際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
MENELAAH HUTAN ADAT :REFLEKSI PEMETAAN
SOSIAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
KABUPATEN KERINCI
Muki T. Wicaksono
Jati Padang, 28 Januari 2016
Mengenal Hutan Adat di Kabupaten
Kerinci
Luas Kab. Kerinci: 420.000 ha
51,19% atau 215.000 ha adalah
kawasan Taman Nasional
Kerinci Seblat (15,5% dari total
luas TNKS : 1.389.549 ha;
Arizona, 2014)
HP3M /KPHP Model 33.309 ha
(941 hektar sisanya masuk ke
dalam kawasan Kota Sungai
Penuh) / 374 ha di antaranya
merupakan kawasan Hutan Adat
(RPJP KPHP Model, 2014)
Kawasan Hutan Adat >
2.398,14 ha (Data Dishutbun
Kab. Kerinci, 2011 1.820 ha
Hutan Adat di Kabupaten Kerinci
(2.398,14 ha)
23
858.3
858.53
41.27
39.04
426
152
Temedak
Lekuk 50 Tumbi
Nenek Limo Hiang
Bukit Tinggai
Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang
Tigo Luhah Kemantan
Tigo Luhah Permenti Yang Berenam
Hutan Adat di Kabupaten Kerinci (2)
No Hutan Adat Dikukuhkan tahun & didampingi oleh
1 Temedak Luas 23 Ha; Dikukuhkan tahun 1992; LTA/WWF
2 Nenek Limo Hiang, Nenek Empat
Betung Kuning dan Muaro Air Duo
Kecamatan Stinjau Laut.
Luas 858,53 (SK: 858,95 hektar); Dikukuhkan tahun 1993; LTA/WWF
3 Lekuk 50 Tumbi/LEMPUR Luas 858,3 Ha; Dikukuhkan tahun 1994; LTA/WWF/
4 BUKIT TINGGAI Luas 41,27 hektar; Dikukuhkan tahun 2011; Dishutbun Kab. Kerinci-
BAPPEDA-ICDP
5 Bukit Sembahyang dan Padun
Gelanggang
Luas 39,04 hektar; Dikukuhkan tahun 2011; Dishutbun Kab. Kerinci-
BAPPEDA-ICDP
6 Tigo Luhah Kemantan Luas 426 hektar; Dikukuhkan tahun 2013; LTA/WWF
7 Tigo Luhah Permenti Yang Berenam Luas 152 hektar; Dikukuhkan tahun 2013; LTA/WWF
8 Bukit Sigi, Ds. Tanjung Genting, Kec.
Gn. Kerinci
Perda RTRW Kab. Kerinci No. 24 tahun 2012
9 Bukit Teluh, Kec. Batang Merangin Perda RTRW Kab. Kerinci No. 24 tahun 2012
10 Bukit Gedang, Pendung Hilir, Kec. Air
Hangat & Pungut Hilir, Ds. Pungut Hilir,
Kec, Air Hangat Timur
(Sedang diajukan untuk dikukuhkan)
Inisiatif Pengukuhan dan Penguatan Hutan Adat di
Kabupaten Kerinci: 1992-sekarang
Pengakuan Hutan Adat di Tingkat Desa
Produk hukum pendukung HA
No Hutan Adat Produk hukum pengukuhan Status Kawasan
1 Temedak Perdes Keluru No. 1 Tahun 1992
/ SK Bupati TK II Kerinci No. 176
tahun 1992
APL/luar kawasan hutan negara
2 Nenek Limo Hiang, Nenek Empat Betung
Kuning dan Muaro Air Duo Kecamatan
Stinjau Laut.
(1) Perdes Tiga Desa No.
1/Perdes/HAD/HT/BK/MAD/XI/19
93; (2)SK Bupati Kerinci No. 226
tahun 1993
APL/ Sebagian wilayah 374
hektar masuk wilayah hutan
produksi HP3M dalam bentuk
blok khusus (hutan adat)
3 Lekuk 50 Tumbi/LEMPUR SK Bupati Kerinci No. 96 tahun
1994
APL/luar kawasan hutan negara
4 BUKIT TINGGAI SK Bupati Kerinci No.
522.21/Kep. 437/2011
APL/luar kawasan hutan negara
5 Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang SK Bupati Kerinci No.
522.21/Kep. 435/2011
APL/luar kawasan hutan negara
6 Tigo Luhah Kemantan SK Bupati Kerinci No.
522.21/Kep. 373/ 2013
APL/luar kawasan hutan negara
7 Tigo Luhah Permenti Yang Berenam SK. Bupati Kerinci No.
522.21/Kep. 181/2013
APL/luar kawasan hutan negara
8 Bukit Sigi, Ds. Tanjung Genting, Kec. Gn.
Kerinci
Dalam Proses pengajuan Belum teridentifikasi
9 Bukit Teluh, Kec. Batang Merangin Dalam Proses pengajuan Belum teridentifikasi
10 Bukit Gedang, Pendung Hilir, Kec. Air
Hangat & Pungut Hilir, Ds. Pungut Hilir,
Kec, Air Hangat Timur
Dalam Proses pengajuan Belum teridentifikasi
Sekilas tentang HP3M
 HP3M adalah Hutan Produksi Pola
Partisipasi Masyarakat; memiliki
model yang sama seperti Hutan
Kemasyarakatan (Hkm)
Refleksi Empat Kasus Hutan Adat
Refleksi Empat Kasus Hutan Adat
Komponen
Pemetaan Sosial
Bukit Sembahyang Bukit Tinggai Kemantan Pungut Mudik
Luas hutan adat
(SK)
41, 27 39,04 (zona
merah)
426 152
Luas hutan adat
versi masyarakat
sama 160 hektar (zona
merah, kuning,
hijau)
> 426 >152
Asal Usul MHA Tiga Suku yang
berasal dari Koto
Majidin & Tigo Luhah
Siulak Gedang: Rio
Bayang, Patih,
Manti Agung
Dipegang oleh 5
Pemangku yang
mengarah ke
Depati Duo
Niniek Rawang:
Sukaramih
Hitam, Sukarami
Koadrat,
Sukaramih
Napuro, Patih,
dan Rio Bungsu
Tigo Luhah
Kemantan di
Enam Desa :
1. Luhah
Depati
Mudo
2. Luhah Rajo
Mudo
3. Sko Bajo
Tigo Luhah di
Desa Pungut
Mudik:
1. Rio  Dari
Sungai
Medang
2. Patih  dari
Kemantan
3. Manti Agung
 dari Koto
Majidin
Lembaga
Pengelola Hutan
Adat
Lembaga adat +
Pemdes
Unsur 4 Jenis: (1)
Ninik Mamak; (2)
Pemdes Dua
Desa Sungai
Deras; (3) Alim
Ulama; (4)
Pemuda
Kelompok
Pengelola
Hutan Adat Tigo
Luhah
Kemantan
Kelompok
Pengelola Hutan
Adat Tigo Luhah
Permenti Yang
Berenam
Dari Peraturan Adat ke Peraturan
Desa
Sengketa/Kasus
Pendokumentasian
Peraturan Adat
Pengesahan
Aturan Adat ke
dalam Peraturan
Desa/Peraturan
Hutan Hak Adat
Bagaimana aturan adat dijalankan guna
pengelolaan hutan adat?
Sengketa/Kasus
Rapat
Kelembagaan Adat
Keputusan Adat
Sanksi Adat
Sengketa/Kasus
Rapat Kelembagaan
Adat
Keputusan Adat
Pelaku tidak dapat
disanksi secara adat
Tuntutan Pidana
terhadap Pelaku
Tidak ada sanksi
yang
diberikan/pelaku
kabur
Peraturan Adat dalam Pengelolaan
Kehidupan MHA (1)
DESAAIR TERJUN, KECAMATAN SIULAK DESA SUNGAI DERAS, KECAMATAN AIR HANGAT
TIMUR
BENTUK ATURAN ADAT LINGKUP ATURAN
ADAT
BENTUK ATURAN ADAT LINGKUP ATURAN
ADAT
Memiliki Peraturan Lembaga
Kerapatan Adat Desa Air
Terjun, Kecamatan Siulak
Kabupaten Kerinci yang
disahkan tahun 2008.
Fokus Aturan: pengelolaan
areal Hutan Adat Bukit
Sembahyang dan Padun
Gelanggang
Memiliki Ketentuan Hukum
Adat Dua Desa Sungai Deras
yang disahkan tahun 2014
Fokus aturan mencakup:
pengelolaan kawasan hutan
dan ladang berupa Siar
Bakar yang menimbulkan
kebakaran hutan/ladang,
Pernikahan, Pergaulan
Muda Mudi, Ritual Adat
Pengangkatan Petinggi Adat
Kenduri Sko, Pasal
Pembunuhan, Pasal
menghilangkan nyawa
orang lain tanpa disengaja,
Membuat cacat orang lain,
pelanggaran lalu lintas,
Dago-dagi (provokasi
membuat kericuhan),
Peraturan bidang
keamanan, Bidang
Keagamaan, Pengrusakan
sarana dan prasarana
umum, aturan membangun
rumah, dan aturan
mengangkat anak.
Hutan adat kab.kerinci 2015
Peraturan Adat dalam Pengelolaan
Kehidupan MHA (2)
ENAM DESA KEMANTAN DESA PUNGUT MUDIK, KECAMATAN AIR
HANGAT TIMUR
BENTUK ATURAN ADAT LINGKUP ATURAN
ADAT
BENTUK ATURAN ADAT LINGKUP ATURAN
ADAT
Membentuk Zonasi
Pengelolaan Hutan Adat:
-Zona Merah
-- Zona Kuning
-- Zona Hijau
Pengelolaan Hutan Adat Belum teridentifikasi
Aktor di dalam Masyarakat Adat
Tigo
Luhah/Pem
angku Adat
PEMDES
ANAK BETINO
KPHA
KELOMPOK
HP3M
NINIK MAMAK
PEMUDA
DESA /
HULUBALANG
Orientasi Pengelolaan Wilayah Adat
Ekspansif ke
lahan HP3M &
Luar Kawasan
Desa
Psko Endah
Psko Tinggi
Ajun Arah
Dinamika Desa dan Struktur Adat: Kasus
Kemantan
Desa tua: Kemantan
Darat dan Kemantan
Kebalai
Pemekaran Desa
menjadi Enam Desa
Kemantan
Terbentuknya Struktur
Adat Baru Tigo Luhah
Kemantan Kebalai
pada tahun 2005
Keperluan Riset dan Kegiatan Selanjutnya
Hutan Adat Kegiatan yang telah
dilakukan oleh berbagai
pihak
Riset Tindak Lanjutnya
Bukit Tinggai, Desa Sungai Deras, Kecamatan Air
Hangat Timur
Pemetaan Partisipatif Hutan
Adat untuk luasan 160
hektar
Bukit Sembahyang Memperoleh skema kegiatan
ICDP
Menyusun Peta Tata Guna
Lahan untuk mengetahui
pengelolaan HA
Tigo Luhah Kemantan Penghitungan Karbon
skema Plan Vivo ;
Pengukuhan Desa Adat oleh
Kemendes;
Pemetaan Partisipatif
Wilayah Adat;
Tigo Luhah Permenti Yang Berenam Penghitungan Karbon
skema Plan Vivo
Nenek Limo Hiang, Nenek Empat Betung Kuning
dan Muaro Air Duo Kecamatan Stinjau Laut.
Identifikasi luasan HP3M
374 ha dalam kawasan
hutan adat sebagai blok
khusus
Identifikasi pengelolaan
kawasan hutan adat dalam
blok khusus
Forum Pengelola Hutan Adat Kab. kerinci Pembentukan Forum Tidak ada kegiatan rutin
selanjutnya, perlu
dihidupkan kembali dialog
intensif antarpengelola hutan
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot (15)

Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninKronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
People Power
Policy Brief Kebakaran Hutan dan Lahan
Policy Brief Kebakaran Hutan dan LahanPolicy Brief Kebakaran Hutan dan Lahan
Policy Brief Kebakaran Hutan dan Lahan
JARI Indonesia Borneo Barat
Kronologis 3
Kronologis 3Kronologis 3
Kronologis 3
People Power
Pernyataan sikap STR
Pernyataan sikap STRPernyataan sikap STR
Pernyataan sikap STR
People Power
REVITALISASI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI DESA LINGGA KABUPATEN KARO
REVITALISASI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI DESA LINGGA KABUPATEN KAROREVITALISASI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI DESA LINGGA KABUPATEN KARO
REVITALISASI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI DESA LINGGA KABUPATEN KARO
samerdanta sinulingga
Kronologis 1
Kronologis 1Kronologis 1
Kronologis 1
People Power
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di IndonesiaTantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
CIFOR-ICRAF
Kronologis 2
Kronologis 2Kronologis 2
Kronologis 2
People Power
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang AdilPolicy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
Yoel Hendrawan
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di MalukuGambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
CIFOR-ICRAF
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
CIFOR-ICRAF
Masyarakat Adat Di Tengah Kepungan Industri Ekstraktif
Masyarakat Adat Di Tengah Kepungan Industri EkstraktifMasyarakat Adat Di Tengah Kepungan Industri Ekstraktif
Masyarakat Adat Di Tengah Kepungan Industri Ekstraktif
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Hutan tanaman industri (hti)
Hutan tanaman industri (hti)Hutan tanaman industri (hti)
Hutan tanaman industri (hti)
Chairullah Revolusi
Bab l laporan kkn (kuliah kerja nyata)
Bab l laporan kkn (kuliah kerja nyata)Bab l laporan kkn (kuliah kerja nyata)
Bab l laporan kkn (kuliah kerja nyata)
Hidayat Gayo
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninKronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
People Power
Pernyataan sikap STR
Pernyataan sikap STRPernyataan sikap STR
Pernyataan sikap STR
People Power
REVITALISASI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI DESA LINGGA KABUPATEN KARO
REVITALISASI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI DESA LINGGA KABUPATEN KAROREVITALISASI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI DESA LINGGA KABUPATEN KARO
REVITALISASI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI DESA LINGGA KABUPATEN KARO
samerdanta sinulingga
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di IndonesiaTantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
CIFOR-ICRAF
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang AdilPolicy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
Yoel Hendrawan
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di MalukuGambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
CIFOR-ICRAF
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
CIFOR-ICRAF
Bab l laporan kkn (kuliah kerja nyata)
Bab l laporan kkn (kuliah kerja nyata)Bab l laporan kkn (kuliah kerja nyata)
Bab l laporan kkn (kuliah kerja nyata)
Hidayat Gayo

Similar to Hutan adat kab.kerinci 2015 (20)

Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
TV Desa
LAPORAN PERJALANAN DINAS 25 JULI 2019.docx
LAPORAN PERJALANAN DINAS 25 JULI 2019.docxLAPORAN PERJALANAN DINAS 25 JULI 2019.docx
LAPORAN PERJALANAN DINAS 25 JULI 2019.docx
tarunaalas
Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...
Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...
Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...
Muki Trenggono Wicaksono
21. hutan desa
21. hutan desa21. hutan desa
21. hutan desa
keuangandesa
SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...
SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...
SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...
Aji Sahdi Sutisna
Role model btn tesso nilo
Role model btn tesso niloRole model btn tesso nilo
Role model btn tesso nilo
RhomaDoni3
Peran Masyarakat Adat, KKBHL, Jkt 20-23 Okt 2013
Peran Masyarakat Adat, KKBHL, Jkt 20-23 Okt 2013Peran Masyarakat Adat, KKBHL, Jkt 20-23 Okt 2013
Peran Masyarakat Adat, KKBHL, Jkt 20-23 Okt 2013
Helmi .
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
01112015
Pencapaian PS di Kalbar dan Tantangan dan Dukungan Terhadap Pemegang Izin PS_...
Pencapaian PS di Kalbar dan Tantangan dan Dukungan Terhadap Pemegang Izin PS_...Pencapaian PS di Kalbar dan Tantangan dan Dukungan Terhadap Pemegang Izin PS_...
Pencapaian PS di Kalbar dan Tantangan dan Dukungan Terhadap Pemegang Izin PS_...
ArifahHidayati6
Paparan RPHD LPHD Campursari.pptx
Paparan RPHD LPHD Campursari.pptxPaparan RPHD LPHD Campursari.pptx
Paparan RPHD LPHD Campursari.pptx
WiyogaPamungkas1
Materi konsultasi publik hcvf KPH Nganjuk
Materi konsultasi publik hcvf KPH NganjukMateri konsultasi publik hcvf KPH Nganjuk
Materi konsultasi publik hcvf KPH Nganjuk
kphnganjuk
Pra Ujiang Tertutup
Pra Ujiang TertutupPra Ujiang Tertutup
Pra Ujiang Tertutup
Mukhrizal Effendi
Hutan Desa (KLHK)_Kemendagri 30032022-1.pdf
Hutan Desa (KLHK)_Kemendagri 30032022-1.pdfHutan Desa (KLHK)_Kemendagri 30032022-1.pdf
Hutan Desa (KLHK)_Kemendagri 30032022-1.pdf
muhammadlewi2
Kampung kuta dalam teropong antropologi kesehatan
Kampung kuta dalam teropong antropologi kesehatanKampung kuta dalam teropong antropologi kesehatan
Kampung kuta dalam teropong antropologi kesehatan
Bocah Buana
Implikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan KehutananImplikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan Kehutanan
CIFOR-ICRAF
PT. REKI_Tantangan dan Peluang Restorasi Ekosistem di Jambi.pdf
PT. REKI_Tantangan dan Peluang Restorasi Ekosistem  di Jambi.pdfPT. REKI_Tantangan dan Peluang Restorasi Ekosistem  di Jambi.pdf
PT. REKI_Tantangan dan Peluang Restorasi Ekosistem di Jambi.pdf
SubditSumberdayaPend
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Lampung & Desain Penelitian
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Lampung & Desain PenelitianGambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Lampung & Desain Penelitian
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Lampung & Desain Penelitian
CIFOR-ICRAF
PAPARAN kanit IK.pptx
PAPARAN kanit IK.pptxPAPARAN kanit IK.pptx
PAPARAN kanit IK.pptx
PJchanel
sosialisasi-permen-lhk-no-9-tahun-2021-tentang-pengelolaan-perhutanan-sosial_...
sosialisasi-permen-lhk-no-9-tahun-2021-tentang-pengelolaan-perhutanan-sosial_...sosialisasi-permen-lhk-no-9-tahun-2021-tentang-pengelolaan-perhutanan-sosial_...
sosialisasi-permen-lhk-no-9-tahun-2021-tentang-pengelolaan-perhutanan-sosial_...
ZfHartawan
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
TV Desa
LAPORAN PERJALANAN DINAS 25 JULI 2019.docx
LAPORAN PERJALANAN DINAS 25 JULI 2019.docxLAPORAN PERJALANAN DINAS 25 JULI 2019.docx
LAPORAN PERJALANAN DINAS 25 JULI 2019.docx
tarunaalas
Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...
Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...
Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehut...
Muki Trenggono Wicaksono
SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...
SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...
SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...
Aji Sahdi Sutisna
Role model btn tesso nilo
Role model btn tesso niloRole model btn tesso nilo
Role model btn tesso nilo
RhomaDoni3
Peran Masyarakat Adat, KKBHL, Jkt 20-23 Okt 2013
Peran Masyarakat Adat, KKBHL, Jkt 20-23 Okt 2013Peran Masyarakat Adat, KKBHL, Jkt 20-23 Okt 2013
Peran Masyarakat Adat, KKBHL, Jkt 20-23 Okt 2013
Helmi .
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
01112015
Pencapaian PS di Kalbar dan Tantangan dan Dukungan Terhadap Pemegang Izin PS_...
Pencapaian PS di Kalbar dan Tantangan dan Dukungan Terhadap Pemegang Izin PS_...Pencapaian PS di Kalbar dan Tantangan dan Dukungan Terhadap Pemegang Izin PS_...
Pencapaian PS di Kalbar dan Tantangan dan Dukungan Terhadap Pemegang Izin PS_...
ArifahHidayati6
Paparan RPHD LPHD Campursari.pptx
Paparan RPHD LPHD Campursari.pptxPaparan RPHD LPHD Campursari.pptx
Paparan RPHD LPHD Campursari.pptx
WiyogaPamungkas1
Materi konsultasi publik hcvf KPH Nganjuk
Materi konsultasi publik hcvf KPH NganjukMateri konsultasi publik hcvf KPH Nganjuk
Materi konsultasi publik hcvf KPH Nganjuk
kphnganjuk
Hutan Desa (KLHK)_Kemendagri 30032022-1.pdf
Hutan Desa (KLHK)_Kemendagri 30032022-1.pdfHutan Desa (KLHK)_Kemendagri 30032022-1.pdf
Hutan Desa (KLHK)_Kemendagri 30032022-1.pdf
muhammadlewi2
Kampung kuta dalam teropong antropologi kesehatan
Kampung kuta dalam teropong antropologi kesehatanKampung kuta dalam teropong antropologi kesehatan
Kampung kuta dalam teropong antropologi kesehatan
Bocah Buana
Implikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan KehutananImplikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan Kehutanan
CIFOR-ICRAF
PT. REKI_Tantangan dan Peluang Restorasi Ekosistem di Jambi.pdf
PT. REKI_Tantangan dan Peluang Restorasi Ekosistem  di Jambi.pdfPT. REKI_Tantangan dan Peluang Restorasi Ekosistem  di Jambi.pdf
PT. REKI_Tantangan dan Peluang Restorasi Ekosistem di Jambi.pdf
SubditSumberdayaPend
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Lampung & Desain Penelitian
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Lampung & Desain PenelitianGambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Lampung & Desain Penelitian
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Lampung & Desain Penelitian
CIFOR-ICRAF
PAPARAN kanit IK.pptx
PAPARAN kanit IK.pptxPAPARAN kanit IK.pptx
PAPARAN kanit IK.pptx
PJchanel
sosialisasi-permen-lhk-no-9-tahun-2021-tentang-pengelolaan-perhutanan-sosial_...
sosialisasi-permen-lhk-no-9-tahun-2021-tentang-pengelolaan-perhutanan-sosial_...sosialisasi-permen-lhk-no-9-tahun-2021-tentang-pengelolaan-perhutanan-sosial_...
sosialisasi-permen-lhk-no-9-tahun-2021-tentang-pengelolaan-perhutanan-sosial_...
ZfHartawan

More from Muki Trenggono Wicaksono (7)

Pemetaan sosial eyas-2 desember 2015
Pemetaan sosial eyas-2 desember 2015Pemetaan sosial eyas-2 desember 2015
Pemetaan sosial eyas-2 desember 2015
Muki Trenggono Wicaksono
Climate Change: Its danger for our production and why it escapes our prediction
Climate Change: Its danger for our production and why it escapes our predictionClimate Change: Its danger for our production and why it escapes our prediction
Climate Change: Its danger for our production and why it escapes our prediction
Muki Trenggono Wicaksono
Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...
Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...
Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...
Muki Trenggono Wicaksono
Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...
Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...
Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...
Muki Trenggono Wicaksono
Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...
Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...
Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...
Muki Trenggono Wicaksono
Acciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_Regionalism
Acciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_RegionalismAcciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_Regionalism
Acciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_Regionalism
Muki Trenggono Wicaksono
Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...
Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...
Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...
Muki Trenggono Wicaksono
Climate Change: Its danger for our production and why it escapes our prediction
Climate Change: Its danger for our production and why it escapes our predictionClimate Change: Its danger for our production and why it escapes our prediction
Climate Change: Its danger for our production and why it escapes our prediction
Muki Trenggono Wicaksono
Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...
Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...
Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...
Muki Trenggono Wicaksono
Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...
Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...
Diskusi tembakau antrop 2014_Pertembakauan_Syamsul Hadi_Seminar Week Anthropo...
Muki Trenggono Wicaksono
Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...
Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...
Serumpunism_Regionalism_Dave Lumenta_Seminar Week Anthropology FISIP UI_10 Se...
Muki Trenggono Wicaksono
Acciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_Regionalism
Acciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_RegionalismAcciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_Regionalism
Acciaioli et al asaa 2014 paper v5 jc_Regionalism
Muki Trenggono Wicaksono
Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...
Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...
Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...
Muki Trenggono Wicaksono

Recently uploaded (6)

Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdfSistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
CI kumparan
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
mohgalihrakasiwi2002
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
EnforceA Real Solution
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
gembeldarurat01
Identifikasi Delik Korupsi Identifikasi Delik Korupsi
Identifikasi Delik Korupsi Identifikasi Delik KorupsiIdentifikasi Delik Korupsi Identifikasi Delik Korupsi
Identifikasi Delik Korupsi Identifikasi Delik Korupsi
saintaslan1
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
mohgalihrakasiwi2002
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdfSistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
CI kumparan
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
mohgalihrakasiwi2002
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
EnforceA Real Solution
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
gembeldarurat01
Identifikasi Delik Korupsi Identifikasi Delik Korupsi
Identifikasi Delik Korupsi Identifikasi Delik KorupsiIdentifikasi Delik Korupsi Identifikasi Delik Korupsi
Identifikasi Delik Korupsi Identifikasi Delik Korupsi
saintaslan1
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
mohgalihrakasiwi2002

Hutan adat kab.kerinci 2015

  • 1. MENELAAH HUTAN ADAT :REFLEKSI PEMETAAN SOSIAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN KERINCI Muki T. Wicaksono Jati Padang, 28 Januari 2016
  • 2. Mengenal Hutan Adat di Kabupaten Kerinci Luas Kab. Kerinci: 420.000 ha 51,19% atau 215.000 ha adalah kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (15,5% dari total luas TNKS : 1.389.549 ha; Arizona, 2014) HP3M /KPHP Model 33.309 ha (941 hektar sisanya masuk ke dalam kawasan Kota Sungai Penuh) / 374 ha di antaranya merupakan kawasan Hutan Adat (RPJP KPHP Model, 2014) Kawasan Hutan Adat > 2.398,14 ha (Data Dishutbun Kab. Kerinci, 2011 1.820 ha
  • 3. Hutan Adat di Kabupaten Kerinci (2.398,14 ha) 23 858.3 858.53 41.27 39.04 426 152 Temedak Lekuk 50 Tumbi Nenek Limo Hiang Bukit Tinggai Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang Tigo Luhah Kemantan Tigo Luhah Permenti Yang Berenam
  • 4. Hutan Adat di Kabupaten Kerinci (2) No Hutan Adat Dikukuhkan tahun & didampingi oleh 1 Temedak Luas 23 Ha; Dikukuhkan tahun 1992; LTA/WWF 2 Nenek Limo Hiang, Nenek Empat Betung Kuning dan Muaro Air Duo Kecamatan Stinjau Laut. Luas 858,53 (SK: 858,95 hektar); Dikukuhkan tahun 1993; LTA/WWF 3 Lekuk 50 Tumbi/LEMPUR Luas 858,3 Ha; Dikukuhkan tahun 1994; LTA/WWF/ 4 BUKIT TINGGAI Luas 41,27 hektar; Dikukuhkan tahun 2011; Dishutbun Kab. Kerinci- BAPPEDA-ICDP 5 Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang Luas 39,04 hektar; Dikukuhkan tahun 2011; Dishutbun Kab. Kerinci- BAPPEDA-ICDP 6 Tigo Luhah Kemantan Luas 426 hektar; Dikukuhkan tahun 2013; LTA/WWF 7 Tigo Luhah Permenti Yang Berenam Luas 152 hektar; Dikukuhkan tahun 2013; LTA/WWF 8 Bukit Sigi, Ds. Tanjung Genting, Kec. Gn. Kerinci Perda RTRW Kab. Kerinci No. 24 tahun 2012 9 Bukit Teluh, Kec. Batang Merangin Perda RTRW Kab. Kerinci No. 24 tahun 2012 10 Bukit Gedang, Pendung Hilir, Kec. Air Hangat & Pungut Hilir, Ds. Pungut Hilir, Kec, Air Hangat Timur (Sedang diajukan untuk dikukuhkan)
  • 5. Inisiatif Pengukuhan dan Penguatan Hutan Adat di Kabupaten Kerinci: 1992-sekarang Pengakuan Hutan Adat di Tingkat Desa
  • 6. Produk hukum pendukung HA No Hutan Adat Produk hukum pengukuhan Status Kawasan 1 Temedak Perdes Keluru No. 1 Tahun 1992 / SK Bupati TK II Kerinci No. 176 tahun 1992 APL/luar kawasan hutan negara 2 Nenek Limo Hiang, Nenek Empat Betung Kuning dan Muaro Air Duo Kecamatan Stinjau Laut. (1) Perdes Tiga Desa No. 1/Perdes/HAD/HT/BK/MAD/XI/19 93; (2)SK Bupati Kerinci No. 226 tahun 1993 APL/ Sebagian wilayah 374 hektar masuk wilayah hutan produksi HP3M dalam bentuk blok khusus (hutan adat) 3 Lekuk 50 Tumbi/LEMPUR SK Bupati Kerinci No. 96 tahun 1994 APL/luar kawasan hutan negara 4 BUKIT TINGGAI SK Bupati Kerinci No. 522.21/Kep. 437/2011 APL/luar kawasan hutan negara 5 Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang SK Bupati Kerinci No. 522.21/Kep. 435/2011 APL/luar kawasan hutan negara 6 Tigo Luhah Kemantan SK Bupati Kerinci No. 522.21/Kep. 373/ 2013 APL/luar kawasan hutan negara 7 Tigo Luhah Permenti Yang Berenam SK. Bupati Kerinci No. 522.21/Kep. 181/2013 APL/luar kawasan hutan negara 8 Bukit Sigi, Ds. Tanjung Genting, Kec. Gn. Kerinci Dalam Proses pengajuan Belum teridentifikasi 9 Bukit Teluh, Kec. Batang Merangin Dalam Proses pengajuan Belum teridentifikasi 10 Bukit Gedang, Pendung Hilir, Kec. Air Hangat & Pungut Hilir, Ds. Pungut Hilir, Kec, Air Hangat Timur Dalam Proses pengajuan Belum teridentifikasi
  • 7. Sekilas tentang HP3M HP3M adalah Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat; memiliki model yang sama seperti Hutan Kemasyarakatan (Hkm)
  • 8. Refleksi Empat Kasus Hutan Adat
  • 9. Refleksi Empat Kasus Hutan Adat Komponen Pemetaan Sosial Bukit Sembahyang Bukit Tinggai Kemantan Pungut Mudik Luas hutan adat (SK) 41, 27 39,04 (zona merah) 426 152 Luas hutan adat versi masyarakat sama 160 hektar (zona merah, kuning, hijau) > 426 >152 Asal Usul MHA Tiga Suku yang berasal dari Koto Majidin & Tigo Luhah Siulak Gedang: Rio Bayang, Patih, Manti Agung Dipegang oleh 5 Pemangku yang mengarah ke Depati Duo Niniek Rawang: Sukaramih Hitam, Sukarami Koadrat, Sukaramih Napuro, Patih, dan Rio Bungsu Tigo Luhah Kemantan di Enam Desa : 1. Luhah Depati Mudo 2. Luhah Rajo Mudo 3. Sko Bajo Tigo Luhah di Desa Pungut Mudik: 1. Rio Dari Sungai Medang 2. Patih dari Kemantan 3. Manti Agung dari Koto Majidin Lembaga Pengelola Hutan Adat Lembaga adat + Pemdes Unsur 4 Jenis: (1) Ninik Mamak; (2) Pemdes Dua Desa Sungai Deras; (3) Alim Ulama; (4) Pemuda Kelompok Pengelola Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan Kelompok Pengelola Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam
  • 10. Dari Peraturan Adat ke Peraturan Desa Sengketa/Kasus Pendokumentasian Peraturan Adat Pengesahan Aturan Adat ke dalam Peraturan Desa/Peraturan Hutan Hak Adat
  • 11. Bagaimana aturan adat dijalankan guna pengelolaan hutan adat? Sengketa/Kasus Rapat Kelembagaan Adat Keputusan Adat Sanksi Adat Sengketa/Kasus Rapat Kelembagaan Adat Keputusan Adat Pelaku tidak dapat disanksi secara adat Tuntutan Pidana terhadap Pelaku Tidak ada sanksi yang diberikan/pelaku kabur
  • 12. Peraturan Adat dalam Pengelolaan Kehidupan MHA (1) DESAAIR TERJUN, KECAMATAN SIULAK DESA SUNGAI DERAS, KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR BENTUK ATURAN ADAT LINGKUP ATURAN ADAT BENTUK ATURAN ADAT LINGKUP ATURAN ADAT Memiliki Peraturan Lembaga Kerapatan Adat Desa Air Terjun, Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci yang disahkan tahun 2008. Fokus Aturan: pengelolaan areal Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang Memiliki Ketentuan Hukum Adat Dua Desa Sungai Deras yang disahkan tahun 2014 Fokus aturan mencakup: pengelolaan kawasan hutan dan ladang berupa Siar Bakar yang menimbulkan kebakaran hutan/ladang, Pernikahan, Pergaulan Muda Mudi, Ritual Adat Pengangkatan Petinggi Adat Kenduri Sko, Pasal Pembunuhan, Pasal menghilangkan nyawa orang lain tanpa disengaja, Membuat cacat orang lain, pelanggaran lalu lintas, Dago-dagi (provokasi membuat kericuhan), Peraturan bidang keamanan, Bidang Keagamaan, Pengrusakan sarana dan prasarana umum, aturan membangun rumah, dan aturan mengangkat anak.
  • 14. Peraturan Adat dalam Pengelolaan Kehidupan MHA (2) ENAM DESA KEMANTAN DESA PUNGUT MUDIK, KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR BENTUK ATURAN ADAT LINGKUP ATURAN ADAT BENTUK ATURAN ADAT LINGKUP ATURAN ADAT Membentuk Zonasi Pengelolaan Hutan Adat: -Zona Merah -- Zona Kuning -- Zona Hijau Pengelolaan Hutan Adat Belum teridentifikasi
  • 15. Aktor di dalam Masyarakat Adat Tigo Luhah/Pem angku Adat PEMDES ANAK BETINO KPHA KELOMPOK HP3M NINIK MAMAK PEMUDA DESA / HULUBALANG
  • 16. Orientasi Pengelolaan Wilayah Adat Ekspansif ke lahan HP3M & Luar Kawasan Desa Psko Endah Psko Tinggi Ajun Arah
  • 17. Dinamika Desa dan Struktur Adat: Kasus Kemantan Desa tua: Kemantan Darat dan Kemantan Kebalai Pemekaran Desa menjadi Enam Desa Kemantan Terbentuknya Struktur Adat Baru Tigo Luhah Kemantan Kebalai pada tahun 2005
  • 18. Keperluan Riset dan Kegiatan Selanjutnya Hutan Adat Kegiatan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak Riset Tindak Lanjutnya Bukit Tinggai, Desa Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur Pemetaan Partisipatif Hutan Adat untuk luasan 160 hektar Bukit Sembahyang Memperoleh skema kegiatan ICDP Menyusun Peta Tata Guna Lahan untuk mengetahui pengelolaan HA Tigo Luhah Kemantan Penghitungan Karbon skema Plan Vivo ; Pengukuhan Desa Adat oleh Kemendes; Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat; Tigo Luhah Permenti Yang Berenam Penghitungan Karbon skema Plan Vivo Nenek Limo Hiang, Nenek Empat Betung Kuning dan Muaro Air Duo Kecamatan Stinjau Laut. Identifikasi luasan HP3M 374 ha dalam kawasan hutan adat sebagai blok khusus Identifikasi pengelolaan kawasan hutan adat dalam blok khusus Forum Pengelola Hutan Adat Kab. kerinci Pembentukan Forum Tidak ada kegiatan rutin selanjutnya, perlu dihidupkan kembali dialog intensif antarpengelola hutan