![[V5]_BAGIAN_1_MODUL_KEBIJAKAN_SPBE_2024 - 15072024.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/v5bagian1modulkebijakanspbe2024-15072024-241108145243-6c9d86d1-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More Related Content
Similar to STRATEGI DAN PEDOMAN MENUJU PEMERINTAHAN DIGITAL (20)
Recently uploaded (7)
STRATEGI DAN PEDOMAN MENUJU PEMERINTAHAN DIGITAL
- 1. ASISTENSI INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH MENUJU PEMERINTAH DIGITAL KementerianPendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2022
- 2. 2 PENGUATAN TATA KELOLA PENGUATAN LAYANAN SPBE PENGUATAN INFRASTRUKTUR SPBE PEMBANGUNAN TIK 4.0 PENGEMBANGAN TIK 4.0 2020 2021 2022 2023 2024 Capaian 1. Peningkatan rata-rata indeks SPBE, tahun 2018: 1,98 (kurang) tahun 2019: 2,18 (cukup) tahun 2020: 2,26 (Cukup) tahun 2021: 2,24 (Cukup) dengan indikator penilaian baru, berprinsip keterpaduan nasional 2. Kenaikan 19 peringkat e-Government Development Index (UN), tahun 2018: 107, menjadi tahun 2020: 88 3. Penetapan berbagai kebijakan turunan Perpres SPBE SMART Government FASE TRANSFORMASI Penerapan penuh layanan digital publik dan administrasi pemerintahan nasional Pemanfaatan Big Data dan Kecerdasan Artifisial (Data-Driven Government) Mewujudkan konsep Smart City dengan pola kerja digital (New Way of Working) pada operasional di Kota Nusantara tahun 2024 Terwujudnya proses bisnis terintegrasi melalui penerapan Arsitektur SPBE Terwujudnya tematik layanan Pemanfaatan infrastruktur TIK Nasional Berbagi Pakai Peningkatan literasi digital (Manajemen ASN Digital) SMART GOVERNMENT FASE TRANSFORMASI PROGRAM KERJA KEBIJAKAN SPBE
- 3. SILO DUPLICATION NON-STANDARD INTEGRATED GOVERNMENT & PUBLIC SERVICES 3 Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi Kementerian Bappenas (domain data dan informasi), Kementerian Kominfo (domain aplikasi dan infrastruktur TIK), BSSN (domain keamanan informasi) Kementerian PANRB (domain proses bisnis dan layanan digital) Target penerapan Arsitektur SPBE, untuk Instansi Pusat hingga tahun 2023 dan untuk Pemerintah Daerah hingga tahun 2024 TRANSFORMASI DIGITAL ARSITEKTUR SPBE (Enterprise Government Architecture) 則 27.400 Aplikasi yang berpotensi duplikasi.* 則 2700 pusat data/ruang server.* 則 Terjadinya pemborosan anggaran akibat terbangunnya sistem yang silo dan tidak terintegrasi mengingat setiap instansi membangun aplikasi pemerintahan sendiri. 則 Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif. * Data Kementerian KOMINFO
- 4. PERKEMBANGAN PENERAPAN SPBE (INDIKATOR EVALUASI SPBE) 1.98 2.18 2.26 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.24 2.6 3 3.3 3.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PermenPANRB 5/2018 PermenPANRB 59/2020 (Prognosis) Prognosis dengan Penerapan Arsitektur SPBE Indikator penilaian berdasarkan PermenPANRB 5/2018 Indikator penilaian berdasarkan PermenPANRB 59/2020 Nilai konversi dari evaluasi berdasarkan PermenPANRB 59/2020 ke PermenPANRB 5/2018 Index SPBE Nasional Tahun 2021 berdasarkan PermenPANRB 59/2020 Prognosis pencapaian Index SPBE, bila Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menerapkan pembangunan SPBE sudah menggunakan prinsip keterpaduan secara nasional, melalui Arsitektur SPBE Penerapan Arsitektur SPBE pada Instansi Pusat Penerapan Arsitektur SPBE pada Pemerintah Daerah Percepatan pembangunan SPBE dengan prinsip keterpaduan secara nasional 4
- 5. 5 URGENSI ASISTENSI PENERAPAN SPBE PADA IPPD Asistensi penerapan SPBE merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan tujuan antara lain: 5 Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel ASISTENSI Pelaksanaan asistensi penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) sebagai bagian dari pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Mewujudkan target penerapan SPBE di Indonesia dengan predikat Baik.
- 6. 6 TINGKAT KEMATANGAN SPBE NASIONAL (2020 DAN 2021) Deskripsi 2020 (PPANRB 5/2018) 2021 (PPANRB 59/2020) Perbandingan Indeks SPBE Nasional 2,26 2,24 - 0,02 Indeks Domain Kebijakan 2,07 2,21 0,14 Indeks Domain Tata Kelola 1,95 1,89 - 0,06 Indeks Domain Manajemen - 1,23 1,23 Indeks Domain Layanan 2,48 2,81 0,33 Jumlah IPPD Berpredikat Baik atau lebih tinggi 256 IP (40,19%) 159 IP (30,75%) - 97 IP (- 9,44%) 25,14% KURANG 44,10% CUKUP 29,01% BAIK 0% MEMUASKAN 1,74% SANGAT BAIK 130 228 9 150 0 517* IPPD INDEKS SPBE NASIONAL *) Masih terdapat 120 IPPD dari populasi yang belum di evaluasi tahun 2021 Dari pelaksanaan evaluasi SPBE terhadap 517 IPPD, Indeks SPBE Nasional Tahun 2021 adalah 2,24 dengan predikat Cukup. Indeks SPBE Nasional menunjukkan tingkat kematangan penerapan SPBE pada level 2 yaitu penerapan SPBE di IPPD masih belum terstandar, dilaksanakan secara sendiri-sendiri (silo), belum tergambarkan keterpaduan/kolaborasi/integrasi antar IPPD. Pada Tahun 2022, Kementerian PAN RB melakukan asistensi/bimbingan teknis, berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2021, untuk perbaikan tingkat kematangan penerapan SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
- 7. 7 DISTRIBUSI NILAI INDEX SPBE NASIONAL (2021) Indeks SPBE Minimal Berpredikat Baik (Indeks >= 2,6) 517 K/L/Pemda dievaluasi 159 IP (30,75%) dengan Predikat Baik 358 IP (69,25%) belum mencapai Predikat Baik 73.53% 72.00% 18.18% 44.12% 20.93% 32.22% 26.47% 28.00% 81.82% 55.88% 79.07% 67.78% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% Kementerian LPNK Lembaga Lainnya Provinsi Kabupaten Kota Distribusi Nilai Indek SPBE 517 IPPD Berdasarkan Predikat Persentase Predikat Baik Presentase Predikat Dibawah Baik Fokus pada piloting arsitektur SPBE dan penerapan manajemen SPBE Fokus pada pembinaan tingkat kematangan SPBE, sesuai hasil evaluasi SPBE 2021
- 8. 8