Penanganan TKP diharapkan dapat menemukan bukti yang membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan pelakunya. Olehnya itu, penanganan TKP harus dilakukan dengan dokumentasi yang lengkap.
Dokumen tersebut membahas tentang tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TP-TKP) yang meliputi pengamankan TKP, pengumpulan barang bukti, dan keterangan saksi guna persiapan pengolahan TKP oleh pihak kepolisian.
Dokumen tersebut membahas tentang penanganan tindak pidana kehutanan, yang mencakup pengertian penyidikan tindak pidana kehutanan, kewenangan penyidik PPNS kehutanan, tahapan proses penyidikan, dan teknik wawancara investigatif.
Dokumen tersebut membahas tentang bahan ajar kompetensi teknis bidang tugas CPNS untuk jabatan fungsional polisi kehutanan yang mencakup penjelasan mengenai peraturan terkait, tugas dan fungsi polisi kehutanan, serta standar kompetensi yang harus dimiliki."
LAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORANSudirman Sultan
油
1. Dokumen tersebut membahas tentang penyegaran pengetahuan petugas Polisi Kehutanan mengenai pembuatan administrasi pelaporan seperti laporan kejadian, berita acara, dan laporan kegiatan perlindungan hutan.
2. Administrasi pelaporan digunakan sebagai bukti portofolio kegiatan dan dalam penyusunan DUPAK.
3. Dibahas pula syarat formal dan materiil dalam pembuatan laporan kejadian dan berbagai jenis berita ac
Bahan ajar administrasi tempat kejadian perkara (TKP)Sudirman Sultan
油
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) khususnya Laporan Kejadian dan Berita Acara. Laporan Kejadian digunakan untuk melaporkan kejadian pidana, sedangkan Berita Acara digunakan untuk mendokumentasikan proses pemeriksaan di TKP. Keduanya harus memenuhi persyaratan formal dan materi agar dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum.
paparan petunjuk teknis pelaksanaan patroli kepolisian negara republik indonesia meliputi cara bertindak dan strategi patroli guna mencegah gangguan kamtibmas.
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01Sudirman Sultan
油
Bahan Ajar Rencana Operasi Pengamanan Hutan Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020CIkumparan
油
Peraturan ini mengatur tentang pengamanan swakarsa untuk membantu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengamanan swakarsa terdiri atas Satuan Pengamanan (Satpam) dan Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) yang dibentuk secara sukarela oleh masyarakat. Peraturan ini mengatur tata cara pembentukan, pelatihan, dan pengukuhan Satpam dan Satkamling.
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022Sudirman Sultan
油
Bahan ajar ini membahas tentang tugas dan fungsi Polisi Kehutanan (Polhut) sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi penjelasan mengenai peraturan terkait jabatan fungsional Polhut, tugas dan fungsi Polhut, serta wewenang yang dimiliki Polhut."
Tim SKS dibentuk untuk melakukan survei kampung sendiri guna mengumpulkan data untuk penyusunan rencana penanganan permukiman kumuh di tingkat kelurahan. Tim ini terdiri dari relawan warga dan tim TIPP yang akan mengikuti pelatihan.
KKPR digunakan sebagai acuan perolehan tanah dan perizinan berusaha. Dokumen ini memberikan pertimbangan teknis pertanahan untuk mendukung rencana kegiatan berusaha atau non-berusaha yang diajukan."
Keputusan Menteri Sekretaris Negara membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 yang terdiri dari Ketua Pelaksana, Sekretaris, dan beberapa Ketua Bidang untuk mengoordinasikan pelaksanaan perayaan hari kemerdekaan.
Dokumen tersebut membahas konsep dasar tindak pidana kehutanan dan modus operandinya. Secara ringkas, tindak pidana kehutanan adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat merusak hutan, seperti penebangan liar dan perdagangan kayu illegal. Ada beberapa metode yang digunakan pelaku tindak pidana kehutanan, seperti pemalsuan dokumen, penggelapan, dan penyelundupan hasil hutan.
Bahan ajar identifikasi tindak pidana kehutananSudirman Sultan
油
Kegiatan Identifikasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, aktual, dan faktual tentang suatu tindak pidana yang terjadi. Sedangkan manfaat indentifikasi adalah agar unsur-unsur dalam penyidikan tindak pidana kehutanan dapat terpenuhi, sehingga memudahkan penyidik dalam pemberkasan perkara.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum menurut para ahli, jenis-jenis hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dokumen tersebut juga menjelaskan dampak dari perlindungan dan penegakan hukum bagi terwujudnya supremasi hukum, keadilan, dan perdamaian masyarakat.
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
油
Aplikasi ini bertujuan untuk membangun saluran informasi publik pemerintah daerah Kabupaten Barru secara mudah dan massal melalui smartphone. Aplikasi bernama #BarruBaik ini diharapkan dapat mengintegrasikan informasi dari seluruh perangkat daerah dalam satu platform dan memfasilitasi partisipasi masyarakat.
Naskah ini membahas tentang teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang dan peraturan daerah. Terdapat penjelasan mengenai pengertian, dasar hukum, sistematika, dan metode penyusunan naskah akademik.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi penanganan tempat kejadian perkara (TKP) kehutanan. Administrasi tersebut mencakup berbagai berkas seperti surat perintah tugas, laporan kejadian, berita acara, dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tata cara pembuatan dan persyaratan administrasi tersebut seperti laporan kejadian dan berita acara.
Dokumen tersebut membahas tentang Pulbaket (Pemeriksaan Lokasi Berawal Kasus) yang meliputi pengertian, tujuan, tata cara pelaksanaan, dan hasil Pulbaket. Pulbaket bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi awal mengenai dugaan tindak pidana kehutanan melalui observasi, wawancara, pengawasan, dan integrasi informasi. Hasil Pulbaket berisi fakta-fakta, barang bukti, dan alat bukti awal yang dapat
Bahan ajar administrasi tempat kejadian perkara (TKP)Sudirman Sultan
油
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) khususnya Laporan Kejadian dan Berita Acara. Laporan Kejadian digunakan untuk melaporkan kejadian pidana, sedangkan Berita Acara digunakan untuk mendokumentasikan proses pemeriksaan di TKP. Keduanya harus memenuhi persyaratan formal dan materi agar dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum.
paparan petunjuk teknis pelaksanaan patroli kepolisian negara republik indonesia meliputi cara bertindak dan strategi patroli guna mencegah gangguan kamtibmas.
11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01Sudirman Sultan
油
Bahan Ajar Rencana Operasi Pengamanan Hutan Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020CIkumparan
油
Peraturan ini mengatur tentang pengamanan swakarsa untuk membantu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengamanan swakarsa terdiri atas Satuan Pengamanan (Satpam) dan Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) yang dibentuk secara sukarela oleh masyarakat. Peraturan ini mengatur tata cara pembentukan, pelatihan, dan pengukuhan Satpam dan Satkamling.
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2022Sudirman Sultan
油
Bahan ajar ini membahas tentang tugas dan fungsi Polisi Kehutanan (Polhut) sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi penjelasan mengenai peraturan terkait jabatan fungsional Polhut, tugas dan fungsi Polhut, serta wewenang yang dimiliki Polhut."
Tim SKS dibentuk untuk melakukan survei kampung sendiri guna mengumpulkan data untuk penyusunan rencana penanganan permukiman kumuh di tingkat kelurahan. Tim ini terdiri dari relawan warga dan tim TIPP yang akan mengikuti pelatihan.
KKPR digunakan sebagai acuan perolehan tanah dan perizinan berusaha. Dokumen ini memberikan pertimbangan teknis pertanahan untuk mendukung rencana kegiatan berusaha atau non-berusaha yang diajukan."
Keputusan Menteri Sekretaris Negara membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 yang terdiri dari Ketua Pelaksana, Sekretaris, dan beberapa Ketua Bidang untuk mengoordinasikan pelaksanaan perayaan hari kemerdekaan.
Dokumen tersebut membahas konsep dasar tindak pidana kehutanan dan modus operandinya. Secara ringkas, tindak pidana kehutanan adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat merusak hutan, seperti penebangan liar dan perdagangan kayu illegal. Ada beberapa metode yang digunakan pelaku tindak pidana kehutanan, seperti pemalsuan dokumen, penggelapan, dan penyelundupan hasil hutan.
Bahan ajar identifikasi tindak pidana kehutananSudirman Sultan
油
Kegiatan Identifikasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, aktual, dan faktual tentang suatu tindak pidana yang terjadi. Sedangkan manfaat indentifikasi adalah agar unsur-unsur dalam penyidikan tindak pidana kehutanan dapat terpenuhi, sehingga memudahkan penyidik dalam pemberkasan perkara.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum menurut para ahli, jenis-jenis hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dokumen tersebut juga menjelaskan dampak dari perlindungan dan penegakan hukum bagi terwujudnya supremasi hukum, keadilan, dan perdamaian masyarakat.
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
油
Aplikasi ini bertujuan untuk membangun saluran informasi publik pemerintah daerah Kabupaten Barru secara mudah dan massal melalui smartphone. Aplikasi bernama #BarruBaik ini diharapkan dapat mengintegrasikan informasi dari seluruh perangkat daerah dalam satu platform dan memfasilitasi partisipasi masyarakat.
Naskah ini membahas tentang teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang dan peraturan daerah. Terdapat penjelasan mengenai pengertian, dasar hukum, sistematika, dan metode penyusunan naskah akademik.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi penanganan tempat kejadian perkara (TKP) kehutanan. Administrasi tersebut mencakup berbagai berkas seperti surat perintah tugas, laporan kejadian, berita acara, dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tata cara pembuatan dan persyaratan administrasi tersebut seperti laporan kejadian dan berita acara.
Dokumen tersebut membahas tentang Pulbaket (Pemeriksaan Lokasi Berawal Kasus) yang meliputi pengertian, tujuan, tata cara pelaksanaan, dan hasil Pulbaket. Pulbaket bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi awal mengenai dugaan tindak pidana kehutanan melalui observasi, wawancara, pengawasan, dan integrasi informasi. Hasil Pulbaket berisi fakta-fakta, barang bukti, dan alat bukti awal yang dapat
Penanganan Dugaan Pidana oleh Satuan Pengamananjakarta
油
Bahan ini dibuat dalam rangka Pertemuan Security Pertamina Hulu Energi tahun 2017. Dalam paparan ini dibahas tentang bagaimana teknis penyelidikan bagi petugas keamanan yang memiliki kewenangan tindakan kepolisian terbatas. Dengan memahami teknis penyelidikan dan penyidikan, petugas keamanan dapat lebih memudahkan tugas kepolisian dalam pengungkapan perkara.
Dokumen tersebut membahas tentang pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) yang dilakukan oleh polisi hutan dalam menangani kasus kehutanan. Pulbaket bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku, mencari bukti, dan mempersiapkan penindakan hukum. Teknik yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan pemantauan untuk mengumpulkan informasi mengenai orang, benda, tempat, dan waktu kejadian perkara
Monitoring situasi lapangan dan teknik wawancara Wahyu Dwi PranataWahyu Dwi Pranata
油
Dokumen tersebut membahas metode pengumpulan data lapangan untuk investigasi, termasuk pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengamatan membahas pengamatan terbuka dan tertutup, sedangkan metode wawancara membahas tips pra-wawancara, selama wawancara, dan pasca-wawancara. Dokumen ini juga membahas penggunaan hasil dokumentasi untuk berbagai tingkatan seperti lokal, nasional, dan internasional.
ADMINISTRASI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) KEHUTANANSudirman Sultan
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang administrasi penanganan tempat kejadian perkara (TKP) kehutanan.
2. Terdapat beberapa administrasi yang perlu diisi dalam penanganan TKP, seperti berita acara, surat perintah tugas, dan lainnya.
3. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang tindakan pertama di TKP serta pengolahan TKP dan administrasi yang terkait.
Materi penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakumSudirman Sultan
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam proses penegakan hukum kasus lingkungan hidup dan kehutanan.
2. TKP merupakan sumber informasi penting untuk mengungkap bukti dan pelaku tindak pidana.
3. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan petugas dalam menangani TKP, seperti Tindakan Pertama di TKP dan
Salah satu cara pengumpulan data dalam penelitian kualitatifDonggalaPUDinas1
油
Bogman & Biklen (1982)
Catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data & refleksi terhadap data penelitian kualitatif
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) meliputi penutupan dan pengamanan TKP, pertolongan bagi korban, dan pelaporan kejadian kepada pihak yang berwajib
2. Prinsip utama dalam menangani TPTKP adalah mempertahankan status quo TKP dan mengamankan barang bukti
3. TKP sangat berarti untuk mengungkap informasi mengenai waktu, temp
Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdfSudirman Sultan
油
Bahan ajar tugas dan standar kompetensi jabatan fungsional Polhut
menjelaskan mengenai tugas, fungsi dan wewenang Polhut, tugas jabatan
polhut keterampilan, tugas jabatan polhut keterampilan, Ikhtisar jabatan, syarat
jabatan, standar kompetensi manajerial, standar kompetensi teknis dan
standar kompetensi kesamaptaan, skema uji kompetensi dan pemaketan
kompetensi.
Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfSudirman Sultan
油
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat :
1. Menjelaskan jenis-jenis laporan perlindungan dan pengamanan hutan.
2. Menjelaskan perbedaan laporan Polhut Keterampilan dan Polhut
Keahlian.
3. Mampu membuat laporan kejadian.
4. Mampu membuat berita acara.
BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdfSudirman Sultan
油
Bimtek ini membahas tiga poin utama:
1. Jenis-jenis laporan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai kompetensi teknis Polisi Kehutanan.
2. Ciri khas laporan Polhut Keterampilan yang menggambarkan tahapan kegiatan, dan laporan Polhut Keahlian yang mengevaluasi informasi.
3. Pengertian dan syarat Laporan Kejadian yang baik sesuai undang-undang.
Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdfSudirman Sultan
油
Uji kompetensi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh
Polhut fungsional, baik dalam pengangkatan jabatan fungsional, perpindahan
jabatan maupun perpindahan dari tingkat terampil ke ahli. Uji kompetensi
adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan
bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belumkompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu. Sedangkan
kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
Berdasarkan pasal 69 ayat 3 Undang-Undang No 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, kompetensi terdiri dari :
a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan,
pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan
struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya
sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
Agar pelaksanaan uji kompetensi berjalan dengan baik maka setiap
pejabat fungsional harusnya melakukan persiapan yang baik sebelum
mendaftarkan diri sebagai calon peserta uji kompetensi. Persiapan ini tentu
saja dilakukan 1-2 tahun sebelum pelaksanaan uji kompetensi, apalagi jika uji
kompetensi itu dilakukan dengan metode portofolio dan wawancara, dimana
kedua metode uji kompetensi ini merupakan metode uji wajib yang digunakan
oleh LSP Purenbang SDM LHK dalam melakukan uji kompetensi kenaikan jabatan bagi pejabat fungsional binaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan.
Materi ini membahas tentang penatausahaan pemanfaatan
tumbuhan dan satwa dilindungi dan tidak dilindungi dalam bentuk pengkajian,
penelitian dan pengembangan; penangkaran, perburuan, perdagangan,
peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, pemeliharaan untuk
kesenangan dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) spesies liar.
Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020Sudirman Sultan
油
Bahan Ajar TUPOKSI POLHUT...
Revisi sehubungan dengan aturan berikut :
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01Sudirman Sultan
油
Bahan Ajar Laporan Kejadian Tipihut Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01Sudirman Sultan
油
Bahan Ajar Tindakan Pertama Tipihut Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
07 bahan ajar dasar dasar intelijen polhut 01Sudirman Sultan
油
Bahan Ajar Dasar-Dasar Intelijen Polhut Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
Bahan Ajar Teknik Pengamanan Hutan Berdasarkan
SK KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik/PEPE/Dik-2/11/2018 Tentang KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN POLISI KEHUTANAN TINGKAT AHLI
Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjaiSudirman Sultan
油
Tesis ini membahas strategi penanggulangan gangguan hutan di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan penanggulangan gangguan hutan dan merumuskan strategi penanggulangan yang tepat. Metode penelitian menggunakan kuesioner, wawancara, dan FGD untuk mengumpulkan data primer yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan menggunakan AHP. Hasilnya menunjukkan gangguan utama berupa per
1. Patroli Taman Nasional Taka Bonerate menangkap dua nelayan sedang melakukan penangkapan ikan dengan bahan kimia di perairan Pulau Jinato pada 11 Februari 2019.
2. Kedua nelayan tersebut diduga kuat melakukan pembunuhan ikan dengan cara membius menggunakan potasium sianida.
3. Mereka beserta barang bukti kemudian diserahkan ke polisi untuk ditindaklanjuti secara hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan laporan administrasi perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi yang meliputi laporan kejadian, berita acara, dan laporan kegiatan. Terdapat pula penjelasan mengenai jenis-jenis laporan serta syarat formal dan materi yang harus dipenuhi.
The document discusses the importance of maintaining good hygiene habits like handwashing to prevent the spread of diseases. It notes that germs can spread through direct contact with infected individuals or indirectly through surfaces they've touched. Proper handwashing with soap and water is the most effective way to kill germs and stop their transmission to keep yourself and others healthy.
Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataanSudirman Sultan
油
Pembentukan SPORC membuka harapan baru dalam penegakan hukum bidang kehutanan. Dengan berbagai kualifikasi dan kompetensi khusus yang lebih dibandingkan Polhut Reguler akan melakukan upaya-upaya yang maksimal dalam menurunkan intensitas gangguan dan tekanan terhadap sumber daya hutan di Indonesia.
SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKATSudirman Sultan
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui berbagai pendekatan seperti pengembangan masyarakat berbasis sumber daya, pendekatan partisipatif, dan model-model pengelolaan hutan bersama seperti TFA dan CMA.
2) Beberapa format keterlibatan masyarakat dijelaskan seperti sebagai penyedia informasi, pemantau, peneg
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?EnforceA Real Solution
油
PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak : Apa yang berubah & dampaknya bagi Wajib Pajak?
Pada tanggal 14 Februari 2025 lalu, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru, yakni PMK Nomor 15 Tahun 2025 (PMK 15/2025) tentang Pemeriksaan Pajak. PMK 15/2025 ini merupakan hasil penyesuaian ketentuan pemeriksaan pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. PMK ini juga diterbitkan untuk mengganti regulasi mengenai pemeriksaan pajak sebelumnya, yang tersebar dalam beberapa peraturan lain, yaitu PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 184/2015, PMK Nomor 256/2014 dan Pasal 105 PMK 18/2021.
Mengingat bahwa pemeriksaan pajak adalah hal yang dapat terjadi kepada Wajib Pajak sebagai bentuk pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan, maka penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami apa saja yang diatur dalam PMK 15/2025 ini. enforceA mengajak Anda untuk mengikuti webinar dengan judul PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak? bersama narasumber yang kompeten.
Pembicara
I Wayan Sudiarta, S.E., M.M., C.W.M., B.K.P. Managing Partner enforceA
Dewi Wiwiek Hartini Senior Manager enforceA
Moderator
Widya Astuti Assistant Tax Manager enforceA
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdfCI kumparan
油
Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakum
1. 1
Penanganan TKP
TEKNIK PENANGANAN TKP
1. Laporan
2. Tertangkap Tangan (diketahui
langsung oleh Polhut)
PENYELIDIKAN
TP-TKP
OLAH-TKP
1. Pengamatan Umum
2. Pemotretan dan
Pembuatan Sket TKP
3. Penanganan Korban,
Saksi dan Pelaku.
4. Penanganan Barang
Bukti
5. Pengakhiran
Penanganan TKP
BARANG BUKTI
Pasal 39 ayat (1)
KUHAP
Alat Bukti
Pasal 184 ayat (1)
KUHAP
TP-TKP
TEKNIK PENANGANAN TKP
Tindakan Pertama di TKP (TP-TKP) adalah
Tindakan Kepolisian yang harus dilakukan oleh petugas
(Polhut, SPORC, PPNS) yang pertama kali melihat/
menemukan secara langsung suatu tindak pidana
kehutanan, untuk segera mengamankan korban, pelaku,
saksi dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna persiapan
proses hukum selanjutnya.
TP-TKP
2. 2
Pengolahan-TKP
TEKNIK PENANGANAN TKP
Tindakan penyidik/penyidik pembantu
untuk memasuki tempat kejadian perkara
dalam rangka melakukan pemeriksaan TKP,
mencari informasi tentang terjadinya
tindak pidana, mengumpulkan/
mengambil/membawa barang-barang bukti
yang diduga ada hubungannya dengan
tindak pidana yang terjadi untuk diambil
alih penguasaannya atau menyimpan
barang bukti tersebut guna kepentingan
pembuktian.
Skep Kapolri No : Skep/1205/IX/2000 ttg Penanganan TKP.
Barang Bukti
TEKNIK PENANGANAN TKP
Pasal 1 ayat (3) PermenLHK No. 26 Thn 2017 tentang
Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana LHK
segala benda yg patut diduga terkait dengan suatu
tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan
yg ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
maupun di tempat lainnya
Alat Bukti
TEKNIK PENANGANAN TKP
PASAL 184 KUHAP
Keterangan Saksi
Keterangan Ahli
Surat-Surat;
Petunjuk; dan
Keterangan Terdakwa.
Informasi Elektronik
Dokumen Elektronik
Peta
Pengertian TKP
TEKNIK PENANGANAN TKP
Juklap Kapolri No. Pol.:Skep/1205/IX.2005 tentang
Penanganan TKP.
a. Tempat dimana suatu TP dilakukan atau akibat
yang ditimbulkannya.
b. Tempat lain (BB, Tsk, Korban ditemukan)
3. 3
Pengertian TKP
TEKNIK PENANGANAN TKP
Pasal 1 ayat (19) PerKap Polri No. 6 Thn 2010
tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS
tempat dimana suatu tindak pidana
dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain,
dimana tersangka dan/atau korban dan/atau
barang bukti yang berhubungan dengan tindak
pidana tersebut dapat ditemukan
Output
Penanganan TKP TEKNIK PENANGANAN TKP
Output apa yg
diharapkandalam
penanganan TKP ?
Dokumentasi TKP
TEKNIK PENANGANAN TKP
Report & Note-Taking
TEKNIK PENANGANAN TKP
If itss not written down,
its didnt happen
1. Catat saat di TKP dan catat sesuai kronologis waktunya.
2. Detail, tahap demi tahap untuk semua tindakan.
3. Lengkap dan menyeluruh.
4. Ditulis dengan jelas dan terbaca
5. Sespesifik mungking (hindari kata dekat, sebelah kiri.. Dll.)
6. Buat folder khusus di laptop
4. 4
Fhotography
TEKNIK PENANGANAN TKP
one picture is worth
a thousand word
1. Mengabadikan situasi TKP termasuk tersangka, barang bukti,
pada saat ditemukan tindak pidana.
2. Untuk dapat memberikan gambaran nyata tentang situasi
dan kondisi TKP.
3. Untuk membantu dan melengkapi kekurangan-kekurangan
dalam penanganan TKP termasuk kekurangan-kekurangan
dalam pencatatan dan pembuatan sketsa.
Photography
TEKNIK PENANGANAN TKP
Overall
Midrange
Close-Up
Overall
TEKNIK PENANGANAN TKP
Midrange
TEKNIK PENANGANAN TKP
5. 5
Close-Up
TEKNIK PENANGANAN TKP
List Fotography
TEKNIK PENANGANAN TKP
Videography
TEKNIK PENANGANAN TKP
1. Mulailah dengan Nomor Kasus, Tanggal, Waktu, Lokasi kejadian, deskripsi kasus.
2. Video dapat menceritakan kejadian yang terjadi di TKP. Mulailah dengan kondisi
umum wilayah sekitar TKP. Disarankan merekam dari empat penjuru TKP (Utara,
Selatan, Timur dan Barat).
3. Jangan memindahkan kamera terlalu cepat, karena akan memberikan hasil yang
kurang bagus.
4. Matikan audio pada perekam apabila Anda tidak berniat menceritakannya.
5. Minimalkan menggunakan lampu dan perbesaran (Zoom).
6. Video tidak boleh diedit atau diubah dengan cara apapun. Video asli harus disimpan
sebagai bukti dari video duplikat.
7. Akan lebih baik saat di TKP, video disaksikan oleh petugas pemerintah setempat
atau petugas lain yang menyaksikan pengambilan rekaman terhadap TKP.
Sketching & Mapping
TEKNIK PENANGANAN TKP
Contoh Sketsa Kasar
Sumber : Courtesy of Sarah Bedish, University of WisconsinPlatteville.
6. 6
Sketching & Mapping
TEKNIK PENANGANAN TKP
Contoh Sketsa Final
Sumber : Courtesy of Sarah Bedish, University of WisconsinPlatteville.
Sketching & Mapping
TEKNIK PENANGANAN TKP
Contoh Sketsa Final dengan Komputer
Sumber : Courtesy of Sarah Bedish, University of WisconsinPlatteville.
Sketsa Final :
Judul Kasus
Legenda
Informasi Kasus (tanggal, waktu,
tempat dan nomor kasus)
Identitas Pembuat Sketsa
Indikasi arah dan skala
Sketching & Mapping
TEKNIK PENANGANAN TKP
Contoh Mapping
Sumber : Agung Ajmain
7. 7
PETUGAS
TP-TKP TEKNIK PENANGANAN TKP
1. Ketua Tim
2. Petugas Pengamanan TKP
3. Petugas Pencari Barang Bukti
4. Petugas Juru Foto
5. Petugas Identifikasi
PENANGANAN TKP
TEKNIK PENANGANAN TKP
1. Jalan yang diduga sebagai jalan masuk atau keluarnya pelaku tindak pidana.
2. Adanya kejanggalan-kejanggalan atau hal-hal yang tidak biasa yang didapati di
TKP dan sekitarnya.
3. Keadaan cuaca waktu kejadian tindak pidana yang dapat mempengaruhi kondisi
atau keadaan TKP.
4. Alat-alat yang mungkin dipergunakan atau ditinggalkan oleh pelaku tindak
pidana.
5. Tanda-tanda atau bekas-bekas di TKP.
TUJUAN : memperkirakan modus operandi, motif, waktu kejadian dan menentukan
langkah-langkah mana yang harus didahulukan
General Observation
PENGAMANAN
LOKASI TKP
Buat batas di TKP dengan Tali atau Alat lain
Perintahkan orang yg berada di TKP untuk tidak meninggalkan
TKP
Melarang setiap orang untuk masuk di TKP
Berusaha menangkap pelaku yang masih berada di TKP atau
sekitar TKP
Meminta bantuan kepada aparat pemerintah setempat dalam
melakukan pengamanan TKP
Buatlah tanda di TKP seperti bekas sidik jari atau kaki
Memisahkan satu sama lain orang yang ada di TKP
Mencari dan mengumpulkan saksi-saksi
Amankan semua barang bukti
Buat sketsa kasar dan catat kejadian sebagai bahan LK
TEKNIK PENANGANAN TKP
PENGAMANAN
TERSANGKA PENYEGARAN POLHUT
Amankan tersangka dengan pemborgolan
Lakukan penggeledahan terhadap tersangka
Catat identitas tersangka
Tanyakan kerusakan hutan yang telah
dilakukannya
Cegah jangan sampai Tsk menghilangkan BB
Jika pelaku tidak ditemukan di TKP, lakukan
pencarian singkat di sekitar TKP
8. 8
PENGAMANAN
BARANG BUKTI
Mencari dan mengumpulkan Barang Bukti
Lakukan Identifikasi Awal Barang Bukti (jenis,
jumlah, ukuran, asal usul, ciri dan tanda khusus
lainnya)
Berikan Label pada setiap barang bukti
Untuk BB berupa dokumen, lakukan
pembungkusan BB
Pengangkutan BB
TEKNIK PENANGANAN TKP
PENGAMANAN SAKSI
Mencari dan mengumpulkan saksi-saksi yang
berhubungan dengan perkara tindak pidana
kehutanan yang terjadi.
Pisahkan saksi satu sama lain agar fakta tindak
pidana diperoleh dengan sebenarnya.
Catat identitas saksi, minimal nama, umur,
alamat dan pekerjaan.
Geledah barang saksi
Memerintahkan kepada saksi untuk tetap tinggal
ditempat yang ditentukan guna dimintai
keterangannya.
TEKNIK PENANGANAN TKP
PEMOTRETAN
Pemotretan keseluruhan TKP (berbagai arah)
Detail/Close-up setiap obyek di TKP
Catat penjelasan pemotretan
Hari, tgl, bln, tahun dan jam pemotretan
Merk & type kamera
Speed Kamera dan diafragma
Sumber cahaya
Filter yg digunakan
Jarak kamera dgn obyek
Tinggi kamera
Nama, Pangkat dan NIP Juru Foto
TEKNIK PENANGANAN TKP
9. 9
PEMOTRETAN
TEKNIK PENANGANAN TKP
SKET TKP
TEKNIK PENANGANAN TKP
Untuk menggambarkan TKP seteliti mungkin
Bahan rekonstruksi jika diperlukan
Sebagai lampiran Berita Acara
Apakah semua BB di TKP sudah di Kumpulkan dan
diamankan ?
Apakah tindakan yang dilakukan sudah berhati-hati
dan cermat ?
Apakah pemotretan yg dilakukan cukup
menggambarkan keadaan sebenarnya ?
Apakah identitas tersangka dan saksi sudah benar ?
Apakah semua BB di TKP sudah di Kumpulkan dan
diamankan ?
Apakah tindakan yang dilakukan sudah berhati-hati
dan cermat ?
Apakah pemotretan yg dilakukan cukup
menggambarkan keadaan sebenarnya ?
Apakah identitas tersangka dan saksi sudah benar ?
TEKNIK PENANGANAN TKP
10. 10
TEKNIK PENANGANAN TKP
PENGOLAHAN TKP KEHUTANAN
Perlukah....
TEKNIK PENANGANAN TKP
Olah TKP ?
Apakah setiap kasus Tipihut memerlukan
olah TKP ?
PERAN
Olah-TKP TEKNIK PENANGANAN TKP
1. Dalam proses penyidikan : menentukan apakah kejadian yang diduga sebagai
tindak pidana merupakan tindak pidana atau tidak, untuk mencari dan
mengumpulkan bukti-bukti yang terdapat di TKP untuk kepentingan penyidikan
dan memperjelas siapa pelaku tindak pidana yang terjadi.
2. Dalam proses peradilan, menjadi petunjuk yang kuat dalam mempengaruhi
hakim melakukan putusan .
3. Dalam proses pra-peradilan : menghindari pra-peradilan khususnya dari obyek
PENETAPAN TERSANGKA dimana Olah-TKP memperkuat dalam penetapan
tersangka.
Pasal 1 angka 10 KUHAP : Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penuntutan.
MK. 21/PUU-XII/2014 : Penetapan Tersangka, Penggeledahan, Penyitaan.
Prinsip Dasar
Olah-TKP TEKNIK PENANGANAN TKP
1. Mengolah TKP secara baik dan profesional merupakan kunci keberhasilan
penyidik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana secara cermat dan teliti.
2. Kesaksian barang bukti adalah kesaksian yang paling jujur sehingga
diperbolehkan melakukan pembuktian secara ilmiah (scientific investigation).
Fakta itu suci (the fact is scarfed) sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk
dalam suatu peristiwa pidana.
3. Kebenaran materil adalah kebenaran yang terjadi di TKP.
4. Potret adalah dokumentasi berpikir dari penyidik yang dapat menggambarkan
kejadian yang sebenarnya sesuai dengan kronologis di TKP.
11. 11
TAHAPAN KEGIATAN
OLAH-TKP TEKNIK PENANGANAN TKP
1. Mempersiapkan petugas pengolah TKP
2. Mempersiapkan sarana/prasarana, termasuk bantuan teknis.
3. Menentukan atau memilih jalan menuju TKP untuk kelancaran perjalanan
PERSIAPAN
PENGOLAHAN TKP
TEKNIK PENANGANAN TKP
Menunjuk 2 orang saksi untuk kegiatan Olah TKP.
Untuk : menyaksikan petugas mencari bukti-bukti di TKP.
Dilengkapi Berita Acara Penunjukan Saksi
Ketua Tim bersama 2 orang saksi (jika ada pemerintah setempat
seperti Kepala Desa akan lebih bagus) masuk ke TKP dengan membuat
jalan setapak , kemudian keluar kembali.
Ketua Tim bersama 2 orang saksi + Kepala Desa masuk kembali
bersama petugas lainnya secara berbanjar untuk mencari barang bukti
(dengan metode pencarian BB yg tepat).
Ketua Tim menunjuk BB atau jejak yg dilihatnya kepada anggotanya
dan disaksikan oleh saksi.
PENGOLAHAN TKP
TEKNIK PENANGANAN TKP
Petugas dibelakangnya diberikan nomor, dipotret secara close-up dan
mencatat sampai keseluruhan bukti-bukti tersebut dengan nomor yg
berurutan.
Setelah semua BB diberikan nomor, kemudian dipotret secara umum
agar diketahui posisi antara BB manakala dilakukan rekonstruksi.
Setelah yakin bahwa semua BB dan jejak yang ada ditemukan,
kemudian diambil dan diangkat oleh petugas dengan cara
pengambilan BB yang benar.
Setelah semua BB diambil, Ketua Tim kembali masuk ke TKP untuk
memastikan semua BB sudah diambil.
PENGOLAHAN TKP
TEKNIK PENANGANAN TKP
Setelah semua BB selesai diambil, petugas pemotret kembali
melakukan pemotretan secara keseluruhan BB sebelum nomor BB
diangkat.
Analisis Evaluasi BB di TKP.
a. Apakah sudah cukup bukti yang diambil ?
b. Apakah sudah ada gambaran peristiwa pidana yg terjadi ?
c. Apakah sudah dapat dipastikan bahwa benar terjadi tindak pidana
berdasarkan bukti segitiga ?
d. Apakah perlu pengolahan TKP lanjutan oleh Tim Ahli ? (Pasal 7
ayat (1) huruf h Jo Pasal 120 ayat (1) KUHAP.
Hasil analisa dapat menjawab pertanyaan itu.
12. 12
PENGOLAHAN TKP
TEKNIK PENANGANAN TKP
Terhadap semua BB, jejak atau sidik jari yang diambil di TKP
terlebih dahulu diperlihatkan kepada pemilik, saksi, Kepala Desa
dan tersangka sebelum dibungkus atau dilabel.
Dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti,
Dibuatkan Berita Acara Pembungkusan atau Pelabelan
Tanda terima BB dan BA ditanda tangani Polhut, Pemilik atau
yang menguasai barang bukti, Saksi dan Tersangka kalau ada.
(Pasal 42 Jo 129 ayat (2) KUHAP).
TEKNIK PENANGANAN TKP
Apakah semua BB di TKP sudah di Kumpulkan dan
diamankan ?
Apakah tindakan yang dilakukan sudah berhati-hati
dan cermat ?
Apakah pemotretan yg dilakukan dan sket TKP cukup
menggambarkan keadaan sebenarnya ?
Apakah keterangan saksi dan tersangka sudah
memperhatikan 7 Kah ?
Apakah pembungkusan barang bukti sudah sesuai
petunjuk yang ada ?
Dapat menjawab YA :
TEKNIK PENANGANAN TKP
Ketua Tim Olah TKP/Penyidik memerintahkan kepada
anggotanya atau Polhut sebagai petugas TP-TKP untuk
membebaskan TKP.
Tindak lanjut pengolahan TKP adalah membuat
administrasi penyidikan yang diperlukan.
Tahap pengakhiran penanganan TKP :
TERIMA KASIH