More Related Content
What's hot (20)
Similar to Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU (20)
More from Avida Virya (20)
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
- 2. BADAN PENGAWAS PEMILU 01 PENCEGAHAN 02 PENGAWASAN 03 PENINDAKAN SOSIALISASI PERATURAN DAN LARANGAN KAMPANYE, PEMETAAN POTENSI KERAWANAN, SUPERVISI DAN KOORDINASI ANTARLEMBAGA, PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PENGAWASAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU dan LARANGAN DALAM PELAKSANAAN PEMILU MELAKUKAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAAN KAMPANYE PEMILU
- 3. Tujuan Tujuan IKP 2019 1. Alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan 2. Alat pemetaan, Pengukuran potensi, Prediksi, dan Deteksi Dini 3. Rekomendasi penyusunan strategi pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu kepada stakeholders Pemilu. 3
- 4. Konsep IKP DEFINISI KONSEP KERAWANAN PEMILU Segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar. DALAM KONTEKS PEMILU SERENTAK, IKP 2019 MEMBANDINGKAN TINGKAT KERAWANAN ANTAR KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA 4 Dimensi: 1. Dimensi Konteks Sosial Politik 2. Dimensi Penyelenggaraan yang Bebas dan Adil 3. Dimensi Kontestasi 4. Dimensi Partisipasi 16 Subdimensi: 1. Subdimensi Keamanan 2. Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu 3. Subdimensi Penyelenggara Negara 4. Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal 5. Subdimensi Hak Pilih 6. Subdimensi Kampanye 7. Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara 8. Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu 9. Subdimensi Pengawasan Pemilu 10. Subdimensi Hak Politik terkait Gender 11. Subdimensi Representasi Minoritas 12. Subdimensi Proses Pencalonan 13. Subdimensi Partisipasi Pemilih 14. Subdimensi Partisipasi Partai 15. Subdimensi Partisipasi Kandidat 16. Subdimensi Partisipasi Publik
- 5. 5 Kategori Skoring IKP 2019 0 33,00 33,01 66,00 66,01 100,00 Kerawanan Rendah Kerawanan Sedang Kerawanan Tinggi Potensi kerawanan relatif lemah dan cenderung tidak rawan Potensi kerawanan cenderung menguat dan signifikan, sehingga perlu perhatian khusus dengan langkah-langkah untuk meminimalisasi potensi kerawanan Potensi kerawanan cenderung mudah terjadi dan perlu mendapatkan perhatian serta antisipasi
- 7. 7 Provinsi dengan kerawanan di atas rata-rata nasional (15 Provinsi) Berdasarkan Tahapan Pemilu 2019 49.86 52.83 51.02 49.89 50.86 50.26 50.5 47.87 50.2 49.21 50.52 49.59 46.71 49.27 47.94 47.66 47.31 49.24 49.17 52.14 48.51 44.78 47.27 47.88 49.56 44.18 44.75 47.67 49.3 48.85 47.32 51.21 48.14 50.59 PAPUA PAPUA BARAT MALUKU MALUKU UTARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI BARAT SULAWESI UTARA GORONTALO NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA BARAT BALI KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN UTARA JAWA TIMUR DI YOGYAKARTA JAWA TENGAH DKI JAKARTA JAWA BARAT BANTEN LAMPUNG BANGKA BELITUNG SUMATERA SELATAN BENGKULU JAMBI KEPULAUAN RIAU RIAU SUMATERA BARAT SUMATERA UTARA ACEH Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Lampung, Sumatera Barat, Jambi, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah.
- 10. PENGAWASAN Menyediakan hasil pengawasan konten Menyediakan data laporan masyarakat Menyediakan hasil analisis pengawasan Memfasilitasi kegiatan koordinasi antar Lembaga. Menyediakan informasi terkait dan tim kampanye, petugas kampanye, dan juru kampanye Menyediakan akun media sosial perserta pemilu PENINDAKAN Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan terkait konten internet. Melakukan penanganan konten internet yang melanggar ketentuan MANAJEMEN DAN PENGAWASAN KONTEN INTERNET
- 11. FR EFEK MASALAH DARI DATA PEMILIH PENDAFTARAN PEMILIH LOGISTIK PEMILU PEMUNGUTAN & PERHITUNGAN SUARA PENETAPAN HASIL PEMILU Akurasi daftar pemilih akan mempengaruhi ketersediaan jumlah surat suara Jaminan pemenuhan hak konstitusional Pemilih SENGKETA HASIL
- 12. FR Add a footer 12 PENGAWASAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA KAMPANYE PADA MASA TENANG POLITIK UANG KETERLIBATAN APARAT MOBILISASI PEMILIH PENGUMUMAN HARI PEMUNGUTAN SUARA DISTRIBUSI C6 KESIAPAN TPS LOGISITIK
- 13. TPS RAWAN PADA PEMILU 2019 PENGGUNAAN/HILANGNYA HAK PILIH KAMPANYE NETRALITAS PEMUNGUTAN SUARA
- 14. PENGGUNAAN/HILANGNYA HAK PILIH TERDAPAT PEMILIH DPTb DALAM TPS TERDAPAT PEMILIH DPK DALAM TPS TPS DEKAT RUMAH SAKIT TPS DEKAT PERGURUAN TINGGI TPS DEKAT LEMBAGA PENDIDIKAN (PESANTREN/ASRAMA)
- 15. KAMPANYE TERDAPAT PRAKTIK PEMBERIAN UANG ATAU BARANG PADA MASA KAMPANYE DI TPS TERDAPAT PRAKTIK MENGHINA/ MENGHASUT DIANTARA PEMILIH TERKAIT ISU SARA DI SEKITAR TPS
- 16. NETRALITAS PETUGAS KPPS BERKAMPANYE UNTUK PESERTA PEMILU TPS BERADA DI DEKAT POSKO/RUMAH TIM KAMPANYE PESERTA PEMILU LOGISTIK/PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA MENGALAMI KERUSAKAN PEMUNGUTAN SUARA
- 17. MODUS JUAL BELI SURAT SUARA sisa surat suara yang tidak terpakai di TPS untuk dicoblos dan diberikan kepada kubu yang sudah memesan kepada oknum KPPS Menuliskan hasil yang berbeda antara hasil yang ada pada lembar C1 plano dengan penulisan hasil pada formulir C1.
- 18. PPK melakukan pengalihan perolehan suara dari satu atau lebih calon kepada calon lain dari Parpol yang sama dan dalam Dapil yang sama Pengalihan suara kepada calon lain, diambil dari calon yang tidak memiliki kemungkinan terpilih ataupun tidak memiliki kemungkinan menjadi PAW dengan persetujuan bersama atau dengan tanpa persetujuan bersama Pengalihan suara dari suara yang diterima Parpol secara langsung dari pemilih kepada calon lain dengan persetujuan KPPS atau PPK, dengan atau tanpa imbalan
- 19. Pengalihan suara dengan cara calon dan saksi Parpol peserta pemilu meminta persetujuan ketua dan anggota KPPS serta ketua dan anggota PPK dengan alasan pengalihan suara dari Parpol kepada calon merupakan urusan internal Parpol Pengalihan suara dari satu atau lebih calon dari suatu Parpol kepada satu atau lebih calon Parpol lain dari daerah pemilihan yang sama melalui perantara (broker) dengan membayar sejumlah uang Penambahan atau pengurangan perolehan suara Parpol atau Caleg dengan bentuk mengganti angka di belakangnya atau di depannya agar terkesan tidak teliti dalam proses rekapitulasi
- 20. Mengawasi rekapitulasi di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU BAWASLU RI Pengawasan tahap rekapitulasi di tingkat Provinsi. Memastikan terlaksananya rapat rekapitulasi sesuai prosedur. Memastikan pembetulan pada waktu yang sama terhadap keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu. Memasatikan KPU Provinsi menyerahkan salinan hasil rekapitulasi kepada saksi dan Bawaslu Provinsi. BAWASLU PROVINSI Pengawasan penyerahan kotak suara oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota. Memastikan rekapitulasi dengan langkah sesuai peaturan perundang-undangan. Mengajukan keberatan dalam hal prosedur dan/atau selisih dalam penghitungan perolehan suara tidak sesuai. Memastikan hasil rekapitulasi diisi dan ditandatangani oleh KPU Kab/Kota. Wajib memastikan menyerahkan salinan hasil rekapitulasi kepada saksi dan Bawaslu Kab/Kota BAWASLU KAB/KOTA STRATEGI PENANGANAN
- 21. Pengawasan rekapitulasi sesuai prosedur. Memastikan PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi. Memastikan Ketua atau anggota KPPS hadir sebagai peserta rapat Rekapitulasi. Memastikan Rekapitulasi satu wilayah desa cara berurutan dimulai dari TPS dan PPS pertama dan terakhir. Memastikan PPK meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir. Mengajukan keberatan kepada PPK dalam hal prosedur dan/atau selisih dalam rekapitulasi. Memastikan PPK mengadakan pembetulan pada waktu yang sama terhadap keberatan yang diajukan saksi atau Panwas. Memastikan PPK segera menyerahkan dan mencatatkan ke dalam formulir Salinan Berita Acara ke KPU Kab/Kota. Memastikan PPK menyerahkan salinan hasil Rekapitulasi kepada saksi dan Panwas Kecamatan. PANWASCAM Pengawasan hasil penghitungan suara di TPS yang akan disampaikan oleh KPPS kepada PPK melalui PPS. Memastikan KPPS menyerahkan kotak suara kepada PPS pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Hasil pengawasan dicatat dalam formulir laporan hasil pengawasan. PENGAWAS TPS Pengawasan kesesuaian hasil penghitungan suara dalam lampiran model C-1 sesuai dengan hasil pegawasan di TPS pada saat penghitungan suara. Memastikan pengantar penyampaian kotak suara terkunci dan tersegel. Memastikan PPS meneruskan kotak suara tersegel dari seluruh TPS ke kepada PPK. PPL dan Panwas Kecamatan memastikan PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir berita acara dan sertifikat beserta lampirannya kepada KPU Kabupaten/Kota PANWAS KEL/DESA STRATEGI PENANGANAN
- 22. PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA 22Add a footer DAFTAR PEMILIH PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA dan DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA KETAATAN PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA NETRALITAS PENYELENGGARA PELAYANAN KEPADA PEMILIH
- 23. POTENSI MASALAH DALAM PEMUNGUTAN SUARA 23 Ketidakakuratan pemeriksaan logisitik pemungutan suara Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya Ketersedian surat suara / surat suara tertukar Pengetahuan KPPS terhadap pelaksanaan prosedur pemungutan suara Potensi money- politic, intimidasi, dan mobilisasi pemilih
- 24. PENGAWASAN PERHITUNGAN SUARA 2 4 PROSEDUR PENGHITUNGAN SUARA NETRALITAS PENYELENGGARA KEAMANANSALINAN C1 INTEGRITAS dan KETEPATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
- 25. POTENSI MASALAH PENGHITUNGAN SUARA Inkonsistensi KPPS dalam penentuan suara sah/tidak sah Ketidakakuratan KPPS dalam penghitungan suara Ketidakcermatan dan ketidakakuratan KPPS dalam membuat salinan C1 Potensi KPPS tidak memberikan salinan C1 ke Saksi dan PPL Publikasi C1 dan SITUNG
- 26. FR Add a footer 26 PENGAWASAN PERGERAKKAN KOTAK SUARA Segel Kotak Suara Pengamanan Pengiriman Kotak Suara Pembukaan Kotak Suara
- 27. Pemungutan Suara Ulang P S U Dapat diulang apabila: Terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan Wajib diulang apabila: pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan rnenurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah terdapat Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan
- 28. PENGHTUNGAN SUARA ULANG Penghitungan suara ulang di TPS Rekapitulasi suara ulang di PPK Rekapitulasi suara ulang di KPU Kabupaten/Kota Rekapitulasi suara ulang di KPU Provinsi Write Your Title Here
- 29. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan penghitungan suara dilakukan secara tertutup penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hah pilih Penghitungan Suara Ulang Di TPS
- 30. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi suara tidak dapat dilanjutkan Rekapitulasi suara dilakukan secara tertutup Rekapitulasi suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya Rekapitulasi suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas Rekapitulasi suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas Rekapitulasi suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan Rekapitulasi Suara Ulang Di PPK, KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provisi
- 31. Terima Kasih Akun media sosial resmi BAWASLU
Editor's Notes
- #11: KPU dapat memfasilitasi Iklan disesuaikan dengan kemampuanya Pasal 276; Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (l) huruf f (iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Internet) dan huruf g dilaksanakan selama 2l (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.