More Related Content
What's hot (20)
Similar to Kepmen pupr1419 kpts_m_2021-2021 (20)
More from CIkumparan (20)
Recently uploaded (6)
Kepmen pupr1419 kpts_m_2021-2021
- 1. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 1419/KPTS/M/2021 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Menimbang : a. bahwa untuk mendorong keseimbangan pembangunan di Indonesia perlu dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara; b. bahwa untuk persiapan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara, perlu membentuk satuan tugas pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40); 3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 2. - 2 - jdih.pu.go.id 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA. KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut Satgas IKN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini. KEDUA : Satgas IKN bertugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mengoordinasikan dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara dengan pendekatan keterpaduan, inovatif, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 3. - 3 - jdih.pu.go.id KETIGA : Satgas IKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas: 1. Penanggungjawab; 2. Tim Pengarah; 3. Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, terdiri atas: a. Ketua Satgas Perencanaan; b. Bidang Perencanaan Penataan Kawasan; c. Bidang Perencanaan Infrastruktur Dasar Permukiman; d. Bidang Perencanaan Transportasi; e. Bidang Perencanaan Sumber Daya Air; f. Bidang Perencanaan Perumahan; dan g. Bidang Perencanaan Bangunan Gedung. 4. Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, terdiri atas: a. Ketua Satgas Pelaksanaan; b. Bidang Pelaksanaan Penataan Kawasan; c. Bidang Pelaksanaan Infrastruktur Dasar Permukiman; d. Bidang Pelaksanaan Tansportasi; e. Bidang Pelaksanaan Sumber Daya Air; f. Bidang Pelaksanaan Perumahan; g. Bidang Pelaksanaan Bangunan Gedung; h. Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur; dan i. Bidang Pelaksanaan Jasa Konstruksi. 5. Tim Sekretariat. KEEMPAT : Struktur Organisasi Satgas IKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini. KELIMA : Tugas Satgas IKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sebagai berikut: 1. Penanggungjawab bertugas: a. Melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara; dan; b. Melakukan pengendalian terhadap tugas Satgas IKN.
- 4. - 4 - jdih.pu.go.id 2. Tim Pengarah bertugas memberikan pengarahan teknis pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara kepada Satgas IKN terkait kebijakan, peraturan perundang-undangan, substansi teknis, dan rekomendasi program yang diperlukan dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara. 3. Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN bertugas: a. Ketua Satgas Perencanaan bertugas: 1) Melaksanakan arahan dari Penanggung Jawab; 2) Melaksanakan arahan teknis dari Tim Pengarah; 3) Menyusun dan/atau mengintegrasikan rencana kerja, program dan anggaran, dan kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara; 4) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan desain pembangunan Ibu Kota Negara dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait; 5) Menyusun masukan kebijakan, tata aturan dan kesepakatan bersama dengan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait dalam rangka perencanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara; 6) Mengembangkan kriteria dan indikator kinerja perencanaan pembangunan perkotaan yang diperlukan untuk Ibu Kota Negara; 7) Mengendalikan pelaksanaan perencanaan dan/atau desain di masingmasing bidang perencanaan teknis yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja organisasi terkait; dan 8) Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
- 5. - 5 - jdih.pu.go.id b. Bidang Perencanaan Penataan Kawasan bertugas: 1) Mengoordinasikan perencanaan dan desain bidang penataan kawasan dalam rangka pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara; 2) Mengendalikan penyusunan perencanaan desain kawasan Ibu Kota Negara; dan 3) Melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penataan kawasan kepada Ketua Satgas Perencanaan. c. Bidang Perencanaan Infrastruktur Dasar Permukiman bertugas: 1) Mengoordinasikan perencanaan dan desain bidang infrastruktur dasar permukiman dalam rangka pembangunan Ibu Kota Negara; 2) Mengendalikan penyusunan masterplan bidang infrastruktur dasar permukiman sesuai dengan konsep desain penataan kawasan; dan 3) Melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang infrastruktur dasar permukiman kepada Ketua Satgas Perencanaan. d. Bidang Perencanaan Transportasi bertugas: 1) Mengoordinasikan perencanaan dan desain bidang transportasi dalam rangka pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara; 2) Mengendalikan penyusunan masterplan bidang transportasi sesuai dengan konsep desain penataan kawasan; dan 3) Melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang transportasi kepada Ketua Satgas Perencanaan. e. Bidang Perencanaan Sumber Daya Air bertugas: 1) Mengoordinasikan perencanaan dan desain bidang sumber daya air dalam rangka pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara; 2) Mengendalikan penyusunan masterplan bidang sumber daya air sesuai dengan konsep desain penataan kawasan; dan 3) Melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya air kepada Ketua Satgas Perencanaan.
- 6. - 6 - jdih.pu.go.id f. Bidang Perencanaan Perumahan bertugas: 1) Mengoordinasikan perencanaan dan desain bidang perumahan dalam rangka pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara; 2) Mengendalikan penyusunan perencanaan bidang perumahan sesuai dengan konsep desain penataan kawasan; dan 3) Melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perumahan kepada Ketua Satgas Perencanaan. g. Bidang Perencanaan Bangunan Gedung bertugas: 1) Mengoordinasikan perencanaan dan desain bidang bangunan gedung dalam rangka pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara; 2) Mengendalikan penyusunan perencanaan bidang bangunan gedung sesuai dengan konsep desain penataan kawasan; dan 3) Melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang bangunan gedung kepada Ketua Satgas Perencanaan. 4. Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN bertugas: a. Ketua Satgas Pelaksanaan bertugas: 1) Melaksanakan arahan dari Penanggungjawab; 2) Melaksanakan arahan teknis dari Tim Pengarah; 3) Menyusun dan/atau mengintegrasikan rencana kerja, program dan anggaran, dan kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara; 4) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait; 5) Melaksanakan evaluasi dan review pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara bersama dengan Kementerian/Lembaga/Peme- rintah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait; 6) Memantau implementasi kriteria dan indikator kinerja pembangunan perkotaan dalam
- 7. - 7 - jdih.pu.go.id pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara; 7) Mengendalikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara pada masingmasing bidang; dan 8) Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara kepada Penanggung Jawab. b. Bidang Pelaksanaan Penataan Kawasan bertugas: 1) Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara bidang penataan kawasan; 2) Mengendalikan pelaksanaan pembangunan bidang penataan kawasan sesuai dengan rencana dan/atau desain penataan kawasan ; dan 3) Melakukan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara bidang penataan kawasan kepada Ketua Satgas Pelaksanaan. c. Bidang Pelaksanaan Infrastruktur Dasar Permukiman bertugas: 1) Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara bidang air minum dan sanitasi; 2) Mengendalikan pelaksanaan pembangunan bidang air minum dan sanitasi; dan 3) Melakukan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara bidang air minum dan sanitasi kepada Ketua Satgas Pelaksanaan. d. Bidang Pelaksanaan Transportasi bertugas: 1) Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara bidang jalan dan jembatan; 2) Mengendalikan pelaksanaan pembangunan bidang jalan dan jembatan sesuai dengan rencana dan/atau desain yang telah disusun; dan 3) Melakukan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara bidang jalan dan jembatan kepada Ketua Satgas Pelaksanaan.
- 8. - 8 - jdih.pu.go.id e. Bidang Pelaksanaan Sumber Daya Air bertugas: 1) Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara bidang sumber daya air; 2) Mengendalikan pelaksanaan pembangunan bidang sumber daya air; dan 3) Melakukan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara bidang sumber daya air kepada Ketua Satgas Pelaksanaan. f. Bidang Pelaksanaan Perumahan bertugas: 1) Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara bidang perumahan; 2) Mengendalikan pelaksanaan pembangunan bidang perumahan; dan 3) Melakukan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara bidang perumahan kepada Ketua Satgas Pelaksanaan. g. Bidang Pelaksanaan Bangunan Gedung bertugas: 1) Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara bidang bangunan gedung; 2) Mengendalikan pelaksanaan pembangunan bidang bangunan gedung; dan 3) Melakukan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara bidang bangunan gedung kepada Ketua Satgas Pelaksanaan. h. Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur bertugas: 1) Merumuskan rencana umum sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara yang bersumber dari sumber dana lain yang sah selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 2) Merumuskan dan mengusulkan sumber pendanaan dan skema pembiayaan yang bersumber dari sumber dana lain yang sah selain dari APBN untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara; dan
- 9. - 9 - jdih.pu.go.id 3) Melakukan koordinasi pembiayaan dengan Bidang Penataan Kawasan, Infrastruktur Dasar Permukiman, Transportasi, Sumber Daya Air, Perumahan, dan Bangunan Gedung, atau Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian/Lembaga bidang pembiayaan dalam perumusan skema dan pelaksanaan pembiayaan yang bersumber dari sumber dana lain yang sah selain dari APBN untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara. 4) Melakukan pelaporan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur Ibu Kota Negara kepada Ketua Satgas Pelaksanaan. i. Bidang Pelaksanaan Jasa Konstruksi bertugas: 1) Mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara; 2) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi; dan 3) Melakukan pelaporan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara kepada Ketua Satgas Pelaksanaan. 5. Tim Sekretariat bertugas: a. Melaksanakan tugas administrasi Satgas IKN; b. Mengatur pertemuan dan koordinasi Satgas IKN; c. Membantu Satgas IKN dalam menyiapkan dan memberikan data serta informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara; d. Menyiapkan bahan publikasi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN; dan e. Membantu pelaporan pelaksanaan kesekretariatan Satgas Perencanaan dan Satgas Pelaksanaan.
- 10. - 10 - jdih.pu.go.id KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Satgas Perencanaan dan Ketua Satgas Pelaksanaan dapat menunjuk Tim Ahli untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai bidang keahliannya dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara. KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Satgas Perencanaan dan Ketua Satgas Pelaksanaan berkoordinasi dan/atau berkolaborasi dengan para pimpinan tinggi dan/atau Kepala Balai terkait di lapangan. KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Tim Pengarah dapat membentuk unit pendukung dalam kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara. KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1409/KPTS/M/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2021 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, ttd M. BASUKI HADIMULJONO
- 11. - 11 - jdih.pu.go.id LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 1419 /KPTS/M/2021 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA NO. JABATAN/NAMA KEDUDUKAN DALAM TIM I. PENANGGUNGJAWAB 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Penanggungjawab II. TIM PENGARAH 1. Dr. Ir. Hermanto Dardak, M.Sc Ketua Tim Pengarah 2. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Wakil Ketua I 3. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Wakil Ketua II 4. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR Anggota 5. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR Anggota 6. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR Anggota 7. Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR Anggota 8. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR Anggota 9. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR Anggota 10. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR Anggota 11. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian PUPR Anggota III. SATGAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IKN 1. Ir. Imam S. Ernawi, MCM, M.Sc Ketua Satgas Perencanaan
- 12. - 12 - jdih.pu.go.id NO. JABATAN/NAMA KEDUDUKAN DALAM TIM 2. Ir. Joessair Lubis, CES Ketua Bidang Perencanaan Penataan Kawasan 3. Ir. Antonius Budiono, MCM Ketua Bidang Perencanaan Infrastruktur Dasar Permukiman 4. Ir. Atyanto Busono, MT Ketua Bidang Perencanaan Transportasi 5. Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, M.Sc Ketua Bidang Perencanaan Sumber Daya Air 6. Ir. Dedy Permadi, CES Ketua Bidang Perencanaan Perumahan 7. Ir. Sumirat, MM Ketua Bidang Perencanaan Bangunan Gedung IV. SATGAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IKN 1. Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, M.Eng.Sc. Ketua Satgas Pelaksanaan 2. Ir. Didiet Arief Akhdiat, M.Si Ketua Bidang Pelaksanaan Penataan Kawasan 3. Ir. Dodi Krispadmadi. M.Env Ketua Bidang Pelaksanaan Infrastruktur Dasar Permukiman 4. Ir. Atyanto Busono, MT Ketua Bidang Pelaksanaan Transportasi 5. Ir. Charisal Akdian Manu, M.Si Ketua Bidang Pelaksanaan Sumber Daya Air 6. Suparman, ST, M.Si Ketua Bidang Pelaksanaan Perumahan 7. Ir. Adjar Prajudi, MCM. MCE Ketua Bidang Pelaksanaan Bangunan Gedung 8. Agus Sulaeman. S.T, M.M Ketua Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur 9. Ir. Trisasongko Widianto Dipl. HE Ketua Bidang Pelaksanaan Jasa Konstruksi
- 13. - 13 - jdih.pu.go.id NO. JABATAN/NAMA KEDUDUKAN DALAM TIM V. TIM SEKRETARIAT 1. Boby Ali Azhari, S.T., M.Sc Direktur Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya Koordinator 2. Putri Intan Suri, ST, MT Kasubdit Perencanaan Teknis Penataan Bangunan, Direktorat Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya Ketua Pelaksana Harian 3. Ir. Manaek Sihombing, MSi Wakil Ketua Pelaksana Harian 4. Drs. Dwi Hidayat Djati, M.Si Sekretaris 5. Airyn Saputri Harahap, S.T., M.Sc Kasubdit Wilayah I, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya Anggota 6. Mitha Hasti Suryani, ST, MT Kasubdit Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Ditjen Perumahan Anggota 7. Dedy Gunawan, ST, M.Sc. Kasubdit Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Ditjen Bina Marga Anggota 8. Feriyanto Pawenrusi, S.T., M.T. Kasubdit Perencanaan Teknis Air Tanah dan Air Baku, Direktorat Air Tanah dan Air Baku, Ditjen Sumber Daya Air Anggota 9. Ira Ariani Chaerunisa, S.T, MT, M.Sc Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Anggota MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, ttd M. BASUKI HADIMULJONO
- 14. - 14 - jdih.pu.go.id LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 1419 /KPTS/M/2021 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN INFRASTRKTUR IBU KOTA NEGARA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, ttd M. BASUKI HADIMULJONO PENANGGUNGJAWAB TIM PENGARAH SATGAS PERENCANAAN Ketua Satgas Perencanaan SATGAS PELAKSANAAN Ketua Satgas Pelaksanaan Tim Ahli TIM SEKRETARIAT Bidang Perencanaan Penataan Kawasan Bidang Perencanaan Infrastruktur Dasar Permukiman Bidang Perencanaan Transportasi Bidang Perencanaan Sumber Daya Air Bidang Perencanaan Perumahan Bidang Pelaksanaan Penataan Kawasan Bidang Pelaksanaan Infrastruktur Dasar Permukiman Bidang Pelaksanaan Transportasi Bidang Pelaksanaan Sumber Daya Air Bidang Pelaksanaan Perumahan Bidang Pelaksanaan Bangunan Gedung Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bidang Pelaksanaan Jasa Konstruksi Bidang Perencanaan Bangunan Gedung