Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu dalam satu periode waktu tertentu, yang dihitung dengan tiga pendekatan yaitu produksi, pengeluaran, dan pendapatan. PDRB menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah.
Dokumen tersebut merangkum latar belakang, tujuan, dan metodologi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Temanggung tahun 2012-2017, mencakup wilayah cakupan 50 desa/kelurahan dan hubungannya dengan dokumen perencanaan lain di kabupaten tersebut."
Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya tahun 2011-2015 memberikan gambaran umum tentang pelayanan kesehatan di RSUD Majalaya selama lima tahun ke depan berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan pemerintah. Dokumen ini menjadi pedoman untuk merencanakan program dan kegiatan RSUD Majalaya agar sesuai dengan tujuan pemerintah daerah.
Renstra BNN 2015-2019 memberikan kerangka kerja untuk mewujudkan visi BNN menjadi lembaga yang profesional dalam menangani narkoba dengan menetapkan tujuan peningkatan kualitas penanggulangan narkoba dan sasaran strategis penguatan regulasi, pemberantasan peredaran gelap narkoba, serta peningkatan kualitas SDM.
Dokumen tersebut membahas tentang rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru untuk periode 2016-2021, mencakup latar belakang, tujuan, sasaran, indikator, dan strategi yang akan diambil untuk mencapai tujuan meningkatkan perekonomian daerah dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan."
Laporan ini membahas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2013. Tercatat ada 34 sasaran strategis untuk mewujudkan misi RPJMD yang diukur melalui 63 indikator kinerja. Capaian kinerja mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan sebagainya. Masih ada kendala seperti perencanaan program yang kurang akurat dan sumber daya yang belum memadai. Pemerintah akan meningkatkan perencana
Paparan draft lap akhir pel kab cianjur 27 des 2018Kotjo Negoro
油
Dokumen tersebut merupakan draft laporan akhir kajian kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal di Kabupaten Cianjur. Laporan tersebut membahas tentang gambaran umum wilayah Kabupaten Cianjur, pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam kajian, serta rencana kerja dan sistematika pelaporan hasil kajian."
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua Barat dilakukan untuk menilai pencapaian target prioritas nasional RPJMN 2010-2014 dan relevansi kebijakan dengan kondisi daerah, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik. Tim EKPD Provinsi Papua Barat terdiri dari delapan anggota dari Universitas Negeri Papua.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, pengertian, tujuan, dan metodologi penyusunan Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Cilincing.
2. Bab satu memberikan gambaran umum tentang Puskesmas sebagai organisasi kesehatan dan pentingnya penyusunan RSB untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Bab dua memaparkan profil Kecamatan Cilincing dan profil P
Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2013pandirambo900
油
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013 memberikan ringkasan kinerja keuangan dan pembangunan pada tahun tersebut. Kinerja keuangan mencapai target pendapatan dan belanja, sedangkan kinerja pembangunan meliputi berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat sesuai prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daer
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. Dinas ini memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan teknis di bidang KUMKM, memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi, dan melaksanakan perencanaan strategis berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan provinsi.
Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang menyediakan data statistik dasar untuk pemerintah dan masyarakat. BPS melakukan sensus penduduk setiap 10 tahun dan mengumpulkan data serta menerbitkan publikasi statistik nasional dan regional yang digunakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Situs web ini dikembangkan melalui kerja sama BPS, ANU, dan LDUI untuk
kebijakan inovasi dapat dilaksanakan sesuai dengan
prinsip : peningkatan efisiensi; perbaikan efektifitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak
ada konflik kepentingan; berorientasi pada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka;
memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk
kepentingan sendiri.
Laporan Kerja Praktek Badan Pusat Statistik (BPS) Kota MakassarDian Arisona
油
Bab 1 membahas latar belakang dan tujuan dari kerja praktek mahasiswa statistika di BPS Kota Makassar. Bab 2 memberikan gambaran umum tentang sejarah, visi misi, dan peran BPS."
[Ringkasan]
Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan akan dilaksanakan oleh BPTP Sumatera Selatan untuk mengukur kinerja pelaksanaan program, memberikan masukan perbaikan, dan melaporkan capaian kinerja. Kegiatan monev difokuskan pada monitoring dan evaluasi litkaji serta diseminasi, sedangkan pelaporan menyusun LAKIP berdasarkan capaian kinerja setiap kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan dari Januari hingga Desember 2018.
Presentasi musrenbang kota solok 25 maret 2014 Anton Setiadi
油
Dokumen tersebut membahas mengenai pembangunan ekonomi masyarakat melalui pertanian perkotaan (agribisnis) di Kota Solok, termasuk konsep, manfaat, proses rantai pasok, kinerja, dan potensi pertanian perkotaan beserta agrowisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013 memberikan ringkasan kinerja keuangan dan pembangunan pada tahun tersebut. Kinerja keuangan mencapai target pendapatan dan belanja, sedangkan kinerja pembangunan meliputi berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat sesuai prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daer
[Ringkasan]
Laporan menjelaskan kinerja BPTP Sumatera Selatan tahun 2018. BPTP berperan mengembangkan teknologi pertanian spesifik lokasi untuk mendukung pembangunan pertanian. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas serta mengukur pencapaian visi dan misi sesuai target.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merancang aktualisasi sistem manajemen inventarisasi alat-alat di poli umum Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan.
2. Terdapat 7 kegiatan utama yang dirancang meliputi koordinasi, pembuatan SOP, pendataan alat, pelaporan hasil pendataan.
3. Tujuan rancangan ini adalah meningkatkan pengelolaan inventaris alat di rumah sakit se
Rapat Koordinasi Nasional APIP Tahun 2016 membahas peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 yaitu 80% SPIP dan 85% APIP berada pada level 3 pada tahun 2019."
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua Barat dilakukan untuk menilai pencapaian target prioritas nasional RPJMN 2010-2014 dan relevansi kebijakan dengan kondisi daerah, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik. Tim EKPD Provinsi Papua Barat terdiri dari delapan anggota dari Universitas Negeri Papua.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, pengertian, tujuan, dan metodologi penyusunan Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Cilincing.
2. Bab satu memberikan gambaran umum tentang Puskesmas sebagai organisasi kesehatan dan pentingnya penyusunan RSB untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Bab dua memaparkan profil Kecamatan Cilincing dan profil P
Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2013pandirambo900
油
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013 memberikan ringkasan kinerja keuangan dan pembangunan pada tahun tersebut. Kinerja keuangan mencapai target pendapatan dan belanja, sedangkan kinerja pembangunan meliputi berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat sesuai prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daer
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. Dinas ini memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan teknis di bidang KUMKM, memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi, dan melaksanakan perencanaan strategis berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan provinsi.
Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang menyediakan data statistik dasar untuk pemerintah dan masyarakat. BPS melakukan sensus penduduk setiap 10 tahun dan mengumpulkan data serta menerbitkan publikasi statistik nasional dan regional yang digunakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Situs web ini dikembangkan melalui kerja sama BPS, ANU, dan LDUI untuk
kebijakan inovasi dapat dilaksanakan sesuai dengan
prinsip : peningkatan efisiensi; perbaikan efektifitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak
ada konflik kepentingan; berorientasi pada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka;
memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk
kepentingan sendiri.
Laporan Kerja Praktek Badan Pusat Statistik (BPS) Kota MakassarDian Arisona
油
Bab 1 membahas latar belakang dan tujuan dari kerja praktek mahasiswa statistika di BPS Kota Makassar. Bab 2 memberikan gambaran umum tentang sejarah, visi misi, dan peran BPS."
[Ringkasan]
Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan akan dilaksanakan oleh BPTP Sumatera Selatan untuk mengukur kinerja pelaksanaan program, memberikan masukan perbaikan, dan melaporkan capaian kinerja. Kegiatan monev difokuskan pada monitoring dan evaluasi litkaji serta diseminasi, sedangkan pelaporan menyusun LAKIP berdasarkan capaian kinerja setiap kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan dari Januari hingga Desember 2018.
Presentasi musrenbang kota solok 25 maret 2014 Anton Setiadi
油
Dokumen tersebut membahas mengenai pembangunan ekonomi masyarakat melalui pertanian perkotaan (agribisnis) di Kota Solok, termasuk konsep, manfaat, proses rantai pasok, kinerja, dan potensi pertanian perkotaan beserta agrowisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013 memberikan ringkasan kinerja keuangan dan pembangunan pada tahun tersebut. Kinerja keuangan mencapai target pendapatan dan belanja, sedangkan kinerja pembangunan meliputi berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat sesuai prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daer
[Ringkasan]
Laporan menjelaskan kinerja BPTP Sumatera Selatan tahun 2018. BPTP berperan mengembangkan teknologi pertanian spesifik lokasi untuk mendukung pembangunan pertanian. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas serta mengukur pencapaian visi dan misi sesuai target.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merancang aktualisasi sistem manajemen inventarisasi alat-alat di poli umum Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan.
2. Terdapat 7 kegiatan utama yang dirancang meliputi koordinasi, pembuatan SOP, pendataan alat, pelaporan hasil pendataan.
3. Tujuan rancangan ini adalah meningkatkan pengelolaan inventaris alat di rumah sakit se
Rapat Koordinasi Nasional APIP Tahun 2016 membahas peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 yaitu 80% SPIP dan 85% APIP berada pada level 3 pada tahun 2019."
1. Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di kementerian dan lembaga.
2. Dokumen tersebut menjelaskan pentingnya memasukkan indikator kinerja SPIP dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
3. Dokumen tersebut juga menjelaskan lima k
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
油
Pelatihan ini membahas tentang akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan administrator. Materi pelatihan meliputi konsep akuntabilitas, prinsip-prinsip akuntabilitas, dan bentuk-bentuk akuntabilitas. Tujuannya adalah agar peserta dapat memahami pentingnya akuntabilitas kinerja dan mampu membangun budaya akuntabilitas di organisasinya."
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja- (1)temanna #LABEDDU
油
Pelatihan ini membahas tentang akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan administrator. Materi pelatihan meliputi konsep akuntabilitas, prinsip-prinsip akuntabilitas, dan bentuk-bentuk akuntabilitas. Tujuannya adalah agar peserta dapat memahami pentingnya akuntabilitas kinerja dan mampu membangun budaya akuntabilitas di organisasinya."
Inspektorat jenderal kementerian perhubungan berkontribusi dalam mengoptimali...Dr. Zar Rdj
油
Implementasi anggaran yang berkualitas. Artinya berkualitas itu mestinya selalu menggunakan value for money.
Bagaimana ekonomisnya, bagaimana efisiensnya dan bagaimana efektifnya/
Lebih lanjut, Wamenkeu menekankan bahwa pelaksanaan anggaran sehingga keluaran dan dampak yang dituju dapat dicapai,
Tidak semata-mata hanya penyerapan anggaran. Jadi kita tidak terjebak pada istilah harus menghabiskan anggaran. Tapi bagaimana bisa mengoptimalkan anggaran agar betul-betul dilaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan sehingga betul-betul harapan output, outcome, ataupun sampai ke impact betul-bisa betul terwujud, tutup Wamenkeu. (b/rsa)
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo telah melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan internal, kelemahan, peluang, dan ancaman eksternal dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Beberapa kekuatan yang dimiliki antara lain sumber daya manusia yang kompeten dan regulasi yang mendukung, sedangkan peluangnya adalah pemanfaatan teknologi informasi.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1) Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau adalah rumah sakit khusus jiwa yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan umum untuk masyarakat Riau.
2) Laporan kinerja tahun 2015 bertujuan untuk mengukur kinerja dan melakukan perbaikan berkelanjutan.
3) Rumah sakit ini dipimpin oleh Direktur Utama dan membawahi dua direktorat s
Dokumen tersebut merupakan rencana kerja inspektorat kabupaten Banjar untuk memastikan terlaksananya pengawasan dan pengendalian internal secara efektif dan meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan melalui serangkaian program dan kegiatan seperti pengawasan berkala, penyusunan kebijakan dan prosedur, pelatihan tenaga pengawasan, serta penanganan pengaduan masyarakat.
Perjanjian kinerja tahun 2018 antara Inspektorat Kabupaten Banjar dan unit-unit terkait menetapkan target-target kinerja untuk mencapai manajemen pemerintahan yang efektif dan transparan meliputi peningkatan kapabilitas pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, serta profesionalisme aparatur.
Rencana Aksi Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2018 berfokus pada peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan internal, penataan sistem dan prosedur, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, serta penanganan pengaduan masyarakat. Beberapa target utama meliputi peningkatan frekuensi pengawasan internal, penyempurnaan kebijakan dan prosedur, pelatihan tenaga pemeriksa, serta intensifikasi penanganan pengaduan
Rencana Kerja tahun 2018 SKPD Inspektorat memfokuskan pada pengawasan internal secara berkala, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penanganan pengaduan masyarakat. Beberapa program utama adalah pelaksanaan pengawasan 225 kali, pelatihan 75% aparatur, serta penyelesaian 80% kasus pengaduan. Total pagu anggaran yang dialokasikan adalah Rp. 639,65 miliar.
Rencana Kerja Tahun 2017 SKPD Inspektorat membahas program dan kegiatan prioritas untuk peningkatan pengawasan internal, penataan sistem dan prosedur pengawasan, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur pengawasan. Target utama adalah terlaksananya pengawasan internal secara berkala, penyusunan dokumen sistem dan prosedur pengawasan, serta terdidik dan terlatihnya 30 orang sumber daya manusia.
Dokumen tersebut merupakan perjanjian kinerja tahun 2017 antara Inspektur Kabupaten Banjar beserta empat urban wilayah dengan Bupati Banjar. Perjanjian ini mencakup target-target kinerja untuk meningkatkan sistem pengawasan internal, penanganan pengaduan masyarakat, serta profesionalisme aparatur pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dokumen tersebut merupakan rencana strategi Inspektorat Kabupaten Banjar untuk periode 2016-2021. Rencana strategi ini disusun untuk menjadi pedoman kerja inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah. Dokumen ini juga menjelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Banjar.
Dokumen tersebut merupakan Kerangka Acuan Kerja Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2015. Dokumen ini membahas visi, misi, tujuan, dan strategi Inspektorat untuk memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Banjar melalui pengawasan yang profesional.
Dokumen tersebut merupakan indikator kinerja utama (IKU) dari Inspektorat Kabupaten Banjar. Terdapat tujuan untuk mewujudkan Inspektorat yang efektif dan bertanggung jawab serta menjadi solusi dalam pengelolaan pemerintahan yang baik. Ikunya meliputi persentase kepatuhan SKPD terhadap peraturan, persentase temuan yang ditindaklanjuti, dan persentase pengaduan masyarakat yang ditangani.
1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2OI5
proporsinal juna Og-aAifan Oaiar untuk pongambilan keputusan yang repat,
Thlngg.a mampu meningkatkan kinerja'inetansi pemerintatr OJUh ringi<a
memantapkan pnyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan pnma
yang mndapat nilai SAKIP >
SKPD yang menyajikan Laporan
keuangan sesuai SAp
erwujudnya peran Inspe@
dalam penanganan pengaduan masyirakat, ai,ti.i-pjtii o"n rnjrnpu menjadi
soluei.
yang ditindaklanjuti
Pfogram
Program Utama :
1. Pningketan sistem pongswasan Internar dan pengendarian peraksanaan Kebijakan KDh2. Mengintansifkan penanginan pongaduan Uasvaiaiai--
"
Program Pendukung :
3. Pelayanan Administrasi perkantoran
4. Pningkatan Sarana dan praearana Aoaratur
: :::i:gf::l l:lq:$:ls_:l
perapordn cafaian Kinerja dan Keuansan
9 ::lig!:tllf rofesionatdme reniga eemiikiian Jai n-paratur nensawasan
7. Penataan dan penyempurnaan xeb-ilatan si.t"r-oan iioS"dur pengawasan
Anggrren
Rp. 2.094.570.000,00
Rp. 69.300.000,00
Keterrngan
64,670/o
2,140/o
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
615.083.000,00
121.950.000,00
0.200.000,00
320.200.000.00
11.800.000,00
18,ggo
3,760/o
0,19Vo
9,89Vo
o,380/o
2015AH /(
Suharjo,MT
,:- 7
'ir)
.'rZs
,rffi
19650119 199003 1 006
o Sasaranffi Indlkator klnerja Target
1
(3) (4)
100 o/o
Prosenlesi temuan yang ditindaklanjuti 80o/o
80 o/o
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
TerlakBananya Pengaivassn yang efehif obyektif, profeslonal dan
proporsinal guna dijadikan dasar untuk pcngambllan keputusan yang
tpat, sohinga mampu mningketkan kinerJa instansl pcmsrintah
oaEm rangt mmantapkan penyelsnggaan kepomrintahan yang
baik dan prlma
Terlaksananya pengawasan Intemal 38 objek pemeriksaan
TeMujudnya peran Inspektorat sebegai Aplp yang efeKif, responsivo
dalsm ponanganan pengaduan masybrakat, airtieipatif Oan mdmp,
menjadi solusi.
Terlaksananya pnanganan pongaduan
masyarakat
Prcgrem
1 ::l,lg[1t:l.:istm
pengawa:an Inr.rnat dn pengendatian petaksanaan Kebijakan KDH
z. pengtnrensifKan penangenan pengEduan Masyarakat
Martapura, 2 Januari 2015
Drs.H.
/r*tQ
$lavah
I
NrP. 19650119,t09003 1 006
NtP. 19591
3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
No Sasaran strategls Indlhtor klnede Tarje!
(2 (3) (4)
I Torlaksananya PongawaBan yang efeKif obyektlf, profosional dan
proporsinal guna diJadlkan dasr untuk pengambllan koputusan yang
tpat, shingga mampu meningkatkan kinerja in8tansi pmerlntah
dalam rangka mcmantapkan penyslonggaraan kcpsmerintahan yang
balk dan Drlma
Terlaksananya pongawssan internal 38 objok pemerik8aan
Trwujudnya pran Inspktorat sebagai APIP yang efektif, responsive
dalam ponanganan pengaduan maayarakat, antisipatif dan mampu
menjadl solusi.
TerlakEananya pnanganan pengaduan
masyarakat
800/o kasus
Program
1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pngendalian Pelaksanaan Kebilakan KDH
2. PongintnsifrGn Pnanganan Pengaduan Masyarakat
Madapura, 2 Januari 2015
NtP. 19640827 198603'l 016
NtP. 19850119199003 1
4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
No Sasaran strategls lndlkator klne4! Target
(1) (2 (3) (4
1
Terlaksananya Pengawasan yang efekllf obyektif, profesional dan
proporsinal guna dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang
tepat, B6hingga mampu meningkatkan kinrja instansi pemorintah
dalam rangka memantapkan pnyelnggaraan kepemerintahan yang
baik dan prima
Torlaksananya pngawasan internal 38 objek pomeriksaan
Tenrvujudnya peran InspKorat sebagai APIP yang efeKif, responeive
dalam penanganan pengaduan ma3yarakat, antisipatif dan mampu
menjadi solusi.
Terlaksananya penanganan pongaduan
maSyaraKat
80% kasus
Program
1 . Poningkatan Sistem Pengawa8an lntemal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2. Ponglntonsifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
MartaDura, 2 Januarl 2015
Drs.H.Sirajuddin, M.Pd
NtP. 19600306 198603 1 022
Pihak Pertama :
Pembina Utama Muda
NrP. 19650119199003 I 006
5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2OI5
No iararen ltra0eglt lndlkator klnerla Target(1) ItI- (3) (4)
1
Torlaksananya Pengawasan yang efeKif obyek f, profosional dan
proporsinal guna diJadikan daser untuk pengambilan keputuean yang
tepet, sehingga mampu meningkatkan kinerja instansi pemerintdh -
dalam rangka memantapkan penyelenggaraan kepemerlntEhan yang
baik dan prima
Terlakaananya pengawaaan internal 38 objek pmerik8aan
Temujudnya peran InspKorat aebagal Aplp yang ofeKif, responsivo
dalam penanganan pngaduan masyarakai, airtisipatif dan mampu
mnjadi solusi.
Tcrlaksananya pnanganan kasus
pengaduan masyarakat
SQVo
Program
1. Peningkatan si8tom Pongarvasan Intmal dan pengendalian pelak8anaan Kebijakan KDH
2, Pongintensifln Penanganan pengaduan Masyaralat
Martapura, 2 Januarl 2015
Pihak Portama :
lrban Wilayah lV
Drs.H.M.Nuzuliman
NtP. 19600305 198603 1 021
t -4-
I Suh{o,MT
NIP. ,1
6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2OI5
{o Sararan ltrategl! Indlkator klnerla Terset
(3) (4)
1 Tertaksananya Pengawasan yang efeKlf obyektif, profe-to-it OEn-proporainal guna d{adlkan dasar untuk pngambllsn keputusan yang tepat,
8ehingg mampu menlngkatkan klnrja Inatanei pcmerintah dalam ringka
mmantapkan pnyelonggaraan kopmerintrahan yang baik dan pnma
Trlaksananya dukungan pongawasan 152 objek
pm6riksaan
Tgmelesainya tsmuan yang
dltlndaklaniutl
80Vo
Terlakrananya penlngkatan sdm
aparatur ganoawaSan
30 orang
Teraueunya dokumon glsdur
pngawasan
1 dokumen
2 Trwujudnya peran |nspe
penanganan pngaduan masyarakat, antisipalit dan mampu menJadl solusi.
Torlaksananya dukungan pnyelesaian
pngaduan masyarakal
80 o/o
Progrrm
1. Pningkatan_sistom Pengawasan lnternal dan pengendalian pelakEanaan Kebuakan KDH
2. Mngintensifl(an Penanganan pengaduan Maeyarakat
3. Penlngkatan Profesionallsmo Tenaga pemerikeaan dan Aparatur pengawaean
4. Penataan dan Penyempurnaan Kebijekan Sigtem dan proiedur pengiwaean
Marlapura, 02 JEnuari 2015
Plhak Pertama
Sekretarls lnrpeforat Kabupaten,
Kencana Watl, S.Hut, ME
Pemblna
NlP. r973r0r5 200003 2 003NlP, 19650fi9 {99003 I 006
7. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Prognm
1 Llllg_f?!:lSietem Pangawasan Inrsrnat dan pengendatian petaksanaan KebiJakan KDH
z. M6ngintnBifl(an penanganan pengaduan Masyarakat
Martpure, 02 Januari 2015
Plhak Prtame
Karubeg Program dan Keuangan
Inrpektorat l(abupaton,
,t
0,t7
No Indlkltor klnerJa Target
(3) (4)
1 I anaKsananya Fongawa8an yang efek$f obyekflf, profesionel dan
proporsinal guna dijedlkan da3ar untuk pongambllan kepuiusan yang
tepat, 8hlngga mampu menlngkatkan kinerJa Instansi pm6rintah dalam
rangka momantapkan penyelonggaraan kcpomerintahan yang baik dan
Drim
Torlaksananya administrasi dukungan
pngawasan
152 objek
pmeriksaan
z Tenrvujudnya peran tn
dalam penanganan pngaduan maaybrakat, airtislpatif Oan mdmpu
menjadl solusi.
Terlaksnanya administrasi dukungan
ponanganan pngaduan masyarakat
800k
p1oa
Qld Watl,S.Hut, ME
NrP. 19731015 200003 2 003
Penata
8. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
No Sasaran ltrateql! Indlkator klnerla Target
(2 (3) (4)
1 Terlaksananya Pengawasan yang feKlf obyektf, profesional oan
proporsinal guna diJadikan dasar untuk pongambilan keputusan yang
tepat, s6hingga mgmpu meningkatkan kinerJa instanei pemerintah
dalam rangka momantapkan pnyelenggaraan kepemerintahan yang
baik dan prima
Terlaksananya penyelesalan t6muan yang
dltindaklanjutl
Terlakaanannya ponyusunan dokumn si8dur
pengawa8an
8Oo/o
l dokumen
Progrrm
1. Peningkatan slstm Pongawasan Internal dan pengendallan pelakeanaan Kebilakan KoH
2. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sigtem din prosedur pengawaaan
Martapura. 02 Jenuari 2015
Plhak Portama
Karubag Evfuael dan pelaporan
Inrpekrffat Kebupeten,
I -/
l '/ll| "vMln'dm Naql,9T,|US
Penata
NtP. 19800523 2003,t21 005
#rfffi
(
4
Watl, S.Hut, ME
NtP. t97310t5 200003 2 003
9. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2OI5
Prcgram
Peningkatan Profesionalieme Tnaga p6m6riksaan dan Aparalur p6ngawasan
Martapura, 02 Januari 2015
Pihsk Psrtama
Kasubag Umum dan Kepegawalan
Inrpektorat Kabupaten,
Ir
l,-tl/t4
JuhrJnsyafi,ssT
Penata
NlP. 19600614 199203 I 003
No iasaran strategl! Indlkator klnerja Target
(1) (? (3) (4
1 Torlaksananye Pengawaaan yang etettit oOyeRtt, profeglon,at oan
proporlinel guna dladlkan dasr untuk pngambilan koputusan yang
tepat, aehlngga mampu monlngkatkan kinerja Insiansi pomerlntdn Aibm
rengka mmantepkan penyetenggaraan kepmrintahin yang baik dan
pnma
T6rlaksananya admlnBltrasi dukungan
peningkatan sdm aparalur pengawasan
30 orang
ffi
NlP, 19731015 200003 2 003