More Related Content
Similar to pembekalan untuk pengawas Tempat Pemungutan SuaraS .pptx (20)
More from AsraKhairi1 (6)
Recently uploaded (20)
pembekalan untuk pengawas Tempat Pemungutan SuaraS .pptx
- 1. Pembekalan I Pengawas TPS Pemilihan 2024 di Jateng ORIENTASI TUGAS PENGAWAS TPS DRAFT
- 2. Materi Kenapa ada pemilihan dan harus diawasi Mengetahui tahapan pemilihan Keberadaan Pengawas TPS dan sistem koordinasinya. Tugas, fungsi dan kewajiban Sistem kerja (pencegahan, pengawasan dan penindakan). Kode etik Pengawas TPS. Sekilas tentang Form A dan Siwaslih.
- 3. Kenapa Ada Pemilihan Kepala Daerah 2024 Pemilihan 2024 untuk memilih gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, serta walikota-wakil walikota. Pemilihan adalah wujud kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung. Untuk pertama kalinya pemilihan 2024 dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Untuk pertama kalinya pemilihan dilaksanakan di tahun yang sama dengan pelaksanaan pemilu 2024. Pemilihan adalah kompetisi memperebutkan posisi kepala daerah. Harus diawasi agar berjalan secara jujur dan adil.
- 4. Kapan Pemilihan 2024 Saat ini tahapan ada yang sudah berlangsung, sedang berlangsung dan akan berlangsung. Penetapan Pasangan Calon: Minggu, 22 September 2024. Pengundian Nomor urut: 23 September 2024. Masa kampanye: Rabu, 25 September 2024-Sabtu, 23 November 2024. Masa Tenang: 24-26 November 2024. Pemungutan suara 27 November 2024.
- 5. Siapa Penyelenggara Pemilihan? Bawaslu Bawaslu RI Bawaslu Provinsi Bawaslu Kab/Kota Panwaslu Kecamatan Panwaslu Kelurahan/Desa Pengawas TPS KPU KPU RI KPU Provinsi KPU Kab/Kota PPK PPS KPPS DKPP Hanya ada di Pusat, Tapi memiliki TPD KOORDINASI SECARA BERJENJANG
- 6. Tugas Pengawas TPS: 1) mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara; 2) mengawasi pelaksanaan pemungutan suara; 3) mengawasi persiapan penghitungan suara; 4) mengawasi pelaksanaan penghitungan suara; 5) menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan 6) menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara.
- 7. Kewajiban Pengawas TPS: 1) menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara; 2) menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang terjadi di TPS kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa; 3) menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kelurahan/Desa; dan 4) melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. POLA KERJA: CEGAH, AWASI, TINDAK o Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. o Pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilihan maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media. o Penindakan adalah mekanisme penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan maupun sengketa Pemilihan. Pengawas TPS harus mengutamakan pencegahan. Jika menemukan dugaan pelanggaran segera sampaikan saran perbaikan. Jika sarper tak dihiraukan, segera koordinasi dengan Panwaslu Kelurahan/Desa
- 9. Jenis Pelanggaran: Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan: pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan. Pelanggaran Administrasi Pemilihan: pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi - pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Tindak Pidana Pemilihan: tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- 10. Kode Etik Pengawas TPS Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan Beberapa prinsip sebagai penyelenggara pemilu/pemilihan antara lain: netral, independen, jujur, mandiri, adil, akuntabel, profesionalitas, berkepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien dan kepentingan umum. Untuk lebih detailnya, kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu termasuk para pengawas ad hoc dapat dibaca di Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Peroman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
- 11. Form A Pengawas Pemilihan dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilihan wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A. ..........
- 12. APA ITU SIWASLIH 2024? XXXXXXXX ................
- 13. RTL: Setelah Dilantik Terus Ngapain.... Koordinasi dengan KPPS terpilih. Belajar tentang ketentuan pemungutan dan penghitungan suara. ................... ..................... .................