Inovasi "Laura Joss" adalah pelaksanaan layanan perizinan berusaha secara bergerak di lapak-lapak kelurahan di Kota Madiun untuk memudahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan di enam kelurahan yang berbeda dengan tujuan memberikan informasi perizinan, konsultasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha serta memfasilitasi pembinaan dan pengawasan usaha.
TERM OF REFERENCE Pelatihan Sorong - Maret 2022.pdfvence gerrits
油
Dokumen ini merupakan Term of Reference (ToR) pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa di Provinsi Papua Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 2-5 Agustus 2022. Bimtek ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa khususnya bendahara terkait pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta dari 7 kabupaten di Pap
Paparan draft lap akhir pel kab cianjur 27 des 2018Kotjo Negoro
油
Dokumen tersebut merupakan draft laporan akhir kajian kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal di Kabupaten Cianjur. Laporan tersebut membahas tentang gambaran umum wilayah Kabupaten Cianjur, pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam kajian, serta rencana kerja dan sistematika pelaporan hasil kajian."
Dokumen ini berisi teguran tertulis dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta kepada Hotel Oakwood PIK karena tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik saat menerima tamu asing yang sedang melakukan karantina. Hotel akan diberi sanksi penghentian sementara kegiatan selama 3 hari jika terus melanggar protokol kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 201 Tahun 2021 mengenai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Tenaga Pendamping Profesional di Desa, mencakup tujuan sosialisasi, dasar hukum, tahapan penyusunan standar kompetensi, dan sistematika standar kompetensi yang diatur dalam keputusan tersebut."
Kegiatan evaluasi UP2K PKK di Desa Poncosari bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan, mendapatkan data terkini mengenai kemajuan, hambatan, dan masalah yang dihadapi pelaku usaha. Kegiatan ini melibatkan 11 poklak usaha kecil yang mendapat pinjaman modal awal dari ADD Desa Poncosari sebesar Rp2.000.000 untuk mengembangkan usaha dagang keliling, jualan bubur, sayur, jasa boga
Kebijakan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2017 di bidang pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan badan penyuluh menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur transportasi dan prasarana desa, pendidikan, kesehatan ibu dan anak, produktivitas pertanian, serta penyuluhan pertanian.
Kebijakan umum pemerintah dalam urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukmhenra saragih
油
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan umum pemerintah di bidang koperasi dan UKM. Terdapat pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dokumen ini juga menjelaskan landasan hukum di bidang perkoperasian dan UMKM serta perkembangan koperasi di Indonesia.
Dokumen tersebut merupakan laporan pendahuluan penyusunan arahan zonasi, perijinan, insentif, disinsentif, dan sanksi administratif untuk kawasan strategis provinsi Banten yang meliputi Kawasan Banten Lama di Kota Serang dan Kawasan Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten Lebak. Laporan tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan hasil yang diharapkan dari penyusunan kebijakan tersebut unt
Paparan MoU Padat Karya (Bandung 4 Okt 2023).pptxDanyepIdris
油
Dokumen tersebut membahas pelaksanaan kegiatan padat karya tahun 2023, meliputi dasar hukum, tujuan, jenis, tahapan pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan padat karya. Kegiatan padat karya bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sementara bagi penganggur dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Dokumen tersebut membahas panduan pelaksanaan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) 2022 yang bertujuan untuk memberdayakan dan melepaskan ketergantungan fakir miskin terhadap bantuan sosial melalui pemberian dukungan usaha."
Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan menetapkan nominasi penerima Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Atas tahun anggaran 2021 sebanyak 8.180 siswa dengan total dana Rp7,2 miliar. Penerima PIP kelas X akan menerima Rp500.000 dan kelas XI-XII Rp1 juta per siswa.
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada BKPM, sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang melanggar kewajiban pelaporan LKPM, serta tindakan administratif perizinan berusaha seperti pembatalan dan pencabutan perizinan berusaha.
Dokumen ini berisi teguran tertulis dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta kepada Hotel Oakwood PIK karena tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik saat menerima tamu asing yang sedang melakukan karantina. Hotel akan diberi sanksi penghentian sementara kegiatan selama 3 hari jika terus melanggar protokol kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 201 Tahun 2021 mengenai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Tenaga Pendamping Profesional di Desa, mencakup tujuan sosialisasi, dasar hukum, tahapan penyusunan standar kompetensi, dan sistematika standar kompetensi yang diatur dalam keputusan tersebut."
Kegiatan evaluasi UP2K PKK di Desa Poncosari bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan, mendapatkan data terkini mengenai kemajuan, hambatan, dan masalah yang dihadapi pelaku usaha. Kegiatan ini melibatkan 11 poklak usaha kecil yang mendapat pinjaman modal awal dari ADD Desa Poncosari sebesar Rp2.000.000 untuk mengembangkan usaha dagang keliling, jualan bubur, sayur, jasa boga
Kebijakan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2017 di bidang pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan badan penyuluh menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur transportasi dan prasarana desa, pendidikan, kesehatan ibu dan anak, produktivitas pertanian, serta penyuluhan pertanian.
Kebijakan umum pemerintah dalam urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukmhenra saragih
油
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan umum pemerintah di bidang koperasi dan UKM. Terdapat pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dokumen ini juga menjelaskan landasan hukum di bidang perkoperasian dan UMKM serta perkembangan koperasi di Indonesia.
Dokumen tersebut merupakan laporan pendahuluan penyusunan arahan zonasi, perijinan, insentif, disinsentif, dan sanksi administratif untuk kawasan strategis provinsi Banten yang meliputi Kawasan Banten Lama di Kota Serang dan Kawasan Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten Lebak. Laporan tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan hasil yang diharapkan dari penyusunan kebijakan tersebut unt
Paparan MoU Padat Karya (Bandung 4 Okt 2023).pptxDanyepIdris
油
Dokumen tersebut membahas pelaksanaan kegiatan padat karya tahun 2023, meliputi dasar hukum, tujuan, jenis, tahapan pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan padat karya. Kegiatan padat karya bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sementara bagi penganggur dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Dokumen tersebut membahas panduan pelaksanaan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) 2022 yang bertujuan untuk memberdayakan dan melepaskan ketergantungan fakir miskin terhadap bantuan sosial melalui pemberian dukungan usaha."
Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan menetapkan nominasi penerima Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Atas tahun anggaran 2021 sebanyak 8.180 siswa dengan total dana Rp7,2 miliar. Penerima PIP kelas X akan menerima Rp500.000 dan kelas XI-XII Rp1 juta per siswa.
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada BKPM, sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang melanggar kewajiban pelaporan LKPM, serta tindakan administratif perizinan berusaha seperti pembatalan dan pencabutan perizinan berusaha.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi sertifikasi halal di Indonesia, termasuk pengaturan kewajiban sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil serta jadwal pelaksanaannya untuk berbagai jenis produk."
Dokumen tersebut membahas tentang pelaporan Laporan Kinerja Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan I tahun 2023, termasuk tujuan sosialisasi, dasar hukum, prinsip penyampaian, dan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melaporkan."
KKPR digunakan sebagai acuan perolehan tanah dan perizinan berusaha. Dokumen ini memberikan pertimbangan teknis pertanahan untuk mendukung rencana kegiatan berusaha atau non-berusaha yang diajukan."
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi One Stop Service untuk sektor industri di Kota Madiun. Sosialisasi ini membahas tentang definisi industri, perizinan industri berdasarkan undang-undang terkait, dan penjelasan mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 sebagai klasifikasi resmi bidang usaha perusahaan di Indonesia.
PPT ini dipresentasikan dalam acara Seminar dan油Knowledge Sharing Kepustakawanan yang diselenggarakan oleh Forum Perpusdokinfo LPNK Ristek. Tanggal 28 November 2017
Danantara: Pesimis atau Optimis? Podcast Ikatan Alumni Lemhannas RI IKAL Lem...Dadang Solihin
油
Keberadaan Danantara: Pesimis atau Optimis?
Pendekatan terbaik adalah realistis dengan kecenderungan optimis.
Jika Danantara memiliki perencanaan yang matang, dukungan kebijakan yang kuat, dan mampu beradaptasi dengan tantangan yang ada, maka peluang keberhasilannya besar.
Namun, jika implementasinya tidak disertai dengan strategi mitigasi risiko yang baik, maka pesimisme terhadap dampaknya juga cukup beralasan.
Pada akhirnya, kunci suksesnya adalah bagaimana Danantara bisa dikelola secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga dampak positifnya lebih dominan dibandingkan risikonya.
Repositori Elib Perpustakaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)Murad Maulana
油
PPT ini dipresentasikan dalam acara Diseminasi repositori perpustakaan BAPETEN yang diselenggarakan oleh Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi
Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (P2STPIBN) pada tanggal 25 Februari 2025
Puji dan syukur selalu kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Kumpulan Cerpen dari para siswa-siswi SMA Negeri 2 Muara Badak para perlombaan Sumpah pemuda tahun 2024 dengan tema Semangat Persatuan dan Kebangkitan dan perlombaan hari Guru tahun 2024 dengan tema Guru yang menginspirasi, membangun masa depan ini dapat dicetak. Diharapkan karya ini menjadi motivasi tersendiri bagi peserta didik SMA Negeri 2 Muara Badak yang lain untuk ikut berkarya mengembangkan kreatifitas. Kumpulan Cerpen ini dapat dimanfaatkan untuk menunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) juga sebagai buku penunjang program Literasi Sekolah (LS) untuk itu, saya sebagai Kepala SMA Negeri 2 Muara Badak sangat mengapresiasi hadirnya buku ini.
4. PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Masih banyaknya pelaku UMK,
khususnya Lapak Kelurahan yang
belum berizin & belum paham
prosedur pengurusan izin usaha.
Adanya permintaan dari pelaku
usaha di lapak.
Pentingnya melakukan pembinaan
dan/atau pengawasan kegiatan
usaha.
DASAR HUKUM
PP No. 5 tahun 2021
PP No. 6 tahun 2021
Perwal tentang Pendelegasian
Wewenang
MAKSUD DAN TUJUAN
a) Sebagai inovasi kegiatan layanan
perizinan yang lebih mendekatkan
pelayanan kepada masyarakat.
b) Memberi informasi & konsultasi
perizinan OSS RBA bagi masyarakat.
c) Memberi kemudahan berusaha
dengan pengembangan layanan
perizinan di Lapak Kelurahan se Kota
Madiun.
d) Pembinaan dan/atau pengawasan
kegiatan usaha secara terpadu.
6. Pendaftaran yang diberikan kepada pelaku
usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatan, diberikan dalam
bentuk surat keputusan atau pemenuhan
persyaratan/komitmen.
TINJAUAN PUSTAKA
Perizinan Berusaha
7. ARAHAN BKPM
PP No. 6 Tahun 2021 Pasal 11 ayat 3 poin B
mengenai pelayanan bergerak
TUJUAN INOVASI LAURA JOSS
Melakukan pendampingan pelayanan
perizinan berusaha bagi masyarakat
Mengembangkan layanan sampai dengan
tingkat Kelurahan
Memberi kemudahan berusaha guna
meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota
Madiun
Mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha
yang berizin
Pembinaan/pengawasan kegiatan usaha
secara terpadu
Mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi dan berkelanjutan serta berkualitas
dengan mewujudkan layanan perizinan berusaha,
khususnya di Lapak Kelurahan se Kota Madiun
terjadwal setiap bulan untuk mendorong percepatan
pelaksanaan berusaha pada masyarakat pelaku usaha.
Mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada
pelaku usaha.
Untuk mencapai tujuan tsb, DPMPTSP Kota Madiun
membentuk Inovasi LAURA JOSS
8. ARAH KEBIJAKAN INOVASI LAURA JOSS
Pemberian fasilitas pendampingan, kemudahan &
mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha di
Lapak Kelurahan se Kota Madiun
Fokus pengembangan layanan bergerak
Pembinaan dan/atau pengawasan kegiatan usaha
secara terpadu
10. METODOLOGI INOVASI
PENDEKATAN
NORMATIF
Mengacu pada PP No. 6
Tahun 2021 Pasal 11
Ayat 3 Poin B tentang
Layanan Bergerak
PENDEKATAN
PARTISIPATIF
Kelurahan dan kelompok
pelaku usaha di kelurahan
ikut berpartisipasi dalam
mendukung kemudahan
berusaha
OPD teknis
PENDEKATAN
TEKNIS
Pelayanan perizinan
berbasis elektronik
Pembinaan dan/atau
pengawasan terpadu
11. ALUR INOVASI LAURA JOSS
Lokasi di
Lapak
Kelurahan se
Kota Madiun
DPMPTSP
menyiapkan
sasaran
(tempat dan
hari
pelaksanaan)
Lapak
Kelurahan
Komunikasi
dengan
Kelurahan,
Koordinator
UMK Lapak
dan OPD
Teknis
Pelaksanaan
kegiatan
pelayanan
perizinan dan
pembinaan
dan/atau
pengawasan
Pelaporan
Monev dan RTL
Tindak Lanjut
Pelaku usaha
menerima izin
usaha dan
penyusunan
BA hasil
pembinaan
dan/atau
pengawasan
12. ANALISIS KONDISI & ISU STRATEGIS
PELUANG
Animo tinggi
Kesempatan melakukan
pembinaan dan/atau
pengawasan
KEKUATAN
Perwal Pendelegasian Wewenang
dari Wali Kota Madiun Nomor 16
Tahun 2022
Duplikasi inovasi SIAP KAKA
ANCAMAN
Waktu pelayanan tergantung dari
akses internet
Hal teknis lainnya
KELEMAHAN
Sistem OSS bisa terjadi error
NIK yang bisa tidak terupdate pada
sistem OSS
Email & password pelaku usaha
Pencarian KBLI butuh waktu
Analisis SWOT :
14. Kota Madiun memiliki 3 Kecamatan dan 27
Kelurahan luas wilayah 33,23 km2. Jumlah
penduduk (2021) 196.917 Jiwa. Jumlah
penduduk terbanyak di Kecamatan Taman
84.514 jiwa.
16. No Waktu Lokasi Pelaksana
1. Minggu ke-2
Juli 2023
Lapak Kelurahan
Klegen
Kec. Kartoharjo
- DPMPTSP
- Dinas Kesehatan, PP dan KB
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Perdagangan
- Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Kepemudaan dan Olah Raga
- Dinas Pekerjaan Umum dan PR
2. Minggu ke-2
Agustus 2023
Lapak Kelurahan
Manisrejo
Kec. Taman
- DPMPTSP
- Dinas Kesehatan, PP dan KB
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Perdagangan
- Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Kepemudaan dan Olah Raga
- Dinas Pekerjaan Umum dan PR
3. Minggu ke-2
September 2023
Lapak Kelurahan
Nambangan Lor
Kec. Manguharjo
- DPMPTSP
- Dinas Kesehatan, PP dan KB
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Perdagangan
- Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Kepemudaan dan Olah Raga
- Dinas Pekerjaan Umum dan PR
17. No Waktu Lokasi Pelaksana
4. Minggu ke-2
Oktober 2023
Lapak Kelurahan
Kanigoro
Kec. Kartoharjo
- DPMPTSP
- Dinas Kesehatan, PP dan KB
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Perdagangan
- Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Kepemudaan dan Olah Raga
- Dinas Pekerjaan Umum dan PR
5. Minggu ke-2
November 2023
Lapak Kelurahan
Kejuron
Kec. Taman
- DPMPTSP
- Dinas Kesehatan, PP dan KB
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Perdagangan
- Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Kepemudaan dan Olah Raga
- Dinas Pekerjaan Umum dan PR
6. Minggu ke-2
Desember 2023
Lapak Kelurahan
Manguharjo
Kec. Manguharjo
- DPMPTSP
- Dinas Kesehatan, PP dan KB
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Perdagangan
- Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Kepemudaan dan Olah Raga
- Dinas Pekerjaan Umum dan PR