More Related Content
What's hot (20)
Similar to PKn di Indonesia (20)
More from Andhika Pratama (20)
Recently uploaded (20)
PKn di Indonesia
- 2. 1. kajian ilmiah pendidikan ilmu kewarganegaraan; 2. program kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan; 3. gerakan sosial-kultural kewarganegaraan,
- 3. 1968/1969 1994 Kewarga- negaraan PMP Kewarga- negaraan Pendidikan Kewargaan PPKn PKn (Civics) Negara 1957/1962 1973/1978/1984 2004/2006
- 4. Kewarganegaraan (1957) membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Kep. Menteri PPK No. 122274/S Tg 10 Desember 1959 tentang penerbitan Buku CIVICS: Pedoman Kewarganegaraan Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia Tahun 1962. CIVICS membahas sejarah kebangkitan nasional, UUD 1945, pidato-pidato politik kenegaraan yang diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia.
- 5. Jenjang Istilah yang digunakan Keterangan SD Pendidikan Kewargaan Program ini meliputi pengajaran Negara Sejarah Indonesia, Civics, dan Ilmu Bumi SMP Pendidikan Kewargaan Program ini mengidentikkan civics Negara dengan pendidikan kewarganegaraan yang isinya Sejarah kebangsaan (30%), kejadian setelah Indonesia merdeka (30%) dan UUD 1945 (40%) SMA Pendidikan Kewargaan Bahan pelajaran sebagian besar Negara terdiri atas UUD 1945 Sumber: Numan Sumantri, 2001:285
- 6. Sebagai pengganti istilah Pendidikan Kewargaan Negara, mulai GBHN 1973, diperkenalkan bidang kajian Pendidikan Kewarganegaraan dengan label PMP dan terus berlanjut dalam GBHN 1978 dan GBHN 1984 Berisi materi dan pengalaman belajar mengenai P4 Beberapa nomenklatur yang berkaitan dengan PKn pada masa Orde Baru antara lain: Pendidikan Pancasila, PMP, Pendidikan P4, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
- 7. Sebagai implikasi pemberlakuan UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan yang menggariskan adanya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan Berisi materi dan pengalaman belajar yang diorganisasikan secara spiral/artikulatif atas dasar butir-butir nilai yang secara konseptual terkandung dalam Pancasila
- 8. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Permendiknas No. 22 tahun 2006
- 9. Landasan Yuridis Eksistensi PKn UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003:SISDIKNAS Pasal 37 Pasal 2 Pasal 4 Pancasila dan UUD Pasal 3 Pkn sebagai muatan Prinsip wajib kurikulum 1945 sbg Fungsi dan tujuan Penyelenggaraan pendidikan dasar Dasar pendidikan pendidikan nasional dan menengah, dan nasional pendidikan pendidikan tinggi PP 19Tahun 2005-SNP:Pasal 6,7,8,9 PKn sebagai mata pelajaran Dikdasmen/mata kuliah Dikti
- 10. Peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan 2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi 3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya 4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- 11. 1. Persatuan dan Kesatuan bangsa 2. Norma, hukum dan peraturan 3. HAM 4. Kebutuhan Warga Negara 5. Konstitusi Negara 6. Kekuasaan dan Politik 7. Pancasila 8. Globalisasi
- 12. CIVIC CIVIC CONFIDENCE DISPOSITIONS CIVIC KNOWLEDGE SMART & GOOD CITIZENSHIP CIVIC CIVIC COMMITTMENT COMPETENCE CIVIC SKILLS (Udin : 2006)
- 13. Hierarki Ruang Lingkup Materi dan Tingkat Kompetensi serta Kualifikasi Kemampuan Lulusan