-medan-sampul-dan-isi
Korsup hutbun-medan-sampul-dan-isi
Aksi SETAPAK
Sosialisasi dan promosi teknologi tepat guna
Sosialisasi dan promosi teknologi tepat gunaSosialisasi dan promosi teknologi tepat guna
Sosialisasi dan promosi teknologi tepat guna
Arman Kr
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di IndonesiaTantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
CIFOR-ICRAF
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatanAnalisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
Yossy Suparyo
Pernyataan sikap STR
Pernyataan sikap STRPernyataan sikap STR
Pernyataan sikap STR
People Power
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di MalukuGambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
CIFOR-ICRAF
P49 08 Hutan Desa
P49 08   Hutan DesaP49 08   Hutan Desa
P49 08 Hutan Desa
People Power
Pra Ujiang Tertutup
Pra Ujiang TertutupPra Ujiang Tertutup
Pra Ujiang Tertutup
Mukhrizal Effendi
Proposal bantuan pengerasan jalan kelompok tani
Proposal bantuan pengerasan jalan kelompok taniProposal bantuan pengerasan jalan kelompok tani
Proposal bantuan pengerasan jalan kelompok tani
Bandi Siswoyo
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
https://wartaviral.com/
Resume konsultasi publik edit (upload blog)edit
Resume konsultasi publik edit (upload blog)editResume konsultasi publik edit (upload blog)edit
Resume konsultasi publik edit (upload blog)edit
kphnganjuk
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang AdilPolicy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
Yoel Hendrawan
Proposal Pengajuan pintu air
Proposal Pengajuan pintu airProposal Pengajuan pintu air
Proposal Pengajuan pintu air
Yuyun Sudrajat
Kabupaten bandung
Kabupaten bandungKabupaten bandung
Kabupaten bandung
Royan Firdaus
Edit 5 25102017 optimalisasi pemanfaatan lahan reforma agraria
Edit 5 25102017 optimalisasi pemanfaatan lahan reforma agrariaEdit 5 25102017 optimalisasi pemanfaatan lahan reforma agraria
Edit 5 25102017 optimalisasi pemanfaatan lahan reforma agraria
Panji Kharisma Jaya
Masyarakat Adat Di Tengah Kepungan Industri Ekstraktif
Masyarakat Adat Di Tengah Kepungan Industri EkstraktifMasyarakat Adat Di Tengah Kepungan Industri Ekstraktif
Masyarakat Adat Di Tengah Kepungan Industri Ekstraktif
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Materi paparan kebijakan bidang kehutanan
Materi paparan kebijakan bidang kehutananMateri paparan kebijakan bidang kehutanan
Materi paparan kebijakan bidang kehutanan
Achmad Faisal Rijal
profil KPH
profil KPHprofil KPH
profil KPH
golarbaso
Korsup hutbun-medan-sampul-dan-isi
Korsup hutbun-medan-sampul-dan-isiKorsup hutbun-medan-sampul-dan-isi
Korsup hutbun-medan-sampul-dan-isi
Aksi SETAPAK
Sosialisasi dan promosi teknologi tepat guna
Sosialisasi dan promosi teknologi tepat gunaSosialisasi dan promosi teknologi tepat guna
Sosialisasi dan promosi teknologi tepat guna
Arman Kr
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di IndonesiaTantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
CIFOR-ICRAF
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatanAnalisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
Yossy Suparyo
Pernyataan sikap STR
Pernyataan sikap STRPernyataan sikap STR
Pernyataan sikap STR
People Power
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di MalukuGambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
CIFOR-ICRAF
P49 08 Hutan Desa
P49 08   Hutan DesaP49 08   Hutan Desa
P49 08 Hutan Desa
People Power
Proposal bantuan pengerasan jalan kelompok tani
Proposal bantuan pengerasan jalan kelompok taniProposal bantuan pengerasan jalan kelompok tani
Proposal bantuan pengerasan jalan kelompok tani
Bandi Siswoyo
Resume konsultasi publik edit (upload blog)edit
Resume konsultasi publik edit (upload blog)editResume konsultasi publik edit (upload blog)edit
Resume konsultasi publik edit (upload blog)edit
kphnganjuk
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang AdilPolicy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
Yoel Hendrawan
Proposal Pengajuan pintu air
Proposal Pengajuan pintu airProposal Pengajuan pintu air
Proposal Pengajuan pintu air
Yuyun Sudrajat
Kabupaten bandung
Kabupaten bandungKabupaten bandung
Kabupaten bandung
Royan Firdaus
Edit 5 25102017 optimalisasi pemanfaatan lahan reforma agraria
Edit 5 25102017 optimalisasi pemanfaatan lahan reforma agrariaEdit 5 25102017 optimalisasi pemanfaatan lahan reforma agraria
Edit 5 25102017 optimalisasi pemanfaatan lahan reforma agraria
Panji Kharisma Jaya
Materi paparan kebijakan bidang kehutanan
Materi paparan kebijakan bidang kehutananMateri paparan kebijakan bidang kehutanan
Materi paparan kebijakan bidang kehutanan
Achmad Faisal Rijal

Viewers also liked (20)

Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...
Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...
Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...
Muki Trenggono Wicaksono
Kimia akibat konversi hutan
Kimia   akibat konversi hutanKimia   akibat konversi hutan
Kimia akibat konversi hutan
Aziz_Kurniawan
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan PerdaPenjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Ade Suerani
Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda
Ade Suerani
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA...
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA...
iniPurwokerto
Pemetaan sosial eyas-2 desember 2015
Pemetaan sosial eyas-2 desember 2015Pemetaan sosial eyas-2 desember 2015
Pemetaan sosial eyas-2 desember 2015
Muki Trenggono Wicaksono
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRDPenguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
Tri Widodo W. UTOMO
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda  5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerahPerda  5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Kantor Desa Junwangi
Laporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda SultraLaporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda Sultra
Ade Suerani
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundang
Idris Miaus
Naskah Akademik Perda Kab.Bondowoso
Naskah Akademik Perda Kab.BondowosoNaskah Akademik Perda Kab.Bondowoso
Naskah Akademik Perda Kab.Bondowoso
arumluberty
(New) Program Legislasi Daerah - 2011
(New) Program Legislasi Daerah - 2011(New) Program Legislasi Daerah - 2011
(New) Program Legislasi Daerah - 2011
Ade Suerani
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITENaskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
ICT Watch
Teknik penyusunan peraturan permenlu
Teknik penyusunan peraturan permenluTeknik penyusunan peraturan permenlu
Teknik penyusunan peraturan permenlu
Risa Sutrisno
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi DesaPermen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Kantor Desa Junwangi
Program legislasi daerah
Program legislasi daerahProgram legislasi daerah
Program legislasi daerah
jiwamulyapoegoeh9
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Tri Widodo W. UTOMO
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
Adelfios Andyka Fatra
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undanganMekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAHPROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Ade Suerani
Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...
Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...
Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...
Muki Trenggono Wicaksono
Kimia akibat konversi hutan
Kimia   akibat konversi hutanKimia   akibat konversi hutan
Kimia akibat konversi hutan
Aziz_Kurniawan
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan PerdaPenjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Ade Suerani
Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda
Ade Suerani
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA...
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA...
iniPurwokerto
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRDPenguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
Tri Widodo W. UTOMO
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda  5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerahPerda  5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Kantor Desa Junwangi
Laporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda SultraLaporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda Sultra
Ade Suerani
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundang
Idris Miaus
Naskah Akademik Perda Kab.Bondowoso
Naskah Akademik Perda Kab.BondowosoNaskah Akademik Perda Kab.Bondowoso
Naskah Akademik Perda Kab.Bondowoso
arumluberty
(New) Program Legislasi Daerah - 2011
(New) Program Legislasi Daerah - 2011(New) Program Legislasi Daerah - 2011
(New) Program Legislasi Daerah - 2011
Ade Suerani
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITENaskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
ICT Watch
Teknik penyusunan peraturan permenlu
Teknik penyusunan peraturan permenluTeknik penyusunan peraturan permenlu
Teknik penyusunan peraturan permenlu
Risa Sutrisno
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi DesaPermen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Kantor Desa Junwangi
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Tri Widodo W. UTOMO
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
Adelfios Andyka Fatra
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAHPROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Ade Suerani

Similar to Presentasi Artikulasi Identitas Keadatan (20)

Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...
Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...
Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...
Muki Trenggono Wicaksono
21. hutan desa
21. hutan desa21. hutan desa
21. hutan desa
keuangandesa
Paparan bpmd pada rakor budpar 2011
Paparan bpmd pada rakor budpar 2011Paparan bpmd pada rakor budpar 2011
Paparan bpmd pada rakor budpar 2011
Jonio Suharto
REVITALISASI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI DESA LINGGA KABUPATEN KARO
REVITALISASI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI DESA LINGGA KABUPATEN KAROREVITALISASI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI DESA LINGGA KABUPATEN KARO
REVITALISASI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI DESA LINGGA KABUPATEN KARO
samerdanta sinulingga
Bab i, ii, iii lkppd 2017
Bab i, ii, iii lkppd 2017Bab i, ii, iii lkppd 2017
Bab i, ii, iii lkppd 2017
Desa Langir
Laporan kelompok gue
Laporan kelompok gueLaporan kelompok gue
Laporan kelompok gue
putuhermanwianta
Administrasi rt
Administrasi rtAdministrasi rt
Administrasi rt
Sungonlegowo
PAPARAN KETUA PKK.ppt
PAPARAN KETUA PKK.pptPAPARAN KETUA PKK.ppt
PAPARAN KETUA PKK.ppt
DanyepIdris
Pencapaian PS di Kalbar dan Tantangan dan Dukungan Terhadap Pemegang Izin PS_...
Pencapaian PS di Kalbar dan Tantangan dan Dukungan Terhadap Pemegang Izin PS_...Pencapaian PS di Kalbar dan Tantangan dan Dukungan Terhadap Pemegang Izin PS_...
Pencapaian PS di Kalbar dan Tantangan dan Dukungan Terhadap Pemegang Izin PS_...
ArifahHidayati6
PUPS - Materi Rakornis PSKL 2024_Day1.pdf
PUPS - Materi Rakornis PSKL 2024_Day1.pdfPUPS - Materi Rakornis PSKL 2024_Day1.pdf
PUPS - Materi Rakornis PSKL 2024_Day1.pdf
HorasParluhutan
Laporan. kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (bbgrm) ke xiv tema
Laporan. kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (bbgrm) ke xiv temaLaporan. kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (bbgrm) ke xiv tema
Laporan. kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (bbgrm) ke xiv tema
NoviNoVarra
proposal Pak Awe.docx
proposal Pak Awe.docxproposal Pak Awe.docx
proposal Pak Awe.docx
agussuwardin
Ppt Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kerta.pptx
Ppt Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kerta.pptxPpt Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kerta.pptx
Ppt Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kerta.pptx
bernatbrighter
Laporan akhir kelompok mahasiswa kkn unib periode 73 tahun 2014
Laporan akhir kelompok mahasiswa kkn unib periode 73 tahun 2014Laporan akhir kelompok mahasiswa kkn unib periode 73 tahun 2014
Laporan akhir kelompok mahasiswa kkn unib periode 73 tahun 2014
Yohanes Sangkang
Makalah Hasil Penelitian Desa Cigombong
Makalah Hasil Penelitian Desa CigombongMakalah Hasil Penelitian Desa Cigombong
Makalah Hasil Penelitian Desa Cigombong
Ressy Octaviani
Proposal desa budaya panggungharjo sewon bantul
Proposal desa budaya panggungharjo sewon bantulProposal desa budaya panggungharjo sewon bantul
Proposal desa budaya panggungharjo sewon bantul
Training Management Forum of Indonesia
Administrasi Pemerintahan Desa dan Nagari Katapiang.pptx
Administrasi Pemerintahan Desa dan Nagari Katapiang.pptxAdministrasi Pemerintahan Desa dan Nagari Katapiang.pptx
Administrasi Pemerintahan Desa dan Nagari Katapiang.pptx
Ahsanuz Zikri
STRATEGI PENGEMBANGAN LOKASI PEMBERDAYAAN KAT PURNA BINA MELALUI SINERJI POGR...
STRATEGI PENGEMBANGAN LOKASI PEMBERDAYAAN KAT PURNA BINA MELALUI SINERJI POGR...STRATEGI PENGEMBANGAN LOKASI PEMBERDAYAAN KAT PURNA BINA MELALUI SINERJI POGR...
STRATEGI PENGEMBANGAN LOKASI PEMBERDAYAAN KAT PURNA BINA MELALUI SINERJI POGR...
Kang Ari Tea
Pembubaran Marga dan Implikasinya bagi MHA di Sumsel
Pembubaran Marga dan Implikasinya bagi MHA di SumselPembubaran Marga dan Implikasinya bagi MHA di Sumsel
Pembubaran Marga dan Implikasinya bagi MHA di Sumsel
Adriansyah Rustandi
Materi 4 final MAKALAH PRAKTIK PENGENALAN PERTANIAN (1) (1).pptx
Materi 4 final MAKALAH PRAKTIK PENGENALAN PERTANIAN (1) (1).pptxMateri 4 final MAKALAH PRAKTIK PENGENALAN PERTANIAN (1) (1).pptx
Materi 4 final MAKALAH PRAKTIK PENGENALAN PERTANIAN (1) (1).pptx
roteraventurin
Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...
Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...
Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...
Muki Trenggono Wicaksono
Paparan bpmd pada rakor budpar 2011
Paparan bpmd pada rakor budpar 2011Paparan bpmd pada rakor budpar 2011
Paparan bpmd pada rakor budpar 2011
Jonio Suharto
REVITALISASI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI DESA LINGGA KABUPATEN KARO
REVITALISASI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI DESA LINGGA KABUPATEN KAROREVITALISASI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI DESA LINGGA KABUPATEN KARO
REVITALISASI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI DESA LINGGA KABUPATEN KARO
samerdanta sinulingga
Bab i, ii, iii lkppd 2017
Bab i, ii, iii lkppd 2017Bab i, ii, iii lkppd 2017
Bab i, ii, iii lkppd 2017
Desa Langir
Administrasi rt
Administrasi rtAdministrasi rt
Administrasi rt
Sungonlegowo
PAPARAN KETUA PKK.ppt
PAPARAN KETUA PKK.pptPAPARAN KETUA PKK.ppt
PAPARAN KETUA PKK.ppt
DanyepIdris
Pencapaian PS di Kalbar dan Tantangan dan Dukungan Terhadap Pemegang Izin PS_...
Pencapaian PS di Kalbar dan Tantangan dan Dukungan Terhadap Pemegang Izin PS_...Pencapaian PS di Kalbar dan Tantangan dan Dukungan Terhadap Pemegang Izin PS_...
Pencapaian PS di Kalbar dan Tantangan dan Dukungan Terhadap Pemegang Izin PS_...
ArifahHidayati6
PUPS - Materi Rakornis PSKL 2024_Day1.pdf
PUPS - Materi Rakornis PSKL 2024_Day1.pdfPUPS - Materi Rakornis PSKL 2024_Day1.pdf
PUPS - Materi Rakornis PSKL 2024_Day1.pdf
HorasParluhutan
Laporan. kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (bbgrm) ke xiv tema
Laporan. kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (bbgrm) ke xiv temaLaporan. kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (bbgrm) ke xiv tema
Laporan. kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (bbgrm) ke xiv tema
NoviNoVarra
proposal Pak Awe.docx
proposal Pak Awe.docxproposal Pak Awe.docx
proposal Pak Awe.docx
agussuwardin
Ppt Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kerta.pptx
Ppt Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kerta.pptxPpt Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kerta.pptx
Ppt Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kerta.pptx
bernatbrighter
Laporan akhir kelompok mahasiswa kkn unib periode 73 tahun 2014
Laporan akhir kelompok mahasiswa kkn unib periode 73 tahun 2014Laporan akhir kelompok mahasiswa kkn unib periode 73 tahun 2014
Laporan akhir kelompok mahasiswa kkn unib periode 73 tahun 2014
Yohanes Sangkang
Makalah Hasil Penelitian Desa Cigombong
Makalah Hasil Penelitian Desa CigombongMakalah Hasil Penelitian Desa Cigombong
Makalah Hasil Penelitian Desa Cigombong
Ressy Octaviani
Administrasi Pemerintahan Desa dan Nagari Katapiang.pptx
Administrasi Pemerintahan Desa dan Nagari Katapiang.pptxAdministrasi Pemerintahan Desa dan Nagari Katapiang.pptx
Administrasi Pemerintahan Desa dan Nagari Katapiang.pptx
Ahsanuz Zikri
STRATEGI PENGEMBANGAN LOKASI PEMBERDAYAAN KAT PURNA BINA MELALUI SINERJI POGR...
STRATEGI PENGEMBANGAN LOKASI PEMBERDAYAAN KAT PURNA BINA MELALUI SINERJI POGR...STRATEGI PENGEMBANGAN LOKASI PEMBERDAYAAN KAT PURNA BINA MELALUI SINERJI POGR...
STRATEGI PENGEMBANGAN LOKASI PEMBERDAYAAN KAT PURNA BINA MELALUI SINERJI POGR...
Kang Ari Tea
Pembubaran Marga dan Implikasinya bagi MHA di Sumsel
Pembubaran Marga dan Implikasinya bagi MHA di SumselPembubaran Marga dan Implikasinya bagi MHA di Sumsel
Pembubaran Marga dan Implikasinya bagi MHA di Sumsel
Adriansyah Rustandi
Materi 4 final MAKALAH PRAKTIK PENGENALAN PERTANIAN (1) (1).pptx
Materi 4 final MAKALAH PRAKTIK PENGENALAN PERTANIAN (1) (1).pptxMateri 4 final MAKALAH PRAKTIK PENGENALAN PERTANIAN (1) (1).pptx
Materi 4 final MAKALAH PRAKTIK PENGENALAN PERTANIAN (1) (1).pptx
roteraventurin

More from Muki Trenggono Wicaksono (6)

Climate Change: Its danger for our production and why it escapes our prediction
Climate Change: Its danger for our production and why it escapes our predictionClimate Change: Its danger for our production and why it escapes our prediction
Climate Change: Its danger for our production and why it escapes our prediction
Muki Trenggono Wicaksono
Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...
Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...
Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...
Muki Trenggono Wicaksono
Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...
Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...
Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...
Muki Trenggono Wicaksono
Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...
Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...
Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...
Muki Trenggono Wicaksono
Acciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_Regionalism
Acciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_RegionalismAcciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_Regionalism
Acciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_Regionalism
Muki Trenggono Wicaksono
Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...
Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...
Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...
Muki Trenggono Wicaksono
Climate Change: Its danger for our production and why it escapes our prediction
Climate Change: Its danger for our production and why it escapes our predictionClimate Change: Its danger for our production and why it escapes our prediction
Climate Change: Its danger for our production and why it escapes our prediction
Muki Trenggono Wicaksono
Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...
Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...
Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...
Muki Trenggono Wicaksono
Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...
Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...
Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...
Muki Trenggono Wicaksono
Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...
Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...
Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...
Muki Trenggono Wicaksono
Acciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_Regionalism
Acciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_RegionalismAcciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_Regionalism
Acciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_Regionalism
Muki Trenggono Wicaksono
Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...
Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...
Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...
Muki Trenggono Wicaksono

Presentasi Artikulasi Identitas Keadatan

  • 1. MENUJU PENGAKUAN MASYARAKAT (HUKUM) ADAT?: ARTIKULASI IDENTITAS KEADATAN SEBELUM DAN SETELAH PUTUSAN MK 35 Muki T. Wicaksono, Yustina M, Siti Chaakimah Universitas Pancasila, 17 Mei 2016
  • 2. SIAPA YANG DIMAKSUD DENGAN MASYARAKAT ADAT? ...a group's self-identification as tribal or indigenous is not natural or inevitable, but neither is it simply invented, adopted, or imposed. It is, rather, a positioning which draws upon historically sedimented practices, landscapes, and repertoires of meaning, and emerges through particular patterns of engagement and struggle. (Li, 2000: 151)
  • 3. Putusan MK 35 Kapan suatu kesadaran pengakuan terbentuk dalam diri masyarakat adat di Indonesia saat ini, khususnya dalam periode sebelum dan setelah Putusan MK 35 tersebut? Siapa yang mengartikulasikan identitas masyarakat adat? Dan siapa yang paling diuntungkan dalam proses artikulasi itu? Mengapa identitas keadatan di angkat melalui proses pengakuan dan perlindungan?
  • 4. Artikulasi dan Memposisikan Masyarakat Adat Kalau negara tidak mengakui kami (masyarakat adat), maka kami (masyarakat adat) pun tidak akan mengakui negara! Sumber: Database Produk Hukum Daerah, 1986-Maret 2016
  • 5. Persebaran Produk Hukum Daerah di tingkat Provinsi
  • 6. Proses Pengakuan MHA Pra dan Pasca MK 35 3% 65% 8% 24% Tahun Terbit Produk Hukum Daerah Mengenai Masyarakat Hukum Adat 1986-1994 1998-2010 2010-2012 2013-2016
  • 7. Rata-rata produksi hukum daerah 1986-Maret 2016 No Periode Keluarnya Produk Hukum Daerah Banyak Rata- rata/tahun 1 1986-1994 5 0,6 2 1998-2010 95 8 3 2010-2012 11 5 4 2013-2016 35 12
  • 8. Mengenal Hutan Adat di Kabupaten Kerinci Luas Kab. Kerinci: 420.000 ha 51,19% atau 215.000 ha adalah kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (15,5% dari total luas TNKS : 1.389.549 ha; Arizona, 2014) Kawasan Hutan Adat > 2.398,14 ha (Data Dishutbun Kab. Kerinci, 2011 1.820 ha
  • 9. Inisiatif Pengukuhan dan Penguatan Hutan Adat di Kabupaten Kerinci: 1992-sekarang Pengakuan Hutan Adat di Tingkat Desa
  • 10. Produk hukum pendukung HA No Hutan Adat Produk hukum pengukuhan Status Kawasan 1 Temedak Perdes Keluru No. 1 Tahun 1992 / SK Bupati TK II Kerinci No. 176 tahun 1992 APL/luar kawasan hutan negara 2 Nenek Limo Hiang, Nenek Empat Betung Kuning dan Muaro Air Duo Kecamatan Stinjau Laut. (1) Perdes Tiga Desa No. 1/Perdes/HAD/HT/BK/MAD/XI/ 1993; (2)SK Bupati Kerinci No. 226 tahun 1993 APL/ Sebagian wilayah 374 hektar masuk wilayah hutan produksi HP3M dalam bentuk blok khusus (hutan adat) 3 Lekuk 50 Tumbi/LEMPUR SK Bupati Kerinci No. 96 tahun 1994 APL/luar kawasan hutan negara 4 BUKIT TINGGAI SK Bupati Kerinci No. 522.21/Kep. 437/2011 APL/luar kawasan hutan negara 5 Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang SK Bupati Kerinci No. 522.21/Kep. 435/2011 APL/luar kawasan hutan negara 6 Tigo Luhah Kemantan SK Bupati Kerinci No. 522.21/Kep. 373/ 2013 APL/luar kawasan hutan negara 7 Tigo Luhah Permenti Yang Berenam SK. Bupati Kerinci No. 522.21/Kep. 181/2013 APL/luar kawasan hutan negara 8 Bukit Sigi, Ds. Tanjung Genting, Kec. Gn. Kerinci Dalam Proses pengajuan Belum teridentifikasi 9 Bukit Teluh, Kec. Batang Merangin Dalam Proses pengajuan Belum teridentifikasi 10 Bukit Gedang, Pendung Hilir, Kec. Air Hangat & Pungut Hilir, Ds. Pungut Hilir, Kec, Air Hangat Timur Dalam Proses pengajuan Belum teridentifikasi
  • 11. Refleksi Hutan Adat Kerinci Komponen Pemetaan Sosial Bukit Sembahyang Bukit Tinggai Kemantan Pungut Mudik Luas hutan adat (SK) 41, 27 39,04 (zona merah) 426 152 Luas hutan adat versi masyarakat sama 160 hektar (zona merah, kuning, hijau) > 426 >152 Asal Usul MHA Tiga Suku yang berasal dari Koto Majidin & Tigo Luhah Siulak Gedang: Rio Bayang, Patih, Manti Agung Dipegang oleh 5 Pemangku yang mengarah ke Depati Duo Niniek Rawang: Sukaramih Hitam, Sukarami Koadrat, Sukaramih Napuro, Patih, dan Rio Bungsu Tigo Luhah Kemantan di Enam Desa : 1. Luhah Depati Mudo 2. Luhah Rajo Mudo 3. Sko Bajo Tigo Luhah di Desa Pungut Mudik: 1. Rio Dari Sungai Medang 2. Patih dari Kemantan 3. Manti Agung dari Koto Majidin Lembaga Pengelola Hutan Adat Lembaga adat + Pemdes Unsur 4 Jenis: (1) Ninik Mamak; (2) Pemdes Dua Desa Sungai Deras; (3) Alim Ulama; (4) Pemuda Kelompok Pengelola Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan Kelompok Pengelola Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam
  • 12. Orang Tompu di Gunung Tanggumbuno: Dari Keadatan hingga Pasar Coklat Sejumlah produk hukum daerah yang disahkan di Kabupaten Sigi dan Provinsi Sulawesi Tengah masih belum menyentuh konteks subsuku kecil seperti Orang Tompu ini, karena sebagian besar produk hukum daerah di Provinsi Sulawesi Tengah berfokus pada kelompok sukubangsa Kulawi yang dikemas untuk kepentingan pariwisata dan elit daerah
  • 13. Contoh Hasil Pemetaan Sosia Menjadi Masyarakat (Adat) Danau Masura?
  • 14. Contoh Hasil Pemetaan Sosia Penemuan bentuk wilayah kelola masyarakat di tiga kecamatan di Barito Selatan
  • 15. Masyarakat Adat: Hanya Sebatas Ikatan Teritori Sajakah?
  • 16. 4.434 2.706 222 2 9 155 Kepercayaan Masyarakat Kelurahan Cigugur Islam Katolik Kristen Hindu Budha Sunda Wiwitan (Kepercayaan)
  • 17. Redefinisi Masyarakat Adat Putusan MK 35 Sebelum Setelah Artikulasi Identitas: -Teritori -Genealogis -Spiritual -Lainnya? Jejaring Masyarakat Sipil Masyarakat Adat Sebelum dan Setelah Pengakuan
  • 18. Refleksi Akhir Pertama, sering kali pendampingan terhadap masyarakat adat melupakan posisi emic dan etic yang berguna untuk memahami proses artikulasi identitas masyarakat adat dalam tahapan pengakuan. Kedua, dengan memahami kondisi sebelum dan setelah putusan MK 35, tulisan ini berupaya untuk memperlihatkan bahwa pada dasarnya wacana pengakuan masyarakat hukum adat masih dalam tahap proses menuju. Proses artikulasi identitas bukan hanya terjadi dalam tahapan sebelum pengakuan, tapi juga saat setelah pengakuan Momentum tiga tahun putusan MK 35 menjadi titik penting untuk merefleksikan apa yang telah dilakukan oleh tiap-tiap pihak dalam jalan panjang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Indonesia.