Kelompok 7 farmakologi
Download as PPTX, PDF2 likes7,728 views
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi obat di tingkat kabupaten/kota yang mencakup peran setiap tingkatan dalam pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, sumber dana, organisasi unit pengelola, serta tugas pokok dan fungsi unit pengelola obat publik dan perbekalan kesehatan di tingkat provinsi/kabupaten/kota."
More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (20)
Similar to Kelompok 7 farmakologi (20)
Kelompok 7 farmakologi
- 1. ADMINISTRASI OBAT DI SUKU DINAS/DINAS KABUPATEN/KOTA KELOMPOK 7 : ANIS SOLIHAH APEN HIDNI H NOVI LISPRATINI 2011710070 WINDA FITRIANI 2011710046 2011710009 2011710053 FKK- KESAHATAN MASYARAKAT UMJ
- 2. Latar belakang Obat publik untuk PKD dikendalikan oleh Dinas Kesehatan Kota (DKK) Di era Otonomi Daerah (OTDA) dimana pembangunan kesehatan telah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Kabupaten / Kota) dan daerah harus bisa mengatur sendiri, termasuk memenuhi kebutuhan obat. Oleh karena vitalnya obat dalam pelayanan kesehatan, maka pengelolaan yang benar, efisien dan efektif sangat diperlukan oleh petugas di Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 3. Administrasi berasal dari bahasa Latin : Ad = intensif dan ministrare = melayani, membantu, memenuhi. Administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Obat merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap untuk digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, p eningkatan, kesehatan dan kontrasepsi (Kebijakan Obat Nasional, Departemen Kesehatan RI, 2005)
- 4. Administrasi obat adalah rangkaian aktivitas pencatatan, pelaporan, pengarsipan dalam rangka penatalaksanaan pelayanan kefarmasian yang tertib baik untuk sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan maupun pengelolaan obat supaya lebih mudah dimonitor dan dievaluasi.
- 5. PERAN SETIAP TINGKATAN DALAM PENGELOLAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN Menyiapkan, mengirimkan dan mensosialisasikan berbagai Keputusan Menteri Kesehatan ke unit unit terkait Melakukan Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan ke Kabupaten/Kota KAB/KOTA Perencanaan kebutuhan obat untuk pelayanan kesehatan dasar disusun oleh tim perencanaan obat terpadu berdasarkan system bottom up
- 6. Sumber Dana dalam pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan APBN : Program Kesehatan, Program Pelayanan Keluarga Miskin b. APBD I Dana Alokasi Umum (DAU)/APBD II Sumber-sumber lain.
- 7. Organisasi Unit Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan No. 1 2 3 4 5 Uraian Tugas Penanggung jawab Unit Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Pelaksana Pendistribusian dan Penyimpanan Pelaksana Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Pelaksana penyedia informasi obat, pelatihan dan monitoring penggunaan obat rasional Pelaksana Administrasi Umum Pola Maksimal Pola Minimal UPT - Lain Subdin/ Bidang Farmasi Subdin/ Bidang Yankes Seksi Obat UPTD Farmasi GFK Inst. Farmasi Seksi Obat Petugas Pendistribusian Subsie Pendistribusia n Seksi Obat Seksi Evaluasi Petugas Evaluasi Subsie Evaluasi Seksi Obat Petugas Pemantauan Subsie Pemantauan Staf Sie Obat Petugas Seksi Obat Subbag TU
- 8. Tujuan Keberadaan UPOPPK di Provinsi/Kabupaten/Kota a. b. c. Efisiensi dan efektifitas pemanfaatan alokasi dana. Ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan di unit pelayanan kesehatan dasar Penggunaan obat secara rasional
- 9. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 1. UPOPPK di Provinsi/ Kabupaten/ Kota mempunyai a. b. c. d. e. fungsi antara lain : Melakukan seleksi obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar. Melakukan perhitungan kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar. Pro-aktif membantu perencanaan dan pelaksanaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di Kabupaten/ Kota. Melakukan penerimaan obat publik dan perbekalan kesehatan yang berasal dari berbagai sumber anggaran Melakukan penyimpanan obat publik dan perbekalan kesehatan dari berbagai sumber anggaran
- 10. Tenaga Untuk Melaksanakan Fungsi Organisasi a. b. c. d. e. Adapun tenaga yang dibutuhkan untuk memperlancar jalannya organisasi adalah tenaga lulusan: Apoteker Sarjana Farmasi D3 Farmasi SAA/SMF SMU
- 11. Pengelolaan Obat A. PERENCANAAN adalah salah satu fungsi yang menentukan dalam proses pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan. Tujuan perencanaan kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan adalah untuk menetapkan jenis dan jumlah obat sesuai dengan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar termasuk program kesehatan yang telah ditetapkan.
- 13. B.PENYIMPANAN adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obatobatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat Tujuan : 1) Memelihara mutu obat 2) Menghindari penggunaan yang tidak bertanggung - jawab 3) Menjaga kelangsungan persediaan 4) Memudahkan pencarian dan pengawasan
- 14. Kegiatan penyimpanan obat meliputi: 1. PENGATURAN TATA RUANG 2. PENYUSUNAN STOK OBAT 4. PENGAMATAN MUTU OBAT
- 15. Contoh Kartu STOK OBAT
- 16. C. DISTRIBUSI adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengeluaran dan pengiriman obat-obatan yang bermutu, terjamin keabsahan serta tepat jenis dan jumlah dari gudang obat secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan unit-unit pelayanan kesehatan. Tujuan distribusi : 1) Terlaksananya distrubusi obat secara merata dan teratur sehingga dapat diperoleh pada saat dibutuhkan. 2) Terjaminnya kecukupan persediaan obat di unit pelayanan kesehatan
- 17. 1) 2) Kegiatan distribusi obat di UPOPPK Kabupaten/Kota terdiri dari : Kegiatan distribusi rutin yang mencakup distribusi untuk kebutuhan pelayanan umum di unit pelayanan kesehatan Kegiatan distribusi khusus yang mencakup distribusi obat program dan obat pelayanan kesehatan dasar (PKD) diluar jadwal distribusi rutin.
- 18. Kegiatan Distribusi Rutin a) Perencanaan Distribusi 1) Perumusan stok optimum 2) Penetapan frekuensi pengiriman obatobatan ke unit pelayanan kesehatan 3) Penyusunan peta lokasi, jalur dan jumlah pengiriman.
- 19. Pencatatan Pendistribusian Obat Pencatatan Harian Penerimaan Obat Pencatatan Harian Pengeluaran Obat
- 20. laporan pemakaian dan lembar permintaan obat (LP/LPO) a. 1) 2) 3) 4) Kegunaan LPLPO sebagai : Bukti pengeluaran obat di UPOPPK Bukti penerimaan obat di Puskesmas/ Rumah Sakit Surat permintaan/pesanan obat dari Puskesmas/ RS kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota cq. UPOPPK. Sebagai bukti penggunaan obat di Rumah Sakit / Puskesmas
- 21. b. Isi LPLPO 1) Nomor dan tanggal pelaporan dan atau permintaan 2) Nama Puskesmas yang bersangkutan 3) Nama Kecamatan dari wilayah kerja Puskesmas 4) Nama Kabupaten/Kota dari wilayah Kecamatan yang bersangkutan 5) Nama Provinsi dari wilayah kerja Kabupaten/Kota 6) Tanggal pembuatan dokumen
- 23. c. Surat Pengiriman Obat 1) Petugas penyimpanan dan pendistribusian mempersiapkan Surat Pengiriman Obat (formulir VI) dan mengisinya sesuai dengan yang tercantum dalam LPLPO yang bersangkutan dan dikirim bersama obat. 2) Formulir ini merupakan surat pengantar obat dimana didalamnya tercantum jumlah, nomor koli dan berat obat serta alat pengangkutan yang digunakan untuk mengangkut obat tersebut (ekspedisi). 3) Formulir Surat Kiriman Obat dibuat dalam rangkap 4
- 24. D. PENCATATAN DAN PELAPORAN Pencatatan dan pelaporan data obat di UPOPPK Kabupaten/Kota merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pengelolaan obat secara tertib baik obat yang diterima, disimpan, didistribusikan maupun yang digunakan di unit pelayanan kesehatan seperti Puskesmas.
- 25. Tujuan pencatatan dan pelaporan a. Tersedianya data mengenai jenis dan jumlah penerimaan, persediaan, pengeluaran/penggunaan dan data mengenai waktu dari seluruh rangkaian kegiatan mutasi obat. b. Sebagian dari kegiatan pencatatan dan pelaporan obat ini telah diuraikan pada masing-masing aspek pengelolaan obat. Berikut ini akan diuraikan secara ringkas kegiatan pencatatan dan pelaporan obat yang perlu dilakukan oleh UPOPPK.
- 26. Laporan Pengelolaan Obat 1) 2) 3) 4) Sebagai unit kerja yang secara fungsional berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, maka UPOPPK memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan pengelolaan obat yang dilaksanakan. Laporan yang perlu disusun UPOPPK terdiri dari : Laporan mutasi obat Laporan kegiatan distribusi Laporan pencacahan persediaan akhir tahun anggaran Laporan tahunan / profil pengelolaan obat di Kabupaten/Kota.
- 27. TERIMAKASIH