More Related Content
Similar to Penyusunan Rencana Kerja P Desa 2025.pptx (20)
Recently uploaded (6)
Penyusunan Rencana Kerja P Desa 2025.pptx
- 1. PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA Tahun 2025 BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NO. 52 TAHUN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TANA PASER, 30 MEI 2024
- 2. SEBERAPA PENTING Perencanaan Desa diharapkan dapat memperkuat hak dan kewenangan Desa sekaligus mengoptimalkan sumber kekayaan Desa sebagai modal utama dalam PEMBANGUNAN DESA Pentingnya Desa memiliki perencanaan karena Desa harus mengatur dan mengurus Desa-nya sesuai dengan kewenangan Desa RKP DESA
- 3. a) Pendataan Desa; b) Perencanaan Pembangunan Desa; c) Pelaksanaan Pembangunan Desa; dan d) Pertanggungjawaban Pembangunan Desa. PERMENDESA, PDTT 21/2020 Pasal 14 ID M INDEKS DESA MEMBANGUN
- 4. Dengan mengacu kepada SDGs Desa dan hasil IDM Maka arah pembangunan desa akan lebih mudah terukur dan terpola untuk menjadi desa yang mandiri, adil makmur dan sejahtera. Hal ini dimulai pada saat Awal penyusunan PERENCANAAN DESA PENDATAAN DESA IDM & SDGs Desa
- 5. Dengan SDGs Desa maka arah tujuan pembangunan di desa akan lebih terarah dan terukur untuk makmur dan mandiri dengan melibatkan semua pihak yang ada di desa serta mengoptimalkan potensi desa yang ada SDGSDESA Sebelum SDGs Desa, desa melakukan pembangunan belum terarah dan berkelanjutan untuk mewujudkan desa yang makmur dan mandiri SEBELUM SDGs DESA
- 6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Penyusunan RPJM Desa Penyusunan RKP Desa Berdasarkan Perbup no.52 Tahun 2023 pasal 7 ayat (4) RKP Desa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan akhir bulan September tahun berjalan
- 7. LANGKAH PENYUSUNAN 1. Langkah penyusunan RKP Desa itu hampir sama dengan alur penyusunan RPJM Desa. 2. Bedanya, kalau dokumen RPJM Desa itu memuat perencanaan pembangunan selama enam tahun. 3. Sedangkan dokumen RKP Desa itu bertujuan untuk memplotkan perencanaan pembangunan tersebut menjadi pertahun dari dokumen RPJM Desa. 4. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang baru terpilih, menyusun dokumen RPJM Desa dan RKP Desa merupakan kewajiban. 5. Disamping, untuk mencover segala sesuatu yang berkaitan dengan janji politik semasa kampanye, dokumen ini juga merupakan alat wajib untuk dapat menyusun APB Desa. Dengan munculnya SDGs Desa maka arah pembangunan desa harus menyelaraskan dengan SDGs Desa untuk menuju Desa yang Mandiri sejahtera seperti yang sesuai dengan parameter Indeks Desa Membangun (IDM). RKP DESA
- 8. MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan Dilaksanakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Pembahasan Tentang Laporan kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun sebelumnya Pokok-pokok pikiran BPD tentang pembangunan Desa Aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam mewujudkan pencapaian SDGs Desa Pencermatan peta jalan strategi pencapaian SDGs Desa Pemilihan Ketua Tim Penyusun RKP Desa Hasil - Berita Acara Musyawarah Desa - Dokumen eualuasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya - Dokumen Pandangan Resmi BPD - Daftar usulan masyarakat Desa dalam pencapaian tujuan SDGs - Berita Acara Pembentukan Tim Penyusun RKP
- 9. PENCERMATAN & PENYELARASAN RENCANA KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa Dilaksanakan oleh Tim Penyusun RKPDesa Hasil - RKTL RKPDes 2025 - Daftar Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk ke Desa - Data dan Informasi Tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa
- 10. PENCERMATAN ULANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA Pencermatan Ulang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Dilaksanakan oleh Tim Penyusun RKPDesa - Mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa; - Mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa; - Mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa; - Mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa; dan - Mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa. Hasil - Daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya; - Daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa; - Daftar rencana kerja sama antar Desa; dan - Daftar rencana kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga
- 11. PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA DAN DAFTAR USULAN RKP DESA Berpedoman pada - Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa; - Data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa; - Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD; - Data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa; - Hasil kesepakatan kerjasama antar desa; - Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan Pihak Ketiga; dan - Hasil kesepakatan Musdes dan Musrenbang Desa Dilaksanakan oleh Tim Penyusun RKPDesa Rancangan RKP Desa minimal memuat - Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; - Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; - Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa, melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain, Serta sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah - TPK terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa Hasil - Rancangan RKP Desa Tahun 2025 - Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026 (DU-RKP Desa) - Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa
- 12. MUSRENBANGDESA PEMBAHASAN RANCANGAN RKPDES 2025 MUSRENBANGDES Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2025 Dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Membahas dan Menyepakati hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa; rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dengan memprioritaskan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat dalam dokumen RPJM Desa. Pelaksana Kegiatan & Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Hasil - Berita Acara Musrenbangdes - Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2025 yang sudah dibahas
- 13. MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RKPDES 2025 Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2025 Dilaksanakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Meliputi Pelaporan hasil rancangan RKP Desa Pembahasan hasil rancangan RKP Desa Penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara Musdes Pengesahan dokumen RKP Desa Hasil - Berita Acara Musyawarah Desa - Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2025 yang sah - Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2025
- 14. 01 Januari s/d 30 April 2024 Survey min.3 toko dan Verifikasi Harga Barang dan Jasa Musdes Pembahasan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Penyusunan Dokumen Surat Keputusan Kades Tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Desa Pendataan Desa IDM & SDGs Desa 01 Mei s/d 31 Mei 2024 Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan yang dilaksanakan Oleh BPD Pemilihan Ketua Tim Penyusun RKP Desa Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Berita Acara Musyawarah Desa 01 Juni s/d 31 Agust 2024 Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa Pencermatan ulang RPJM Desa Penyusunan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa Berita Acara 01 Sept. s/d 30 Sept. 2024 Musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh BPD tentang pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa Berita Acara Musyawarah Desa Musyawarah BPD Penetapan Perdes RKP Desa Sosialisasi RKP Desa
- 15. PERDES MUSRENBANG DESA Berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus. Menyusun rencana aksi yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan Desain. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan Desain. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan. Dalam hal musyawarah, perubahan RKP Desa sebenarnya sama saja dengan tata cara pada saat penetapan RKP Desa. Bedanya, hanya apabila terjadi peristiwa khusus, kita perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengkaji dan menyelaraskan ulang RKP Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan. PERUBAHAN RKP DESA