More Related Content
What's hot (20)
Similar to Safety meeting uu no 1 tahun 1970 (20)
More from Rifki Fadli (7)
Recently uploaded (8)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Safety meeting uu no 1 tahun 1970
- 1. UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA DIREKTORAT PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
- 2. 02/21/11Undang - Undang No. 1 tahun 1970 PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDUSTRI MASA KE MASA SEBELUM REVOLUSI INDUSTRI REVOLUSI INDUSTRI ERA MODERN
- 3. MEMAHAMI TUJUAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA BIDANG K3 MEMPELAJARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA MEMAHAMI ARAH KEBIJAKAN K3 NASIONAL 1. TUJUAN PEMBAHASAN UMUM
- 4. MEMAHAMI PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA MEMAHAMI LANDASAN PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA MEMAHAMI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PENGURUS/PENGUSAHA DAN TENAGA KERJA DALAM BIDANG K3 2. TUJUAN PEMBAHASAN KHUSUS
- 5. Veiligheids Reglement Th 1910 S/d Th.1970 Sifat : Repressive UNDANG UNDANG No: 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA Sifat Preventive (Pembinaan) SEJARAH PERATURAN PERUNDANGAN K3 ZAMAN PEJAJAHAN BELANDA 12 JANUARI 1970
- 6. UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA I. PERTIMBANGAN 1. VR 1910 PERLU ADANYA UU KK YANG SESUAI 1.Sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknik, teknologi dan azas Perlindungan Ketenagakerjaan di Indonesia 2.Sifat polisional/Refresif sudah tidak sesuai dengan era kemerdekaan 3.Kemajuan industrialisasi, intensitas kerja, bahan baku, dan lain-lain sudah berkembang pesat. UU 1/70
- 7. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 2. UU No. 1 TAHUN 1970 1. Bersifat preventif 2. Ruang lingkup lebih luas 3. Rumusan teknis lebih komprehensif 4. Pembinaan K3 bagi manajemen dan pekerja 5. Pembentukan unit P2K3 Perusahaan 6. Pengaturan retribusi pengawasan
- 8. DASAR HUKUM PENGAWASAN KK 1.UUD 1945 2.UU No 13 TAHUN 2003 (UU NO. 14 TAHUN 1969) 3.UU No. 1 tahun 1970 Policy Nasional K3 berada ditangan Menteri yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan
- 9. UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 2 Pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar R.I tahun 1945. DASAR HUKUM
- 10. UU No.13 Tahun 2003 Pasal 4 Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan : a. Membudayakan & mendayagunakan tenaga kerja secar a optimal dan manusiawi, b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja & penyedian tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja, d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. DASAR HUKUM
- 11. DASAR HUKUM Pasal 86 (1) Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. keselamatan dan kesehatan kerja b. Moral dan kesusilaan c. Perlakuan yang seuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja / buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya K3. (3) Perlindungan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 12. UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA Undang-Undang No.1 Tahun 1970 (Tambahan Lembaran Negara No.1918)
- 13. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 Pendahuluan-1 Norma di bidang ketenaga kerjaan meliputi : Norma kerja (Waktu kerja, Upah) Norma Keselamatan kerja (resiko fisik) Hygiene perusahaan (Lingkungan dan kesehatan) Ganti rugi kecelakaan (Sosial) UU 14/69 (Psl 9 dan 10)
- 14. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 Norma Keselamatan Kerja diatur dalam UU No 1 th 1970 mempunyai tujuan universal untuk melindungi keselamatan : tenaga kerja dan orang lain asset perusahaan lingkungan sehingga tercipta kondisi lingkungan tempat kerja yang aman dan sehat Pendahuluan-2
- 15. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 Pencapaian nihil kecelakaan dan penyakit akibat kerja ARAH KEBIJAKAN K3 1. Pengembangan organisasi K3 2. Optimalisasi dan pembentukan P2K3 3. Pembuatan dan pelaksanaan standar K3 sesuai dengan kebutuhan sektoral dan Internasional 4. Optimalisasi pengawasan, pembinaan, sertifikasi di bidang K3 5. Profesionalisme pegawai pengawas K3 dan ahli K3 6. Peningkatan peran masyarakat dan LSM 7. Peningkatan peran perguruan tinggi 8. Penerapan SMK3 pada setiap tempat kerja Kebijakan perlindungan tenaga kerja dan pengembangan usaha
- 16. Tenaga kerja Sumber bahaya usaha Pasal 1 -Tetap -Temporary Barang/jasa UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja KRITERIA
- 17. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUANG LINGKUP UU 1/70 1. Tempat kerja di seluruh wilayah kedaulatan R.I. baik di darat, laut, bawah laut, udara dan lainn-lain 2. Kriteria Tempat Kerja a. Tempat dilakukan usaha/pekerjaan b. Adanya tenaga kerja yang bekerja c. Adanya bahaya kerja di tempat tersebut d. Termasuk lingkungan di sekelilingnya
- 18. RUANG LINGKUP Psl. 2 Tempat kerja : di darat, dalam tanah, permukaan air, dalam air, di udara wil. Hukum RI 18 jenis lapangan kerja Jenis-jenis usaha (tempat kerja) yang diwajibkan melaksanakan syarat K3, tempat kerja yang mempunyai sumber bahaya, yg berkaitan dengan : - Keadaan mesin,pesawat,alat kerja, peralatan dan bahan - Sifat pekerjaan - Cara bekerja - lingkungan - Proses produksi UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
- 19. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SUMBER BAHAYA KECELAKAAN KERJA POTENSI SUMBER BAHAYA BERKAITAN DGN : UU NO. 1 TAHUN 1970 PASAL 2 1. Keadaan mesin, pesawat, alat/peralatan, instalasi, bahan dan sebagainya 2. Lingkungan 3. Sifat pekerjaan 4. Cara kerja 5. Proses produksi Terdapat ketentuan (pasal 2 ayat 3) yang bersifat flexible untuk menghadapi perkembangan teknologi ke depan
- 20. Psl. 3 SYARAT-SYARAT K3 Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat syarat keselamatan kerja untuk : Arah dan sasaran Kongkrit : - Pencegahan kecelakaan (kebakaran, peledakan, Pencemaran) dan PAK - Penyediaan sarana pengendalian sumber bahaya. UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
- 21. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Berisi arah dan susunan kongkrit syarat- syarat K3 pada jenis kebijakan tertentu (lihat pasal 2) Dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat K3, untuk : III. SYARAT-SYARAT K3 UU NO. 1 TAHUN 1970 PASAL 3 a. Mencegah, mengurangi kecelakaan .. dst b. Mencegah, mengurangi kebakaran .. dst c. Mencegah, mengurangi peledakan .. dst d. Memberi kesempatan/jalan penyelamatan diri .. dst e. Memberikan P3K .. dst
- 22. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 a. Memberikan APD .. dst b. Mencegah timbulnya penyebaran suhu .. dst c. Mencegah timbulnya penyakit akibat kerja .. dst d. Memperoleh penerangan yang cukup .. dst e. Menyelenggarakan suhu dan kelembababan yang baik .. dst f. Menyelenggarakan suhu dan kelembababan yang baik .. dst g. Memelihara kebersihan, kesehatan .. dst .. Lanjutan UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- 23. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 .. Lanjutan UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA a. Keserasian alat kerja, lingkungan dan tenaga kerja .. dst n. Mengamankan pengangkutan orang dan barang .. dst o. Mengamankan dan memelihara segala bangunan .. dst p. Mengamankan bongkar muat, penyimpanan bahan .. dst q. Memcegah terkena aliran listrik .. dst r. Mencegah timbulnya bahaya yang lebih tinggi .. dst
- 24. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SYARAT-SYARAT K3 BERPOLA PREVENTIV UU NO. 1 TAHUN 1970 PASAL 4 1. Syarat-syarat K3 dievaluasi dari tahapan awal/dini/perencanaan, dst. 2. Terjaga keselamatan & kesehatan pekerja pada setiap tahapan proses. 3. Terjaga peralatan/mesin/instalasi saat dioperasikan di perusahaan. 4. Terjaganya lingkungan kerja yg aman & sehat PRINSIP : Diberlakukan untuk semua Jenis kegiatan
- 25. SISTEM KELEMBAGAAN PENGAWASAN K3 UU No. 1 TAHUN 1970 MENAKER DIREKTUR PEG. PENGA WAS AHLI K3 DOKTER PRSH P2K3 KANDEP LUAR DEPNAKER - POLI PRSH - JASA KESEH Perusahaan PEMERINTAH SWASTA - INDUSTRI - JASA ----PJIT Pasal 5
- 26. Pemeriksaan/ perhitungan teknis Pengesahan gambar rencana Pemeriksaan/ pengujian Pengesahan Pemakaian Perencanaan -Pemasangan -Pembuatan -dll - Pemakaian - Peredaran - Pengangkutan Test Berkala Pola penerapan K3 Psl 4 UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Termasuk produk dari Luar Negeri
- 27. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PENGAWASAN KK PERENCANAAN OPERASIONAL KASUS Pemeriksaan dan pengujian PERTAMA Proses perizinan - Pembuatan - Pemasangan - Instalasi - Dan lain-lain Pemeriksaan BERKALA Proses pengawasan - Monitoring - Revisi - Perubahan - Dan lain-lain Pemeriksaan KEJADIAN Proses Investigasi - Kecelakaan kerja - PAK - Kebakaran - Peledakan - Dan lain-lain
- 28. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 1. Pegawai pengawas K3 pegawai teknis berkeahlian khusus dari Depnakertrans, sebagai Pejabat Fungsional dan sebagai PPNS 2. Ahli K3 Adalah Tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnakertrans ditunjuk oleh MENAKERTRANS -> Professional <- PASAL 5 (1) UU No 1/170 PEGAWAI PENGAWAS DAN AHLI KESELAMATAN KERJA DITUGASKAN MENJALANKAN PENGAWASAN LANGSUNG TERHADAP DITAATINYA UNDANG UNDANG INI DAN MEMBANTU PELAKSANAANYA
- 29. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN K3 1. Tanggung jawab secara Nasional terhadap penyelenggaraan K3 adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. 2. Pendelegasian Sektoral maupun Teknis tetap dipertanggungjawabkan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku pemegang policy nasional 3. Kebijakan Pengawasan K3 Nasional tetap menjadi wewenang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.
- 30. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UU 13-2003 > Pembentukan Kader K3 Pengawas KK Ahli K3 Dokter Persh Operator Teknisi Pesonil ---------> Kelembagaan Operasional Ketatalaksanaan UU 1-1970 Pembinaan dan Pengawasan K3
- 31. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UU 13-2003 Pesonil Kelembagaan ---> Operasional Ketatalaksanaan > Pengembangan Kelembagaan Unit Pengawasan K3 DK3N - Komisi K3 Assosiasi Ahli K3 Unit P2K3 Unit Pen Kebakaran UU 1-1970 Pembinaan dan Pengawasan K3
- 32. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UU 13-2003 Pesonil Kelembagaan Operasional---->> Ketatalaksanaan - Sosialisasi, Penyuluhan dan penyebaran informasi K3 - Pembinaan Training & Sertifikasi Ahli, Teknisi, Operator - Pemeriksaan, pengujian, rekomendasi teknis - Pengawasan (Nota & BAP) - Audit SMK3 UU 1-1970 Pembinaan dan Pengawasan K3
- 33. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UU 13-2003 Pesonil Kelembagaan Operasional Ketatalaksanaan-> Pemantauan dan Evaluasi Laporan Monitoring UU 1-1970 Pembinaan dan Pengawasan K3
- 34. KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 8 Pemeriksaan kesehatan badan,kondisi mental dan kemampuan tenaga kerja : Baru Yang hendak dipindah ke tugas lain (yang berpotensi bahaya) Berkala min satu tahun sekali Oleh Dokter perusahaan (yang ditunjuk oleh Menteri) UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
- 35. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PENGARUH KESEHATAN DI TEMPAT KERJA Pengaruh yang menyebabkan PAK Keadaan mesin, pesawat, alat, bahan, dst Lingkungan Sifat pekerjaan Cara bekerja Proses Produksi
- 36. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PENGARUH KESEHATAN DI TEMPAT KERJA Lanjutan Nilai Ambang Batas (NAB) Kwantitas Nilai Ambang Kualitas (NAK) Standar faktor tempat kerja (batas kemampuan) 7 8 jam perhari 5 6 hari perbulan Selama usia kerja Standar kualitas Bahan kimia berbahaya Batasan potensi bahaya Di tempat kerja
- 37. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 Menjelaskan dan menunjukkan pada tenaga kerja baru : Kondisi dan bahaya di tempat kerja Semua pengaman dan alat perlindungan yang diharuskan Menyediakan APD Menjelaskan cara dan sikap bekerja aman Mempekerjakan setelah yakin memahami K3 Melakukan pembinaan pencegahan kecelakaan pemberantasan kebakaran peningkatan K3 pemberiaan PK3 Wajib memenuhi dan mentaati syarat K3 Pasal 9 Pembinaan (kewajiban pengusaha) UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
- 38. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Kriteria Kompetensi Knowladge (Ilmu Pengetahuan) Skill (Keterampilan) Attitude (Sikap/Perilaku) STANDAR KOMPETENSI K3 Tanda Kompetensi Ahli K3 Sertifikat pelatihan SK Penunjukan Kartu pengenal Berlaku 3 (tiga) tahun
- 39. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA STANDAR KOMPETENSI K3 Lanjutan UU No. 1 tahun 1970, pasal 9 dan 14 Permenaker No. 407/MEN/1999 (Teknisi Lift) Kepmenaker No. : Kep.311/Men/1999 (Teknisi Lift) Kepmenaker No. : Kep.186/Men/1999 (Org. dan Personil PK) Kepmenaker No. : Kep.20/Men/2004 (Teknisi Konst) Dan lain-lain.
- 40. Fungsi Wadah kerjasama peningkatan bidang K3 antara : - Pihak perusahaan (managemen) - Pihak pekerja Susunan Diatur dan tetapkan oleh Menteri Peraturan pelaksana Permen No. 04/Men/1987 UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 10 P2K3 ( PANTIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)
- 41. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KECELAKAAN KERJA/ACCIDENT UU NO. 1 TAHUN 1970 PASAL 10 Kecelakaan kerja meliputi : Kecelakaan Kebakaran Peledakan Penurunan lingkungan Penyakit akibat kerja
- 42. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEWAJIBAN PERUSAHAAN DLM KASUS KEC. KERJA 1.Melaporkan ke Depnakertrans/Disnaker setempat 2. Mengamankan TKP 3.Membantu kelancaran penyelidikan di pengadilan 4.Melakukan kewajiban di bidang ketenagakerjaan 1. Form laporan sesuai ketentuan perundang-undangan No.: 03/MEN/1999, tentang : 2. Koordinasikan dengan Perusahaan JAMSOSTEK untuk kompensasi kecelakaan kerja ini.
- 43. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 11 Kewajiban melaporkan kecelakaan kerja Pengurus wajib melaporkan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja Tata cara Pelaporan diatur oleh Peraturan Perundangan Permen No. 03/Men/1998
- 44. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 12 Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja Kewajiban Memberikan keterangan pada Pegawai Pengawas Memakai APD Memenuhi dan mentaati syarat K3 Hak Meminta pengurus untuk melaksanakan Syarat K3 Menyatakan keberatan, jika syarat K3 belum terpenuhi
- 45. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 13 Perlindungan terhadap orang lain Kewajiban menggunakan APD yang ditetapkan
- 46. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 14 Kewajiban Pengurus Menempelkan UU No. 1 Tahun 1970 Memasang gambar dan bahan pembinaan K3 Menyediakan secara cuma-cuma APD dan petunujuk K3 untuk tenaga kerja dan orang lain
- 47. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 15 SANKSI 1. Denda Rp. 100.000 2. Kurungan 3 bulan
- 48. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 16 Kewajiban Pengusaha Pengusaha menyesuaikan dalam waktu satu tahun setelah diundangkan
- 49. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 17 Pemberlakuan peraturan lama sepanjang tidak bertentangan Pasal 18 Nama Undang-Undang ini adalah Undang-Udang Keselamatan kerja
- 50. PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 A. Mekanik dan Konstruksi Bangunan - Permen No. 01/1978 ttg K3 dalam Penebangan dan Pengangkutan - Permen No. 01/1980 ttg K3 pada Konstruksi Bangunan - Permen No. 04/1985 ttg Pesawat Tenaga & Produksi - Permen No. 05/1985 ttg Pes.Angkat & Angkut - Permen No. 01/1989 ttg Klasifikasi Syarat Pesawat Angkat - SKB Menaker & Men. PU No. 174/Men/1986 dan No. 104/Kpts/1986 ttg K3 pada Tempat Kegiatan Konstruksi
- 51. PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 B. Listrik dan Penanggulangan Kebakaran - Kepmennaker No. 75/2002 ttg Berlakunya PUIL 2000 - Permen No. 02/1989 ttg Pengawasan Instalasi Penyalur Petir - Permen No. 03/1999 ttg K3 Pesawat Lift - Permen No. 04/1980 ttg Syarat-syarat Pemasangan & Pemeliharaan APAR - Permen No. 02/1983 ttg Instalasi Alarm Kebakaran Automatik - Kepmen No. Kep.186/1999 ttg Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja - Keputusan Dirjen Binawas No. Kep.407/BW/1999 ttg Persyaratan Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift
- 52. PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 C. Uap dan Bejana Tekan - UU Uap 1930 dan Peraturan Uap 1930 - Permen No. 02/1982 ttg Klasifikasi Juru Las - Permen No. 01/1988 ttg Klasifikasi dan Syarat-syarat Operator Pesawat Uap - Permen No. 01/1982 ttg Bejana Tekan
- 53. PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 D. Kesehatan dan Lingkungan Kerja - PP No. 7/1973 ttg Pengawasan atas Peredaran, Penyimpangan dan Penggunaan Pestisida - Permen No. 01/1976 ttg Wajib Latihan Hyperkes bagi Dokter Perusahaan - Permen No. 01/1979 ttg Kewajiban Latihan Hyperkes bagi Paramedis Perusahaan - Permen No. 02/1980 ttg Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja - Permen No. 01/1981 ttg Kewajiban Melaporkan PAK - Permen No. 03/1982 ttg Pelayanan Keselamatan Tenaga Kerja - Kepmen No. Kep. 51/1999 ttg NAB Faktor Fisika di Tempat Kerja - Kepmen No. Kep. 187/1999 ttg Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja
- 54. PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 E. Umum - Permen No. 03/1978 ttg Persyaratan Penunjukan dan Wewenang serta Kewajiban Pegawai Pengawas atau Ahli K3 - Permen No. 04/1987 ttg Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli K3 dan P2K3 - Permen No. 02/1992 ttg Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli K3 - Permen No. 04/1995 ttg Perusahaan Jasa K3 - Permen No. 05/1996 ttg SMK3 - Permen No. 03/1998 ttg Tata Cara Pelaporan Kecelakaan Kerja
- 55. PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 F. Sektor Pertambangan - PP No. 19 tahun 1987 ttg Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan - PP No. 11 tahun 1979 ttg Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi
- 56. 02/21/11Undang - Undang No. 1 tahun 1970 SALAM SAFETY
- 57. 1. Apa kepanjangan dari singkatan P2K3L? a. Panitia Pengawas K3L b. Panitia Pelaksanaan K3L c. Panitia Pembina K3L d. Panitia Pengadaan K3L 02/21/11Undang - Undang No. 1 tahun 1970
- 58. 2. Yang merupakan salah satu hak dari pegawai dalam pemenuhan K3L adalah, kecuali: a. Memberikan keterangan pada Pegawai Pengawas b. Menyatakan keberatan, jika syarat K3 belum terpenuhi c. Memakai APD d. Memenuhi dan mentaati syarat K3 02/21/11Undang - Undang No. 1 tahun 1970
- 59. 3. Apa kepanjangan dari singkatan NAK terkait dengan kesehatan kerja di tempat kerja? a. Nilai Ambang Kuantitas b. Nilai Ambang Kinerja c. Nilai Ambang Kriteria d. Nilai Ambang Kualitas 02/21/11Undang - Undang No. 1 tahun 1970
Editor's Notes
- #2: 1
- #4: 3
- #5: 4
- #6: 5
- #7: 6
- #8: 7
- #9: 8
- #10: 9
- #11: 10
- #12: 11
- #13: 12
- #14: 13
- #15: 14
- #16: 15
- #17: 16
- #18: 17
- #19: 18
- #20: 19
- #21: 20
- #22: 21
- #23: 22
- #24: 23
- #25: 24
- #26: 25
- #27: 26
- #28: 27
- #29: 28
- #30: 29
- #31: 30
- #32: 31
- #33: 32
- #34: 33
- #35: 34
- #36: 35
- #37: 36
- #38: 37
- #39: 38
- #40: 39
- #41: 40
- #42: 41
- #43: 42
- #44: 43
- #45: 44
- #46: 45
- #47: 46
- #48: 47
- #49: 48
- #50: 49
- #51: 50
- #52: 51
- #53: 52
- #54: 53
- #55: 54
- #56: 55
- #57: 56
- #58: 57
- #59: 58
- #60: 59
- #61: 60
- #62: 61
- #63: 62
- #64: 63
- #65: 64
- #66: 65
- #67: 66
- #68: 67
- #69: 68
- #70: 69