More Related Content
Similar to 2 Transformasi PBD Satuan Pendidikan (1).pptx (20)
More from ssuserd0af09 (7)
Recently uploaded (20)
2 Transformasi PBD Satuan Pendidikan (1).pptx
- 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Perencanaan Berbasis Data Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan Jakarta, Maret 2022 Profil Pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan
- 2. Pendahuluan - Merdeka Belajar dan Perencanaan Berbasis Data (PBD) Memahami tujuan dari kebijakan Merdeka Belajar 1 2 Memahami tujuan PBD sebagai salah satu solusi dalam kebijakan MB 2 Dalam sesi ini diharapkan peserta dapat:
- 3. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI VISI PENDIDIKAN INDONESIA mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global 3
- 4. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Berdasarkan skor PISA, peringkat kompetensi membaca, matematika dan sains perlu ditingkatkan 4 Angka partisipasi di Indonesia terus meningkat, fokus ke depan adalah peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan
- 5. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 5 Kemendikbudristek telah meluncurkan berbagai kebijakan Merdeka Belajar di bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia Penggantian UN Kampus Merdeka Penyesuaian Kebijakan Dana BOS Program Organisasi Penggerak Guru Penggerak Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi Program Sekolah Penggerak SMK Pusat Keunggulan KIP Kuliah Merdeka Perluasan Program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kampus Merdeka Vokasi Sekolah Aman Berbelanja dengan SIPLah MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 MB 8 MB 9 MB 10 MB 11 MB 12 Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar Akselerasi dan Pendanaan Satuan Pendidikan Tahun 2022 Revitalisasi Bahasa Daerah Episode Merdeka Belajar berikutnya MB 13 MB 14 MB 15 MB 16 MB 17 MB XX
- 6. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Cita-cita kebijakan Merdeka Belajar adalah untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia 6 Pendidikan Berkualitas Memastikan peserta didik mengalami kemajuan belajar sehingga lebih kompeten dan berkarakter Fokus pada pengembangan kompetensi dasar dan karakter Bagi seluruh rakyat Indonesia memastikan bahwa kelompok- kelompok yang termarginalkan (sulit mendapat akses pendidikan) dibantu untuk mendapatkan akses pendidikan yg berkualitas Intervensi asimetris berfokus pada penguatan kelompok termarjinalkan
- 7. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 7 Merdeka Belajar bertujuan untuk mentransformasi layanan pendidikan yang berdampak pada kualitas hasil belajar dan pemerataannya Belajar sebagai kewajiban/tugas Belajar menjadi pengalaman yang menyenangkan Sebelum Menjadi Pemangku kepentingan bekerja dengan sistem sendiri Kerjasama antar pemangku kepentingan Program dan ekosistem didorong oleh pemerintah Pemangku kepentingan sebagai agen perubahan Guru sebagai penyampai informasi atau pengetahuan Guru sebagai fasilitator yang menginspirasi dalam kegiatan belajar Pendekatan homogen, satu ukuran untuk semua Pendekatan berpusat pada siswa, berbasis kebutuhan individu Kegiatan pembelajaran belum optimal memanfaatkan teknologi Pembelajaran memanfaatkan teknologi
- 8. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 8 Pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai salah satunya melalui perbaikan pembelanjaan anggaran yang efektif dan akuntabel
- 9. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 9 Perbaikan pembelanjaan anggaran yang efektif dan akuntabel dicapai melalui perencanaan berbasis data berdasarkan Profil Pendidikan Tantangan proses perencanaan saat ini x Data atau laporan tidak valid dan beragam Analisis tidak sampai ke akar masalah Perencanaan kegiatan tidak berdampak pada peningkatan mutu Dampak kegiatan tidak dievaluasi Kondisi Saat Ini Hasil belajar dibawah rata - rata dan kesenjangan antar kelompok dan wilayah Kondisi yang diharapkan Peningkatan hasil belajar baik kompetensi kognitif maupun non kognitif Proses perencanaan ke depanxxxxxxxxxxxx Perencanaan berdasarkan profil pendidikan sebagai sumber utama yang valid Analisis masalah dan akar masalah menggunakan pendekatan ilmiah Kegiatan dan pengadaan merupakan solusi dari akar masalah Dampak pelaksanaan kegiatan dimonitor dan dievaluasi
- 10. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 10 Perbaikan pembelanjaan anggaran yang efektif dan akuntabel dicapai melalui perencanaan berbasis data berdasarkan Profil Pendidikan Instrumen evaluasi layanan Evaluasi Eksternal Akreditasi Evaluasi kinerja sekolah Evaluasi kinerja Pemda Rencana peningkatan mutu pendidikan Evaluasi Internal Refleksi diri satuan pendidikan dan Pemda Pelaksanaan peningkatan mutu Profil Pendidikan Perbaikan berkesinambungan
- 11. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Konsep Perencanaan Berbasis Data Memahami konsep Perencanaan Berbasis Data 1 11 Memahami posisi Perencanaan Berbasis Data dalam siklus perencanaan 2 Dalam sesi ini diharapkan peserta dapat:
- 12. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 12 Perencanaan kegiatan pendidikan diatur dalam PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan pada bagian Standar Pengelolaan Bagian Kedelapan Standar Pengelolaan Pasal 27 1.Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan agar penyelenggaraan Pendidikan efisien dan efektif. 2.Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini dan Jenjang Pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas Pasal 28 3.Perencanaan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertujuan untuk peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri Satuan Pendidikan. 4.Perencanaan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka menengah.
- 13. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 13 Kurang memahami indikator pendidikan Kurang kompeten menganalisis permasalahan pendidikan Solusi perbaikan bersifat parsial Lemahnya kemampuan dalam melakukan supervisi Kegiatan perencanaan bersifat formalitas Pergantian/rotasi pimpinan Data kurang valid dan belum dimutakhirkan Sumber data beragam dan tumpang tindih Keterbatasan akses pada sumber data dan informasi yang utuh Tergantung bantuan pemerintah pusat / transfer daerah Belum melibatkan pemangku kepentingan untuk akuntabilitas Kebijakan daerah belum selaras dengan kebijakan pusat Mengakomodir kepentingan yang belum tentu sesuai dengan target dan sasaran perencanaan Permasalahan perencanaan di pemerintah daerah meliputi Sumber Daya Manusia, data, anggaran dan kebijakan
- 14. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 14 Kurang memahami indikator pendidikan Kurang kompeten menganalisis permasalahan di sekolah Solusi perbaikan bersifat parsial Lemahnya kemampuan dalam melakukan supervisi Kegiatan perencanaan bersifat formalitas Pergantian / rotasi pimpinan Data tidak valid,belum dimutakhirkan Sumber data beragam Data disusun untuk kepentingan akreditasi atau bantuan Keterbatasan akses sumber informasi yang utuh Tergantung bantuan pemerintah Belum melibatkan pemangku kepentingan secara menyeluruh Kebijakan daerah belum selaras dengan kebijakan pusat, dan satuan pendidikan lebih mengutamakan kebijakan daerah Laporan dan dokumen yang harus disiapkan untuk syarat kepatuhan memakan tenaga dan waktu Permasalahan perencanaan di satuan pendidikan meliputi Sumber Daya Manusia, data, anggaran dan kebijakan
- 15. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 15 Perencanaan berbasis data adalah solusi bagi permasalahan perencanaan 1.Perencanaan Berbasis pada data yang valid 2.Diolah dan dianalisis dengan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 3.Melibatkan berbagai pihak dan membangun komitmen bersama PERUBAHAN PERILAKU 1.Kualitas SDM Sekolah dan daerah 2.Keterbatasan data yang lengkap dan akurat 3.Kesulitan melaksanakan kebijakan pusat di daerah dan sekolah PERMASALAHAN PERENCANAAN Keselarasan dengan kebijakan di pusat Profil Pendidikan sebagai single source of data SDM sekolah dilatih dan didampingi dalam melaksanakan perencanaan berbasis rapor pendidikan
- 16. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Perencanaan berbasis data meningkatkan kualitas perencanaan daerah melalui dukungan data profil pendidikan daerah, penggunaan pendekatan ilmiah dalam mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi peningkatan mutu. 16 Penerapan Perencanaan Berbasis Data terintegrasi dalam siklus perencanaan daerah Langkah 1 Analisis Profil Pendidikan daerah Langkah 3 Program Kerja RPJMD Perencanaan Jangka Menengah RKPD RKAD APBD Langkah 4 Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Langkah 5 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Kerja Daerah Langkah 2 Analisis Akar Masalah
- 17. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Perencanaan berbasis data meningkatkan kualitas perencanaan satuan pendidikan melalui dukungan data profil pendidikan, penggunaan pendekatan ilmiah dalam mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi peningkatan mutu. 17 Penerapan Perencanaan Berbasis Data terintegrasi dalam siklus perencanaan satuan pendidikan Langkah 1 Analisis Profil Pendidikan Langkah 3 Program Kerja RKJM Perencanaan Jangka Menengah RKT RKAS Langkah 4 Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Sekolah Langkah 5 Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Sekolah Langkah 2 Analisis Akar Masalah
- 18. Terima kasih 18
Editor's Notes
- #5: Setelah ini ditambahkan perbandingan SPM lama dengan yg baru