More Related Content
What's hot (20)
Similar to Netralitas ASN dalam pemiluuuuuuuuuuuuuuuuu 2024.pdf (20)
Recently uploaded (6)
Netralitas ASN dalam pemiluuuuuuuuuuuuuuuuu 2024.pdf
- 1. Netralitas ASN dalam Pemilu 2024 Dr. Ngesti D. Prasetyo, S.H., M.Hum. Satuan Reformasi Birokrasi Universitas Brawijaya
- 2. LATAR | BELAKANG Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945: Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 43 ayat (1) UU 39/1999 tentang HAM: Setiap Warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. DASAR | HUKUM DASAR HUKUM Undang Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022 Nomor: 800-5474 Tahun 2022 Nomor: 246 Tahun 2022 Nomor: 30 Tahun 2022 Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan
- 4. PENGERTIAN Penjelasan Pasal 149 ayat (2) UU 7/2017: ASN adalah PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. Penjelasan Pasal 2 huruf f UU 5/2014: Netralitas ASN adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
- 5. PENGATURAN|ASN Pasal 2 huruf f UU 5/2014: Salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah Netralitas. Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014: PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014: berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015, PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota PNS yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dijatuhi sanksi hukuman disiplin. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 6. PENGATURAN|ASN Pasal 93 huruf f UU 7/2017: Bawaslu bertugas mengawasi netralitas ASN, netralitas TNI, netralitas POLRI. Pasal 280 ayat (2) huruf f dan ayat (3) UU 7/2017: 2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan ASN. 3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksna dan Tim Kampanye Pemilu. Pasal 283 UU 7/2017: 1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta ASN lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 7. PENGATURAN|ASN Pasal 547 UU 7/2017: Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Pasal 494 huruf f UU 7/2017: Setiap ASN, anggota TNI dan POLRI, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota BPD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sanksi Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 8. BENTUK | NETRALITAS BENTUK PELANGGARAN NETRALITAS ASN PELANGGARAN NETRALITAS ASN PELANGGARAN KODE ETIK PELANGGARAN DISIPLIN Sumber: Keputusan Bersama Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, Ketua Bawaslu Tahun 2022
- 9. BENTUK | NETRALITAS BENTUK DAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK NETRALITAS ASN BENTUK PELANGGARAN SANKSI Memasang Spanduk/Baliho/Alat Peraga Lainnya terkait Bakal Calon Peserta Pemilu Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/Online Bakal Calon Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka Menghadiri Deklarasi/Kampanye Pasangan Bakal Calon dan Memberi Tindakan/Dukungan Secara Aktif Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka Membuat Posting, Comment, Share, Like, bergabung/follow dalam group/akun pemenangan Bakal Calon Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka Memposting pada Media Sosial/Media Lainnya yang dapat diakses public, foto Bersama dengan Bakal Calon, Tim Sukses, Alat Peraga terakait partai politik/Bakal Calon Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka Ikut dalam Kegiatan Kampanye/Sosialisasi/Pengenalan Bakal Calon Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka Mengikuti Deklarasi/Kampanye bagi Suami/Istri Calon dengan tidak dalam status Cuti di luar tanggungan Negara (CLTN) Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka Sumber: Keputusan Bersama Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, Ketua Bawaslu Tahun 2022
- 10. BENTUK | NETRALITAS BENTUK DAN SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN NETRALITAS ASN BENTUK PELANGGARAN SANKSI Memasang Spanduk/Baliho/Alat Peraga Lainnya terkait Calon Peserta Pemilu dan Pemilihan Hukuman Disiplin Berat Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/Online Calon Hukuman Disiplin Berat Melakukan Pedekatan kepada: Partai Politik sebagai Bakal Calon, Masyarakat (bagi independent) sebagai Bakal Calon dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan Negara (CLTN) Hukuman Disiplin Sedang Menghadiri Deklarasi /Kampanye Pasangan Calon dan Memberikan Tindakan/Dukungan Keberpihakan Hukuman Disiplin Berat Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Membuat Poting, Comment, Share, Like, Bergabung/Follow dalam Group/Akun Pemenangan/Calon Hukuman Disiplin Berat Memposting pada Media Sosial/Media lain yang dapat diakses public, foto Bersama dengan: Calon, Tim Sukses, Alat Peraga terkait Parpol/Calon Hukuman Disiplin Berat Mengadakan Kegiatan yang Mengarah kepada Keberpihakan terhadap Partai Politik atau Calon atau Pasangan Calon yang menjadi Peserta Pemilu atau Pemilihan sebelume, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi: pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan kerja, anggota dan masyarakat Hukuman Disiplin Berat
- 11. BENTUK | NETRALITAS BENTUK DAN SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN NETRALITAS ASN BENTUK PELANGGARAN SANKSI Menjadi Tim Ahli/Tim Pemenangan/Konsultan atau Sebutan Lainnya bagi Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon yang menjadi Peserta Pemilu atau Pemilihan sebelume penetapan peserta Pemilu atau Pemilihan Hukuman Disiplin Sedang Menjadi Tim Ahli/Tim Pemenangan/Konsultan atau Sebutan Lainnya bagi Partai Politik atau Calon atau Pasangan Calon bagi peserta Pemilu dan Pemilihan setelah penetapan Peserta Hukuman Disiplin Berat Memberikan Dukungan kepada Bakal Calon Perseorangan dengan memberikan surat dukungan atau mengumpulkan fotokopi KTP atau Surat Keterangan Penduduk Hukuman Disiplin Berat Membuat Keputusan/Tindakan yang Dapat mengungtungkan/Merugikan Partai Politik atau Calon atau Pasangan Calon pada masa sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye Hukuman Disiplin Berat Bentuk Pelanggaran atau Dugaan Pelanggaran yang tidak termasuk dalam matriks bentuk pelanggaran diuraikan di atas Dibahas dan Diputus oleh Satgas, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sumber: Keputusan Bersama Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, Ketua Bawaslu Tahun 2022
- 12. FAKTA | NETRALITAS Sanksi Moral - Pernyataan Tertutup Sanksi Moral - Pernyataan Terbuka Hukuman Disiplin Ringan Hukuman Disiplin Sedang Hukuman Disiplin Berat Data Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Netralitas ASN Data Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Netralitas ASN Sumber: Data KASN, Tahun 2022
- 13. FAKTA | NETRALITAS Sumber: Data KASN, Tahun 2022 0 100 200 300 400 500 600 700 >51 Tahun 41 s/d 50 Tahun 31 s/d 40 Tahun <30 Tahun Tidak Diketahui Data Range Usia Pelanggaran Netralitas ASN Data Range Usia Pelanggaran Netralitas ASN
- 14. FAKTA | NETRALITAS Sumber: Data KASN, Tahun 2022 Top 5 Jabatan ASN yang Melanggar Netralitas ASN Pengawas Fungsional Administrator Jabatan Pimpinan Pelaksana
- 15. FAKTA | NETRALITAS Sumber: Data KASN, Tahun 2022 TOP 5 KATEGORI PELANGGARAN Melakukan Pendekatan ke Parpol terkait Pencalonan Dirinya atau Orang Lain sebagai Calon/Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kampanye/Sosialisasi Media Sosial Mengandalkan Kegiatan yang Mengarah kepada Keberpihakan kepada Salah Satu Calon/Bakal Calon Melakukan Foto Bersama Calon/Pasangan Calon dengan Mengikuti Simbol Gerakan Tangan/Gerakan yang Mengindikasi Keberpihakan Mengahdiri Deklarasi Pasangan Bakal Calon/Calon Peserta Pilkada
- 16. media sosial sebagai alat untuk menjalin komunikasi, dan berbagi informasi antara pengguna perseorangan, dan informasi publik dalam arti informasi yang dibagikan untuk seluruh pengguna lainnya tanpa ada kekhususan individu. Fungsi Media Sosial Menurut Tenia) 1. Mencari Berita, Informasi dan Pengetahuan 2. Mendapatkan Hiburan 3. Komunikasi Online 4. Menggerakan masyarakat 5. Sarana Berbagi Memiliki fungsi menggerakan masyarakat, membuat media sosial menjadi alat kampanye dalam aktvitas Politik saat ini. NETRALITAS ASN DALAM BER-MEDIA SOSIAL MEDIA | SOSIAL
- 17. Tingkat Pelanggaran Terkait Netralitas pada rentang tahun 2019-2020 Tertinggi terjadi pada media social. Bentuk pelanggaran netralitas dalam media sosial bisa berbentuk: 1. Berkomentar 2. Like 3. posting di media sosial yang mengindikasikan dukungan kepada calon tertentu. Hal yang dianggap sepele namun menjadi masalah adalah like postingan terkait dukungan maupun berafiliasi kepada politik tertentu. MEDIA | SOSIAL
- 18. NETRALITAS | ASN Menjaga Marwah, ASN tidak terpengaruh pada kepentingan orang perorangan atau kelompok tertentu. TANGGUNG JAWAB PELAYAN PUBLIK 01 Isu Netralitas ASN menjadi salah satu obyek pengawasa, tidak hanya oleh Bawaslu, tetapi juga Komisi ASN, dan Masyarakat pada umumnya. OBJEK PENGAWASAN 02 ASN dengan KewenangandanKekuasaan yang dimiliki sangat rentan untuk dipengaruhi dan mempengaruhi, serta berpihak pada salah satu Paslon. KEWENANGAN DAN KEKUASAAN 03 MENGAPA ASN HARUS NETRAL?
- 19. DAMPAK | NETRALITAS DESKRIMINASI LAYANAN 01 MUNCULNYA KESENJANGAN DALAM LINGKUP ASN 02 TERDAPAT KONFLIK ATAU BENTURAN KEPENTINGAN 03 ASN MENJADI TIDAK PROFESIONAL 04 DAMPAK PERILAKU PELANGGARAN NETRALITAS ASN
- 20. DAMPAK | NETRALITAS PENGAWASAN NETRALITAS ASN Undang-undang Peraturan pemerintah Surat Edaran Kementrian/Lembaga Negara Terkait MoU Sosialisasi Bersama KASN melakukan pemetaan potensi pelanggaran netralitas dan desain pencegahannya PENCEGAHAN Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan Netralitas ASN dengan melimbatkan K/L terkait (Bawaslu, KASN, Kemenpan RB, Kemendagri, Kemenpolhukam). Penegakan sanksi dan Pengawasan terhadap putusan sanksi. Limit/kepastian waktu penanganan PENINDAKAN
- 21. TERIMA KASIH