More Related Content
What's hot (20)
Similar to MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx (20)
![[MATERI] SOSIALISASI TAHAPAN PILKADA RENDATIN OK OK.pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/materisosialisasitahapanpilkadarendatinokok-250110034430-208ba95d-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More from Jubair13 (11)
Recently uploaded (8)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
- 1. PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU 2024: POTENSI PELANGGARAN/SENGKETA PROSES, UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANANNYA FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.HI., M.H. (KETUA/KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU PROVINSI LAMPUNG)
- 2. 2024 14 FEBRUARI 2023 HARI PUNGUT HITUNG PEMILU SERENTAK 2022 JUNI 2024 27 NOVEMBER HARI PUNGUT HITUNG PEMILIHAN SERENTAK AWAL TAHAPAN PEMILU SERENTAK 2024 JUNI PENETAPAN KURSI DAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MK 2024 SEPTEMBER PENCALONAN KEPALA DAERAH 2024 FEBRUARI AWAL TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK GAMBARAN UMUM PERJALANAN TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 4
- 3. Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024? Pemilu nasional akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dengan 5 (lima) surat suara: Pilpres, Pemilu DPD, Pemilu DPR RI, Pemilu DPRD Provinsi, dan Pemilu DPRD Kab/Kota Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah akan dilaksanakan pada 27 November 2024 dengan 2 atau 1 surat suara: Pilgub dengan Pemilihan Bupati atau Pilgub dengan Pemilihan Walikota (Pasal 201 ayat 8 UU Pilkada) Terdapat Potensi irisan tahapan pemilu dan pemilihan sehingga akan meningkatkan beban kerja penyelenggara Pemilu.
- 4. TAHAPAN PADAT PEMILU SERENTAK 2024 Verifikasi Partai Politik Penyelesaian sengketa partai politik Pembentukan badan penyelenggara Pemutakhiran daftar pemilih Penataan dan penetapan daerah pemilihan Pencalonan dan Penyelesaian Sengketa Pencalonan Bulan yang paling banyak terjadi tahapan Pemilu yang bersamaan adalah bulan Juni 2022 hingga Oktober 2023 - dimana dalam bulan-bulan tersebut dilaksanakan tahapan;
- 5. PENCEGAHAN Fokus Pencegahan Penyelenggara; Peserta; Tim Kampanye; institusi Pemerintahan; dan Masyarakat Mekanisme Pencegahan Pemetaan potensi rawan; Koordinasi dan kerjasama antar lembaga; Sosialisasi perundang-undangan kepemiluan; Kegiatan pengawasan partisipatif sebagai supporting system;
- 6. MEKANISME PENGAWASAN 1. Memilih sasaran pengawasan di setiap tahapan Pemilu yang dianggap mempunyai potensi besar terjadinya pelanggaran Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Pemilu secara aktif, yang dilaksanakan melalui : 2. Mengawasi secara acak pada sasaran pengawasan dan wilayah pengawasan 3. Meminta informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan Pemilu kepada penyelenggara Pemilu dan pihak- pihak terkait lainnya; dan 4. Kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 7. Dalam melakukan pengawasan, Pengawas Pemilu harus disertai dengan Surat Tugas dan/atau Tanda Pengenal Pengawas Pemilu Pengawas Pemilu membuat laporan untuk setiap temuan yang didapat dari hasil pengawasan menggunakan Formulir Berita Acara Laporan Hasil Pengawasan Temuan yang dimaksud adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu berupa bukti-bukti awal pelanggaran Pemilu. Lanjutan MEKANISME PENGAWASAN
- 8. SYARAT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UU 7/2017 memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; memilikianggota sekurang- kurangnya 1.000(seribu)orang atau1/1.000(satu perseribu)dari jumlah Pendudukpada kepengurusan partaipolitik sebagaimana dimaksud pada hurufcyangdibuktikandengan kepemilikan kartutandaanggota; Kepengurusan Keanggotaan KantorPartai Politik Keterwakilan Perempuan mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; menyertakanpalingsedikit 30%(tigapuluhpersen) keterwakilanperempuanpada kepengurusanpartaipolitik tingkatpusat
- 9. Jumlah Partai Politik dari Pemilu ke Pemilu Pemilu 1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014 Pemilu 2019 Jumlah partai 141 50 64 73 73 berbadan hukum Jumlah partai 48 24 38 + 6 partai lokal 12 + 3 partai lokal 16 + 4 partai lokal peserta pemilu Aceh Aceh Aceh (22 tidak (11 + 3 tidak memenuhi syarat) memenuhi syarat) Partai yang lolos ke 21 17 9 10 9 DPR Sumber: Perludem
- 10. PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru
- 11. GAMBARAN MEKANISME PENERIMAAN TEMUAN/LAPORAN DAN REGISTRASI DUGAAN PELANGGARAN TEMUAN LAPORAN PETUGAS PENERIMA MENGISI FORM B.1 MEMINTA DAN MENERIMA FC KTP SERTA DOKUMEN BUKTI-BUKTI MEMBERIKAN TANDA TERIMA FORM B.3 KAJIAN AWAL DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PENGAWAS PEMILU DILAKUKAN PALING LAMA 2 HARI SEJAK LAPORAN DITERIMA DITUANGKAN DALAM FORM B.5 MENENTUKAN: A. KETERPENUHAN SYARAT FORMIL DAN MATERIL, B. JENIS PELANGGARAN C. DIREGISTER ATAU TIDAK D. PELIMPAHAN E. MENYATAKAN LAPORAN TELAH DITANGANI OLEH PENGAWAS PEMILU REGISTRASI LAPORAN MEMENUHI SYARAT FORMIL-MATERIL LAPORAN BELUM MEMENUHI SYARAT FORMIL-MATERIL PERBAIKAN LAPORAN PALING LAMA 3 HARI SEJAK LAPORAN DITERIMA MERUPAKAN PELANGGARAN ADMNISTRATIF LAPORAN TELAH DITANGANI PENGAWAS PEMILU PELAPOR MEMPERBAI KI PELAPOR TIDAK MEMPERBAI KI DISELESAIKAN BAWASLU, BAWASLU PROV/KAB/KOTA DENGAN MEKANISME PERBAWASLU 8/2018 DIHENTIKAN TIDAK DIREGISTRASI, DIUMUMKAN, DIBERITAHUKAN
- 12. PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU OLEH BAWASLU, BAWASLU PROVINSI ATAU BAWASLU KABUPATEN/KOTA TEMUAN* LAPORAN PETUGAS PENERIMA TEMUAN/ LAPORAN REGISTRASI PEMERIKSAAN PENDAHULUAN RAPAT PLENO MAJELIS PEMERIKSA DITERIMA DAN DILANJUTKAN DENGAN SIDANG PEMERIKSAAN TIDAK DITERIMA DAN DIHENTIKAN PUTUSAN PENDAHULUAN TIDAK REGISTRASI DIBERITAHUKAN KE PELAPOR SIDANG PEMERIKSAAN PEMBACAAN MATERI LAPORAN OLEH PENEMU/PELAPOR TANGGAPAN TERLAPOR PEMBUKTIAN KESIMPULAN SEKRETARIS MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN SIDANG PALING LAMA 1 HARI SEBELUM SIDANG PEMERIKSAAN (PASAL 45) PELAPOR/TERLAPOR TIDAK HADIR SETELAH DIBERITAHU SEBANYAK 2 KALI BERTURUT-TURUT, TETAP DIALNJUTKAN SIDANG PEMERIKSAAN (PASAL 47) PUTUSAN PERMINTAAN KOREKSI KE BAWASLU REGISTRASI PEMERIKSAAN PERMINTAAN KOREKSI PUTUSAN KOREKSI HASIL KAJIAN AWAL PUTUSAN DISAMPAIKAN KE BAWASLU PROVINSI PELAPOR/PENEM U TERLAPOR REGISTRASI DILAKUKAN APABILA LAPORAN LENGKAP SECARA ADMINSITRASI APABILA BELUM LENGKAP, PELAPOR DIBERI WAKTU 3 (TIGA) HARI UNTUK MELENGKAPI JIKA PELAPOR TIDAK MELENGKAPI, LAPORAN TIDAK DIREGISTER DAN DIUMUMKAN STATUS LAPORANNYA (PASAL 39) DUGAAN PELANGGARAN BERASAL DARI PENANGANAN BERDASARKAN PERBAWASLU 7/2018 MAJELIS PEMERIKSA MEMERIKSA KETERPENUHAN: SYARAT FORMIL- MATERIL KEWENANGAN KEDUUDKAN PELAPOR/PENEMU ATAU TERLAPOR TENGGANG WAKTU (PASAL 41) DIUMUMKAN PALING LAMA 1 HARI SETELAH PEMBACAAN PUTUSAN (PASAL 44) * TEMUAN DISELESAIKAN PENGAWAS PEMILU SETINGKAT DI ATASNYA PALING LAMA 14 HARI KERJA SEJAK TEMUAN/LAPORAN DIREGISTER (PASAL 461 AYAT 5) HANYA MENYANGKUT KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PALING LAMA 3 HARI KERJA SEJAK PUTUSAN DIBACAKAN
- 13. SIMULASI SENGKETA PROSES TAHUN 2022 Jika Pemungutan Suara Pemilu 14 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024 Batas Penelitian Administasi dan Perbaikan Adm, Verifikasi Kepen gurusan Parpol Pengajuan Permohonan ke Bawaslu Perbaikan Permohonan oleh Pemohon Proses Penyelesaian di Bawaslu 17 Desember 2022 (Pasal 467 (4) UU Pemilu) 19, 20, 21 Desember 2022 (Pasal 12 (2) Perbawaslu 18 2017) 22, 23, 26 Desember 2022 (Pasal 15A (2) Perbawaslu 18 2018) 27 Des 2022 11 Januari 2023 (Pasal 468 (2) UU Pemilu) 12 23 Januari 2023 (Pasal 471 (2) UU Pemilu) 24 Jan 21 Februari 2023 (Pasal 471 (6) UU Pemilu) Proses Penyelesaian di PTUN Pengajuan dan Perbaikan Gugatan di PTUN 7 *Sesuai dengan simulasi tahapan Pemilu yang diusulkan oleh KPU pada tanggal 14 Februari 2024
- 14. SIMULASI SENGKETA PROSES TAHUN 2022 Jika Pemungutan Suara Pemilu 14 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024 Batas Akhir Verfak Parta i Politik Tingkat Pusat da n Provinsi Pengajuan Permohonan ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Kab/Kota Perbaikan Permohonan oleh Pemohon Proses Penyelesaian di Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Kab/Kota 20 Oktober 2022 (Pasal 467 (4) UU Pemilu) 21, 24, 25 Oktober 2022 (Pasal 12 (2) Perbawaslu 18 2017) 26, 27, 28 Oktober 2022 (Pasal 15A (2) Perbawaslu 18 2018) 1 16 November 2022 (Pasal 468 (2) UU Pemilu) 29 Nov 28 Desember 2022 (Pasal 471 (6) UU Pemilu) 17 28 November 2022 (Pasal 471 (2) UU Pemilu) Proses Penyelesaian d i PTUN Pengajuan dan Perbaikan Gugatan di PTU N Perbaikan Permohonan oleh Pemohon Proses Penyelesaian di Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Kab/Kota Pengajuan dan Perbaikan Gugatan di PTUN Proses Penyelesaian d i PTUN 2, 5, 6 Desember 2022 (Pasal 15A (2) Perbawaslu 18 2018) 7 22 Desember 2022 (Pasal 468 (2) UU Pemilu) 23 Des 3 Januari 2023 (Pasal 471 (2) UU Pemilu) 4 Jan 2 Februari 2023 (Pasal 471 (6) UU Pemilu) 28 November 2022 (Pasal 467 (4) UU Pemilu) 29, 30 Nov - 1 Desember 2022 (Pasal 12 (2) Perbawaslu 18 2017) Batas Akhir Verfak Partai Politik Tingkat Kab/Kota Pengajuan Permohonan ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Kab/Kota VERIFIKASI FAKTUAL PARPOL TINGKAT PUSAT DAN PROVINSI VERIFIKASI FAKTUAL PARPOL TINGKAT KABUPATEN/K OTA 8
- 15. SIMULASI SENGKETA PROSES TAHUN 2022 Jika Pemungutan Suara Pemilu 14 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024 Penetapan Partai Politik Pe serta Pemilu Pengajuan Permohonan ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Kab/Kota Perbaikan Permohonan oleh Pemohon Proses Penyelesaian di Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Kab/Kota 10 Desember 2022 (Pasal 467 (4) UU Pemilu) 12, 13, 14 Desember 2022 (Pasal 12 (2) Perbawaslu 18 2017) 15, 16,19 Desember 2022 (Pasal 15A (2) Perbawaslu 18 2018) 20 Des 4 Januari 2023 (Pasal 468 (2) UU Pemilu) 18 Jan 16 Februari 2023 (Pasal 471 (6) UU Pemilu) 5 17 Januari 2023 (Pasal 471 (2) UU Pemilu) Proses Penyelesaian di PTUN Pengajuan dan Perbaikan Gugatan di PTUN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
- 16. THANK YOU