Dokumen tersebut membahas tentang tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TP-TKP) yang meliputi pengamankan TKP, pengumpulan barang bukti, dan keterangan saksi guna persiapan pengolahan TKP oleh pihak kepolisian.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversi untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana. UU ini mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pembinaan setelah menjalani pidana dengan memperhatikan perlindungan, kepentingan terbais,
Contoh Undangan peringatan maulid nabi muhammad saw 1434 hAnwar Siregar
Ìý
Undangan ini mengundang orang untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan diadakan pada tanggal 11 Januari 2014 pukul 20.00 di suatu tempat. Acara ini akan menampilkan penceramah untuk merayakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW.
This document discusses the competency of military courts in Indonesia. It outlines that military courts have absolute competency to try military personnel and civilians connected to the military based on the 1997 law. It describes the different levels of military courts and their jurisdictions. It also discusses the rationale for having a separate military criminal law and code, noting the unique nature and roles of military personnel require specialized laws and disciplinary systems.
Contoh proposal perbaikan jalan gang rw 02Nie Andini
Ìý
Proposal ini merencanakan perbaikan jalan gang di RW 02 Palabuhan-Rancakandong dengan total panjang 291 meter. Rencananya meliputi persiapan, pelaksanaan konstruksi fisik termasuk drainase, dan anggaran biaya sebesar Rp89 juta untuk material dan tenaga kerja. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi jalan agar pengguna merasa nyaman dan lancar.
KKPR digunakan sebagai acuan perolehan tanah dan perizinan berusaha. Dokumen ini memberikan pertimbangan teknis pertanahan untuk mendukung rencana kegiatan berusaha atau non-berusaha yang diajukan."
Surat keterangan ini menerangkan bahwa Zauji Arifa, mahasiswa yang lahir pada 2 Desember 1991 di Gampong Ulee Tutue Raya, berasal dari keluarga kurang mampu yang dikepalai oleh ayahnya, Marzuki Arh, guru, dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000 per bulan untuk menafkahi 5 orang. Surat ini dikeluarkan untuk pengurusan beasiswa.
Pelanggan PDAM bernama Merny Regar mengajukan permohonan kebijakan atas penuumpukan angka meteran air karena adanya kerusakan meteran pada tahun 2015 yang belum diganti hingga sekarang. Pergantian meteran ternyata salah tempat sehingga menyebabkan biaya pembayaran menjadi tinggi. Pelanggan meminta kebijakan dari pihak PDAM atas masalah tersebut.
Surat ini memohon izin untuk mengadakan kegiatan lomba mewarnai dan menggambar yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 2015 di SD Percontohan. Surat ini berisi informasi tentang waktu, tempat, dan acara kegiatan serta lampiran susunan panitia dan acara.
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. UU tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Contoh Nota Kesepahaman Pengambilalihan Saham Clean Terbaru (Beli Perjanjian,...GLC
Ìý
1. Nota kesepahaman ini membahas rencana pengambilalihan saham antara PT. XXX dan PT. YYY.
2. PT. XXX bermaksud membeli seluruh saham PT. YYY. Sebelum pengambilalihan, PT. XXX akan melakukan uji tuntas finansial dan hukum.
3. NOTA KESEPAHAMAN ini berlaku selama 60 hari dan dapat diperpanjang. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka NOTA KESEPAHAMAN berakhir.
Terdakwa Wendhy Zulfikri memohon pembelaan atas dakwaan penggunaan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Terdakwa mengakui perbuatannya namun menyesalinya, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Penasihat hukum memohon pengadilan menjatuhkan pidana penjara ringan atau putusan adil lainnya.
Simulasi tanggap darurat kebakaran dilakukan untuk melatih tim tanggap darurat menangani insiden kebakaran di area parkir belakang perusahaan. Simulasi dimulai dengan terjadinya kebakaran pada truk yang sedang diperbaiki, kemudian tim evakuasi, pemadam kebakaran, P3K, dan komunikasi bekerja sama untuk memadamkan api, mengevakuasi korban, dan memulihkan keadaan. Tujuan latihan ini adalah melatih koordinasi antartim d
Proposal ini meminta bantuan dana untuk kegiatan perayaan HUT kemerdekaan RI yang ke-69 oleh Pemuda dan Pemudi Laino. Mereka ingin berpartisipasi dalam rangkaian acara pada tanggal 17 Agustus dan membutuhkan dukungan finansial dari masyarakat sekitar. Surat ini ditandatangani oleh Camat, Lurah, dan Ketua Pemuda Laino.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) meliputi penutupan dan pengamanan TKP, pertolongan bagi korban, dan pelaporan kejadian kepada pihak yang berwajib
2. Prinsip utama dalam menangani TPTKP adalah mempertahankan status quo TKP dan mengamankan barang bukti
3. TKP sangat berarti untuk mengungkap informasi mengenai waktu, temp
Penanganan Dugaan Pidana oleh Satuan Pengamananjakarta
Ìý
Bahan ini dibuat dalam rangka Pertemuan Security Pertamina Hulu Energi tahun 2017. Dalam paparan ini dibahas tentang bagaimana teknis penyelidikan bagi petugas keamanan yang memiliki kewenangan tindakan kepolisian terbatas. Dengan memahami teknis penyelidikan dan penyidikan, petugas keamanan dapat lebih memudahkan tugas kepolisian dalam pengungkapan perkara.
Contoh proposal perbaikan jalan gang rw 02Nie Andini
Ìý
Proposal ini merencanakan perbaikan jalan gang di RW 02 Palabuhan-Rancakandong dengan total panjang 291 meter. Rencananya meliputi persiapan, pelaksanaan konstruksi fisik termasuk drainase, dan anggaran biaya sebesar Rp89 juta untuk material dan tenaga kerja. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi jalan agar pengguna merasa nyaman dan lancar.
KKPR digunakan sebagai acuan perolehan tanah dan perizinan berusaha. Dokumen ini memberikan pertimbangan teknis pertanahan untuk mendukung rencana kegiatan berusaha atau non-berusaha yang diajukan."
Surat keterangan ini menerangkan bahwa Zauji Arifa, mahasiswa yang lahir pada 2 Desember 1991 di Gampong Ulee Tutue Raya, berasal dari keluarga kurang mampu yang dikepalai oleh ayahnya, Marzuki Arh, guru, dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000 per bulan untuk menafkahi 5 orang. Surat ini dikeluarkan untuk pengurusan beasiswa.
Pelanggan PDAM bernama Merny Regar mengajukan permohonan kebijakan atas penuumpukan angka meteran air karena adanya kerusakan meteran pada tahun 2015 yang belum diganti hingga sekarang. Pergantian meteran ternyata salah tempat sehingga menyebabkan biaya pembayaran menjadi tinggi. Pelanggan meminta kebijakan dari pihak PDAM atas masalah tersebut.
Surat ini memohon izin untuk mengadakan kegiatan lomba mewarnai dan menggambar yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 2015 di SD Percontohan. Surat ini berisi informasi tentang waktu, tempat, dan acara kegiatan serta lampiran susunan panitia dan acara.
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. UU tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Contoh Nota Kesepahaman Pengambilalihan Saham Clean Terbaru (Beli Perjanjian,...GLC
Ìý
1. Nota kesepahaman ini membahas rencana pengambilalihan saham antara PT. XXX dan PT. YYY.
2. PT. XXX bermaksud membeli seluruh saham PT. YYY. Sebelum pengambilalihan, PT. XXX akan melakukan uji tuntas finansial dan hukum.
3. NOTA KESEPAHAMAN ini berlaku selama 60 hari dan dapat diperpanjang. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka NOTA KESEPAHAMAN berakhir.
Terdakwa Wendhy Zulfikri memohon pembelaan atas dakwaan penggunaan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Terdakwa mengakui perbuatannya namun menyesalinya, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Penasihat hukum memohon pengadilan menjatuhkan pidana penjara ringan atau putusan adil lainnya.
Simulasi tanggap darurat kebakaran dilakukan untuk melatih tim tanggap darurat menangani insiden kebakaran di area parkir belakang perusahaan. Simulasi dimulai dengan terjadinya kebakaran pada truk yang sedang diperbaiki, kemudian tim evakuasi, pemadam kebakaran, P3K, dan komunikasi bekerja sama untuk memadamkan api, mengevakuasi korban, dan memulihkan keadaan. Tujuan latihan ini adalah melatih koordinasi antartim d
Proposal ini meminta bantuan dana untuk kegiatan perayaan HUT kemerdekaan RI yang ke-69 oleh Pemuda dan Pemudi Laino. Mereka ingin berpartisipasi dalam rangkaian acara pada tanggal 17 Agustus dan membutuhkan dukungan finansial dari masyarakat sekitar. Surat ini ditandatangani oleh Camat, Lurah, dan Ketua Pemuda Laino.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) meliputi penutupan dan pengamanan TKP, pertolongan bagi korban, dan pelaporan kejadian kepada pihak yang berwajib
2. Prinsip utama dalam menangani TPTKP adalah mempertahankan status quo TKP dan mengamankan barang bukti
3. TKP sangat berarti untuk mengungkap informasi mengenai waktu, temp
Penanganan Dugaan Pidana oleh Satuan Pengamananjakarta
Ìý
Bahan ini dibuat dalam rangka Pertemuan Security Pertamina Hulu Energi tahun 2017. Dalam paparan ini dibahas tentang bagaimana teknis penyelidikan bagi petugas keamanan yang memiliki kewenangan tindakan kepolisian terbatas. Dengan memahami teknis penyelidikan dan penyidikan, petugas keamanan dapat lebih memudahkan tugas kepolisian dalam pengungkapan perkara.
Dokumen tersebut membahas tentang pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) yang dilakukan oleh polisi hutan dalam menangani kasus kehutanan. Pulbaket bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku, mencari bukti, dan mempersiapkan penindakan hukum. Teknik yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan pemantauan untuk mengumpulkan informasi mengenai orang, benda, tempat, dan waktu kejadian perkara
Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakumSudirman Sultan
Ìý
Penanganan TKP diharapkan dapat menemukan bukti yang membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan pelakunya. Olehnya itu, penanganan TKP harus dilakukan dengan dokumentasi yang lengkap.
Dokumen tersebut membahas tentang penanganan tindak pidana kehutanan, yang mencakup pengertian penyidikan tindak pidana kehutanan, kewenangan penyidik PPNS kehutanan, tahapan proses penyidikan, dan teknik wawancara investigatif.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi penanganan tempat kejadian perkara (TKP) kehutanan. Administrasi tersebut mencakup berbagai berkas seperti surat perintah tugas, laporan kejadian, berita acara, dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tata cara pembuatan dan persyaratan administrasi tersebut seperti laporan kejadian dan berita acara.
Peraturan tersebut membahas tentang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk unsur-unsur kejahatan dan sanksi pidananya. Dokumen tersebut juga menjelaskan prosedur tindakan kepolisian dalam menangani tempat kejadian perkara (TKP), mulai dari pengamanan, pengolahan, hingga penyerahan barang bukti.
Peraturan ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Terdiri dari 7 Bab yang mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, administrasi penyidikan, bantuan teknis, sistem aplikasi elektronik, pengawasan penyidikan, dan penyelesaian perkara.
ADMINISTRASI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) KEHUTANANSudirman Sultan
Ìý
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang administrasi penanganan tempat kejadian perkara (TKP) kehutanan.
2. Terdapat beberapa administrasi yang perlu diisi dalam penanganan TKP, seperti berita acara, surat perintah tugas, dan lainnya.
3. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang tindakan pertama di TKP serta pengolahan TKP dan administrasi yang terkait.
Materi penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakumSudirman Sultan
Ìý
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam proses penegakan hukum kasus lingkungan hidup dan kehutanan.
2. TKP merupakan sumber informasi penting untuk mengungkap bukti dan pelaku tindak pidana.
3. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan petugas dalam menangani TKP, seperti Tindakan Pertama di TKP dan
Bahan ajar administrasi tempat kejadian perkara (TKP)Sudirman Sultan
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) khususnya Laporan Kejadian dan Berita Acara. Laporan Kejadian digunakan untuk melaporkan kejadian pidana, sedangkan Berita Acara digunakan untuk mendokumentasikan proses pemeriksaan di TKP. Keduanya harus memenuhi persyaratan formal dan materi agar dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang berbagai aspek upaya paksa dalam hukum pidana Indonesia, termasuk pengertian, jenis (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat), syarat pelaksanaan, dan batas waktu pelaksanaan untuk masing-masing upaya paksa.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penanganan tindak pidana pemilu dan pemilihan oleh Satuan Tugas Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) meliputi asas hukum pidana, ketentuan tindak pidana pemilu dan pemilihan, serta tahapan penanganannya mulai dari penerimaan laporan, kajian, penyidikan, hingga proses pengadilan.
Dokumen tersebut merangkum prosedur pelayanan penerimaan laporan polisi dan penanganan tempat kejadian perkara oleh polisi di Indonesia. Mekanisme pelayanan dimulai dari penerimaan laporan secara ramah, pembuatan berkas laporan, koordinasi antar unit, hingga tindak lanjut penyelidikan. Dokumen juga menjelaskan standar mutu layanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi.
Topik 11 Employee Engagement dan Analitik SentimenSeta Wicaksana
Ìý
Di era digital, keterlibatan karyawan (Employee Engagement) menjadi faktor kunci dalam menentukan produktivitas, inovasi, dan retensi tenaga kerja dalam suatu organisasi. Karyawan yang terlibat secara emosional dengan pekerjaannya cenderung lebih produktif, loyal, dan memiliki kontribusi lebih besar terhadap keberhasilan bisnis.
Namun, tantangan utama yang dihadapi organisasi adalah bagaimana mengukur engagement karyawan secara objektif dan real-time. Pendekatan tradisional seperti survei tahunan sering kali tidak memberikan gambaran yang akurat tentang perasaan dan pengalaman kerja karyawan sehari-hari.
HR Analytics telah membawa perubahan besar dengan menghadirkan Analitik Sentimen (Sentiment Analysis) yang memungkinkan organisasi untuk menganalisis data keterlibatan karyawan secara lebih mendalam, berbasis data, dan real-time. Dengan memanfaatkan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), dan Natural Language Processing (NLP), organisasi kini dapat:
Mengukur tingkat kepuasan dan emosi karyawan berdasarkan data komunikasi digital dan feedback.
Memprediksi kemungkinan disengagement dan turnover karyawan menggunakan predictive analytics.
Menyesuaikan strategi keterlibatan karyawan dengan program yang lebih personal dan berbasis data.
Dengan pendekatan berbasis HR Analytics dan Analitik Sentimen, perusahaan dapat mengoptimalkan pengalaman kerja karyawan, meningkatkan retensi tenaga kerja, serta membangun lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif.
2. NAMA : TULUS WIBOWO
PANGKAT / NRP : IPDA / 79100746
TEMPAT / TGL LAHIR : KULON PROGO / 02 Oktober 1979
STATUS : K 3
ISTERI : EVA KARTIKA KUSUMA S.Hut
ALAMAT : ASPOL LEBONG SELATAN
PENDIDIKAN UMUM : SD , SMP, SMA
PENDIDIKAN POLRI : - SEBA POLRI Thn 2000 ( SPN LIDO )
- SETUKPA Thn 2018 ( Suka Bumi )
RIWAYAT JABATAN : - Kanit Reskrim Polsek Rimbo Pengadang 2018
- Kanit Reskrim Polsek Lebong Selatan 2019
3.  Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2
tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia
ï‚ž Surat keputusan Kapolri No. Pol :
SKEP/260/IV/2004 tanggal 21 April 2004
tentang Buku Petunjuk Kegiatan tentang
Tindakan Pertam di Tempat kejadian Perkara
(TPTKP)
4. Adalah tindakan Kepolisian / Security yang harus
dilakukan segera setelah terjadinya tindak Pidana
untuk melakukan Pertolongan / Perlindungan
kepada korban / anggota masyarakat serta
penutupan dan pengamanan Tempat Kejadian
perkara, guna persiapan - persiapan Penyidikan
selanjutnya
5. Tugas untuk mencegah terjadinya gangguan
Kamtib. Hal inidilakukan dengan melaksanakan
penjagaan, pengawalan dan patroli.
Sesuai rumus C = N + K dimana kriminal ( C )
akan terjadi bilaniat ( N ) dan kesempatan ( K )
ketemu dengan jalan melakukan penjagan patroli
dan pengawalan tersebutkhususnya dengan
berpakaian seragam terbuka maka akan
memperkecil ketemunya niat dan kesempatan.
6. Tugas mengkondisikan agar situasi dan kondisi
konduktifuntuk terwujudnya aman dan tertib. Hal
ini dilakukanoleh security tersebut dengan cara
memberi ketauladananyang baik/mengimbau
agar semua orang berbuat tidakmelanggar
peraturan yang berlaku dan sebagainya
7. Tugas untuk penindakan, dimana wewenang
darisecurity dalam bidang ini hanyalah TPTKP/
TindakanPertama ditempat kejadian, yang
selanjutnya diserahkanke petugas yang berwajib
8. 1. Yaitu tempat dimana suatu tindak pidana
dilakukan / terjadi atau akibat yang ditimbul
kannya.
2. Adalah tempat terjadinya tindak pidana dan
tempat – tempat lain yang berhubungan
dengan tindak pidana tersebut, dimana
barang – barang bukti tersangka atau korban
dapat ditemukan
9. 1. Secara umum setiap tempat
dimana telah terjadi tindak pidana harus
dianggap sebagai Tempat Kejadian Perkara
(TKP)
2. TKP merupakan salah satu sumber
keterangan yg penting dan bukti2 yg dpt
menunjukkan / membuktikan adanya
hubungan antara korban, pelaku, barang bukti
dan TKP itu sendiri, dari hubungan tsbt
diusahakan untuk dapat diungkapkan pokok2
masalah sbb
10. 1. benarkah tindak pidana itu terjadi dan tindak
pidana apa ..?
2. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan..?
3. Siapa yg melakukan tindak pidana tersebut..?
4. Dengan apa dilakukan..?
5. Mengapa tindak pidana itu dilakukan..?
6. Dimana dilakukan..?
11. Adalah tindak penyidik atau penyidik yang
dilakukan di TKP yang menyelenggarakan
kegiatan dan tindakan Kepolisian yang dilakukan
di Tempat Kejadian Perkara yang terdiri dari :
1. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian
Perkara(TPTKP)
2. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara
(CrimeSeene Processing)
12. A. Menjaga agar TKP berada dlm keadaan sebagaimana
pd saat dilihat / ditemukan petugas yg melakukan
tindakan pertama di TKP (Menjaga Keaslian TKP /
Status Quo).
B. Melindungi barang bukti agar tdk hilang, rusak, tdk
ada penambahan / pengurangan dan tdk
berubah letaknya.
C. ntuk memperoleh keterangan dan Fakta lebih lanjut
dlm menentukan pelaku, korban, saksi2, barang bukti,
modus operasi dan alat yg digunakan dlm rangka
mengungkapkantindak pidananya
13. A. Mengamankan TKP dan melarang setiap
orang meninggalkan tempat selama
pemeriksaan
B. Mencatat identitas setiap orang yang berada
di lokasi TKP.
C. Mempertahankan status Quo.
D. Membuat batas dengan tali atau alat
lain(Police Line)
14. 1. Jangan memegang peralatan di TKP.
2. Jangan melakukan perubahan - perubahan.
3. Jangan meletakkan barang - barang milik pribadi.
4. Jangan merokok
5. Jangan mengucapkan tapsiran / dugaan atas tindak
pidana yang baru terjadi yang dapat terdengar oleh
para saksi.
6. Jangan tinggalkan TKP terlalu Cepat (keterangan
petugas yang pertama datang mungkin masih
diperlukan)
7. Lindungi Jejak-jejak yang ada dari pengaruh cuaca
(hujan, angin, dan sebagainya)
15. Dalam TPTKP maka Security Harus Mengerti
tentang pengamanan TKP , tindakan terhadap
pelaku kejahatan, tindakan terhadap korban,
tndakan terhadap saksi serta perlakuan
terhadap barang bukti
1. Tindakan pengaman TKP
2. Tindakan terhadap Pelaku
3. Tindakan terhadap korban
4. Tindakan terhadap saksi
16. Amankan TKP ,Jangan sampai
rusak dengan kehadiran orang – orang
yang tidak berke pentingan kalau perlu
beri tanda tali, pembatas / police line
dengan tali raffia atau semacamnya
sambil menunggu petugas POLISI yang
akan hadir
17. A. Melakukan pengamatan yang diarahkan terhadap
objek – objek atara lain :
• Jalan masuk / keluar pelaku
• Adanya kejanggalan – kejanggalan yang
ditemukan di TKP
• Keadaan cuaca waktu kejadian
• Alat – alat yang mungkin dipergunakan dan
tertinggal di TKP
• Tanda – tanda atau bekas – bekas yang
mencurigakan.
18. B. PEMOTRETAN
• Mengabadikan situasi TKP termasuk korban dan
barangbukti
• TKP secara keseluruhan dari berbagai sudut
C. MEMBUAT CATATAN HASIL PEMOTRETAN
• Hari, tanggal, bulan, tahun dan jam
• Merk dan type kamera
• Keadaan cuaca
D. MEMBUAT SKETSA TKP
C. MEMBUAT BAP PEMEriKSAAN TKP