Dokumen tersebut merupakan instrumen akreditasi puskesmas yang berisi 9 bab dan 54 standar akreditasi yang meliputi (1) penyelenggaraan pelayanan puskesmas, (2) kepemimpinan dan manajemen puskesmas, (3) peningkatan mutu puskesmas, (4) upaya kesehatan masyarakat yang berorientasi sasaran, (5) kepemimpinan dan manajemen upaya kesehatan masyarakat, (6) sasaran kinerja dan MDG's, (
Hasil Analisis Indikator Mutu Klinis UKP Puskesmas.docxAuliaNi7
油
Hasil Indikator Mutu Klinis Puskesmas Binong selama 4 bulan berturut-turut menunjukkan capaian yang baik dengan semua indikator mencapai target. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Binong terus berjalan dengan baik sesuai standar yang ditetapkan.
Analisis isu di Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak mengidentifikasi tiga masalah utama yaitu kurangnya kebersihan, kepatuhan protokol Covid-19, dan insentif tenaga kesehatan. Analisis menggunakan metode APKL dan USG menunjukkan bahwa kurangnya kepatuhan protokol Covid-19 merupakan isu prioritas yang membutuhkan tindakan karena dampaknya terhadap tenaga medis dan pasien.
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Dokumen ini membahas rancangan kegiatan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) yang akan dilaksanakan oleh peserta pelatihan CPNS di SMA Negeri 2 Grabag untuk meningkatkan sikap dan perilaku sebagai ASN.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...Ulfah Hanum
油
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan. Uji kompetensi dilaksanakan oleh tim penguji untuk memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan. Pedoman penyelenggaraan mencakup penyelenggara, peserta, dan tim penguji uji kompetensi.
Dokumen tersebut membahas tentang siklus manajemen puskesmas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, puskesmas menganalisis data kinerja, sumber daya, dan status kesehatan masyarakat untuk merumuskan rencana lima tahunan dan tahunan meliputi rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan."
Rencana Strategis Puskesmas Argapura Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022 memberikan gambaran umum kondisi Puskesmas Argapura dan menetapkan visi, misi, tujuan, dan strategi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat selama 5 tahun ke depan.
Strategi Peningkatan IKS Program Indonesia Sehat Dengan PIS PKDokter Tekno
油
Dokumen tersebut memberikan ringkasan strategi peningkatan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Provinsi Jawa Barat untuk mencapai tujuan Jawa Barat sebagai juara. Ringkasan strateginya meliputi pelaksanaan kunjungan keluarga ke seluruh wilayah, integrasi program kesehatan, dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kesehatan.
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Ceramah Pelatihan Dasar CPNS
Sorong Selatan, 28 Juli 2021
Dokumen tersebut menjelaskan hak dan kewajiban pasien di Puskesmas Simpang Sungai Duren, termasuk mendapatkan pelayanan kesehatan bermutu, privasi data medis, dan memberikan umpan balik. Dokumen juga menjelaskan visi, misi, dan nilai inti Puskesmas tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan adil kepada masyarakat.
Pos kesehatan pesantren (poskestren) merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di lingkungan pondok pesantren melalui pemberdayaan santri dan masyarakat sekitar. Poskestren dilaksanakan secara sukarela oleh pengelola dan kader yang terdiri dari santri, alumni, dan tokoh masyarakat setempat.
Dokumen tersebut merangkum program kesehatan masyarakat Puskesmas Tigabinanga yang mencakup promosi kesehatan, KIA/KB, gizi, lingkungan, penyakit menular, jiwa, mata, gigi, olahraga, serta evaluasi pelaksanaan program setiap 6 bulan. Termasuk didalamnya hasil temuan lapangan dan foto kegiatan yang dilakukan.
PPT REMBUK STUNTING TH 2023 BULAN JUNI FIXX.pptxmutya11
油
Dokumen tersebut membahas upaya pencegahan stunting di Kecamatan Beruntung Baru melalui program rembuk stunting. Program tersebut mencakup pemantauan status gizi balita, intervensi gizi, dan analisis penyebab tingginya angka stunting di wilayah tersebut sebesar 14,3% yang antara lain disebabkan oleh keterbatasan sarana ukur dan kurangnya edukasi gizi kepada masyarakat.
Contoh program peningkatan_mutu_dan_keselamatan_pasienSri Yusanti
油
Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Puskesmas X dengan melakukan penilaian kinerja pelayanan klinis, memantau pencapaian sasaran keselamatan pasien, serta menerapkan manajemen risiko pada pelayanan laboratorium dan obat. Prioritas program ini adalah pelayanan darurat, ANC dan persalinan, serta pelayanan obat. Program ini akan dievaluasi setiap bulan untuk menilai capaian targetnya.
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur pedoman manajemen Puskesmas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan dukungan dari dinas kesehatan kabupaten/kota. Tujuannya agar Puskesmas dapat mengelola sumber daya dan melaksanakan upaya kesehatan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayahnya.
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi puskesmas khususnya bab 3, 5, 6 dan 9 mengenai peningkatan mutu pelayanan puskesmas. Termasuk didalamnya adalah pembahasan mengenai pengorganisasian mutu di puskesmas, penentuan indikator mutu, monitoring hasil kinerja, serta analisis dan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pelayanan.
Dokumen tersebut merangkum materi pelatihan analisis isu kontemporer untuk calon PNS di Kabupaten Banyuasin yang mencakup pemahaman terhadap perubahan lingkungan strategis, modal insani untuk menghadapi perubahan, dan analisis isu-isu kontemporer seperti korupsi, narkoba, dan terorisme dengan berpikir kritis."
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Dokumen ini membahas rancangan kegiatan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) yang akan dilaksanakan oleh peserta pelatihan CPNS di SMA Negeri 2 Grabag untuk meningkatkan sikap dan perilaku sebagai ASN.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...Ulfah Hanum
油
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan. Uji kompetensi dilaksanakan oleh tim penguji untuk memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan. Pedoman penyelenggaraan mencakup penyelenggara, peserta, dan tim penguji uji kompetensi.
Dokumen tersebut membahas tentang siklus manajemen puskesmas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, puskesmas menganalisis data kinerja, sumber daya, dan status kesehatan masyarakat untuk merumuskan rencana lima tahunan dan tahunan meliputi rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan."
Rencana Strategis Puskesmas Argapura Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022 memberikan gambaran umum kondisi Puskesmas Argapura dan menetapkan visi, misi, tujuan, dan strategi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat selama 5 tahun ke depan.
Strategi Peningkatan IKS Program Indonesia Sehat Dengan PIS PKDokter Tekno
油
Dokumen tersebut memberikan ringkasan strategi peningkatan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Provinsi Jawa Barat untuk mencapai tujuan Jawa Barat sebagai juara. Ringkasan strateginya meliputi pelaksanaan kunjungan keluarga ke seluruh wilayah, integrasi program kesehatan, dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kesehatan.
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Ceramah Pelatihan Dasar CPNS
Sorong Selatan, 28 Juli 2021
Dokumen tersebut menjelaskan hak dan kewajiban pasien di Puskesmas Simpang Sungai Duren, termasuk mendapatkan pelayanan kesehatan bermutu, privasi data medis, dan memberikan umpan balik. Dokumen juga menjelaskan visi, misi, dan nilai inti Puskesmas tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan adil kepada masyarakat.
Pos kesehatan pesantren (poskestren) merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di lingkungan pondok pesantren melalui pemberdayaan santri dan masyarakat sekitar. Poskestren dilaksanakan secara sukarela oleh pengelola dan kader yang terdiri dari santri, alumni, dan tokoh masyarakat setempat.
Dokumen tersebut merangkum program kesehatan masyarakat Puskesmas Tigabinanga yang mencakup promosi kesehatan, KIA/KB, gizi, lingkungan, penyakit menular, jiwa, mata, gigi, olahraga, serta evaluasi pelaksanaan program setiap 6 bulan. Termasuk didalamnya hasil temuan lapangan dan foto kegiatan yang dilakukan.
PPT REMBUK STUNTING TH 2023 BULAN JUNI FIXX.pptxmutya11
油
Dokumen tersebut membahas upaya pencegahan stunting di Kecamatan Beruntung Baru melalui program rembuk stunting. Program tersebut mencakup pemantauan status gizi balita, intervensi gizi, dan analisis penyebab tingginya angka stunting di wilayah tersebut sebesar 14,3% yang antara lain disebabkan oleh keterbatasan sarana ukur dan kurangnya edukasi gizi kepada masyarakat.
Contoh program peningkatan_mutu_dan_keselamatan_pasienSri Yusanti
油
Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Puskesmas X dengan melakukan penilaian kinerja pelayanan klinis, memantau pencapaian sasaran keselamatan pasien, serta menerapkan manajemen risiko pada pelayanan laboratorium dan obat. Prioritas program ini adalah pelayanan darurat, ANC dan persalinan, serta pelayanan obat. Program ini akan dievaluasi setiap bulan untuk menilai capaian targetnya.
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur pedoman manajemen Puskesmas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan dukungan dari dinas kesehatan kabupaten/kota. Tujuannya agar Puskesmas dapat mengelola sumber daya dan melaksanakan upaya kesehatan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayahnya.
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi puskesmas khususnya bab 3, 5, 6 dan 9 mengenai peningkatan mutu pelayanan puskesmas. Termasuk didalamnya adalah pembahasan mengenai pengorganisasian mutu di puskesmas, penentuan indikator mutu, monitoring hasil kinerja, serta analisis dan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pelayanan.
Dokumen tersebut merangkum materi pelatihan analisis isu kontemporer untuk calon PNS di Kabupaten Banyuasin yang mencakup pemahaman terhadap perubahan lingkungan strategis, modal insani untuk menghadapi perubahan, dan analisis isu-isu kontemporer seperti korupsi, narkoba, dan terorisme dengan berpikir kritis."
Dokumen tersebut membahas kebijakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, termasuk tujuan, sasaran, skema pelaksanaan, proses distribusi vaksin, dan tahapan pelayanan vaksinasi."
27-1-2022 Kebijakan Yanfar dalam Sistem Kesehatan Nasioal.pptxcandraayupuspita
油
Ringkasan:
Dokumen tersebut membahas kebijakan pelayanan kefarmasian dalam sistem kesehatan nasional, pelayanan kefarmasian selama pandemi COVID-19 termasuk program vaksinasi, implementasi standar pelayanan kefarmasian, dan peran teknologi informasi dalam pelayanan kefarmasian.
2. UPDATE MICROPLANNING DAN RANTAI DINGIN VAKSIN COVID 19.pptxbennyrahardian1
油
Perencanaan mikro untuk vaksinasi COVID-19 mencakup pendataan sasaran, fasilitas kesehatan, dan registrasi sasaran untuk menentukan jadwal dan lokasi vaksinasi secara terkoordinasi melalui sistem informasi satu data vaksinasi COVID-19.
2. Mikroplaning dan Rantai Dingin Vaksinasi COVID-19 3 Jan 2021.pptpramita18
油
Dokumen tersebut membahas perencanaan dan rantai dingin untuk vaksinasi Covid-19, meliputi pendataan sasaran, fasilitas pelaksana, tenaga pelaksana, dan peralatan rantai dingin yang dibutuhkan.
4. KANDIDAT VAKSIN COVID-19
Terdapat 34 vaksin COVID-19 dengan platform berbeda
(mRNA, Inactivated, DNA, VLP, Non Replicating Viral Vector,
Protein Sub Unit)
9 vaksin COVID-19 sedang memasuki uji klinik fase III.
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-
covid-19-candidate-vaccines
Kandidat vaksin COVID 19 kerjasama mulitlateral:
1. Sinovac, kerjasama Biofarma dengan China
2. Sinopharm, kerjasama Kimia Farma dengan Group 42
United Emirat Arab
3. Genexine GX19, kerjasama Kalbe Farma dengan
Genoxine Korea Selatan
Gavi CEPI untuk Middle Income Country dan Low Middle
Income Country dengan skema AMC Covax,
5. TUJUAN VAKSINASI COVID-19
1. Menurunkan kesakitan & kematian akibat COVID-19
2. Mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) untuk mencegah dan
melindungi kesehatan masyarakat
3. Melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secaramenyeluruh
4. Menjaga produktifitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi
PEGAWAI
PEMERINTAHAN
Tenaga pendidik
di seluruh Indonesia
KELOMPOK
MASYARAKAT
USIA 18-59 TAHUN
KELOMPOK SEKTOR
PELAYANAN PUBLIK
KONTAK
ERAT
PETUGAS KESEHATAN
SELURUH INDONESIA
sebagai garda terdepan
dalam pemberian
layanan kesehatan
publik dan memiliki risiko
tertularnya COVID-19
yang memiliki
kontak dengan
kasus konfirmasi
COVID-19
TNI/Polri yang bertugas
dalam garda terdepan,
petugas bandara, stasiun
kereta api, pelabuhan,
pemadam kebakaran,
PLN, PAM, dll termasuk
merupakan kelompok
usia produktif dan
berkontribusi dalam
sektor perekonomian
termasuk anggota BPJS
Penerima Bantuan Iuran
(PBI), dimana kelompok
ini merupakan kelompok
besar yang perlu
mendapatkan prioritas
yang memiliki peranan
penting dalam
keberlangsungan
investasi pendidikan
anak anak Indonesia
memiliki peranan dalam
keberlangsungan tata
kelola pemerintah
termasuk perangkat
daerah sampai tingkat
kelurahan.
(Kajian ITAGI Agustus 2020)
6. Prioritas Kelompok Prioritas Jumlah Orang Kebutuhan Vaksin (Dosis)
1 Garda terdepan : Medis dan Paramedis Contact
tracing, pelayanan publik termasuk TNI/Polri,
aparat hukum
3.497.737 6.995.474
2 Masyarakat (tokoh agama/masyarakat), perangkat
daerah (kecamatan, desa, RT/RW), sebagian
pelaku ekonomi)
5.624.0106 11.248.020
3 Seluruh tenaga pendidik (PAUD/TK, SD, SMP, SMA
dan sederajat PT)
4.361.197 8.772.3942
4 Aparatur pemerintah (Pusat, Daerah dan Legislatif) 2.305.689 4.611.378
5 Peserta BPJS PBI 86.622.867 173.245.734
Sub total 102.451.500 204.903.000
Masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya 57.548.500 115.097.000
Total 160.000.000 320.000.000
SASARAN VAKSINASI COVID-19
Pentahapan Prioritas sesuai dengan ketersediaan vaksin, penduduk dan
wilayah berisiko, tahapan pemakaian dan indeks pemakaian
IDEAL : SELURUH PENDUDUK
OPTIMAL : 80% PENDUDUK BERISIKO TERTULAR
7. Perkiraan Skema Platform vaksin COVID-19
dan Sasaran Kluster Kelompok
Pengembang Vaksin
COVID-19
Platform Jumlah
Dosis
Interval
Pemberian
Target Sasaran
Sinovac - Biofarma Inactivated 2 0, 14 hari Kelompok prioritas
di P.Jawa
(60% penduduk)
Sinopharm
(Kimia Farma - G42
UAE)
Inactivated 2 0, 14, 21 hari Kelompok prioritas
di luar P. Jawa
(40% penduduk)
GAVI CEPI dan
sumber lainnya
Harus dipastikan
agar tidak
berbeda2
sebaiknya sda Sisa dari kelompok diatas
Pemilihan vaksin COVID-19 harus mempertimbangkan aspek standar kualitas, bermutu, aman
serta kapasitas rantai dingin yang tersedia.
8. ESTIMASI KEBUTUHAN VAKSIN COVID
Berdasarkan Sasaran dan Ketersediaan Vaksin
Estimasi Ketersediaan Vaksin Target
Sasaran
Kebutuhan
Dosis
Kebutuhan setelah wastage rate Keterangan
Dosis Vial
Sinovac (Biofarma) estimasi
kemasan 10 ds/vial
102.451.500 204.903.000 227.670.000 22.767.000 Indeks Pemakaian
(IP) vaksin adalah 9
dari 10 dosis per
vial atau wastage
rate 10%
Klaster/ wilayah
harus mendapatkan
vaksin dg platform
yg sama
Sinopharm (Kalbe Farma)
estimasi kemasan 10 ds/vial
27.000.000 54.000.000 60.000.000 6.000.000
Sumber lainnya (perlu
identifikasi) GAVI CEPI (20%
dari total populasi negara,
dengan tahapan 3% dan 17%)
estimasi kuartal 3 4 thn 2021.
Asumsi kemasan 10 dosis/vial, 2
dosis per orang
30.548.500 61.097.000 64.330.000 6.330.000
Total 160.000.000 320.000.000 352.000.000 35.200.000
TargetVaksin COVID-19
setelah wastage rate
Jenis logistik Jumlah Kebutuhan (pcs)
352.000.000
AD Syringe 0,5 ml 352.000.000
Safety box 5 L 3.520.000
Alkohol Swab 320.000.000
9. RENCANA PEMBERIAN VAKSINASI
Berdasarkan Target per Bulan
Tahapanpemberian
pelayananimunisasi
COVID-19 dalam
setiap bulannya
dengan
mempertimbangkan
ketersediaanvaksin
setelah
mendapatkanEAU ,
proses pengadaan
dan distribusi
11. Ketersediaan rantai
dingin yang berfungsi
dan sesuai standar
Per Desember 2019, Vaksin rutin dan
vaksin baru memakai 35% dari total
kapasitas rantai dingin sehingga
masih tersedia 65%. Diperkirakan
dapat menampung seluruh vaksin
rutin dan introduksi sampai 2021.
Pengalaman kampanye MR dengan
sasaran 70 juta dilakukan bertahap
selama 2 bulan. Jawa dan luar Jawa
Pengadaan Lemari es tahun 2020
sebanyak 449 dan tahun 2021
sebanyak 1.028 buah
12. Kapasitas SDM dalam
pelaksanaan pelayanan
imunisasi COVID-19
Rasio Vaksinator terhadap target
imunisasi rutin dan Covid-19 = 1:20
Pengalaman kampanye rasio dapat
ditingkatkan = 1:40 bahkan lebih
Pelayanan posbindu 5 jam/hari, Waktu
pelayanan 15 menit. Waktu yang
dibutuhkan 15 menit x 20 orang
sehingga diperlukan 300 menit atau 5
jam.
Estimasi Lama layanan =15
menit/orang : Pendaftaran, Pengukuran
(tekanan darah, rapid test kolestrol,
gula darah, dll), Edukasi tentang
Imunisasi COVID-19, Anamnesa (list
daftar pertanyaan), Penyuntikan,
Informasi jadwal imunisasi selanjutnya
13. Jejaring Layanan
RS PEMERINTAH
(K/L, Daerah,
TNI/Polri
RUMAH
SAKIT
SWASTA
DPM / Klinik
Swasta
Klinik K/L
PUSKESMAS
Posyandu anak
Kepala
Daerah
Dinkes Kab/Kota
Cold chain
Logistik
SDM
Pelatihan
Minlok
SIM
POKJA
(termasuk
organisasi
profesi)
KeluargaPIS-PK
MASYARAKAT
PENERIMA
MANFAAT
Posbindu PTM
POS IMUNISASI
Desa / Kampung
Pasar/ tempat
kerja
Poskestren
PUSKESMAS
PEMBANTU
Sekolah/BIAS
Posyandu remaja
Posyandu lansia
Kader, Toma, LSM
TNI/Polri, SBH
14. Alur Distribusi COVID-19
Speed, Scale, Access
SARANA DISTRIBUSI
10.134 Puskesmas
2.877 RS/Klinik
Pemerintahdan
Swasta
49 KKP beserta wilayah
kerja
Lower down-payment
Financial commitment /
guarantee to purchase
doses
Posyandu/Posbindu
Rumah Sakit
Pemerintah/Swasta
Klink
Kantor/Sekolah/PT
FASILITAS PELAYANAN
15. Pedoman Teknis
PEDOMANTEKNIS
DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN
BAB 2 EPIDEMIOLOGI CORONA VIRUS (COVID-19)
BAB 3 PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN
IMUNISASI COVID-19
BAB 4 PELAKSANAAN PELAYANAN IMUNISASI COVID-
19
BAB 5 SURVEILANS KIPI
BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI
16. Kegiatan Operasional Vaksinasi Covid-19
Survei : Readiness dan Acceptence Study (sedang berlangsung)
Persiapan dan Koordinasi
Penetapan Permenkes Vaksinasi Covid-19
Penyusunan Pedoman teknis
Advokasi Sosialisasi Mobilisasi
Peningkatan Kapasitas SDM, Sarana (logistic)
Peningkatan Jejaring Pelayanan
Sistim Informasi Manajemen
Penyusunan Mikroplanning
PelaksanaanVaksinasi
Supervisi, Bimbingan teknis, monitoring
Evaluasi Rapid ConvinienceAssesment/Survey cakupan, Post introduction Evaluation,
Review Pelaksanaan
17. PELAKSANAAN PEMBERIAN VAKSINASI
Dosis administrasi : diberikan 2 (dua)
dosis/orang dengan jarak minimal 14 hari,
sehingga dapat membentuk kekebalan
(antibodi) terhadap COVID-19 secara optimal.
Pemberi layanan imunisasi COVID-19 adalah
dokter, perawat dan bidan di fasilitas pelayanan
kesehatan baik pemerintah, swasta maupun
akademi/institusi Pendidikan, Kantor Kesehatan
Pelabuhan (KKP), TNI dan Polri dalam jejaring
Public Private Mix (PPM)
Teknis dan tempat pelaksanaan pemberian imunisasi, berdasarkan kajian ITAGI:
a. Kelompok usia produktif berusia 18 59 tahun, dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan
pemerintah baik puskesmas, posbindu maupun RSUD/RSUP, kerjasama dengan klinik, klinik
kantor/perusahaan, rumah sakit swasta, bidan praktek swasta dan lain lain, termasuk pos pos
pelayanan imunisasi di tempat tempat strategis
b. Kelompok penduduk dengan kormorbid berusia 18 59 tahun yang masih aktif/produktif
sebaiknya dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah (puskesmas dan Rumah Sakit),
klinik dan rumah sakit swasta.
1 2
3
18. Teknis Pelaksanaan Vaksinasi
Covid-19
Meja 1
Pendaftaran
Dilaksanakan
Pencatatan dan
Pengukuran
Meja 2
Anamnesa, Edukasi
Imunisasi COVID-19
Meja 3
Pemberian
Imunisasi
Menunggu 30
menit (antisipasi
apabila ada KIPI)
Memerlukanwaktu 15
menit/orang
1. Pendaftaran
2. Pengukuran(tekanan
darah, rapidtest
kolestrol, gula darah,
dll)
3. Edukasitentang
Imunisasi COVID-19
4. Anamnesa (siapkan list
daftarpertanyaan)
5. Penyuntikan
6. Informasi jadwal
imunisasi selanjutnya
Catatan
- Pelayanan posbindu5
jam/hari
- Waktu pelayanan15
menit
- 15 menit x 20 orang
sehingga diperlukan
300 menit atau5 jam.
19. PELAYANAN IMUNISASI COVID-19 DI POS IMUNISASI (Posyandu,
Posbindu, Sekolah dan Pos pos yang ditentukan)
1. Ruang/tenda/tempat yang cukup besar,sirkulasi udara yang baik.Bila ada kipas angin,letakkan
di belakang petugas kesehatan agar arah aliran udara kipas angin mengalir dari tenaga
kesehatan ke sasaran imunisasi;
2. Bersihkan ruang/tempat pelayanan imunisasi sebelum dan sesudah pelayanan dengan cairan
disinfektan;
3. Fasilitas mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer;
4. Atur meja pelayanan antar petugas agar menjaga jarak aman 1 2 meter.
5. Ruang/tempat pelayanan imunisasi hanya untuk melayani orang sehat;
6. Jika memungkinkan sediakan jalan masuk dan keluar yang terpisah.Sasaran dan pengantar
keluar dan masuk bergantian;
7. Tempat/ruang tunggu sebelum dan sesudah imunisasi terpisah.Tempat duduk dengan jarak
aman antar tempat duduk 1 2 meter.Sesudah imunisasi sasaran menunggu selama 30 menit.
20. Your Date HereYour Footer Here20
Contoh Pengaturan Ruang/ Tempat Pelayanan
Imunisasi
23. Apakah Anda bersedia
berpartisipasi dalam survei
ini?
Apakah Anda tahu bahwa Pemerintah
Republik Indonesia berencana memberikan
vaksin COVID-19?
24. Jika pemerintah RI memberikan
vaksin COVID-19 apakahAnda
bersama dengan keluarga Anda
akan ikut diimunisasi?
Mengapa Anda tidak akan
menerima vaksin Covid ?
25. Apakah anda bersedia membayar
vaksin?
Berapa jumlah maksimal yang
akan anda bayarkan ?
26. Demi kenyamananAnda,Anda lebih memilih
mendapatkanVaksin di:
ApakahAnda ingin mendapatkan informasi
lebih lanjut mengenai vaksin COVID 19?
27. Lain Lain
1. Diperlukan pelaksanaan survei persepsi masyarakat untuk vaksin COVID-19
(mempertimbangkan vaccine hesistancy di Indonesia)
2. Country readiness assesment dalam rangka menilai kesiapan pelaksanaan pemberian imunisasi
COVID-19 yang ditinjau dari berbagai aspek mulai dari tahap mikroplanning,pelaksanaan dan
monev
3. Pembentukan kelompok kerja tingkat nasional,provinsi/kab/kota dalam rangka koordinasi,
harmonisasi pelaksanaan imunisasi COVID-19
4. Pelaksanaan Cost EffectivessAnalysis (CEA) imunisasi COVID-19,apabila imunisasi COVID-19
akan masuk sebagai Program Imunisasi Nasional
5. Antispasi Komunikasi Risiko pelaksanaan baik isu halal-haram,kelompok antivaksin
6. Penguatan SDM melalui pelatihan dengan BPSDM dan Sistim Informasi kolaborasi dengan
Pusdatin
28. Kesimpulan
Grand Design Operasional Imunisasi disusun berdasarkan ketersediaan vaksin
yang faktanya sampai saat ini cukup dinamis.
Logistik coldchain diperkirakan memadai melihat ketersediaan vaksin yang
bertahap,demikian pula jumlah dan rasioVaksinator
Pelaksanaan tetap mempertimbangkan pelaksanaan imunisasi rutin yang saat ini
cakupannya masih rendah.
Penetapan Permenkes tentang PelaksanaanVaksinasi COVID-19, jabaran teknis
dari Perpres.
Perlu beberapa skema : imunisasi sebagai program,imunisasi pilihan skema
sektor swasta, maupun sebagai bagian dari asuransi kesehatan
Pencanangan imunisasi COVID-19 oleh Kepala Negara dalam rangka
mobilisasi komitmen pemerintah daerah